Walikota Batam HM. Rudi, meresmikan acara Rakerda PKS Batam 2021 dengan simbolis pemukulan Gong, disaksikan oleh BP3 DPP PKS Wilda Sumbagut Raden Hari Tjahyono, Ketua DPW PKS Bahktiar dan Ketua DPD PKS Kota Batam Yusuf.

PKS Kepri - Sekretaris Jenderal PKS, Taufik Ridho, Sabtu 10 Mei 2014, menyatakan partainya menerima atas hasil rekapitulasi nasional Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, yang ditetapkan oleh KPU. Meski begitu, PKS tetap akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena masih menemukan kecurangan.

"Ini juga perlu kami lakukan tindak lanjut dengan mekanisme hukum sebagai mestinya," ujar Taufik di Kantor KPU, Jakarta.

Taufik menjelaskan, gugatan yang diajukan ke MK sebagai langkah pembelajaran bersama. Ini juga sebagai langkah sesuai konstitusi dan sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Hasil rekapitulasi nasional KPU Pusat menyebutkan perolehan suara PKS  mencapai 8.480.204 atau 6,79 persen. PKS menerima itu dengan catatan.

Perihal suara ini akan diajukan sebagai bahan evaluasi internal partai. "Ini masukan dan acuan untuk koalisi. Selain itu, pelaksanaan Pemilu ini akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan Pemilihan Presiden yang lebih baik," kata Taufik.

PKS berterima kasih pada masyarakat yang masih memberi kepercayaan kepada partainya untuk meraih kursi di parlemen. PKS berjanji akan menjalankan amanah.

Selain itu, PKS menilai pelaksanaan Pemilu 2014 telah berjalan dengan lancar.  "Kepada aparat keamanan yang telah mengamankan, pemilu relatif cukup aman, kita perlu mengapresiasi pengamanan," kata Taufik. [viva.co.id]

PKS Kepri - Setelah menetapkan perolehan suara nasional Pemilu Legislatif 2014, KPU akan menghitung peroleh kursi dan caleg terpilih mulai Selasa 13 Mei. Penghitungan dan penetapan perolehan kursi itu akan dilakukan hingga Sabtu 17 Mei.

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau ketinggalan mendaftarkan gugatan hasil pemilu legislatif (pileg) 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Tim Advokasi PKS, Yanuar Arif, menuturkan gugatan ini dilakukan karena ada dugaan suara PKS hilang di berbagai wilayah. Kecurangan paling menonjol ada di Maluku Utara. 

"Tapi, di tiap provinsi ada dugaan kecurangan makanya kita gugat ke MK," ujar Yanuar, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Menurut Yanuar, di Maluku Utara, masih ada 18 kecamatan yang belum masuk dalam data KPU. Yanuar menduga, banyak suara dalam dapil tersebut. Oleh karena itu, jika suara dikembalikan maka partainya akan mendapat empat kursi tambahan.

"Kalau di Maluku Utara, prosesnya belum selesai, karena waktu pengesahan yang mepet. Masih ada 18 kecamatan yang belum diinput. Kalau itu diselesaikan mudah-mudahan masih ada empat kursi untuk DPR," tuntasnya. [okezone.com]

PKS Kepri - Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jateng, secara umum merosot. Namun jumlah kursi DPRD justru meningkat. Klaim ini disampaikan DPW PKS Jateng, usai rapat evaluasi Pemilu 2014, Rabu (23/4/2014). Menurut Sekretaris Umum DPW PKS Jateng, Ahmadi, PKS ternyata bisa merebut kursi di semua daerah di Jateng.

Menurut Ahmadi, beberapa daerah yang dulunya belum ada anggota legislatif dari PKS, pada Pemilu tahun ini dapat terisi, seperti di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Pekalongan.

“Alhamdulillah meningkat 10 persen, dari 120 kursi pada 2009 menjadi 133 aleg, dan ini patut kita syukuri,”katanya.

Lebih lanjut Ahmadi mengungkapkan bahwa hampir di semua daerah di Jateng, rata–rata kursi PKS naik, seperti di Kudus, Grobogan, Temanggung dan Brebes.

“Di Kudus kita naik dari yang semula satu kursi menjadi empat kursi, kemudian di Grobogan kita naik dari 2 menjadi 3, sedangkan di Temanggung kita memperoleh 3 kursi dari yang semula hanya satu kursi, pun demikian di Brebes yang naik dari 5 menjadi 6 kursi,” kata Ahmadi.

