TESTING

Main Tags

Categories

Follow Us

  • Home
  • Features
  • _POST FORMAT
  • _Error Page
  • Trending
  • contact
PKS Kepri - Ketua Fraksi DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) harus  memiliki kualitas yang berbeda dengan anggota fraksi-fraksi yang lain.
Adapun perbedaan itu menurut Jazuli, yang pertama harus memiliki kesalehan spiritual yang prima. “Mungkin satu-satunya di Indonesia mungkin juga di luar negeri yang merencanakan dan telah melaksanakan rapat  fraksinya di hari senin atau hari kamis dan dianjurkan puasa dalam rangka mengasah kesalehan spiritual," ujar Jazuli dalam acara Raker Fraksi PKS di Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Yang kedua, lanjut Jazuli, harus memiliki kecerdasan intelektual. Karena itu, menurut Anggota DPR RI dari Banten ini, anggota Fraksi PKS dari pusat sampai daerah harus belajar dan belajar. 
“Belajar dari guru-guru bangsa, belajar dari pengalaman, belajar dari akademisi dan para pakar, belajar dari situasi dan kondisi, dan belajar dari apa saja yang bermanfaat. Karena itu, diantara program fpks kedepan untuk terus meningkatkan kecerdasan intelektual, secara berkala fraksi akan memprogramkan tentang kajian-kajian," ungkap Jazuli. 
Jazuli menambahkan kajian yang dibahas meliputi tema politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan,dan kajian hubungan luar negeri.
Jazuli juga menegaskan, karena di era sekarang ini tidak mungkin di suatu negara, terkungkung dan tidak memiliki relasi yang baik dengan luar negeri. 
“Namun hubungan luar negeri Indonesia, tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan nasional," tegas Wakil Ketua Komisi VIII Periode lalu ini.
Ketiga, anggota Fraksi PKS harus memiliki kepekaaan sosial. Kepekaan sosial inilah yang menurut Jazuli sangat membanggakan di internal Fraksi PKS dari pusat sampai daerah.
Anggota DPR tiga periode ini mengungkapkan ketika beberapa pihak yang meragukan resesnya anggota dewan, karena disinyalir reses secara fiktif, ia menggaransi 1000 persen, reses aleg PKS tidak ada yang fiktif. 
“Karena jangankan di musim reses bahkan di musim sidang pun setiap pekan jika tidak ada rapat di DPR seluruh anggota Fraksi PKS kembali ke daerah pemilihannya, menyatu dengan publik dan menyatu dengan rakyat, melayani publik, melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan di dapilnya masing-masing," ungkap Mantan Calon Gubernur Banten. 
“Dan inilah bentuk kepekaan sosial dari Anggota Fraksi PKS," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Raker Fraksi PKS DPR RI, Zulkiflimansyah mengatakan bahwa tema “Memandang Dari Balkoni” memiliki arti penting bagi Fraksi PKS.
“Tema memandang dari balkoni, maksudnya adalah metafora dimana untuk melihat seluruh permasalahan lebih jelas harus melihat dari atas,” kata Zulkifli. [tim humas]
 
  • 0 Comments
PKS Kepri - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mengkhawatirkan revisi UU Penetapan Perppu Pilkada tidak selesai dalam masa persidangan II, mengingat masih terdapatnya permasalahan administratif dan adanya materi atau pasal-pasal yang akan diubah belum disepakati.

“Saya mengkhawatirkan revisi UU Pilkada tidak selesai tepat waktu, mengingat masih terdapatnya permasalahan administratif dan adanya materi atau pasal-pasal yang akan diubah juga belum disepakati,“ kata Saduddin kepada pewarta di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/1).

Menurut Saduddin, UU Penetapan Perppu Pilkada sampai saat ini belum diundangkan dalam lembaran Negara, sehingga walaupun telah dilakukan revisi oleh Komisi II, draft revisi itu tidak bisa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. 

“Komisi II bisa saja melakukan revisi tetapi apabila belum diundangkan maka draft revisi itu tidak bisa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR,” ujarnya.

Saduddin menjelaskan, salah satu materi yang belum disepakati adalah terkait tahapan uji publik. Sebagian fraksi mengusulkan penghapusan uji publik dan sebagian yang lain tetap menginginkan tahapan uji publik bakal calon kepala daerah dipertahankan.

“Terkait tahapan uji publik, belum tercapai kesepakatan di antara fraksi-fraksi. Sebagian mengusulkan penghapusan dan yang lain tetap menginginkan tahapan uji publik ini,” lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Materi lain yang menjadi perbedaan adalah pemilihan dilaksanakan satu paket dengan wakil kepala daerah atau tidak. Terkait dengan hal ini, fraksi-fraksi terbelah menjadi dua kubu, ada yang mengusulkan satu paket dengan wakil kepala daerah dan yang lainnya mengusulkan hanya kepala daerah saja yang dipilih.

