(ki-ka) Sekjen PKS Mustafa Kamal, Guru Besar UII Mahfud MD, Ketua FPKS Jazuli Juwaini, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Budayawan Taufik Ismail dalam Seminar "Pancasila dan Integrasi Bangsa”. (Humas FPKS)

PKS Kepri - Jakarta (28/9) -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu 27 September 2017. Diskusi memperingati peristiwa G30S PKI ini mengusung tema Pancasila dan Integrasi Bangsa.

Mbah Amat Suhadi

PKS Kepri - Kulon Progo - Kesaksian pembina group mbah Amat di Unit Pembinaan Dan Pengkaderan PKS.  

Ing. Iskandarsyah, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepri

PKS Kepri - Iskandarsyah, calon Walikota Tanjungpinang dari PKS berharap pemerintah daerah harus punya kebijakan yang mampu mendorong, memfasilitasi, sekaligus memproteksi para pengusaha yang berkembang.

"Semua pengusaha berkembang harus diberi yang terbaik. Tidak kalah penting pula berupa akses modal dan pasar bagi saudagar Melayu," kata Iskandarsyah di Tanjungpinang, Jumat (22/9)

Perkumpulan saudagar Melayu, diyakini Iskandarsyah, juga bakal turut memperluas pasar. Apalagi perkumpulan ini mencakup seluruh Asia Tenggara. Kejayaan perdagangan zaman masa lalu, dinilainya merupakan modal pengalaman yang sangat berharga untuk mampu berkarya lebih jauh.

Menurutnya Singapura dulu sama seperti Tanjungpinang dan Daik. Tapi dengan manajemen yang tepat, Singapura berkembang pesat.

"Dulu kita pernah punya semangat itu. Konon Sungai Carang adalah bandar yang sangat ramai. Semua kapal ingin berlabuh di sana," tambahnya.

Pernyataan Iskandarsyah pernah ia sampaikan saat menjadi pemateri Lokakarya Kejayaan Saudagar Melayu di Daik, Lingga. Selain dirinya pengusaha Media Kepri, Rida K Liamsi juga sebagai salah satu pembicara.

Rida maupun Iskandarsyah berharap kelak dari sini spirit menjayakan kembali perdagangan orang Melayu bisa terletup dari sini, sebagai momentum melahirkan kembali saudagar-saudagar Melayu yang tangguh dan digdaya. (alf/net)

Ing. Iskandarsyah, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepri

PKS Kepri - Ketua FPKS DPRD Kepulauan Riau, Ing. Iskandarsyah mendesak kepada Pemprov Kepri untuk ambil bagian dalam menampung pengungsi Rohingnya. Pernyataan tersebut menurutnya juga pernah disampaikan secara resmi oleh FPKS saat Sidang Paripurna Pandangan Fraksi terhadap Nota Keuangan di Gedung Dewan beberapa hari lalu.

"Sikap tersebut secara resmi sudah kami sampaikan di sidang paripurna," ungkap Iskandarsyah melalui Whatsapps, Jumat (22/9).

Atas desakan FPKS menurut Wakil Ketua PKS Kepri ini, pihak Pemprov Kepri sudah merespon dengan langsung menggelar pertemuan dengan Forum Peduli Rohingya.

Menurutnya ia sendiri mewakili dewan diundang dalam pertemuan bersama Pemprov dan Forum Peduli Rohingya untuk segera mengambil sikap dengan permintaan Fraksi PKS tersebut.

"Semua mendukung termasuk juga Pimpinan DPRD Kepri," imbuhnya.

Iskandarsyah mengatakan permintaan FPKS didasari alasan kemanusiaan. Menurutnya Junta Militer Myanmar telah melakukan ethnic cleansing atau genosida terhadap warga muslim di Rohingnya.

Sementara itu Ketua DPW PKS Kepri, Raden Hari Tjahyono merasa heran di zaman digital ternyata Pemerintah Myanmar melakukan genosida atas warganya sendiri di Rohingnya. Padahal kesepakatan internasional harus menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Itu tanda perilaku rezim militer barbar.

Menurutnya dalam pandangan Islam membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua manusia. Sehingga yang dialakukan oleh pemerintah Myanmar jelas di luar nalar kemanusiaan.

PKS dari pusat sampai daerah pun prihatin. Dan menggelar aksi bersama ormas lain untuk membantu mengingatkan pelanggaran HAM dan juga membantu warga Rohingnya. Bahkan sudah membentuk Crisis Centre for Rohingnya (CC4R). PKS Kepri juga siap membantu dengan donasi terbaik kader dan simpatisan untuk warga Rohingnya.