Fenomena kenaikan kursi PKS di Jateng ini, menurut Ahmadi diapresiasi sebagai wujud kepercayaan masyarakat kepada PKS yang selama ini diprediksi suaranya akan turun drastis.

“Kami atas nama PKS mengucapkan terimakasih yang sebesar–besarnya kepada masyarakat Jateng yang memberikan kepercayaan untuk mengemban amanah menjadi wakil, semoga dapat melaksanakan dengan sebaik–baiknya demi Jateng yang semakin sejahtera,” katanya.

Dari data yang diperoleh dari KPU di masing–masing kota dan kabupaten se-Jateng, jumlah kursi dari PKS menunjukkan kenaikan. Di Kota Semarang, PKS mempertahankan 6 kursi, untuk Kabupaten Semarang, PKS mendapatkan 5 kursi, kota Salatiga 4 kursi. Sementara di wilayah Pantura Jateng, di Kendal 4 kursi, Batang 2 kursi, Kota Pekalongan 3 kursi, kabupaten Pekalongan 1 kursi, Tegal 3, Kabupaten Tegal 3 kursi, dan Brebes 6 kursi.

Sementara itu untuk wilayah karesidenan Pati, PKS mendapatkan 4 kursi di Demak, Jepara 2 kursi, Grobogan 3 kursi, Blora 5 kursi, Rembang 1 kursi, Kudus 4 kursi dan Pati 5 kursi.

Untuk wilayah Solo dan sekitarnya, rinciannya adalah 5 kursi PKS di Solo, Karanganyar 6 kursi, Boyolali 4 kursi, Sragen 6 kursi, Sukoharjo 1 kursi, dan Wonogiri mendapatkan 6 kursi.

Wilayah Banyumas dan Kedu, rincian perolehan kursinya adalah Kabupaten Magelang 3, kota Magelang 3 kursi, Purworejo 3 kursi, Purworejo 4 kursi, Wonosobo 1 kursi, Temanggung 3  kursi, Banjarnegara 5, Purbalingga 5, Kebumen 3, Cilacap 3 dan Banyumas  4 kursi. [jaringnews.com]

PKS Kepri  Hasil perhitungan cepat (quick count) beberapa lembaga menyebutkan PKS hanya mendapat suara 6,9 persen. Namun, Presiden PKS Anis Matta berharap suara itu masih bisa berubah karena dari hasil real count yang dilakukan pihaknya, suara PKS mendekati 10 persen.

Untuk itu, Anis menginstruksikan para kader dan simpatisan partainya mengawal dan mengawasi secara ketat rekapitulasi penghitungan suara yang saat ini berlangsung di tingkat Panitia Pemungutan Suara.

Dia mengatakan, rekapitulasi di PPS rawan terjadinya kesalahan maupun penyimpangan. "Oleh karena itu, seluruh struktur partai, kader, dan para caleg PKS harus ikut mengamankan suara sehingga penyimpangan dapat dicegah," kata Anis dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (11/4).

Semua bentuk kecurangan, kata Anis, harus segera dilaporkan agar pesta demokrasi yang sejauh ini telah berjalan aman dan lancar tidak ternoda.

Terkait perolehan suara PKS yang berada di kisaran 7 persen berdasarkan sejumlah hasil hitung cepat, Anis menyatakan optimistis angkanya bisa lebih tinggi. Hal itu menurut dia berdasarkan perhitungan "real count" yang dilakukan tim internal PKS, untuk sementara angkanya mendekati 10 persen.

"Angkanya masih fluktuatif dan belum stabil. Insya Allah perolehan suara dan kursi PKS akan lebih tinggi daripada suara PKS pada Pemilu 2009," tukasnya.

Anis juga menyampaikan apresiasi terhadap soliditas kader, simpatisan, dan mesin partai yang bekerja maksimal sehingga berbagai prediksi tentang penurunan suara PKS terbantahkan.

Menurut dia, prediksi yang menyebutkan penurunan suara PKS sering diungkapkan berbagai lembaga survei, tetapi hal itu malah membuat semangat kader untuk lebih bekerja keras membangun partai.