Masalah lain yang belum tuntas adalah tentang penyelenggara Pilkada. Mengenai hal ini terjadi perselisihan apakah KPU atau pemerintah daerah. MK memberikan keleluasan kepada Komisi II untuk menentukan siapa yang berhak sebagai penyelenggara Pilkada.

Namun, MK mengingatkan keputusannya bahwa Pilkada bukan rezim Pemilu dan gugatan KPU sebagai penyelenggara Pilkada ini sudah dua kali terjadi.

Sebagai informasi, pembahasan RUU Pilkada telah memasuki tahap penyusunan Draft RUU, di mana masing-masing fraksi dan DPD RI memberikan masukan atau usulan atas Draft RUU tersebut.[tim humas]

  • 0 Comments
PKS Kepri - MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesia dalam rangka menjaring pendapat terkait rencana perubahan konstitusi, salah satunya membahas substansi perkuatan peran DPD melalui amandemen konstitusi tersebut

Demikian disampaikan Sekretaris PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf dalam diskusi sebagai rangkaian Raker Fraksi PKS di Jakarta (31/1/2015).

"Isu yang menguat di MPR adalah usulan DPD melakukan perubahan konstitusi yang memuat substansi perkuatan peran DPD dan ini memerlukan pemikiran, pendapat dari para pakar di kampus-kampus di Indonesia" kata Muzzammil.

Muzzammil menyampaikan jika pada saatnya, MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesa untuk bertemu para pakar dalam rangka menampung pendapat dan pemikiran dari para pakar.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, Antoni Imam salah satu peserta Raker Fraksi PKS menanggapi gagasan amandemen untuk perkuatan DPD bahwa sebagai orang daerah, karena pada prinsipnya anggota DPD representasi daerah maka tentu dirinya mendukung penuh perjuatan tersebut. 


"Mudah-mudahan dengan perkuatan ini, peran-peran DPD menjadi lebih luas dan makin memberikan kemanfaatan bagi daerah pemilihannya" kata Anggota Dewan Provinsi Dapil Lampung Selatan ini. [tim humas]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang Bela Negara dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.
Rencana itu muncul dalam rapat kerja fraksi yang digelar di Jakarta, Jum'at-Sabtu (30-31/1). RUU yang akan mengatur warga negara Indonesia untuk wajib militer ini akan diusulkan sebagai RUU usulan Fraksi ke Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Sidiq mengungkapkan RUU Bela Negara ini baru akan diusulkan menjadi judul RUU dalam prolegnas. Sehingga, belum ada draf rancangannya. PKS memandang RUU Bela Negara sangat sejalan dengan kemajuan suatu bangsa.

Sebab, dari contoh negara maju, wajib militer mendidik warga untuk berdisiplin, bermental bagus dan dapat dimobilisasi untuk pertahanan nasional. Jadi wajib militer bukan sebagai iron stock militer, tapi lebih untuk diajari kedisiplinan, kerja tim, keberanian, tanggungjawab, dan menghadapi tantangan.

"Tantangan terbesar Indonesia adalah SDM (Sumber Daya Manusia) dan budaya, maka ruang terbuka yang jadi titik lemah ini dapat diantisipasi dengan wajib militer," katanya di Jum'at (30/1).

Mahfudz menambahkan, sudah banyak contoh keberhasilan dari wajib militer ini dengan kemajuan negara. Yang paling dekat, kata dia, adalah negara Singapura.

Di Singapura, setiap warga yang sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Selesai wajib militer, baru dapat melanjutkan jika ingin ke Universitas atau ke pendidikan militer selanjutnya.

RUU Bela Negara ini berbeda dengan RUU Komponen Cadangan (Komcad) atau RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini mengungkapkan, Komcad lebih pada sistem dan manajemen keamanan nasional, sedangkan Kamnas tidak ada wajib militer.

Padahal, di RUU Bela Negara nantinya, wajib militer menjadi bagian dari pendidikan. Agar tidak ada waktu putus pendidikan. Baik untuk masuk universitas maupun ke jenjang pendidikan militer lagi.

"Nanti harus ada kurikulumnya selama wajib militer ini," katanya.

PKS tidak menargetkan kapan RUU Bela Negara ini mulai dibahas. Namun, targetnya adalah dapat dimasukkan dalam masa sidang kali ini. [rol]


  • 0 Comments
PKS Kepri - Dawam Rahardjo, lahir di Solo, Jawa Tengah, 20 April 1942, adalah seorang pengamat sosial ekonom Indonesia terkemuka. Ia mendapatkan gelar S-1 dari Fakultas Ekonomi UGM (1969). Dia sangat lama berkecimpung dalam dunia penelitian dan secara terus-menerus mengamati perkembangan masyarakat Indonesia.

