Pembagian paket nutrisi kepada  para ibu di Bintan

PKS Kepri - Bintan - Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Bintan yang menjadi bagian dari Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bintan membagikan ratusan paket bingkisan nutrisi 'PKS Peduli Ibu Sehat' dalam rangka Hari Ibu yang dirayakan setiap tanggal 22 Desember.

Pembagian sembilan bahan pokok kepada para ibu di kota Batam

PKS Kepri - Batam - Syiar Hari Ibu 2020 yang menjadi agenda nasional di Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) digelar semarak oleh BPKK DPD PKS Batam.

Pemberian piagam dan bingkisan paket makanan suplemen kepada tokoh perempuan Lingga

PKS Kepri - Lingga - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lingga menyemarakkan Syiar Hari Ibu 2020 dengan beberapa agenda yang fokus kepada sosok ibu.

PKS Kepri - Setelah perhelatan Pilkada Serentak yang masih menyisakan tahapan proses penyelesaian di tingkat Mahkamah Konstitusi, Suryani, SE sebagai Cawagub Kepri yang berpasangan dengan Isdianto tetap memiliki aktivitas yang padat seperti sebelumnya. Ia bahkan setiap hari masih tetap menyambangi masyarakat pendukung dan pemilihnya, baik bertatap muka langsung maupun secara virtual.

PKS Kepri - Ketua DPW PKS Raden Hari Tjahyono bersama anggota legislatif Fraksi PKS di DPRD Kepulauan Riau akan menyerahkan gajinya selama sebulan untuk masyarakat tidak mampu dan efek dari wabah Covid 19.

Menurut Wakil Ketua II DPRD Kepri ini juga ini merupakan kesepakatan dari pusat dan seluruh fraksi DPR tingkat pusat hingga daerah.

"Pukul satu siang hingga enam sore kami Ketua DPW se Indonesia melakukan teleconference membahas hal-hal kepartaian dan termasuk efek ekonomi bagi masyarakat dari wabah Covid 19," kata Raden Hari Tjahyono.

Kita menyadari, tambahnya, paling riil saat ini dibutuhkan masyarakat tidak mampu atau penerima manfaat adalah Sembako karena pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk di rumah saja lebih banyak.

"Di Indonesia utamanya Kepri tidak banyak yang punya penghasilan tetap, tapi tetap bekerja secara serabutan, nah untuk masyarakat seperti ini kita perlu hadir," kata Raden Hari Tjahyono Ahad (29/03/2020).

Dia menambahkan juga, PKS memiliki data sendiri untuk masyarakat penerima manfaat.

"Hampir seluruh level kepengurusan kepartaian jalan sampai tingkat kelurahan tidak sulit bagi kita untuk menyebarkan bantuan, kita sinkronkan juga dengan data Dinas Sosial Provinsi Kepri yang juga melakukan hal serupa agar bantuan nanti tidak tumpang tindih," tutup Raden Hari Tjahyono.

PKS Kepri - Untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona, Ketua DPD PKS Karimun Suyadi meminta pihak pemerintah Karimun agar mengkarantina WNI yang baru pulang dari Malaysia yg berjumlah sekitar 5985 orang dalam sepekan.

Ditengah ancaman wabah virus Corona, DPD PKS Karimun juga turut berpartisipasi dalam penanganan pencegahan penyebaran virus tersebut, yaitu dengan mengerahkan tim penanggulangan bencana.Tim tersebut telah  bergerak ditengah masyarakat diantaranya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang virus Corona, penyemprotan desinfektan dimasjid-masjid dan tempat-tempat lainnya, pembagian masker, penyediaan tempat cuci tangan diberbagai tempat, dan lain-lain

Hal ini harus dilakukan demi keselamatan WNI tersebut khususnya dan masyarakat Karimun umumnya dari ancaman virus Corona atau covid-19.  Untuk itu pemerintah harus mengalokasikan dana dalam memenuhi kebutuhan proses karantina tersebut dan juga  memberi bantuan dana untuk keluarganya dirumah selama masa karantina yaitu 14 hari.

Suyadi juga meminta peran serta dan sikap proaktif masyarakat dan semua pihak dalam membantu pencegahan penyebaran virus Corona, diantaranya yaitu mengurangi aktifitas berkumpul masyarakat dan menghindari keramaian, menjaga kesehatan dan kebersihan, mengikuti arahan pemerintah dan pihak-pihak berwenang lainnya, serta jgn lupa selalu berdoa dan bertaubat .


“Intinya, bagaimana masyarakat bisa terhindar dari ancaman wabah virus Corona tersebut, ujar Suyadi, Rabu, (25/3)

Suyadi menambahkan pemerintah juga harus melakukan penyemprotan disinfektan di area pelabuhan dan area/fasilitas publik lainnya, demi keselamatan masyarakat karimun dari penularan wabah virus corona. (zur)

P

PKS Kepri - PKS Kota Batam menggelar Training Humas DPC PKS se-Kota Batam di kantor DPD Kota Batam selama dua hari, Sabtu (25/01/2020) hingga Ahad (26/01/2020).

Ketua Bidang Humas DPD PKS Kota Batam, Ilham, mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk konsolidasi dan rekrutmen Humas di tingkat DPC.

Pelatihan di hari kedua, Ketua DPD PKS Kota Batam H Syaifudin Fauzi hadir untuk menyampaikan sambutan dan memberi semangat kepada peserta training. Ia mengharapkan pelatihan seperti ini bisa berkelanjutan dan memberikan output positif untuk PKS.

"Saya berharap tim media bisa memainkan peran yang lebih besar dalam berkontribusi untuk publikasi kegiatan PKS," harap Fauzi dalam sambutannya.