"Kami sudah terbiasa dengan prediksi semacam itu. Hal itu bukan melemahkan, justru melecut kader PKS untuk bekerja lebih keras," pungkasnya.

Berdasarkan tahapan pemilu 2014, rekap pada PPS akan berlangsung mulai dari 10-15 April, rekapitulasi nasional 26 April-6 Mei, dan penetapan hasil pemilu secara nasional 7-9 Mei. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih nasional sampai kota/kabupaten pada tanggal 11-18 Mei 2014. [merdeka.com]

PKS Kepri - Pengamat politik dari  Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Bahtiar Effendy menilai kaum muslim di Indonesia masih punya harapan pada partai-partai Islam. Hal itu terbukti dari hasil pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu. 

Menurutnya, hasil pileg telah mementahkan berbagai hasil survei menjelang pileg yang menempatkan partai-partai Islam akan kehilangan dukungan. Penilaian Bahtiar itu didasarkan pada perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang justru meningkat dibanding Pemilu 2009.

“Terbukti survei-survei itu salah terkait parpol Islam. Justru partai-partai seperti PAN dan PKB mendapat dukungan yang cukup tinggi. Umat Islam ternyata menginginkan partai-partai itu mendapat dukungan yang besar,” ujar Bahtiar dalam diskusi ‘Membaca Arah Politik Islam’ di Jakarta Selatan, Sabtu, (19/4)

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN itu menambahkan, ada beberapat faktor yang menyumbang peningkatan suara parpol Islam. Di antaranya karena peemilih dari kalangan Islam tidak hanya fokus pada partai saat mencoblos tapi juga mellihat sosok calon anggota legislatif (caleg) yang diusung.

Menurutnya, profil caleg yang diusung PAN dan PKB turut mendongkrak suara partai yang berbasis dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu. Selain itu, lanjut Bahtiar, parpol Islam juga sudah memiliki modal finansial cukup sehingga bisa beriklan di media massa dan mendulang dukungan masyarakat.

“Kan kalau nyoblos kita melihat ada suara untuk partai dan calegnya. Mereka bisa memilih mana yang sudah mengenal ebih baik untuk dipilih. Modal  juga mendukung, sehingga bisa sosialisasi lebih banyak,” sambung Bahtiar.

Sementara Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf dalam diskusi yang sama mengungkapkan, parpol Islam mendulang dukungan tinggi karena masyarakat Islam mengalami kekecewaan pada beberapa elemen pemerintahan. Menurutnya, muslim di tanah air = berharap ada tokoh dari partai Islam yang dapat menjawab kekecewaan mereka dengan membuat perubahan.

“Umat Islam mungkin saja kecewa dengan ekonomi negara, atau pemerintahan sehingga mereka memilih parpol yang diharapkan bisa menjalankan aspirasi mereka,” kata Slamet. [jpnn]

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan baru akan memutuskan menjadi oposisi atau tetap bergabung dalam koalisi setelah ada rekomendasi dari majelis syuro.

"Kita punya mekanisme, mekanisme majelis syuro. Keputusannya dari majelis syuro. Komunikasi dilaporkan di majelis syuro nanti yang buat rekomendasi, jadi Opsi berkoalisi terbuka. Opsi oposisi juga terbuka," kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera di Warung Daun Cikini, Sabtu (12/4/2014).

Namun seiring berjalannya waktu, Mardani memaparkan pihaknya membuka lebar-lebar kepada ke beberapa partai untuk menjalin komunikasi menyamakan persepsi. "Secara umum terbuka, lingkaran pertama dengan partai islam, kedua nasionalis - religius dan ketiga dengan nasionalis. Ketiga-tiganya terbuka,"tambahnya.

Dari kesemua lingkaran tersebut, Mardani melanjutkan, pihaknya akan melaporkan saat pembahasan di majelis Syuro pada bulan Mei mendatang, sehingga dewan syuro bisa segera mengeluarkan rekomendasi.

"Tapi ada prioritas pembicaraan antara lingkaran 1,2 dan 3, dengan parpol islam sudah bicara, dengan yang lain juga sudah komunikasi, nanti dikumpulkan dan dibahas di masjelis syuro bulan Mei nanti. Komunikasi dilaporkan di majelis syuro nanti yang buat rekomendasi," tutupnya. [okezone.com]

PKS Kepri - Dalam rekap suara ditemukan indikasi kecurangan dalam penghitungan suara. Kecurangan dilakukan dengan menggelembungkan suara yang menguntungkan PDIP hingga 500 suara per PPS.