Berbagai lembaga penelitian bergengsi, seperti LP3ES, lahir berkat tangan dinginnya. Gelar Guru Besar dalam bidang ekonomi diperolehnya dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 1993. Kini, dia menjabat sebagai ketua dewan direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Berikut wawancaranya dengan wartawan senior Republika, Muhammad Subarkah: Dahulu ketika para bapak-bangsa ini berdebat soal konstitusi di BPUPKI, yang ada di sana hanyalah kelompok Islam dan nasionalis. Apa dengan demikian bila salah satu pihak dihilangkan--dalam hal ini Islam Politik--maka jelas itu pengingkaran sejarah?
Iya, memang begitu. Dahulu di BPUPKI itu kan hanya diikuti dua golongan, Nasionalis dan Islam. Saat itu, kekuatan komunisme sudah bangkrut ditindas oleh pemerintah kolonial Belanda. Demikian juga golongan sosialis, pada saat itu golongan ini belum lahir. Golongan sosialis baru lahir setelah kemerdekaan. Jadi, kedua golongan terakhir itu tak ada dalam BPUPKI.

Nah, karena tak ada dalam BPUPKI, maka dimengerti bila keduanya--sosialis dan komunis--menentang Pancasila dan menentang UUD 1945. Jadi, kalau ada pihak yang kini terus-menerus berusaha keras menghapus Islam politik, maka mereka ini adalah kelompok orang yang tak mau melihat kenyataan.

Dahulu, misalnya, ada pandangan bahwa kekuatan Islam politik itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini dianggap memperjuangkan syariat Islam dan negara Islam. Nah, sekarang, yakni pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, malah mereka masuk dalam kabinet atau pemerintahan. Dan faktanya membuktikan ketika PKS ada dalam pemerintahan mereka tak pernah memperjuangkan syariat Islam dalam artian mendirikan negara Islam. Tudingan itu ternyata tak ada dan tak terbukti!

Malahan, saya melihat kini kekuatan Islam politik terus melakukan proses demokratisasi dan bahkan terjadi proses deradikalisasi. Sekarang PKS sama sekali tak ada tanda-tanda radikal. Partai itu hanyalah militan. Dan, antara radikal dan militan itu artinya berbeda sama sekali serta ini sering disalahpahami.

Kalau begitu, apa bedanya radikal dan militan itu?
Ya beda. Kalau radikal itu menginginkan perubahan secara mendadak, sedangkan militan itu tak begitu. Militan adalah konsisten berjuang secara terus-menerus dengan disertai kerja keras serta penuh kesabaran. Nah, maka itu kedua kata ini hendaknya jangan salah dipahami karena beda arti dan pemahamannya.[rol]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia merilis hasil survei tentang kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasilnya, 74,60 persen publik kecewa dengan kepemimpinan Jokowi-JK selama 3 bulan ini.

Menanggapi hasil survei itu, Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini menilai wajar kalau publik kecewa dengan kepemimpinan yang dijalankan Jokowi. Menurutnya, ada beberapa hal yang memicu kekecewaan publik atas kepemimpinan Jokowi ini.

Pertama, ekspektasi publik yang terlalu besar menaruh harapan pada Jokowi ternyata harus dikecewakan dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Bahkan, publik langsung disuguhi gebrakan pertama dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini berimplikasi pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan transportasi.

"Jadi wajar saja rakyat kecewa," katanya pada Republika, Rabu (21/1).

Padahal, menurutnya rakyat belum melihat ada sandaran yang jelas terkait peningkatan sumber penghasilan mereka. Hal itu ditambah dengan perangkat yang disiapkan untuk mengantisipasi akibat kenaikan BBM tidak matang dan tidak tepat sasaran. Meskipun sudah ada gerakan kartu sehat dan kartu pintar namun di tataran implementasi ternyata tidak sederhana.

"Berobat tetap sulit, sekolah tetap masih ada pungutan-pungutan," ujarnya.

Disisi lain, saat pemerintah menurunkan harga BBM, tapi tetap tidak mampu mengontrol harga barang kebutuhan pokok. Bahkan, penurunan harga BBM ini dinilai Jokowi tidak melakukan kajian mendalam saat mengeluarkan kebijakan.

Selain kekecewaan atas kebijakan Jokowi itu, publik juga pantas kecewa pada Jokowi yang terlalu ikut campur atau terlibat dalam menciptakan kegaduhan politik nasional. "Yang ketiga publik pasti kecewa karena belum terlihat jurus-jurus jitu Jokowi dalam mengantisipasi gejolak ekonomi," tegasnya. [rol]


  • 0 Comments
PKS Kepri - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dinaikkan statusnya oleh pemerintah agar lingkungan kerjanya lebih luas dalam melindungi perempuan dan anak-anak.

