Hal ini disampaikan Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Handi Risza, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

"Di Parlemen kita bisa melihat, PKS memberikan catatan kritis terhadap Tax Amnesty, PKS juga perjuangkan untuk tidak menaikan Tarif Dasar Listrik, kami juga mengkritisi anggaran pemerintah yang tidak pro rakyat, itu bentuk perjuangan Parlemen yang sudah rutin PKS lakukan" terang lelaki lulusan Doktor Ekonomi Islam tersebut.

Kedepan PKS akan terus memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang dapat meringakan beban masyarakat.

Salah satunya menurut Handi adalah dengan menghapuskan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

"Kedepannya ini akan kita perjuangkan, karena kebijakan ini berdampak langsung pada masyarakat. Kita melihat sekarang di masyarakat kita, motor bukan lagi menjadi alat transportasi semata, tapi juga sudah berubah menjadi alat produksi masyarakat untuk mencari penghasilan," katanya.

Selain meringankan beban ekonomi masyarakat, Handi menambahkan kebijakan ini juga merupakan bentuk kompensasi kepada masyarakat atas transportasi publik Indonesia yang masih belum layak dan ramah untuk penumpang.

"Ini juga bentuk kompensasi yang diterima oleh masyarakat kelas bawah ketika transportasi publik kita belum memadai artinya belum layak. Selama ini belum ada (transportasi layak), maka kebijakan ini akan terus kami perjuangkan," terangnya.