Temuan ini awalnya tak sengaja, dan Jaringnews.com menganggap sebagai human error karena petugas KPPS kelelahan. Namun setelah melihat form C1, ternyata ditemukan lebih dari 100 form yang mengalami kekeliruan. Rata–rata terjadi penggelembungan antara 10-50% atau hingga 500 suara.

Penelusuran Jaringnews.com secara acak menemukan kejanggalan di TPS 3 desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Di TPS itu penjumlahan suara untuk PDIP bertambah cukup drastis, sekitar 50 suara. Hal yang sama terjadi di TPS 04, TPS 18 dan beberapa TPS lain.

Sementara itu di TPS 23 kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang, terjumlah 344 suara dari 141 DPT yang menggunakan hak suaranya. Penambahan terjadi di PDIP hingga 90 suara.

Atas temuan ini, Jaringnews.com belum mendapat konfirmasi dari KPPS yang terkait. Meskipun demikian, , temuan serupa juga dilihat PKS Jawa Tengah. Menurut Koordinator Tabulasi Wilayah Jawa Tengah, Hadi Santosa, kekeliruan dilakukan hampir merata di semua TPS.

"Kalau di Semarang, terbanyak di Kecamatan Gunungpati, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Utara dan Tembalang. Tidak hanya di satu TPS, namun lebih dari dua puluh TPS,” kata Hadi Santoso.

Selain di kota Semarang, aksi kecurangan juga terjadi di beberapa tempat di Jateng, seperti di Temanggung, Cilacap dan Pati. Menurut Hadi, sebuah partai mengalami kenaikan suara dan tidak sinkron data antara 10 hingga 100 suara per TPS.

“Di Kabupaten Cilacap, modus yang digunakan adalah aksi membeli Form  C1 saksi oleh oknum kepada para saksi parpol,” tambahnya.

Paling parah di Kabupaten Pati. Dalam puluhan form C1, kekeliruan penjumlahan selalu mengalami kenaikan dan terjadi di PDIP. Atas temuan ini, Hadi meminta kepada KPU Jateng dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) segera melakukan langkah tindak lanjut.

“Kami mencium adanya aroma operasi massif penggelembungan suara secara sistemik di Jateng,” katanya.

Seperti diketahui, menurut UU No. 2 dan No. 8 Tahun 2013 dan Peraturan KPU (PKPU) 26 – 27 tentang kecurangan Pemilu, jika terjadi penggelembungan suara secara sengaja maka akan diancam dengan hukuman pidana selama 1 tahun penjara. Berdasar payung hukum ini, Hadi meminta agar semua elemen masyarakat bergerak dan tetap memantau proses hingga penetapan suara oleh KPU.

“Hingga saat ini, PKS telah memiliki hampir 85 % Form-C1, dan kami mengajak kepada para saksi dari semua parpol peserta pemilu untuk bersama – sama memperhatikan dan mengamati, serta menindak jika ditemukan bukti atas kasus ini,” tambahnya.

Hadi menduga operasi ini dilakukan secara nasional, karena form C1 di NTB milik PKS juga dirampok di tengah jalan.

“Hingga hari ini, para caleg, saksi, kader pendamping TPS, tim tabulasi di berbagai kota seantero nusantara belum istirahat, karena ada tugas yang masih penting, yakni terus menjaga suara,” katanya. [jaringnews.com]

PKS Kepri - Arah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga saat ini masih belum jelas. Partai yang dalam Pemilu 2014 diramalkan tidak lolos Parliamentary Threshold (PT) oleh sejumlah lembaga survei ini, tetap menjadi faktor penting dalam konstalasi Pilpres 2014.

Posisi politik PKS hingga sepekan usai pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) belum jelas ke mana arahnya. Ada beberapa opsi yang bisa ditempuh PKS pasca-pileg ini, bergabung dengan poros Jokowi, poros Aburizal Bakrie, poros Prabowo Subiantotermasuk poros parpol Islam.