"Kami akan terus perjuangkan komitmen soal perlindungan perempuan dan anak. Periode kemarin saya usulkan dan disetujui agar Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak naik statusnya tidak cukup hanya sebagai kementerian negara yang anggarannya Rp250 miliar saja," kata Hidayat yang juga wakil ketua DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia juga mengatakan anggaran itu terlalu kecil untuk melindungi perempuan dan anak-anak di seluruh Indonesia.

"Bagaimana mungkin dengan anggaran segitu dapat melindungi perempuan dan anak di seluruh Indonesia," kata mantan Presiden PKS itu.

Dikatakannya, kementerian terkait PP-PA dengan statusnya sebagai kementerian negara membuat lingkup kerjanya sempit.

Menurut Hidayat, kementerian tersebut hanya bergerak di pusat saja atau tidak memiliki unit kerja di propinsi dan kabupaten/kota sehingga PP-PA tidak mampu mencakupi banyak daerah di Indonesia.

Maka dari itu, dia mengusulkan pemerintah agar mau menaikkan status kementerian tersebut.

"Permasalahan bangsa kita terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) itu banyak sekali, baik perdagangan manusia, kriminalitas, kesenjangan sosial dan jumlah mereka itu lebih banyak daripada laki-laki," katanya.

"Siapapun presiden harus bisa menaikkan statusnya, supaya bisa masuk ke daerah-daerah melindungi perempuan dan anak-anak," katanya.

Komisi VIII sendiri merupakan mitra kerja pemerintah yaitu bersama Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf. [antara]

  • 0 Comments

PKS Kepri - Polri masih belum memiliki aturan soal penggunaan jilbab bagi polisi wanita. Di sisi lain, tidak ada juga aturan pelarangan polwan untuk memakai jilbab. Aturan penggunaan jilbab di kalangan polwan saat ini masih dibahas di internal Polri.

Polri sudah menyatakan komitmennya untuk membuat aturan yang jelas tentang penggunaan jilbab di kalangan polwan ini.

 
Namun, beberapa Polda justru sudah melakukan pelarangan penggunaan jilbab bagi polwan di institusinya, misalnya Polda Riau.

Menyikapi hal tersebut, anggota komisi III DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamil mengatakan Polri harus menegur bahkan menindak Kapolda yang melarang Polwan untuk berjilbab. "Polda itu harus ditegur oleh Polri, karena sudah melanggar HAM," kata dia pada Republika, Kamis (22/1).

Jamil menambahkan Kapolda yang melarang polwan untuk berjilbab terlalu naif. Sebab sudah ada komitmen dari Polri untuk mengatur penggunaan jilbab ini. Bukan melarang jilbab.

PKS mendesak Polri untuk segera menyelesaikan aturan soal jilbab ini. Sebab, sudah terlalu lama aturan ini dibahas dan belum selesai.


Terlebih, sudah tidak ada alasan untuk menunda-nunda penyelesaian aturan ini. "Dulu alasannya tidak ada anggaran, tapi sekarang sudah cair, jadi tidak ada alasan lagi untuk lama selesai," imbuh dia.

Jamil mengancam, kalau Polri tidak bersedia menegur Polda yang melarang penggunaan jilbab bagi Polwan, maka Komisi III yang akan menegur langsung Polda yang melarang.


Pasalnya, di beberapa Polda misalnya Aceh juga sudah diterapkan aturan pemakaian jilbab ini. "Kalau Polri tidak bisa menegur, komisi III yang akan menegur langsung Polda yang melarang," tegas Jamil. [rol]


  • 0 Comments
PKS Kepri - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bekerjasama dengan Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI). Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berjanji akan memudahkan insan perfilman untuk melakukan syuting di Jawa Barat.

"Kerjasamanya itu, kan kita ingin film di Indonesia maju. Jabar punya potensi alam, baik perkebunan, hutan, laut, gunung yang layak jadi tempat syuting," ujar Heryawan usai penandatanganan MoU antara Pemprov Jabar dengan PPFI di Ruang Sanggabuana, Gedung Sate, Kamis (15/1/2015).

Selain menyediakan lokasi untuk syuting film, Heryawan juga berjanji akan mengadvokasi untuk mempermudah insan perfilman mengurusi izin syuting di Jabar.

"Apapun kalau soal perizinan pasti dipermudah. Akan sangat mengadvokasi untuk mempermudah perizinan atau perlakuan spesial karena dampaknya aka sangat besar untuk Jabar," ucap Aher.

