Hal tersebut disampaikannya pada pembahasan Rapat Pansus Ranperda Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan Rabu (28/04/2021) di ruang Rapim DPRD Kota Batam.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan masing-masing Fraksi DPRD Kota Batam yang membahas mengenai PM-PIK, yang sekarang bernama PSPK (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan).

“Selama ini PSPK monoton ke pembangunan fisik dan jarang sekali bahkan hampir tidak ada yang sifatnya pembangunan non fisik,” ujar Rohaizat.

Rohaizat menegaskan semangat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) seharusnya menciptakan kondisi pembangunan fisik dan non fisik secara proporsional. Ia juga mengatakan banyaknya keluhan yang diserap mengungkapkan bila masyarakat kurang merasakan manfaat dari program pembangunan pemerintah.

“Karena selama ini setiap dewan turun ke masyarakat, banyak sekali aspirasi dan keluhan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat, contohnya  perhatian terhadap pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)," tutur Rohaizat.

Pada pembahasan tersebut, pembangunan bersifat non fisik disepakati anggarannya minimal sebesar 40 persen dari  PSPK yang dianggarkan. Agenda pansus pembahasan hari ini turut menghadirkan Bagian Hukum Pemko Batam, Dinas Perkimtan (Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) juga dari OPD terkait.(*)