Mohamad Sohibul Iman / Presiden PKS

PKS Kepri - Mohamad Sohibul Iman mengapresiasi kerja PKS Tanjungpinang karena tamu undangan pada acara PKS di Tanjungpinang dihadiri oleh hampir semua ketua partai politik. Menurutnya hal tersebut hampir sama saat DPP PKS menggelar acara Halal Bi Halal di mana yang datang seluruh partai peserta pemilu 2014 plus Perindo dan Partai Idaman.

"Melihat tamu para ketua parpol saya jadi ingat saat acara halal bi halal di DPP PKS," ujar Sohibul Iman di depan ratusan  undangan yang memenuhi Hotel Comfort, Ahad malam (27/7).

Selain ketua partai dan tokoh masyarakat, juga dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Syahrul hadir dalam acara Silaturahim Kader dan Siaga Kader tersebut.

Sementara Ketua DPD PKS Tanjungpinang, Alfin menyatakan meski suasana politik di Tanjungpinang menjelang pilkada semakin panas namun acara PKS bisa mendinginkan suasana. Buktinya seluruh partai memenuhi undangan PKS.

Alfin mengharapkan meski ada perbedaan, hajatan politik di ibu kota Kepri ini tetap berjalan dengan damai dan tenang.

Lebih lanjut Alfin menjelaskan PKS dan Partai Gerindra telah menjalin "Koalisi Setara". Secara prinsip untuk pilkada 2018 depan PKS Tanjungpinang siap menghibahkan kader terbaiknya untuk ikut bersama membawa kota gurindam itu lebih baik. (alf)

MSI dan Saibmusavuski

PKS Kepri - Presiden PKS, H.M. Sohibul Iman memberi motivasi kepada murid-murid SDN 009 Penyengat, Tanjungpinang pada Senin, 31 Juli 2017 dalam rangka kunjungan MSI ke Tanjungpinang.

Di depan murid-murid, MSI menceritakan bahwa dirinya adalah anak kampung dari Tasik Malaya, Jawa Barat. Namun karena memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, sehingga alhamdulillah diberikan beasiswa untuk belajar ke Jepang.

Untuk itu MSI meminta kepada anak-anak SDN 009 untuk rajin belajar. Para murid pun tampak semangat mendengar cerita dari Presiden PKS tersebut.

Selain itu MSI yang meraih gelar Ph.D dari salah satu universitas di Jepang juga berkomunikasi dengan Bahasa Jepang dengan salah satu siswa SD 009, Saibmusavuski yang asli Jepang yang baru tiga tahun ada di Penyengat.

Saibmusavuski adalah berayahkan orang asli Pulau Penyengat, Tanjungpinang yang beristrikan orang asli Jepang. Lahir dan sempat menetap di Jepang.

Di akhir pertemuan Sohibul Iman memberikan bantuan kepada tujuh belas siswa/i berprestasi. (alf)

Presiden PKS / Mohamad Sohibul Iman

PKS Kepri -Tanjungpinang (31/7) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin membangun dan memajukan bangsa Indonesia bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya. Demikian ditegaskan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di acara Silaturahim Akbar dan Siaga Kader Kepulauan Riau di Kota Tanjungpinang, Ahad (31/7) malam.

Menurut Kang Iman, panggilan akrabnya, sejak PKS berdiri, kesadaran tentang membangun bangsa bersama-sama kekuatan politik lainnya sudah melekat di tubuh PKS. "Keinginan untuk bersama komponen lain membangun bangsa ini bahkan tercantum dalam manifesto pendirian Partai Keadilan, sebelum.kemudian berubah menjadi PKS," ujar Kang Iman yang kemudian membacakan 3 paragraf manifesto tersebut.

Ia juga menjelaskan di depan kader PKS dan politisi dari 9 parpol lainnya, bahwa masalah terkait konsensus dasar berbangsa dan bernegara sudah selesai bagi PKS. "Para anggota MPR dari Fraksi PKS bahkan sangat aktif untuk mensosialisasikan empat pilar MPR, yaitu Pancasila UUD Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI " ujar Sohibul Iman.