Aher sangat menyambut baik kerjasama dengan insan perfilman tersebut karena akan bedampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

"Hadirnya perfilman ini akan berdampak pada kenaikan ekonomi dan kesejahteraan. Bayangkan kalau parisiwata kita meningkat, kesejahteraan warga sekitar juga akan meningkat," tandasnya.

Hadir dalam penandatanganan kerjasama tersebut sejumlah produser, aktor serta aktris. Di antaranya Chand Parwez, Surya Saputra, dan Ira Wibowo. [detik]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengakui, banyak hal dalam Perppu Pilkada yang harus diperbaiki.

"Jadi, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam perppu tersebut," kata Ketua Fraksi PKS itu ketika dihubungi, Minggu 18 Januari 2015.

Menurut Jazuli, hal yang perlu direvisi di antaranya, mengenai banyaknya mandat Plt dan Pj yang akan menyedot birokrasi cukup banyak.

Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja birokrasi dan pembangunan di daerah yang jumlahnya ratusan.

"Dan kepala daerah hasil pilkada yang cuma dua tahun di 2018-2020," jelasnya.

Oleh karena itu sambungnya, jika revisi ini disetujui dalam rapat paripurna akan ada banyak kemungkinan yang akan ditempuh oleh Komisi II.

Bisa melalui jalur tercepat tanpa melupakan substansi dari UU Pilkada itu sendiri. Seperti perubahan terbatas seperti revisi UU MD3 beberapa waktu lalu.

"Persoalan masuk atau tidak masuk prolegnas akan menjadi spesial, karena desakan waktu penyelenggaraan pilkada. Tergantung political will DPR," ucapnya.

Lebih dari itu Jazuli mengatakan, dalam persetujuan perppu, Koalisi Merah Putih (KMP) akan kompak.

"Kompak dong, memang hal apa KMP tidak kompak?," tandasnya. [sindonews]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyatakan sudah waktunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian untuk direvisi, sebab sudah tidak relevan lagi dengan berkembangan saat ini dan ke depan.

"Penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri oleh Presiden itu tidak diatur dalam UU tentang Kepolisian. Tapi dalam kenyataannya terjadi. Itu salah satu alasan bagi saya untuk mengusulkan UU tersebut direvisi," kata Nasir Djamil, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (20/1).

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, pengangkatan Plt Kapolri itu memunculkan pertanyaan besar, sebab Kapolri Jenderal Sutarman diberhentikan sehingga Kapolri tidak ada.

"Seharusnya, pengangkatan Plt ada pejabat Kapolri-nya tetapi sedang berhalangan atau sedang menjalankan tugas cuti. Plt Kapolri sekarang tidak ada dasar hukumnya, tidak tepat, mengingat Kapolrinya tidak ada," ujarnya.

Agar kejadian tersebut tidak terulang nantinya, sekali lagi Nasir Djamil menegaskan, DPR bersama pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian itu.

"Menurut saya, revisi tersebut layak untuk dimasukan dalam prioritas pembahasan," pungkasnya. [jpnn]

  • 0 Comments
1 Aksi Buruh 22 Aleg Bicara 2 Artikel 14 Caleg 118 Daerah 1 Daftar PKS 5 Dr Salim 3 Dr Salim Segaf 1 Dr Salim Segaf Al-Jufri 1 Erupsi Semeru 1 Fraksi 51 Fraksi PKS 10 Fraksi PKS Batam 3 Fraksi PKS Kepri 1 Gunung Semeru 1 Harganas 2022 2 Hari Ayah 2021 12 Hari Ibu 2021 6 Hari Kartini 34 Hukum 21 Kajian 1 Kajian Pelayanan PKS 14 Kajian RKI 8 Keluarga 4 Kisah 1 Kisah PKS 14 Kisah RKI 1 Kitab Kuning 1 KSN 46 Layani Rakyat 5 Milad PKS 20 3 Muswil 327 Nasional 25 Opini 1 Peduli 1 Peduli Buruh 1 Peduli Nelayan 1 Pelatihan 44 Pelayanan PKS 97 Pemilu 4 Pemilu 2024 7 Pemira 1 Petani 23 Pilkada 68 Pilpres 464 PKS 2 PKS Batam 2 PKS Bela Ulama 1 PKS BelaUMKM 1 PKS Berbagi 1 PKS Dukung UMKM 1 PKS Kepri 20 PKS Layani Rakyat 7 PKS Muda 1 PKS Muda Batam 1 PKS Peduli 1 PKS Pelayan dan 133 PKS Pelayan Rakyat 1 PKS Politik 36 PKS Transformasi dan Kolaborasi 292 Politik 1 Politik Pelayanan PKS 2 Politik Top News 1 Rakerda PKS 1 Rakerwil PKS 1 Rakerwil PKS Kepri 23 Ramadhan 1443H 3 Ramadhan 1444H 6 Rekrutmen PKS 64 RKI 3 RKI PKS 2 RKI PKS Batam 1 Rumah Keluarga Agar 74 Rumah Keluarga Indonesia 3 Salim Segaf 4 Salim Segaf Al-Jufri 1 Salim Segaf di Kepri 1 Semeru 1 Senam Nusantara 30 Seputar Kepri 13 Taujih 1 Tolak RUU IKN 1 Top Nesws 957 Top News 1 Top News Pelayanan PKS 1 Ulama 1 UMKM Batam 1 UMKM Batam Maju 1 UMKM Maju 1 UMKM PKS

