PKS : Kebijakan Pemerintah Menghapus Pajak Barang Mewah Mencederai Rasa Keadilan
PKS Kepri - Kebijakan pemerintah untuk menghapus pajak beberapa jenis barang mewah dinilai sebagai hal yang tidak masuk akal. Hal itu ditegaskan oleh anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam.
Politisi dari Fraksi PKS itu menilai kebijakan ini telah mencederai rasa keadilan masyarakat. "Keputusan pemerintah membebaskan pajak barang mewah sangat tidak masuk akal. Kebijakan ini secara ekonomi kecil benefit-nya dan social cost-nya besar," kata Ecky di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Diketahui, pekan lalu Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro telah menetapkan kebijakan pemerintah menghapus pajak beberapa jenis barang mewah. Pemerintah beralasan kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pembiayaan pajak dan konsumsi dalam negeri sebab selama ini mereka memilih berbelanja di luar negeri karena lebih murah dan tidak kena pajak.
Menanggapi hal itu, Ecky menuturkan ada beberapa jenis konsumsi yang motifnya bukanlah kebutuhan riil, tapi motifnya hanya didorong oleh hasrat pengakuan akan status sosial semata.
"Mereka yang punya uang akan bernafsu memburu barang mewah terlepas dari harganya. Pada kondisi ini permintaan tidak elastis terhadap harga sehingga tujuan pemerintah yang ingin menggerakkan konsumsi dengan membebaskan pajak barang mewah adalah kontraproduktif," pungkasnya.
Dia menyarankan seharusnya pemerintah memperhatikan kebutuhan rumah tangga menengah ke bawah untuk disubsidi. Menurut Ecky, perubahan harga sekecil apapun akan mempengaruhi jumlah konsumsi mereka.
"Okelah, saya setuju jika yang pajaknya dihapus adalah barang yang imbasnya bisa menggerakkan produksi dalam negeri seperti televisi atau alat-alat elektronik kebutuhan rumah tangga," kata Ecky.
Sekretaris Panja RUU Perbankan itu juga menegaskan bahwa hal yang paling mendasar dari pajak adalah distribusi kue ekonomi, yaitu yang kaya membantu yang miskin sehingga ada pemerataan dan tercipta keadilan sosial.
"Sekarang malah sebaliknya, yang miskin subsidinya dicabut dan yang kaya pajaknya dibebaskan. Padahal, salah satu janji pemerintah adalah menurunkan gini ratio. Nah, sekarang bagaimana ceritanya ini?" kata Ecky.
Sumber : Warta Ekonomi
0 $type={blogger}