Acara Silaturahim Akbar dan Siaga Kader Kepulauan Riau dihadiri oleh Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Wakil Walikota Syahrul dan sembilan pimpinan Parpol Kora Tanjungpinang. Sedangkan dari PKS hadir di acara tersebut, Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono, Ketua Umum DPW Kepri Raden Hari Tjahyono dan pimpinan dari PKS dari 7 kota dan kabupaten se-Kepri.

Sumber : http://pks.id

Presiden MSI konfrensi pers dengan wartawan

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki tiga syarat seseorang layak dimajukan sebagai calon kepala daerah. Hal tersebut disampaikan Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman saat menjawab pertanyaan wartawan.

"PKS memiliki tiga syarat dalam pilkada, pertama integritas, kedua kapabilitas dan ketiga akseptabilitas," terang Sohibul Iman di Hotel Comfort Tanjungpinang, Ahad malam (30/7/2017).

Akseptabilitas menurut Sohibul Iman yaitu harus bisa diterima oleh kader dan juga oleh publik.

Selain itu mekanisme pengusulan calon dilakukan melalui bottom up. Dari pengurus daerah ke pengurus wilayah yang kemudian diputuskan oleh pengurus pusat.

Minimal harus menyertakan dua calon sehingga DPP PKS bisa melakukan penilaian untuk diambil keputusan.

Pada Pilkada 2018 PKS Tanjungpinang bertekad untuk memajukan kader terbaiknya. Saat ini menurut Ketua DPD PKS Tanjungpinang sudah mulai mengerucut dua nama, yaitu Iskandarsyah dan Alfin. (alf)

Presiden PKS H.M. Sohibul Iman, Ph.D

PKS Kepri - Mohamad Sohibul Iman (MSI), Presiden PKS menyatakan alasan PKS menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu nomor 2 Tahun 2017) tentang ormas.  Menurutnya tidak ada kegentingan yang memaksa.

"Kenapa kita (baca : PKS) menolak Perppu karena tidak ada kegentingan yang memaksa dan tidak terjadinya kevakuman hukum" ujar MSI di depan ratusan undangan yang memadati hall Hotel Comfort Tanjungpinang, Ahad malam (30/7).

Sampai saat ini menurutnya tidak ada ormas yang brutal dan tidak bisa ditangani oleh aparat keamanan.

Selain itu MSI menambahkan menolak Perppu karena mekanisme  penilaian sebuah ormas radikal atau tidak,  bertentangan dengan pancasila atau tidak itu hanya berdasarkan pendapat subjektif pemerintah cq menkumham. "Ini tidak demokratis," ujarnya.

Sohibul Iman menyayangkan hal tersebut karena Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tiga prinsip Supremacy of law (hukum di atas segalanya), equality before the law (persamaan di depan hukum) dan due process of law (menegakkan hukum dengan hukum).

Alasan selanjutnya PKS menilai ragu pemerintah membuat Perppu tersebut serius atau tidak. Sohibul Iman khawatir Presiden Jokowi belum membaca secara utuh. Kenapa ragu ada diantara satu klausul yang PKS merasakan sebagai kesalahan fatal. (isy)

Alfin / Ketua DPD PKS Tanjung Pinang

PKS Kepri - TANJUNGPINANG - Presiden PKS Muhammad Shohibul Iman akan melakukan kunjungan daerahnya besok Minggu (30/7) di Tanjungpinang bersama rombongan pengurus DPP PKS.

Kunjungan ini dalam rangka melakukan silaturahim akbar bersama warga Tanjungpinang dan dijadwalkan Senin siang Presiden PKS MSI akan kembali ke Jakarta.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPD PKS Tanjungpinang, Alfin baru-baru ini kepada wartawan. Menurutnya, kedatangan Presiden PKS ini merupakan agenda yang dilakukan untuk memperkuat silaturahim bersama warga Tanjungpinang. Pagi Senin Presiden PKS juga dijadwalkan akan ke pulau Penyengat.

"Ya Presiden PKS akan melakukan kunjungan ke Tanjungpinang, Kepulauan Riau besok Minggu. Kita sudah melakukan persiapan sematang mungkin dan kita juga berharap kehadiran Presiden PKS mampu memperkuat tali persaudaraan kita semua khususnya PKS dan warga Tanjungpinang," kata Alfin Ketua DPD PKS Tanjungpinang.