Where we are now

o

About me

a


Janice

"The most important thing is to enjoy your life — to be happy — it’s all that matters.”


Follow Us

  • bloglovin
  • pinterest
  • instagram
  • facebook
  • Instagram

Banner spot

recent posts

Labels

Aksi Buruh Aleg Bicara Artikel Caleg Daerah Daftar PKS Dr Salim Dr Salim Segaf Dr Salim Segaf Al-Jufri Erupsi Semeru Fraksi Fraksi PKS Fraksi PKS Batam Fraksi PKS Kepri Gunung Semeru Harganas 2022 Hari Ayah 2021 Hari Ibu 2021 Hari Kartini Hukum Kajian Kajian Pelayanan PKS Kajian RKI Keluarga Kisah Kisah PKS Kisah RKI Kitab Kuning KSN Layani Rakyat Milad PKS 20 Muswil Nasional Opini Peduli Peduli Buruh Peduli Nelayan Pelatihan Pelayanan PKS Pemilu Pemilu 2024 Pemira Petani Pilkada Pilpres PKS PKS Batam PKS Bela Ulama PKS BelaUMKM PKS Berbagi PKS Dukung UMKM PKS Kepri PKS Layani Rakyat PKS Muda PKS Muda Batam PKS Peduli PKS Pelayan dan PKS Pelayan Rakyat PKS Politik PKS Transformasi dan Kolaborasi Politik Politik Pelayanan PKS Politik Top News Rakerda PKS Rakerwil PKS Rakerwil PKS Kepri Ramadhan 1443H Ramadhan 1444H Rekrutmen PKS RKI RKI PKS RKI PKS Batam Rumah Keluarga Agar Rumah Keluarga Indonesia Salim Segaf Salim Segaf Al-Jufri Salim Segaf di Kepri Semeru Senam Nusantara Seputar Kepri Taujih Tolak RUU IKN Top Nesws Top News Top News Pelayanan PKS Ulama UMKM Batam UMKM Batam Maju UMKM Maju UMKM PKS
Powered by Blogger.

MKRdezign

Archive

  • ►  2022 (177)
    • ►  July (2)
    • ►  June (31)
    • ►  May (18)
    • ►  April (34)
    • ►  March (42)
    • ►  February (29)
    • ►  January (21)
  • ►  2021 (298)
    • ►  December (41)
    • ►  November (49)
    • ►  October (33)
    • ►  September (34)
    • ►  August (24)
    • ►  July (18)
    • ►  June (25)
    • ►  May (14)
    • ►  April (19)
    • ►  March (7)
    • ►  February (27)
    • ►  January (7)
  • ►  2020 (10)
    • ►  December (4)
    • ►  March (2)
    • ►  January (4)
  • ►  2019 (39)
    • ►  December (12)
    • ►  November (5)
    • ►  October (4)
    • ►  September (8)
    • ►  August (2)
    • ►  July (2)
    • ►  May (2)
    • ►  April (3)
    • ►  January (1)
  • ►  2018 (57)
    • ►  December (4)
    • ►  November (5)
    • ►  October (9)
    • ►  September (11)
    • ►  August (3)
    • ►  July (3)
    • ►  April (6)
    • ►  March (4)
    • ►  February (6)
    • ►  January (6)
  • ►  2017 (118)
    • ►  December (5)
    • ►  November (8)
    • ►  October (19)
    • ►  September (14)
    • ►  August (11)
    • ►  July (13)
    • ►  June (3)
    • ►  May (4)
    • ►  April (15)
    • ►  March (17)
    • ►  February (7)
    • ►  January (2)
  • ►  2016 (142)
    • ►  December (6)
    • ►  November (4)
    • ►  October (1)
    • ►  September (8)
    • ►  August (7)
    • ►  July (5)
    • ►  June (2)
    • ►  May (5)
    • ►  April (26)
    • ►  March (21)
    • ►  February (27)
    • ►  January (30)
  • ▼  2015 (144)
    • ►  December (36)
    • ►  November (21)
    • ►  October (8)
    • ►  September (1)
    • ►  June (9)
    • ►  May (13)
    • ►  April (18)
    • ►  March (17)
    • ►  February (10)
    • ▼  January (11)
      • Jazuli : Anggota FPKS Harus Berbeda dengan Fraksi ...
      • Kejar Target Revisi, Kompleksitas UU Pilkada Harus...
      • MPR Akan Berkunjung ke Kampus Terkait Rencana Aman...
      • PKS Akan Usulkan RUU Bela Negara
      • Dawam Rahardjo : PKS Hanya Militan, tidak Radikal
      • PKS: Wajar Publik Kecewa dengan Pemerintahan Jokowi
      • Hidayat: Kementerian PP-PA harus dinaikkan statusnya
      • PKS: Melarang Polwan Berjilbab, Kapolda Harus Diti...
      • Aher Janji akan Mempermudah Insan Film Syuting di ...
      • PKS Akui Perppu Pilkada Perlu Diperbaiki
      • Nasir Djamil : Sudah Waktunya UU Kepolisian Direvisi
  • ►  2014 (603)
    • ►  December (17)
    • ►  November (22)
    • ►  October (3)
    • ►  September (22)
    • ►  July (12)
    • ►  June (65)
    • ►  May (41)
    • ►  April (37)
    • ►  March (135)
    • ►  February (77)
    • ►  January (172)
  • ►  2013 (65)
    • ►  December (52)
    • ►  November (13)
  • ►  2001 (1)
    • ►  June (1)