Training ini diikuti para awak Humas DPC, untuk 'up grade'  tentang wawasan kehumasan, penulisan berita, foto dan video, hingga materi desain grafis. Setiap materi diikuti dengan praktik langsung. (crf)

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Karimun, melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun Pemenangan 2020 yang berlangsung di Lantai 2 DPD PKS Karimun, Ahad (19/1/2020).

Acara dibuka oleh Wakil Ketua DPD PKS Karimun, Luthi Abdul Malik. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa jelang tahun politik kader PKS harus lebih mengabdikan diri kepada rakyat dan membantu segala persoalan yang terjadi di masyarakat.

"Dalam menghadapi tahun pilkada, maka kader-kader PKS disetiap tataran harus lebih giat lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat semakin dekat, cinta dan siap berjuang bersama PKS,” pesan Luthfi Abdul Malik.

Besar harapannya, pasca Rakerda ini soliditas kader-kader PKS Karimun semakin tinggi. Dan mampu melaksanakan secara maksimal segala hal yang telah direncanakan dalam rakerda untuk menggapai kemenangan di  Pemilu 2019.

“Kami semua menyadari bahwa diantara kesuksesan pencapaian pemilu ditentukan oleh soliditas kader, kematangan program dan kegiatan serta citra positif yang ditampilkan oleh partai dan para tokohnya," tandasnya. (zur)

PKS Kepri - Wakil Ketua DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono menyatakan tidak ada masyarakat yang bisa melepaskan diri dari politik. Untuk itu ia berharap kepada mahasiswa dan para pemuda agar tidak alergi dengan politik. Hal tersebut disampaikan Raden Hari saat berdiskusi bertemakan "Milenial dan Politik" yang digelar oleh KAMMI Komisariat Hang Nadim Batam di Rumah Makan SSS, Batam, Sabtu, 11 Januari 2020.

"Sebutkan apa yang tidak ada kaitannya dengan politik? Semua berkaitan dengan politik," ujar Raden Hari yang juga sebagai Ketua DPW PKS Kepri ini.

Ia menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan politik. Bahkan air mineral ada kaitannya dengan politik karena ada pajaknya. Apalagi masalah pendidikan dan kesehatan juga pasti sangat bergantung dengan produk politik. Untuk itu ia berharap generasi milenial tidak meninggalkan politik.

Ketika ada sekelompok orang yang a politis maka sejatinya ia akan merugi, karena hampir semuanya adalah produk politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Raden Hari pun menjelaskan 35 persen pemilih pemilu 2019 menurutnya adalah dari kalangan milenial. Namun sangat disayangkan mayoritas dari mereka tidak terlalu peduli dengan politik. Mereka lebih tertarik dengan hal yang bersifat fun.

Meski demikian Raden Hari menyadari bahwa ada sisi-sisi negatif di ranah politik. Seperti pragmatisme. Namun menurutnya masalah pragmatisme bisa diselesaikan dengan banyak cara,

Sementara, M. Syahid Ridho, anggota FPKS Kepri berharap para mahasiswa yang ingin terjun ke politik harus memiliki value terlebih dahulu.

"Kita harus mengetahui untuk apa kita terjun sebagai calon anggota dewan?," katanya.

Ia meneruskan, jika harapan menjadi anggota dewan adalah untuk mencari proyek atau memperkaya diri, maka lebih baik benarkan niatnya kembali. (alf)

PKS Kepri - Anggota DPRD Provinsi Kepri dari PKS, Iskandarsyah menilai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Edhy Prabowo tidak tegas soal nelayan asing membuat banyak ditemukan nelayan asing di perairan Natuna. Hal ini berbeda saat ditangani oleh Sudi Pujiastuti.

Untuk itu Iskandarsyah mendukung pemerintah melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal asing yang pernah dilakukan di era Menteri  Susi Pujiastuti.

"Selama kebijakan penenggelaman kapal dilakukan nyaris tidak ada kapal asing yang masuk. Untuk itu saya setuju kebijakan penenggelaman kapal asing dihidupkan kembali," ungkap Iskandarsyah melalui rilis yang dikirimkan ke kepri.pks.id, Rabu (8/1/2020).

Ia menyimpulkan selama kebijakan penenggelaman dilaksanakan memang menghasilkan efek jera. Banyak kapal asing tidak masuk ke wilayah Indonesia. Namun ketika kebijakan itu dicabut ternyata kapal asing, terutama dari China begitu marak bahkan sampai dikawal oleh Coast Guard menjarah ikan di perairan Indonesia.

Iskandar juga heran kebijakan yang membuat kapok nelayan asing untuk mencuri ikan di perairan Indonesia kenapa justru dihilangkan pada era Menteri Edhy Prabowo.

Dikatakannya, di era Susi kapal-kapal nelayan asing yang didominasi negara Vietnam yang kerap masuk menerobos Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Natuna sudah cukup banyak ditangkap lalu ditenggelamkan.

"Jadi kalau memang kebijakan itu buat kapok nelayan asing, kenapa tak dilanjutkan saja," ujarnya.

Dia menyampaikan pemerintah bisa melanjutkan aksi menenggelamkan kapal asing itu asal dengan payung hukum yang jelas, terutama menyangkut dampak lingkungan sekitar akibat penenggelaman tersebut.

Lanjut dia, selama ini yang juga jadi perdebatan khususnya di kalangan pemerhati lingkungan ialah dampak buruk penenggelaman kapal asing tersebut terhadap ikan dan biota di laut.

"Penenggelaman kapal harus dilakukan di tempat-tempat yang tidak berpotensi merusak lingkungan sekitar," tutur Iskandarsyah.