Kehadiran Presiden PKS ini disambut hangat oleh kader dan simpatisan PKS sebut saja Roni. Kader PKS di Tanjungpinang Timur ini mengatakan kedatangan Presiden PKS bersama rombongan merupakan keberkahan karena bisa berkomunikasi langsung dengan kader.

"Kita sangat bangga dengan kehadiran Presiden PKS Muhammad Shohibul Iman ke Tanjungpinang, semoga kedatangan beliau bersama rombongan membawa berkah dan bisa menyambung aspirasi warga Tanjungpinang," kata Roni sembari melemparkan senyum.

Selain agenda silaturahim akbar, Pengurus DPD PKS Tanjungpinang juga akan membicarakan permasalahan koalisi dan calon pada Pilkada Tanjungpinang yang akan diselenggarakan September 2018 mendatang. (edu)

PKS Kepri - Presiden PKS, M. Sohibul Iman (MSI) dijadwalkan akan memberikan semangat dan motivasi bagi kader-kader PKS se Kepri di Hotel Comfort, Tanjungpinang, Ahad, 30 Juli 2017.

Menurut Ketua DPW PKS Kepri, Raden Hari Tjahyono, dipilihnya Kota Tanjungpinang dikarenakan kota ini pada 2018 akan menggelar pilkada. Kedatangan Presiden PKS katanya sekaligus sebagai silaturahim dan apel siaga pemenangan pilkada di ibu kota Kepri tersebut.

"Sengaja di Tpi, sekaligus untuk apel siaga pemenangan pilkada," ujar Raden Hari di Batam, Sabtu (29/7).

Raden Hari menjelaskan pada pilkada Tanjungpinang nanti, PKS siap mencalonkan kader terbaiknya untuk membenahi Kota Tanjungpinang. Untuk itu Raden Hari berharap seluruh kader untuk melipatkan kerja khidmatnya agar harapan PKS terwujud.

Terkait kunjungan Presiden PKS, selain akan menyampaikan arahan untuk menumbuhkan semangat kader, juga akan berkunjung ke Penyengat sebagai langkah nyata PKS peduli dengan sejarah. Sejarah kegemilangan kerajaan Islam yang juga sejarah melayu.

Rencananya Sohibul Iman akan tiba di Batam Ahad. Kemudian langsung menuju Tanjungpinang dengan menggunakan kapal reguler.  (isy)

Abdul Rahman, Lc / Ketua Komisi I DPRD Kepri

PKS Kepri - Abdul Rahman, Lc anggota dewan DPRD Kepri dari PKS menduduki amanah sebagai Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan. Naiknya Abdul Rahman adalah hasil dari kocok ulang kursi pimpinan alat kelengkapan dewan.

Sementara jabatan Ketua Fraksi yang dulu diemban Abdul Rahman kini diamanahkan kepada Ing. Iskandarsyah. Menurut Ketua DPW PKS Kepri, kocok ulang sesuai dengan tata tertib DPRD dan diharapkannya bisa meningkatkan kinerja seluruh anggota dewan.

Terkait adanya rotasi ditubuh fraksi, Raden Hari Tjahyono, Ketua DPW PKS Kepri yang ditemui di Kantor PKS Kepri, Jumat (28/7/2017) menyatakan bahwa rotasi menjadi bagian untuk me-refresh kemampuan anggota dewan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

Ia berharap format kocok ulang alat kelengkapan dewan membuat kinerja dewan khususnya yang dari PKS untuk lebih mengutamakan pembelaan dan kemaslahatan masyarakat Kepri. Selain itu juga agar lebih memperkuat sinergitas dengan Pemprov Kepri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi ketua-ketua adalah Ketua Komisi I, Abdul Rahman. Ketua komisi II Hotman Hutapea. Widiastadi Nugraha pimpin Komisi III dan Teddy Jun Askara jabat Ketua Komisi IV. (alf)

Ketua DPD PKS Tanjungpinang Alfin dan Pengurus bersama dengan Ketua dan Pengurus Partai Gerindera Tanjungpinang

PKS Kepri - PKS dan Gerindra berkomitmen untuk membangun koalisi bersama. Koalisi ini didasari atas permintaan kader dan masyarakat Kota Tanjungpinang. Rencananya  Kamis (15/6) PKS dan Gerindra akan melakukan deklarasi di Hotel Bintan Beach Resort (BBR) pukul 13.30 - 15.00 WIB.