Menurut DPP PKS Zulkifliemansyah hingga saat ini PKS belum menentukan sikap politiknya terkait wacana koalisi partai politik menyongsong Pilpres 2014 pada 9 Juli mendatang. Saat ini, kata Zul, PKS berkonsentrasi mengamankan hasl suara Pileg. "Berbagai informasi dan fakta obyektif nanti akan disampaikan ke Majelis Syura yang akan dilaksanakan segera," ujar Zul saat dihubungi INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Alumnus Harvard University ini mengatakan, rapat majelis syura menjadi penentu apakah PKS akan berkoalisi atau memilih menjadi oposisi. Ia menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan politik apapun. "Posisi sekarang belum ada keputusan mau berkoalisi dengan siapa atau beroposisi," tegas anggota Komisi VI DPR RI ini.

Ketika ditanya tentang pernyataan sejumlah kader yang secara terang menolak untuk mendukung Jokowi atau mendukung calon tertentu, Zul memastikan hal tersebut merupakan suara pribadi kader. "Itu pendapat pribadi," Zul memastikan.

Penegasan ini menetralkan rumor yang santer muncul, khususnya sebelum dan sesudah pileg yang mengesankan PKS dipastikan tidak mendukung Jokowi atau tidak akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Seperti santer yang disuarakan politikus PKS Fahri Hamzah dengan menulis tanda pagar #menolaklupa di akun twitternya yang berisi daftar "dosa" Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden RI.

Sementara dihubungi terpisah Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan agar partai yang mengidentifikasi sebagai partai Islam lebih realistis dalam membaca kondisi politik kekinian. Menurut dia, poros partai Islam hanyalah imajinasi saja.

"Pilihan yang tersedia, nampaknya hanya bergabung pada dua poros utama koalisi yakni koalisi yang nampaknya akan dipimpin PDIP, atau koalisi yang lain yang nampaknya akan dipimpin oleh Gerindra," sebut Ray.

Ray menyarankan partai-partai yang mengidentifikasi sebagai partai Islam agar realistis membaca dua kekuatan politik saat ini. Namun menurut Ray, posisi dan sikap partai politik Islam cukup penting agar proses pembentukan koalisi tidak semata-mata karena alasan imajinatif namun faktual dan realistis. "Dan yang paling utama tetap dalam bingkai kebhinekaan," tandas Ray.[inilah.com]

PKS Kepri - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Ali Sera, mengatakan partainya akan mengajukan syarat bila diajak salah satu partai besar untuk berkoalisi menghadapi pemilihan presiden Juli nanti. "Kami ingin dari awal harus jelas arah kebijakannya," kata Mardhani seusai diskusi "Tika-Taka Koalisi" di Jakarta Pusat, Sabtu, 12 April 2014.

Menurut Mardhani, PKS tidak ingin kembali mengulang pengalaman berkoalisi selama sepuluh tahun terakhir. Dalam dua periode pemerintahan, PKS terikat koalisi dengan Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009. Namun, kata Mardhani, koalisi tak berjalan bagus karena sesama anggota koalisi tak saling terbuka.

Selama ini PKS sering dianggap "anak nakal" dalam koalisi. Namun, menurut Mardhani, yang terjadi sebenarnya PKS tak pernah diajak dalam rapat-rapat penentuan keputusan dan kebijakan strategis. Dia menyebut komunikasi antaranggota koalisi selama ini tak berjalan efektif.

Biasanya, PKS tiba-tiba disodorkan dengan keputusan politik terkait dengan kebijakan yang dinilai partainya tak relevan. "Ke depan kami tak mau lagi koalisi dagang sapi. Kami mau koalisi yang terbuka." Meski begitu, kata Mardhani, partainya tak mau buru-buru membicarakan koalisi.

Sesuai dengan mekanisme dalam kebijakan internal partai, koalisi diputuskan oleh Majelis Syuro--pemilik keputusan tertinggi partai. PKS, kata dia, saat ini baru berfokus mengawal penghitungan suara hasil pemilu legislatif. Sedangkan rapat Majelis Syuro rencananya baru digelar Mei mendatang.

Dalam rapat Majelis Syuro nanti juga tak tertutup kemungkinan PKS akan mengambil pilihan sebagai partai oposisi, yang tidak merapat kepada salah satu partai mana pun. Pilihan itu, kata Mardhani, sangat mungkin untuk mengawal pemerintahan dan keberimbangan parlemen selama lima tahun mendatang.[tempo]