Hal itu tersirat dari pernyataan Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah yang menyebut pimpinan KPK wajib diawasi agar tidak menggunakan kewenangan sadap seenaknya.

"Ini lembaga negara. Tapi ini ada yang bekerja untuk kepentingan pribadi. Penyadapan untuk kepentingan pribadi ini bagaimana?" ujar wakil ketua DPR RI ini saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 24/6).

Terlebih, lanjutnya, Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa penyadapan masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Atas alasan itu, ia menilai agar penyadapan KPK diatur ulang dalam sebuah revisi UU KPK.

Senada dengan hal itu, politisi PKS Aboebakar Alhabsy menilai bahwa penyadapan yang dilakukan KPK perlu diatur ulang. Setidaknya, lanjut anggota Komisi III ini, penyadapan dilakukan atas perintah pengadilan.

"Penyadapan itu harusnya benar-benar perintah pengadilan," tandasnya.

Sumber : rmol.com

Lebih dari sekadar perang opini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan lebih baik lembaga anti rasuah itu introspeksi ke dalam dirinya.

 

 

 

 

Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, alasan hakim yang meyebutkan bahwa berdasarkan KUHAP, KPK tidak bisa mengangkat penyidik indepent tidak sah. Sebab berdasar Undang-undang KPK, KPK berwenang untuk melakukan itu. 

Sumber : Beritasatu.com

Dalam konteks ini, kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, posisi penyidik Polri sebenarnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya, para pihak seharusnya menghormati proses hukum yang ada.

"Sejarah mencatat, proses hukum terhadap Ketua MK, Anggota DPR, calon Kapolri, maupun para jenderal selama ini selalu dilakukan tanpa ada intervensi. Biarkanlah para penegak hukum menjalankan tugasnya dengan merdeka," ungkap Aboebakar kepada Kantor Berita Politik RMOLbeberapa saat lalu (Sabtu, 2/5).

Di sisi lain, lanjut Aboebakar, Polri sudah secara transparan menjelaskan persoalan ini ke publik. Tapi karena diplintir, akhirnya publik mendapatkan informasi yang tidak benar dari pihak lain, seperti propaganda terjadi kriminalisasi terhadap Novel.

"Pada konteks ini Polri akan menunjukkan adanya tindak pidana berikut korbannya, baik melalui jalur hukum maupun mass media. Kasus itu memang benar adanya, dan hal tersebut bukan kriminalisasi. Sebaliknya, bila tak ada korban atau tindak pidana yang terjadi, maka penyidik tentu akan mempertanggungjawabkan baik dunia maupun akherat atas kesalahan yaitu kriminalisasi terhadap sudara Novel," ungkap Aboebakar.

Tentunya, masih kata Aboebakar, semua pihak tetap ingin negara ini diselenggarakan dengan sebuah kedaulatan hukum sebagaimana dikatakan pasal 1 UUD 1945. Karenanya, berikanlah kedaulatan hukum tersebut pada para penegak hukum, tanpa ada intervensi dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, lanjutnya lagi, setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum sebagaimana diamanahkan pasal 28D ayat 1. Oleh karenanya, tidak boleh ada orang yang kebal hukum, atau diistimewakan di hadapan hukum, karena ini bertentangan dengan asas equality before the law.

"Kalau pun pihak saudara Novel merasa tidak melakukan tindak pidana yang dipersangkakan, silakan memberikan pembelaan di Pengadilan melalui aturan hukum yang ada. Sebagai penegak hukum tentunya Novel seharusnya percaya dengan pengadilan yang ada. Bukankah selama ini sebagai penegak hukum Novel juga membawa perkara yang ditanganinya ke pengadilan yang sama," demikian Aboebakar. [rmol]

PKS Kepri - Polri masih belum memiliki aturan soal penggunaan jilbab bagi polisi wanita. Di sisi lain, tidak ada juga aturan pelarangan polwan untuk memakai jilbab. Aturan penggunaan jilbab di kalangan polwan saat ini masih dibahas di internal Polri.

Polri sudah menyatakan komitmennya untuk membuat aturan yang jelas tentang penggunaan jilbab di kalangan polwan ini.
 
Namun, beberapa Polda justru sudah melakukan pelarangan penggunaan jilbab bagi polwan di institusinya, misalnya Polda Riau.

Menyikapi hal tersebut, anggota komisi III DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamil mengatakan Polri harus menegur bahkan menindak Kapolda yang melarang Polwan untuk berjilbab. "Polda itu harus ditegur oleh Polri, karena sudah melanggar HAM," kata dia pada Republika, Kamis (22/1).