Hal itu seperti diungkapkan Alfin Ketua DPD PKS Tanjungpinang. "Atas dasar permintaan kader, simpatisan dan warga Tanjungpinang kita membangun koalisi bersama Gerindra dan kita menginginkan kemenangan di Pilkada Jakarta juga hadir di Tanjungpinang nantinya," kata Alfin.

Rencananya kegiatan deklarasi tersebut dihadiri oleh pimpinan struktur wilayah kedua partai. Iman Sutiawan Ketua DPD Gerindra Kepri dan Raden Hari Tjahyono Ketua DPW PKS Kepri.

"Rencananya kedua DPD tingkat Kepulauan Riau akan hadir dan memberikan orasi dalam agenda deklarasi koalisi di BBR Tanjungpinang nantinya," tutup Alfin.

Kendati demikian, antara PKS dan Gerindra belum melaunching siapa kadernya yang akan didudukan menjadi calon walikota atau wakil walikota.

"Kita belum menentukan calon, kita tunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya, ini adalah langkah awal politik kita untuk Pilkada Tanjungpinang semoga memberikan manfaat untuk warga Tanjungpinang yang menginginkan perubahan dan perbaikan," tutup Alfin.

PKS Kepri -Jakarta (16/7) - Pakar Hukum Universitas Indonesia, Neng Djubaedah menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang senantiasa membela hak-hak rakyat. Hal ini disampaikan oleh Neng dalam acara halalbihalal di kantor DPP PKS, Jakarta pada Ahad (16/7/2017).

"Saya melihat PKS ini merupakan partai yang konsisten dalam membela hak-hak warga negara. Hak-hak yang bersangkutan dengan habluminallah (hubungan manusia dengan Tuhan) dan habluminnas (hubungan manusia dengan manusia)," terang Neng.

Neng merasa bersyukur dengan keberadaan PKS dalam kancah perpolitikan nasional. Sebab, ujar Neng, kehadiran PKS telah mewakili suara dari konstituen umat. "Saya bersyukur sekali ada PKS di Indonesia, karena saya merasa PKS cukup mewakili umat."

Neng juga berharap, bahwa PKS dapat konsisten dalam memperjuangkan rakyat. Karena, menurut Neng tantangan kedepan tidak akan mudah.

"Saya berharap, PKS akan tetap istiqamah dalam perjuangan. Terutama dalam membela rakyat dan warga negara untuk menyejahterakan rakyat. Sejahtera dalam artian lahir dan batin," lanjut Neng.

Sumber : http://pks.id

Jajaran pengurus DPD PKS Karimun bersama Ketua DPW PKS Kepri

PKS Kepri - KARIMUN - Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Karimun menggelar acara halal bi halal dengan silaturahmi kader dan simpatisan yang bertema “Perkokoh Diri, Kuatkan Ukhuwah, Tingkatkan Khidmat untuk Rakyat”.

Selain dihadiri pengurus DPD, seluruh pengurus DPC, DPR Ra dan Kader PKS dari seluruh wilayah di Kabupaten Karimun serta Ketua DPW PKS Kepri Raden Hari Tjahyono, acara tersebut juga dihadiri anggota DPRD Fraksi PKS Karimun.

Wakil ketua DPD PKS Karimun, dr.Firmansyah yang juga merupakan ketua panitia menjelaskan, acara halal bi halal kali ini digelar sebagai bagian dari konsolidasi untuk mensolidkan seluruh struktur PKS. Halal Bihalal kali ini berbeda dengan yang biasanya, kali ini ada berbagai hadiah menarik.

“Kami berharap kesempatan kali ini selain momen halal bi halal juga sebagai momen konsolidasi untuk mensolidkan struktur PKS di semua tingkatan, baik struktur DPD, DPC maupun DPRa,” ujar Firmansyah.