Technology

Breaking News

Populars

  • Raden Hari Tjahyono Pimpin PKS Kepri
    PKS Kepri - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Kepulauan Riau mengalami perubahan struktur. Raden Hari Tjahyono yan...
  • Fahri : KPK Inginkan Seluruh Aturan Hukum Harus Sama Dengan Pikiran dan Intepretasinya
    PKS Kepri - Tekanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah agar menarik RUU KUHAP dan KUHP adalah melambangkan puncak kekaca...
  • PKS Akan Ambil Langkah Konstitusional Terkait Kenaikan Harga BBM
    PKS Kepri -  Fraksi PKS memastikan akan menggunakan hak konstitusionalnya, menyusul penaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah. Menurut ...
  • Kader Solid Siap Memikul Tugas Berat
      Ketua DPD PKS Kota Batam / Syaifudin fauzi PKS Kepri -Ketua DPD PKS Kota Batam, Syaifudin Fauzi menyatakan kesolidan kader adalah modal t...
  • PKS Duga Ada Kepentingan Ekonomi Politik Dibalik Impor Beras
    PKS Kepri -  Ketua Komisi Pertanian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI Habib Nabiel Al Musawa menduga, adanya kepentingan ekonom...
  • Diprediksi Hanya Mampu Usung Cawapres, Ini Jawaban PKS
    Ketua DPP PKS Bidang Humas Mardani Ali Sera Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin melalui media ...
  • Ketua PKS Kepri : Peran Ibu itu Luar Biasa
    Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepulauan Riau (Kepri), Abdul Rahman, Lc menyatakan peranan ibu luar bi...
  • Pilkada Batam : Berduet dengan Demokrat atau PDIP, PKS Optimis Menang
    PKS Kepri -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyiapkan dua figur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Batam, yakni Ria Saptarika ...
  • Anis Matta : Jawab Kritikan dengan Senyum dan Kerja Nyata
    PKS Kepri -  Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kursi Presiden atau anggota Legislatif bukanlah tujuan. Hal ini dikatakan oleh Presiden P...
  • Penanganan LGBT Dibahas di Rakorwil PKS Kepri
    Raden Hari Tjahyono, Ketua DPW PKS Kepri / Foto: Zuren PKS Kepri - DPW PKS Kepulauan Riau akan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil...

