BATAM (25/9) – Komisi III DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam, Jumat (24/9/2021).

Dalam RDP tersebut, Anggota Komisi III yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amri Bedu mendesak Bapelitbangda agar memerhatikan kawasan hinterland (daerah pesisir di luar Pulau Batam) terutama masyarakat nelayan untuk menambahkan anggaran kegiatan Dinas Perikanan.

“Jangan sampai tertinggal dan terjadi kesenjangan yang begitu jauh antara hinterland dan mainland (Pulau Batam) terutama dari segi pemberdayaan pendapatan,” kata Amri.

Sebagaimana diketahui Kota Batam adalah daerah kepulauan yang wilayahnya meliputi 400 pulau, dengan Pulau Batam sebagai pulau terbesar. 

Amri menyampaikan kondisi yang tengah dihadapi nelayan Batam. “Sampai saat ini belum ada budi daya ikan yang bisa dikatakan berhasil dikelola oleh masyarakat. Potensi nelayan tangkap pun juga tidak memadai lagi karena laut sekitar Batam sudah banyak tercemar oleh lalu lintas kapal dan kegiatan reklamasi pantai.” 

Amri juga mengatakan, selain karena kondisi air yang buruk,  banyaknya kegagalan pengelolaan budi daya ikan yang dilakukan masyarakat juga disebabkan kurangnya pakan ikan yang berbentuk ikan curah.