Jamil menambahkan Kapolda yang melarang polwan untuk berjilbab terlalu naif. Sebab sudah ada komitmen dari Polri untuk mengatur penggunaan jilbab ini. Bukan melarang jilbab.

PKS mendesak Polri untuk segera menyelesaikan aturan soal jilbab ini. Sebab, sudah terlalu lama aturan ini dibahas dan belum selesai.

Terlebih, sudah tidak ada alasan untuk menunda-nunda penyelesaian aturan ini. "Dulu alasannya tidak ada anggaran, tapi sekarang sudah cair, jadi tidak ada alasan lagi untuk lama selesai," imbuh dia.

Jamil mengancam, kalau Polri tidak bersedia menegur Polda yang melarang penggunaan jilbab bagi Polwan, maka Komisi III yang akan menegur langsung Polda yang melarang.

Pasalnya, di beberapa Polda misalnya Aceh juga sudah diterapkan aturan pemakaian jilbab ini. "Kalau Polri tidak bisa menegur, komisi III yang akan menegur langsung Polda yang melarang," tegas Jamil. [rol]

PKS Kepri - Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah menyampaikan beberapa catatan terkait penetapan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus pajak PT. Bank BCA, 

"Seharusnya kasus yang dituduhkan kepada Hadi Poernomo ini tidak boleh merusak citra BPK. Sebab BPK adalah auditor negara tertinggi yang wibawanya harus terjaga," kata Fahri di Jakarta, Senin. 

Langkah KPK yang mengumumkan status tersangka Hadi Poernomo, menurut Fahri menandakan adanya upaya dari KPK untuk menyasar citra BPK. 

"Padahal kasus HP tak ada hubungannya dengan BPK sama sekali," Fahri berpendapat. 

Politisi PKS itu mengatakan belakangan ini BPK sangat terkait dengan serangkaian audit yang sampai sekarang masih ditangani dan belum diselesaikan oleh KPK seperti Century, Hambalang, SKK Migas, Flu Burung. 

"BPK juga baru saja menyerahkan hasil audit atas penindakan KPK ke Komisi III DPR RI. Dalam audit kinerja itu memang ditemukan banyak masalah di KPK," katanya. 

"Maka, dengan catatan di atas dan ditambah dengan hubungan antar lembaga yang gagal berkoordinasi maka tidak bisa dihindari adanya anggapan bahwa ada motif lain dalam penetapan ini," kata Fahri. [antara]

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk bersikap adil dalam memberikan tindakan bagi partai politik yang melanggar kampanye dan juga rapat umum terbuka ketika membawa anak-anak.

"Kami meminta dalam hal ini khususnya kepada Bawaslu, bisa tegakkan kepala dan bisa  bersikap adil. Yang membawa anak-anak memangnya cuma PKS, kan bisa dilihat itu semua partai kampanye  bawa kok anak-anak," ujar Ketua DPP Bidang Hukum dan Advokasi PKS, Jazuli Juwaini saat dijumpai di Cikini, Sabtu (29/3).
 
Seperti diketahui, sehari sebelumnya, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umumu (KPU), terkait adanya kampanye pada rapat umum terbuka yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, pada 16 Maret 2014 lalu.
 
Kampanye besar itu, menjadi bidikan banyak kalangan  karena menyertakan anak-anak di bawah umur serta mereka yang belum mendapatkan hak pilih larut serta. Hal itupun disinyalir sebagai bentuk pelanggaran.
 
Berdasarkan hasil putusan Ketua KPU Husni Kamil Manik, atas rekomendasi dari Bawaslu, PKS di bilang terbukti melakukan pelanggaran dengan melibatkan anak-anak di bawah umur saat berkampanye. Sanksi administrasinya, KPU ambil putusan yaitu peringatan terhadap PKS.
 
"Kita belum tahu apa isi surat KPU tersebut. Karena hingga saat ini kita belum menerima surat teguran dari KPU tersebut," ujarnya.
 
Jazuli menyatakan, partainya akan menghormati segala keputusan penyelenggara pemilu jika dalam surat tersebut ada sanksi yang diberikan. Namun, ia berharap, Bawaslu jangan tebang pilih dalam menindak partai yang melanggar dalam kampanye rapat umum terbuka. [jaringnews.com]

PKS Kepri - Satinah, TKI asal Jawa Tengah yang bekerja di Arab Saudi terancam dihukum pancung setelah melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Latar belakang Satinah membunuh karena tak kuat lagi dianiaya oleh majikannya tersebut, mengundang simpati publik.

Meski berusaha membantu, pemerintah mengeluh karena negara harus mengeluarkan uang miliaran untuk mengurusi kasus TKI. Menurut anggota Komisi IX DPR dari fraksi PKS, Indra sikap pemerintah tersebut seperti orang tak punya muka. Indra tak peduli jika ada capres tertentu yang membantu Satinah untuk mencari simpati.