Raden Hari merasa bahagia karena sebagian elemen turut mengambil peran untuk meringankan beban dengan memberikan bantuan doa, demonstrasi dan juga penggalangan dana yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat Islam maupun non muslim. (alf)

Istri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti Sekaligus Ketua Penggerak PKK Jawa Tengah menitipkan bantuan Rohingya kepada Zubaedah Ketua BPKK DPW PKS Jateng, Sabtu (16/9). (Ama/PKS Foto Jateng)

PKS Kepri - Semarang (16/9) -- Ketua tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jawa Tengah Siti Atikoh Supriyanti menyalurkan bantuan untuk korban krisis kemanusiaan Rohingya melalui Partai Keadilan Sejahtera. Hal tersebut diserahkan Siti Atiqoh saat menerima rombongan perempuan PKS yang bersilaturahmi.

"Ini ada beberapa hal yang kami titipkan melalui perempuan PKS untuk korban kasus kemanusiaan Rohingya. Tidak seberapa tapi semoga bermanfaat," terang istri dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai menyerahkan bantuan di Rumah dinas Gub Jateng, Puri Gedeh. Sabtu (16/09/2017).

Dalam silaturahim perempuan PKS dan penggerak PKK Jateng tak hanya berbincang seputar perempuan dan anak di Indonesia, kasus Rohingya tak luput dari perbincangan yang muncul ditengah forum.

Tak disangka dalam kesempatan itu pula, Istri dari orang no. 1 di Jateng itu juga menitipkan beberapa bantuan untuk korban kemanusiaan Rohingya kepada perempuan PKS Jateng.

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Jateng Zubaedah mengucapkan terima kasih kepada ibu Atikoh yang berkenan untuk membantu korban krisi kemanusiaan Rohingya. Hal itu sangat berarti mengingat problem Rohingya berimbas pada ratusan ribu manusia.

"Terima Kasih kepada Bu Atikoh, ini sangat berarti mengingat dari sekitar 400.000 korban Rohingya 60% merupakan anak - anak, menurut UNICEF. Kan bisa dipastikan mereka tidak sekolah dan tidak tau bagaimananya." sambut Zubaedah saat menerima bantuan dari bu Atikoh.

Selain dari Atikoh, perempuan PKS juga mendapatkan amanah bantuan dari Ketua Pokja 1 PKK Provinsi Jateng Ema Rachmawati, Ketua P3AKB Kusuma Astuti, dan kasi Kualitas Hidup Perempuan Budi Dayanti.

Kunjungan Perempuan PKS ke Atikoh yang juga ketua PKK Jateng bermaksud untuk silaturahim dan sharing tentang permasalahan dunia perempuan, anak, dan keluarga. Turut serta dalam kesempatan tersebut Pengurus BPKK DPP PKS Amiroh Nafisah dari departemen Ketahanan Keluarga, Ani Sumarni dari Departemen Kajian, dan pengurus BPKK PKS tingkat Jateng.

Mantan ketua MPR RI Amien Rais turut menyuarakan aspirasi dalam Aksi Bela Rohingya, Sabtu (16/9). (PKS Foto)

PKS Kepri - Jakarta (16/9) - Mantan ketua MPR Amien Rais menuturkan pemerintah Indonesia saat ini memiliki amanah konstitusional dalam menyikapi tragedi kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar.

"Pemerintah Indonesia mempunyai tugas konstitusional yang harus dilaksanakan jika terjadi penindasan di belahan bumi manapun," ujar Amien saat menghadiri aksi Bela Rohingya di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017).

Sebelumnya, Amien mengutip kalimat dalam pembukaan konstitusi negara UUD 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Tokoh PAN ini menilai pembukaan UUD menjadi dasar yang jelas untuk pemerintah Indonesia bertindak tegas atas kejadian yang menimpa etnis Rohingya. Selain itu, Amien menuturkan pula sikapnya yang sesuai dengan pernyataan ketua partai Gerindra Prabowo Subianto yang turut hadir dalam aksi tersebut.

"Saya menyetujui apa yang disampaikan Pak Probowo. Kita harus menjadi bangsa yang kuat dan bisa memberikan pengaruh kepada negara lain," terangnya.

Sumber ://pks.id

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berorasi dalam Aksi Solidarits Rohingya DPD PKS Klaten, Ahad (17/9/2017)

PKS Kepri - Klaten (17/9) -- Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari turut hadir dalam Aksi Solidaritas Rohinga di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Ahad (17/9/2017). Anggota FPKS DPR RI dari Dapil Jawa Tengah V ini turut menyuarakan keprihatinan terhadap nasib etnik Rohingya yang terusir dari rumah sendiri.

Ribuan peserta mulai memadati kawasan Lapangan Monas untuk melakukan aksi solidaritas Rohingya, Sabtu (16/9)

PKS Kepri -REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Aksi Bela Rohingya menjadi wadah berkumpulnya organisasi Islam. Karena itu, dia meminta umat Islam tidak berkecil hati dengan orang-orang mencibir aksi ini.

Dahnil meminta, umat Islam tidak perlu berkecil hati kalau ada orang lain merendahkan perjuangan yang telah dilakukan Muslim di Indonesia untuk Rohingya. Karena, dia menuturkan, orang yang mencibir perjuangan kemanusiaan tidak memiliki semangat kebersamaan.

