Anggota DPR RI yang mewakili Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama dengan tegas menyampaikan pandangannya  dalam rapat di tingkat panitia kerja (panja) RUU IKN yang digelar pada Senin hingga Selasa dini hari (17-18/1/2022).

"Dengan berbagai pertimbangan  dan masih banyaknya substansi dan pandangan Fraksi PKS yang belum diakomodir, maka Fraksi PKS DPR RI dengan mengucapkan Bismillahhir-rahmannirrahiim, menyatakan MENOLAK Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ketahapan berikutnya," ungkap Suryadi.

Menurut Suryadi, Pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang dilakukan berbarengan dengan kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih. Masyarakat masih berjuang melawan pandemi Covid-19. 

"Krisis yang terjadi akibat pandemi mengakibatkan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan pun masih tinggi," paparnya.

Menurut data Maret 2021 angka kemiskinan sebesar 10,14 persen, dan diperkirakan akan meningkat lagi pada akhir 2021. Apalagi awal tahun ini juga sedang marak naiknya harga bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat. 

"Selain itu, Kementerian Keuangan juga mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar Rp6.687,28 triliun yang setara dengan 39,69 persen Produk Domestik Bruto (PDB)," terang pria yang akrab disapa SJP ini.

SJP menambahkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara mulai tahun 2024 juga tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan di dalam Undang Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. 

"Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa pemerintah tidak mengacu dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2025 sehingga dapat mengakibatkan pencapaian tujuan yang tidak terarah dan tidak terkontrol sesuai dengan Undang Undang No. 17 tahun 2007," pungkasnya.

Keberadaan Ibu Kota Negara bagi Indonesia tidak lepas dari sejarah perjalanan bangsa. Oleh karena itu, Fraksi PKS khawatir memindahkan IKN dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang memiliki sejarah perjuangan ke daerah lain menyebabkan terputusnya ikatan kolektif bangsa ini dari rantai sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

"Fraksi PKS melihat bahwa RUU IKN masih memuat potensi masalah baik secara formil maupun materil. Mulai dari proses pembahasan yang sangat singkat hingga banyaknya substansi yang belum dibahas secara tuntas," tegas Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN ini.

Secara substansi, kata SJP, Fraksi PKS juga memberikan catatan substansi terhadap materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN. 

"Catatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN tidak sejalan dengan prinsip konstitusionalisme, pembangunan berkelanjutan, efisiensi penganggaran serta penghormatan dan penghargaan terhadap sejarah perjalanan bangsa," terang Suryadi.

Pertama, kata SJP, beberapa materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN mengandung beberapa permasalahan konstitusionalitas. 

"Kedua, Fraksi PKS memandang bahwa karakteristik Indonesia yang beragam dan masyarakat adat yang terikat oleh wilayah adat, belum dijelaskan secara detail tentang teknis memperhatikan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam RUU tersebut. Maka kami meminta pemerintah untuk bisa mengajak seluruh lembaga masyarakat adat yang masih eksisting untuk dimintai persetujuannya atas pendirian ibu kota negara sebagai wujud dari amanah konstitusi kita pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang," jelas SJP.

Ketiga, tambahnya, Fraksi PKS berpendapat bahwa dalam pemindahan ibu kota tersebut harus ada jaminan berupa kesiapan infrastruktur kehidupan, kesiapan wilayah dan kesiapan instansi untuk pindah ke Ibukota Baru. 

"Keempat, Fraksi PKS memandang bahwa pembangunan IKN akan mengakibatkan perubahan lingkungan dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan hewan-hewan dan tumbuhan yang penting di lokasi IKN hal ini berdasarkan hasil rapid kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan dan kehutanan (KLHK) menunjukan bahwa Wilayah IKN memiliki keanekaragaman hayati (kehati) yang sangat beragam," terang SJP.

Kelima, imbuhnya, Perlunya rencana induk yang baik dan transparan, termasuk pendanaannya serta terintegrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RUU ini. 

"Keenam, Fraksi PKS berpendapat bahwa pendanaan IKN harus memperhatikan kemampuan fiskal yaitu ketika keseimbangan primer APBN positif. Artinya bahwa tidak boleh ada konsekuensi penambahan utang atas adanya proyek IKN," tandas Anggota Komisi V ini.

Ketujuh, kata SJP, Fraksi PKS berpendapat bahwa dalam RUU IKN harus menjamin sumber pendanaan lain dengan skema KPBU dalam proyek IKN tidak melibatkan dan/atau membebani APBN pada kemudian hari. 

"Kedelapan, Fraksi PKS berpendapat bahwa dalam RUU IKN harus dapat menjamin tidak ada pemindahtanganan barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan/atau provinsi lainnya, karena hal tersebut berisiko merugikan negara," ujar Suryadi.

Kesembilan, tambahnya, Pengadaan tanah untuk IKN yang mengambil tanah hak milik pribadi, tanah adat dan tanah eks kesultanan harus dengan pemberian ganti rugi yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

"Kesepuluh, Kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional harus berada di ibu kota negara," pungkasnya.

Kesebelas, lanjut SJP, Fraksi PKS berpendapat bahwa ibu kota negara seharusnya menjadi center of gravity yang menjadi area yang paling penting bagi pertahanan dan keamanan negara. 

"Keduabelas, Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemindahan status Ibu Kota Negara yang ditargetkan akan dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 sangatlah terburu-buru," tutup Suryadi.