"Saya enggak mau tahu walau ada capres yang cari muka itu urusan lain. Justru yang masalah mereka yang enggak punya muka ini," sindir Indra di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/3).

Menurut Indra, yang penting saat ini adalah membantu Satinah agar lepas dari jerat hukum pancung di Arab Saudi. "Kalau saya melihatnya, siapapun yang membantu orang tertindas selagi mau membantu dan ada manfaatnya itu enggak penting, yang penting dia terselamatkan," kata

Diketahui, sejumlah elemen ikut membantu menyisihkan sebagian uang mereka untuk membayar diat senilai Rp 25 miliar. Sebab sejauh ini pemerintah hanya mampu membayar Rp 14 miliar saja.

Capres PDIP Joko Widodo misalnya, mengimbau agar setiap warga Jakarta menyumbang Rp 10 ribu untuk membebaskan Satinah. Hal ini dilakukan usai melakukan pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta kemarin bersama Caleg PDIP Rieke Diah Pitaloka. [merdeka.com]
 

 
"Kita tahu lah cara kerja mereka yang tidak segan-segan merekayasa survei mereka sendiri dan dipublikasikan seolah itu kehendak rakyat. Mereka juga main di sosial media dan cara-cara apapun," katanya. [jpnn]

PKS Kepri - Keputusan MK yang menolak uji materi UU Pilpres yang diajukan Yusril Ihza Mahendra membuat presidential treshold (PT) tetap berlaku. Merespon hal ini, PKS berpendapat seharusnya PT bisa lebih kompetitif.

"Mestinya (PT), kian kompetitif kian bagi rakyat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada detikcom, Kamis (20/3/2014).

Lewat keputusan MK itu, ambang batas pencapresan akan bertahan pada 20 persen kursi di parlemen dan 25 persen suara nasional. MK berpendapat penetapan PT merupakan hak pembuat UU atau DPR.

Meski begitu, PKS tak ingin melawan pendapat MK bahwa penetapan PT merupakan hak DPR sebagai badan legislasi. Namun akan lebih baik bila PT dibuat lebih kompetitif guna membuka peluang tersedianya banyak pilihan capres.

"Keputusan MK lebih melihat pada sisi hierarki perundangan. Memang DPR sebagai pembuat UU dengan merujuk pada UUD," tutur Mardani.

Dengan tetap berlakunya PT yang diatur UU Pilpres saat ini, maka diprediksi hanya sedikit capres yang muncul. Sebab, parpol harus meraih 20 persen kursi di parlemen dan 25 persen suara nasional. [detik.com]

PKS Kepri - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai tepat Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengabulkan uji materi Undang Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres).

"MK telah mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Bangsa Indonesia," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah saat dihubungi Republika, Kamis (30/3).
 
Basarah menengarai ada motif politik yang dimiliki Yusril saat mengajukan uji materi UU Pilpres. Menurutnya Yusril ingin maju sebagai capres, namun partai yang dibetuk Yusril (Partai Bulan Bintang) belum tentu memenuhi ambang batas presidential threshold.
 
"Yusril ingin maju sebagai capres, tapi partai yang dipimpinnya belum dapat memberikan jaminan memenuhi keinginannya tersebut," ujarnya.
 
Bagi PDIP keputusan MK menentramkan perasaan rakyat Indonesia. Hakim MK telah membuktikan diri sebagai negarawan. "Hal ini akan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap kredibiltas MK yang terpuruk akibat kasus Akil Muchtar," katanya.
 
Berbeda dengan Basarah, Wakil Sekretaris Jendral Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menilai keputusan MK tidak tepat. Semestinya MK menghapus presiden threshold. "Kita berharap MK menyetujui penghapusan presidential threshold dan segera berlaku," ujar Fahri.
 
Menurut Fahri penghapusan presidential threshold bisa memunculkan capres-capres alternatif. Rakyat memiliki banyak pilihan menentukan pemimpin bangsa. "Biar banyak anak bangsa yang bertanding. Banyak pilihan alternatif bagi rakyat. Oligarki partai besar berakhir," katanya.
 
Betapapun PKS tetap siap berkompetisi dalam Pemilu Legislatif 2014. Fahri mengatakan partainya menargetkan posisi tiga besar dalam Pemilu Legislatif 2014. "Target PKS tiga besar," ujarnya.

 Siang tadi MK menolak uji materi UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. Dalam uji materinya, Yusril mempersoalkan Pasal 3 ayat (4), Pasal 9 tentang presidential threshold, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU terkait jadwal pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pemilu legislatif yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. [rol]