Ketua DPD PKS Kota Batam Yusuf, S.Mn., M.M. mengatakan bahwa apa yang tertuang dalam usulan Fraksi PKS DPRD Kota Batam merupakan problematika dan kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Batam.  

“PKS mengelompokkan pembahasan dan rekomendasi solusi ke dalam poin-poin usulan yang akan disampaikan pada RPJMD 2021-2026,” sebut Yusuf.

Yusuf yang juga Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepri mengatakan bahwa berbagai aspek permasalahan di Kota Batam memerlukan solusi yang tepat. Mulai dari pendidikan yang menjadi kegelisahan orang tua pelajar dan mahasiswa sampai masalah ekonomi yang memerlukan solusi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, juga upaya melindungi hak tenaga kerja.

Berikut ini ringkasan 6 (enam) poin usulan PKS Batam dalam RPJMD 2021-2026: 

Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Batam membuat kebijakan komprehensif agar sumber daya manusia di Kota Batam terus meningkat dan tidak ikut menurun di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir yang mengancam kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kota Batam.

Dengan jumlah 329 pulau menjadikan kawasan hinterland (wilayah penyangga) menguntungkan Batam secara geo-strategi namun belum mampu memaksimalkan geo-ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat hinterland. Fraksi PKS memandang perlu diambil kebijakan strategis untuk mengalokasikan persentasi tertentu dari Dana APBD untuk membangun daerah hinterland, tidak hanya fisik namun juga sumber daya manusianya sehingga terjadi pemerataan pembangunan antara hinterland dengan mainland (wilayah utama). 

Kampung tua dengan permasalahan reklamasi yang belakangan menjadi isu hangat tak luput dari perhatian PKS Batam. Fraksi PKS memandang bahwa pengembangan pembangunan kampung tua harus dimuat dalam Perencanaan Strategis RPJMD Kota Batam. Keberadaan kampung tua harus terlegitimasi dengan seperangkat payung hukum dalam kancah Pembangunan Strategis 5 Tahunan Kota Batam. Juga harus ada target pembangunan budaya Melayu dan terealisasinya master plan pembangunan kampung tua sehingga pembangunan fisik di kampung tua lebih terarah dan terpadu sejalan dengan perencanaan pembangunan makro Kota Batam. 

Terkait determinasi ekonomi dan optimalisasi peran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Fraksi PKS merekomendasikan peningkatan peran BUMD untuk pengelolaan logistik daerah, sebab terjaminannya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat merupakan tugas utama pemerintah. Karena politik ekonomi dan kebijakan makro daerah ada di tangan pemerintah daerah khususnya dalam lisensi dan approval ketersediaan sembako.

Rumah liar (Ruli) dan ledakan penduduk adalah dua hal yang akan tetap mengemuka sebagai problem sosial bagi masa depan Kota Batam. Sebesar apapun kemajuan yang dicapai Kota Batam akan terus terancam jika masalah ruli dan ledakan penduduk tak bisa teratasi. Ruli akan menjadi masalah bukan sekedar karena terbatasnya ketersediaan lapangan kerja dan lahan, lebih dari itu ada problem persediaan air bersih dan pelayanan dasar hidup lainnya bisa menjadi ledakan masalah kedepannya. Untuk itu Fraksi PKS mendorong agar RPJMD Kota Batam 2021-2026 merencanakan ketertiban penduduk dan permukiman di Kota Batam.

Fraksi PKS mendorong agar RPJMD Kota batam 2021-2026 merencanakan pengembangan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) baik di maindland (wilayah utama) maupun hinterland (wilayah penyangga) di Kota Batam. Fraksi PKS berharap ada kebijakan strategis lima tahunan untuk meng-upgrade peningkatan daya saing tenaga kerja, juga upaya melindungi hak tenaga kerja.

Yusuf menyebut bahwa PKS siap mendukung Pemerintah Kota Batam dalam kebijakan pembangunan yang membawa arah kemajuan dan mengutamakan kepentingan rakyat. 

“PKS siap mendukung dan mengawal serta memberikan masukan untuk arah dan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang kepada Pemerintah Kota Batam,” tutup Yusuf. (mij/rf)