PKS Kepri - Ketua DPW PKS Kepri, yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono memiliki hubungan cukup dekat dengan Plt Gubernur Kepri, Isdianto. Untuk itu ia pun kerap memberi masukan agar Kepri semakin baik.

"Dalam berbagai kesempatan, kami selalu diskusi. Kemarin saya berikan masukan ke pak (Plt) gubernur agar guru honorer SMA dan SMK lebih diperhatikan lagi kesejahteraannya," jelas Raden Hari di Batam, Sabtu, 23 November 2019.

Raden Hari menjelaskan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Pemprov Kepri bertanggung jawab pada pendidikan level SMA dan SMK atau yang sederajat, untuk itu perlu terus diingatkan agar semua berjalan sesuai mekanismenya.

Menurutnya sampai saat ini gaji guru honorer SMA/SMK masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Dan masa kerja guru honorer yang sudah 15 tahun disamakan gajinya dengan yang baru.

"Harusnya tidak seperti itu. Ini perlu ada perbaikan sistem penggajian," tambahnya.

Tidak itu saja, ia juga menyoroti persoalan beratnya tantangan dan tanggung jawab guru, baik dari karakter siswa dan luasnya wilayah di Kepri.

Guru itu tanggung jawabnya berat. Tidak saja soal nilai akademik, namun juga soal akhlak anak didiknya.

Untuk nilai akademik, mereka (para guru) harus menyiapkan materi yang diajarkan. Harus mencari terobosan agar belajar mengajar menjadi menyenangkan. Setelah itu terus dievaluasi agar mendapat sistem pengajaran yang lebih baik.

Di sisi lain, tantangan di era digital, di mana area budi pekerti kian tergerus. Membuat tidak sedikit guru dilaporkan murid atau wali murid ke polisi.

Raden Hari berharap semoga semua elemen terus bahu membahu menciptakan kebaikan di Kepri, apalagi untuk guru yang jasanya begitu besar.

PKS Kepri - Ketua Komisi 2 DPRD Kepri, Ing. Iskandarsyah menyatakan adanya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang menjerat beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Kepri tidak seharusnya menghambat investasi di Kepri. Menurutnya belum disahkannya Perda  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) membuat investasi di Kepri semakin seret.

"Menurut saya tidak perlu takut jika memang sesuai prosedur," terang Iskandarsyah di Tanjungpinang, Kamis (20/11).

Lebih lanjut ia menyatakan jika karena OTT kemudian Pemprov Kepri tidak berani menangkap peluang investasi justru keliru. Yang ada justru harus memikirkan langkah jitu yang sesuai prosedur, misalnya tidak menerima uang gratifikasi.

Untuk itu Wakil Ketua DPW PKS Kepri ini meminta agar pemprov punya solusi terkait banyaknya perizinan yang tertunda dan tidak dapat diperpanjang akibat dari belum disahkan Perda  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Ia menerima laporan banyak pengusaha yang mengeluh, bahkan melaporkan ke Ombusmen terkait masalah perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepri.

Iskandar menegaskan Dinas PTSP tidak berdiri sendiri, tetapi sangat tergantung tim teknis seperti dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP),  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan lainnya.

Wakil rakyat Kepri dari dapil Kabupaten Karimun ini ingin gubernur Kepri mencari solusi dengan memetakan masalah yang ada. Bahkan ia menyarankan kalau perlu membuat tim percepatan perizinan dan investasi.

"Tidak boleh ada kekosongan dasar hukum, apakah kita bisa pakai RTRW dulu atau ada solusi yg lain. Kondisi ini jangan di biarkan berlarut larut," terangnya serius.

Iskandarsyah menambahkan Presiden Jokowi menegaskan agar perizinan jangan dipersulit, asal tidak melanggar aturan. Kita bisa bayangkan jika investasi terhambat berapa banyak lagi pengangguran, dan akhirnya menimbulkan kemiskinan dan tindak kriminalitas.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menggandeng Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Rakornas PKS di Jakarta, Kamis (14/11) (PKSFoto)

PKS Kepri - Jakarta (14/11) -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki peran yang penting dalam menjaga nilai-nilai persatuan bangsa. Hal ini disampaikan oleh Anis dalam agenda Rakornas PKS, Kamis (14/11/2019) di Hotel Bidakara, Jakarta.

PKS Kepri - Raden Hari Tjahyono menyatakan siap untuk melepaskan jabatannya sebagai Wakil Ketua II DPRD Kepri jika secara resmi diputuskan oleh struktur DPW dan DPP PKS untuk maju sebagai calon Walikota Batam periode 2020-2024.

"Kader PKS itu taat dan siap berjuang," ungkap Raden Hari di status facebooknya, Selasa, 5 November 2019.

Ia tahu risiko yang akan dikenakan jika maju sebagai kandidat pada pilkada Batam.

Ia menyatakan siap mentaati peraturan yang berlaku, termasuk melepas jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD yang baru saja ia sandang.

Menurutnya ia ingin melanjutkan tradisi di PKS yang patuh dengan hasil musyawarah. Sebagai Ketua DPW PKS Kepri, Raden Hari punya tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi kepatuhan dengan keputusan yang diambil secara berjenjang.

"Saya secara pribadi jika diputuskan partai politik (PKS) untuk maju pada Pemilukada Batam nanti siap untuk meninggalkan kursi pimpinan DPRD Kepri dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya mantap. (alf)