Pada akhir tahun menjelang perayaan tahun baru 2022, mayarakat dikejutkan dengan berita bahwa ada kemungkinan pemadaman listrik terhadap 10 juta pelanggan (pribadi dan korporasi) karena kurangnya ketersediaan batubara untuk pembangkit Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Listrik Swasta (Independent Power Producer - IPP). Pemadaman listrik terhadap 10 juta pelanggan tersebut tentu akan merugikan perekonomian nasional. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melarang ekspor batubara selama sebulan, dari tanggal 1 – 31 Januari 2022. Pelarangan tersebut dilakukan karena pemerintah menilai bahwa perusahaan batubara tidak melaksanakan kewajiban memenuhi kebutuhan domestik yang disebut dengan Domestic Market Obligation (DMO). 

Indonesia pada tahun 2020 merupakan produsen batubara terbesar ketiga di dunia, dengan jumlah produksi 562,5 juta ton (jt). Produsen terbesar pertama adalah China (3.902,0 jt), kedua adalah India (756,5 jt), keempat adalah Amerika (484,7 jt), kelima adalah Australia (476,7 jt), dan keenam adalah Rusia (399,8 jt). Pada tahun 2021 target produksi batubara Indonesia adalah 625,0 jt namun realisasinya adalah 560,0 jt (89,6%). Sedangkan target pemanfaatan domestik adalah 137,5 jt namun realisasinya adalah 121,3 jt (88,2%). Pada tahun 2022 ini target pemanfaatan domestik adalah 190 jt (29,5% - 29,8%) dari target produksi batubara sebesar 637 - 644 jt. 

Saat ini terdapat 613 eksportir batubara yang terdaftar dan wajib melaksanakan komitmen DMO. Dari jumlah itu, sebanyak 418 (68,18%) perusahaan sama sekali tidak menjalankan komitmen DMO selama tahun 2021. Sebanyak 30 (4,89%) perusahaan memenuhi komitmen DMO pada kisaran 75% - 100%. Dan ada 93 (15,17%) perusahaan yang telah memenuhi kewajiban DMO lebih dari 100%. Dan sisanya sebanyak 72 (11,74%) perusahaan adalah perusahaan yang memenuhi komitmen DMO kurang dari 75%. 

Beberapa pendapat yang mungkin bisa dijadikan argumentasi oleh perusahaan batubara antara lain: karena kadar kalori batubara yang diekspor berada dibawah spesifikasi batubara untuk PLTU, atau karena harga batubara di pasaran global jauh lebih tinggi daripada harga patokan DMO sebesar 70 dollar AS per ton, atau kelangkaan batubara bisa sebagai jalan untuk meminta kenaikan harga patokan DMO menjadi pada kisaran 90 - 100 dollar AS. Sebagaimana diketahui bahwa Harga Batubara Acuan (HBA) pada bulan Juli 2021 adalah 115,36 dollar AS per ton, kemudian HBA pada bulan Nopember 2021 naik menjadi 215,01 dollar AS per ton, dan kemudian HBA pada bulan Desember 2021 turun kembali menjadi 159,79 dollar AS per ton karena peningkatan produksi batubara oleh China. Padahal biaya produksi batubara berkisar antara 40 - 50 dollar AS per ton tergantung kepada kalorinya.

Pertambangan batubara sebagai salah satu primadona komoditas nasional yang berharga, bahkan sebagian menyebutnya seperti emas hitam, telah mendapatkan berbagai insentif sejak dari perijinan dan kemudahan berusaha sebagaimana disebutkan dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara), sampai dengan mendapatkan insentif fiskal sebagaimana disebutkan dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang semuanya memberikan jaminan kepastian hukum dan keuntungan ekonomi bagi para investornya. Beberapa insentif yang diberikan kepada Pertambangan Batubara, antara lain:

1. Kepastian perpanjangan Operasi Produksi dirubah dari 'dapat diperpanjang’ menjadi ‘dijamin memperoleh perpanjangan’, seperti dinyatakan dalam ketentuan Pasal 47.

Pasal 47 menyatakan bahwa: ‘IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun’ (UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara).

Kemudian ketentuan Pasal 47 dirubah menjadi Pasal 47 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut: ‘Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan: e. untuk pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan’ (UU No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara). 

2. Kewajiban meningkatkan nilai tambah batubara dalam pengolahan dan pemurnian dihilangkan, seperti dinyatakan dalam ketentuan Pasal 102.

Pasal 102 menyatakan bahwa: ‘Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara’ (UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara).

Kemudian ketentuan Pasal 102 dirubah menjadi Pasal 102 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: ‘Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara’ (UU No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara).

3. Adanya pemberian insentif fiskal terkait dengan kewajiban penerimaan negara terhadap pelaku usaha yang meningkatkan nilai tambah batubara, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 128A (sisipan pasal baru antara pasal 128 dan 129) dalam (omnibus law) UU Cipta Kerja.

Pasal 128 ayat (2) berbunyi: ‘Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak’ (UU No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara).

Kemudian disisipkan Pasal baru, Pasal l28A yang berbunyi sebagai berikut; ‘(1) Pelaku usaha yang melakukan Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), dapat diberikan Perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128; (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen); (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah’ (UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Beberapa pemberian insentif kepada para pelaku usaha pertambangan batubara dari rakyat dalam bentuk Undang-Undang seharusnya mendorong pemenuhan kewajiban kebutuhan domestik, bukan hanya mendorong pemenuhan keuntungan sebesar-besarnya melalui ekspor batubara. Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Depok, 9 Januari 2022).

Sumber: pks.id