Main Tags

  • Aksi Buruh (1)
  • Aleg Bicara (22)
  • Artikel (2)
  • Caleg (14)
  • Daerah (118)
  • Daftar PKS (1)
  • Dr Salim (5)
  • Dr Salim Segaf (3)
  • Dr Salim Segaf Al-Jufri (1)
  • Erupsi Semeru (1)
  • Fraksi (1)
  • Fraksi PKS (51)
  • Fraksi PKS Batam (10)
  • Fraksi PKS Kepri (3)
  • Gunung Semeru (1)
  • Harganas 2022 (1)
  • Hari Ayah 2021 (2)
  • Hari Ibu 2021 (12)
  • Hari Kartini (6)
  • Hukum (34)
  • Kajian (21)
  • Kajian Pelayanan PKS (1)
  • Kajian RKI (14)
  • Keluarga (8)
  • Kisah (4)
  • Kisah PKS (1)
  • Kisah RKI (14)
  • Kitab Kuning (1)
  • KSN (1)
  • Layani Rakyat (46)
  • Milad PKS 20 (5)
  • Muswil (3)
  • Nasional (327)
  • Opini (25)
  • Peduli (1)
  • Peduli Buruh (1)
  • Peduli Nelayan (1)
  • Pelatihan (1)
  • Pelayanan PKS (44)
  • Pemilu (97)
  • Pemilu 2024 (4)
  • Pemira (7)
  • Petani (1)
  • Pilkada (23)
  • Pilpres (68)
  • PKS (464)
  • PKS Batam (2)
  • PKS Bela Ulama (2)
  • PKS BelaUMKM (1)
  • PKS Berbagi (1)
  • PKS Dukung UMKM (1)
  • PKS Kepri (1)
  • PKS Layani Rakyat (20)
  • PKS Muda (7)
  • PKS Muda Batam (1)
  • PKS Peduli (1)
  • PKS Pelayan dan (1)
  • PKS Pelayan Rakyat (133)
  • PKS Politik (1)
  • PKS Transformasi dan Kolaborasi (36)
  • Politik (292)
  • Politik Pelayanan PKS (1)
  • Politik Top News (2)
  • Rakerda PKS (1)
  • Rakerwil PKS (1)
  • Rakerwil PKS Kepri (1)
  • Ramadhan 1443H (23)
  • Ramadhan 1444H (3)
  • Rekrutmen PKS (6)
  • RKI (64)
  • RKI PKS (3)
  • RKI PKS Batam (2)
  • Rumah Keluarga Agar (1)
  • Rumah Keluarga Indonesia (74)
  • Salim Segaf (3)
  • Salim Segaf Al-Jufri (4)
  • Salim Segaf di Kepri (1)
  • Semeru (1)
  • Senam Nusantara (1)
  • Seputar Kepri (30)
  • Taujih (13)
  • Tolak RUU IKN (1)
  • Top Nesws (1)
  • Top News (957)
  • Top News Pelayanan PKS (1)
  • Ulama (1)
  • UMKM Batam (1)
  • UMKM Batam Maju (1)
  • UMKM Maju (1)
  • UMKM PKS (1)

Labels

  • Aksi Buruh
  • Aleg Bicara
  • Artikel
  • Caleg
  • Daerah
  • Daftar PKS
  • Dr Salim
  • Dr Salim Segaf
  • Dr Salim Segaf Al-Jufri
  • Erupsi Semeru
  • Fraksi
  • Fraksi PKS
  • Fraksi PKS Batam
  • Fraksi PKS Kepri
  • Gunung Semeru
  • Harganas 2022
  • Hari Ayah 2021
  • Hari Ibu 2021
  • Hari Kartini
  • Hukum
  • Kajian
  • Kajian Pelayanan PKS
  • Kajian RKI
  • Keluarga
  • Kisah
  • Kisah PKS
  • Kisah RKI
  • Kitab Kuning
  • KSN
  • Layani Rakyat
  • Milad PKS 20
  • Muswil
  • Nasional
  • Opini
  • Peduli
  • Peduli Buruh
  • Peduli Nelayan
  • Pelatihan
  • Pelayanan PKS
  • Pemilu
  • Pemilu 2024
  • Pemira
  • Petani
  • Pilkada
  • Pilpres
  • PKS
  • PKS Batam
  • PKS Bela Ulama
  • PKS BelaUMKM
  • PKS Berbagi
  • PKS Dukung UMKM
  • PKS Kepri
  • PKS Layani Rakyat
  • PKS Muda
  • PKS Muda Batam
  • PKS Peduli
  • PKS Pelayan dan
  • PKS Pelayan Rakyat
  • PKS Politik
  • PKS Transformasi dan Kolaborasi
  • Politik
  • Politik Pelayanan PKS
  • Politik Top News
  • Rakerda PKS
  • Rakerwil PKS
  • Rakerwil PKS Kepri
  • Ramadhan 1443H
  • Ramadhan 1444H
  • Rekrutmen PKS
  • RKI
  • RKI PKS
  • RKI PKS Batam
  • Rumah Keluarga Agar
  • Rumah Keluarga Indonesia
  • Salim Segaf
  • Salim Segaf Al-Jufri
  • Salim Segaf di Kepri
  • Semeru
  • Senam Nusantara
  • Seputar Kepri
  • Taujih
  • Tolak RUU IKN
  • Top Nesws
  • Top News
  • Top News Pelayanan PKS
  • Ulama
  • UMKM Batam
  • UMKM Batam Maju
  • UMKM Maju
  • UMKM PKS

  • Home
  • Home

instagram

Template Created By :Blogger Templates | ThemeXpose . All Rights Reserved.

Back to top