Ketua DPD PKS Karimun, Suyadi mengatakan kegiatan halal bihalal tersebut merupakan salah satu rangkaian dari berbagai kegiatan selama bulan suci ramadhan 1438 H kemarin. Dimana DPD PKS Karimun telah melaksanakan 13 jenis kegiatan, yang alhamdulillah semuanya terlaksana dengan baik.

"Dan semua itu tidak lepas dari segala partisipasi dan kerjasama yg baik diantara kader dan masyarakat. untuk itu kami ucapkan terimakasih, semoga Alloh membalasnya, Aamiin," ungkap Suyadi.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Kepri Raden Hari Tjahyono, menghimbau pada kader, simpatisan PKS agar tetap menjaga dan mempertahankan kegiatan silaturahmi ini karena kegiatan seperti ini sudah jadi tradisi di keluarga besar PKS.

“Ini perlu dipertahankan karena kita di PKS ini sudah jadi tradisi. Dan kami memberi apresiasi pada pengurus DPD PKS Karimun karena mampu membangun kekokohan dan jalinan silaturahmin dengan anggota lain dan kader,” ungkapnya. (zrn)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf

PKS Kepri -Jakarta (14/7) -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menyampaikan poin-poin krusial Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Muzzammil Perppu ini berpotensi kuat mengembalikan pemerintah Indonesia menjadi rezim otoriter.

“Pertama, Perppu ini berpotensi membungkam ormas yang kritis terhadap kebijakan penyelenggara negara/pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat," kata Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini di Jakarta,  Jumat (13/7/2017).

Sebagai contoh, kata Muzzammil, jika pemerintah, sebagai penyelenggara negara menaikan harga bahan pokok atau BBM, hakim memutus perkara yang tidak adil, gubernur menggusur semena-mena warganya kemudian ormas menyampaikan perlawanan melalui pernyataan sikap atau aspirasi sehingga menimbulkan rasa kebencian publik kepada penyelenggara negara maka ormas tersebut dapat dibubarkan dan dipidanakan.

"Jika ini terjadi maka pemerintah telah melanggar kebebasan berekspresi ormas yang dilindungi konstitusi," ujarnya.

Kedua, Kata Muzzammil, pertimbangan pemerintah mengeluarkan Perppu karena mendesak yang disebabkan adanya aturan yang tidak komprehensif sehingga terjadi kekosongan hukum adalah tidak berdasar.

"Faktanya tidak terjadi kekosongan hukum. Malah UU No. 17 Tahun 2013 telah mengatur mekanisme sanksi pelanggaran terhadap Ormas secara jelas dan komprehensif," paparnya.

Sedangkan Perppu Keormasan yang dikeluarkan Pemerintah, kata Muzzammil, telah menghapus 18 Pasal dalam UU No. 17 Tahun 2013 yang mengatur tentang sanksi dan mekanisme sanksi yang diberikan kepada ormas yang melanggar larangan.

"Termasuk, Perppu ini menghilangkan pasal penanganan secara persuasif oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap ormas yang melanggar larangan dan menggantinya dengan pendekatan yang represif dengan cara mencabut izin kegiatan, mencabut legalitas, dan membubarkan ormas tersebut oleh Mendagri dan Menkumham," paparnya.

Perppu ini juga, terang Muzzammil, telah menghilangkan peran pengadilan sebagai lembaga yudikatif untuk mengadili ormas yang melanggar.

"Peran pengadilan dihilangkan dan digantikan oleh subyektifitas pemerintah menilai ormas yang melanggar dengan hanya meminta pertimbangan intansi dibawah Menkopolhukam," tuturnya

Menurut Muzzammil, Perppu ini juga berlebihan ketika memberikan sanksi pidana seumur hidup kepada anggota atau pengurus ormas yang sengaja atau tidak melakukan pelanggaran.

"Kami masih mengkaji secara mendalam. Kami sedang meminta masukan Ormas-Ormas. Jika masukan Ormas-Ormas  tersebut memperkuat kekhawatiran kami bahwa Perppu telah mencederai  prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak partisipasi publik dalam  pengawasan jalannya  pemerintahan, maka FPKS tidaklah akan ragu untuk menolak Perppu tersebut," tegasnya.

Sumber : http://pks.id