Juru Bicara PKS Muda Bidang Ekonomi, Muhammad Kholid saat konferensi pers di kantor DPP PKS, Kamis (22/11) (Donny/PKSFoto)PKS Kepri - Jakarta (22/11) -- Juru Bicara PKS Muda Bidang Ekonomi, Muhammad Kholid sebutkan PKS akan mengusung keberpihakan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial. Termasuk janji untuk menghapus pajak sepeda motor dan pemberlakukan SIM seumur hidup. Kholid menjelaskan, gagasan ini sebagai bentuk protes pada pemerintahan Jokowi JK...

KEEP READING...

Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian di Kantor DPP PKS, Kamis (22/11) (dok Humas PKS)PKS Kepri - Jakarta (22/11) -- Kampanye gagasan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal penghapusan pajak sepeda motor dan sim seumur hidup disebut sebagai janji konkret yang bisa diwujudkan, bukan sekedar pencitraan. Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Pipin Sopian menuturkan, kebijakan ini berangkat dari hasil kajian...

KEEP READING...

Komisi V: Penghapusan Pajak Sepeda Motor Relevan dengan Kondisi Rakyat dalam Pers Releas di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (22/11) (dok Humas PKS)PKS Kepri - Jakarta (22/11) -- Partai Keadilan Sejahtera menawarkan kampanye gagasan berupa penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakukan sim seumur hidup. Menurut Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sigit Sosiantomo, kampanye ini relevan dengan kondisi sosial masyarakat sekarang....

KEEP READING...

Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Handi Risza, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11). (Donny/PKSFoto)PKS Kepri - Jakarta (22/11) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen akan terus memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang tidak membebani masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Handi Risza, di Kantor DPP PKS,...

KEEP READING...

PKS Kepri - Wakil Ketua DPW PKS Kepri, yang juga sebagai Anggota Komisi II DPRD Kepri, Ing. Iskandarsyah menyesalkan pemerintah pusat belum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kewenangan Provinsi di Laut dan di Darat."Masyarakat Kepri sudah menunggu lebih dari empat tahun tentang PP sebagai turunan dari UU No 23 tentang Pemda," kata Iskandarsyah melalui aplikasi Whatsapp, Jumat pagi (2/11).Iskandar pun menyatakan harapannya sudah...

KEEP READING...