P

PKS Kepri - PKS Kota Batam menggelar Training Humas DPC PKS se-Kota Batam di kantor DPD Kota Batam selama dua hari, Sabtu (25/01/2020) hingga Ahad (26/01/2020).

Ketua Bidang Humas DPD PKS Kota Batam, Ilham, mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk konsolidasi dan rekrutmen Humas di tingkat DPC.

Pelatihan di hari kedua, Ketua DPD PKS Kota Batam H Syaifudin Fauzi hadir untuk menyampaikan sambutan dan memberi semangat kepada peserta training. Ia mengharapkan pelatihan seperti ini bisa berkelanjutan dan memberikan output positif untuk PKS.

"Saya berharap tim media bisa memainkan peran yang lebih besar dalam berkontribusi untuk publikasi kegiatan PKS," harap Fauzi dalam sambutannya.

Training ini diikuti para awak Humas DPC, untuk 'up grade'  tentang wawasan kehumasan, penulisan berita, foto dan video, hingga materi desain grafis. Setiap materi diikuti dengan praktik langsung. (crf)

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Karimun, melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun Pemenangan 2020 yang berlangsung di Lantai 2 DPD PKS Karimun, Ahad (19/1/2020).

Acara dibuka oleh Wakil Ketua DPD PKS Karimun, Luthi Abdul Malik. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa jelang tahun politik kader PKS harus lebih mengabdikan diri kepada rakyat dan membantu segala persoalan yang terjadi di masyarakat.

"Dalam menghadapi tahun pilkada, maka kader-kader PKS disetiap tataran harus lebih giat lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat semakin dekat, cinta dan siap berjuang bersama PKS,” pesan Luthfi Abdul Malik.

Besar harapannya, pasca Rakerda ini soliditas kader-kader PKS Karimun semakin tinggi. Dan mampu melaksanakan secara maksimal segala hal yang telah direncanakan dalam rakerda untuk menggapai kemenangan di  Pemilu 2019.

“Kami semua menyadari bahwa diantara kesuksesan pencapaian pemilu ditentukan oleh soliditas kader, kematangan program dan kegiatan serta citra positif yang ditampilkan oleh partai dan para tokohnya," tandasnya. (zur)

PKS Kepri - Wakil Ketua DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono menyatakan tidak ada masyarakat yang bisa melepaskan diri dari politik. Untuk itu ia berharap kepada mahasiswa dan para pemuda agar tidak alergi dengan politik. Hal tersebut disampaikan Raden Hari saat berdiskusi bertemakan "Milenial dan Politik" yang digelar oleh KAMMI Komisariat Hang Nadim Batam di Rumah Makan SSS, Batam, Sabtu, 11 Januari 2020.

"Sebutkan apa yang tidak ada kaitannya dengan politik? Semua berkaitan dengan politik," ujar Raden Hari yang juga sebagai Ketua DPW PKS Kepri ini.

Ia menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan politik. Bahkan air mineral ada kaitannya dengan politik karena ada pajaknya. Apalagi masalah pendidikan dan kesehatan juga pasti sangat bergantung dengan produk politik. Untuk itu ia berharap generasi milenial tidak meninggalkan politik.

Ketika ada sekelompok orang yang a politis maka sejatinya ia akan merugi, karena hampir semuanya adalah produk politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Raden Hari pun menjelaskan 35 persen pemilih pemilu 2019 menurutnya adalah dari kalangan milenial. Namun sangat disayangkan mayoritas dari mereka tidak terlalu peduli dengan politik. Mereka lebih tertarik dengan hal yang bersifat fun.

Meski demikian Raden Hari menyadari bahwa ada sisi-sisi negatif di ranah politik. Seperti pragmatisme. Namun menurutnya masalah pragmatisme bisa diselesaikan dengan banyak cara,

Sementara, M. Syahid Ridho, anggota FPKS Kepri berharap para mahasiswa yang ingin terjun ke politik harus memiliki value terlebih dahulu.

"Kita harus mengetahui untuk apa kita terjun sebagai calon anggota dewan?," katanya.

Ia meneruskan, jika harapan menjadi anggota dewan adalah untuk mencari proyek atau memperkaya diri, maka lebih baik benarkan niatnya kembali. (alf)

PKS Kepri - Anggota DPRD Provinsi Kepri dari PKS, Iskandarsyah menilai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Edhy Prabowo tidak tegas soal nelayan asing membuat banyak ditemukan nelayan asing di perairan Natuna. Hal ini berbeda saat ditangani oleh Sudi Pujiastuti.

Untuk itu Iskandarsyah mendukung pemerintah melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal asing yang pernah dilakukan di era Menteri  Susi Pujiastuti.

"Selama kebijakan penenggelaman kapal dilakukan nyaris tidak ada kapal asing yang masuk. Untuk itu saya setuju kebijakan penenggelaman kapal asing dihidupkan kembali," ungkap Iskandarsyah melalui rilis yang dikirimkan ke kepri.pks.id, Rabu (8/1/2020).

Ia menyimpulkan selama kebijakan penenggelaman dilaksanakan memang menghasilkan efek jera. Banyak kapal asing tidak masuk ke wilayah Indonesia. Namun ketika kebijakan itu dicabut ternyata kapal asing, terutama dari China begitu marak bahkan sampai dikawal oleh Coast Guard menjarah ikan di perairan Indonesia.

Iskandar juga heran kebijakan yang membuat kapok nelayan asing untuk mencuri ikan di perairan Indonesia kenapa justru dihilangkan pada era Menteri Edhy Prabowo.

Dikatakannya, di era Susi kapal-kapal nelayan asing yang didominasi negara Vietnam yang kerap masuk menerobos Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Natuna sudah cukup banyak ditangkap lalu ditenggelamkan.

"Jadi kalau memang kebijakan itu buat kapok nelayan asing, kenapa tak dilanjutkan saja," ujarnya.

Dia menyampaikan pemerintah bisa melanjutkan aksi menenggelamkan kapal asing itu asal dengan payung hukum yang jelas, terutama menyangkut dampak lingkungan sekitar akibat penenggelaman tersebut.

Lanjut dia, selama ini yang juga jadi perdebatan khususnya di kalangan pemerhati lingkungan ialah dampak buruk penenggelaman kapal asing tersebut terhadap ikan dan biota di laut.

"Penenggelaman kapal harus dilakukan di tempat-tempat yang tidak berpotensi merusak lingkungan sekitar," tutur Iskandarsyah.