Dia pun menyerukan umat Islam untuk bersatu. Tidak hanya menyuarakan solidaritas untuk Myanmar tetapi juga memelihara ukhuwah islamiah antarumat Islam di Indonesia dan seluruh dunia.

“Mari kita satukan perjuangan agar pembantaian, pembersihan etnis Rohingya bisa dihentikan. Semoga apa yang telah kita lakukan dapat meringankan penderitaan sodara-sodara kita di sana," kata dia ketika berorasi di depan massa Aksi Bela Rohingya 169 di depan patung kuda, Monas Jakarta Pusat, Sabtu (16/9).

Dahnil juga pemerintah Indonesia meningkatkan diplomasi dengan Myanmar. Sebab, dia menilai, diplomasi lembut (soft diplomacy)yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak berhasil menghentikan kekerasan pemerintah dan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di Rakhine.

"Jadi sikap terang, sikap tegas itu harus ditunjukkan kepada Myanmar. Presiden Indonesia harus berani mengatakan stop kekerasan di Myanmar," katanya.

Dia mendorong agar Presiden Joko Widodo mengajak kepala negara di seluruh dunia untuk mendesak penghentian kekerasan dan penindasan terhadap Rohingya.

Ketua Umum Pemuda Persis Ustaz Eka Permana Habibilah juga mengutarakan hal serupa dalam orasinya. Dia meminta agar Pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan soft diplomacy namun juga gerakan-gerakan yang dapat mengurangi penderitaan etnis Rohingya di Rakhine.

"Sebagai negara muslim terbesar di dunia dapat menunjukkan kontribusinya. Artinya, Indonesia mampu menyetop genosida di sana," katanya.

Eka Permana meminta umat Islam dan pemerintah Indonesia tetap semangat mengurangi penderitaan etnis Rohingya. Dia mengatakan, jangan sampai semangat rakyat Indonesia dalam membantu Myanmar berkurang sehingga membuat kekerasan di Rakhine Myanmar semakin meningkat.

Pengunjuk rasa lain yakni Eka Jaya dalam orasinya  mengatakan kekerasan terhadap etnis Rohingya masih terus terjadi hingga Jumat (15/9) kemarin. Untuk itu, dia mendesak perwakilan Pemerintah Myanmar di RI untuk menyampaikan kepada penguasa di negerinya agar menghentikan genosida etnis Rohingya.

Eka Jaya juga meminta Pemerintah Myanmar segera mengakui status kewarganegaraan dan memberikan jaminan keamanan sehingga etnis Rohingya dapat hidup nyaman tentram dan damai di negaranya sendiri.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, berkumpulnya ormas Islam dalam Aksi Bela Rohingya 169 sebagai bukti tiga hal yakni iman Islam, ukhuwah Islamiyah, dan keindonesiaan. “Bukti iman Islam, saya dengar ada (peserta) dari Banten, dari Palembang dan dari seluruh Indonesia dan mudah-mudahan itu menjadi bukti yang dapat menjauhkan dari siksa api neraka karena ini bukti iman kita," kata dia.

Terkait ukhuwah islamiyah, dia mengatakan, aksi ini mampu mempersatukan umat Islam. Dia menambahkan jika umat Islam bersaru maka Islam akan jaya. "Kalau Islam sudah jaya pasti Indonesia juga akan jaya dan ini bukti dari keindonesiaan,” kata dia.

Untuk dapat terus membantu penderitaan etnis Rohingya, Mardani mengajak semua masyarakat yang hadir meningkatkan kapasitas diri, pemikiran, dan keterbukaan dalam berpikir.

Sumber : //republika.co.id

Ilustrasi Aksi Solidaritas Rohingya

PKS Kepri - Jakarta (13/9) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, tidak ada korelasi antara isu kemanusiaan di Rohingya terhadap Politik Praktis di Indonesia. Jazuli menyayangkan pernyataan sekelompok orang yang mengatakan semangat membantu Rohingya adalah isu politik untuk menggerus pemerintahan saat ini.

"Kami tidak ingin semangat membantu Rohingya didomplengi oleh politik-politik praktis dalam artian isu dikembangkan untuk mengganggu stabilitas, tidak ada urusan," jelasnya saat ditemui di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Selasa (12/9).

Apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia justru seharusnya mendapat apresiasi. Oleh karena itu sikap Fraksi PKS, kata dia, dalam hal ini memberikan apresiasi tinggi pada masyarakat Indonesia dan pemerintah dalam usaha membantu menghentikan aksi persekusi yang dilakukan pemerintah Myanmar oleh Rohingya.

Jazuli juga menyatakan, bentuk kepedulian tersebut bukanlah bentuk intervensi terhadap kedaulatan Myanmar. Aksi-aksi yang dilakukan masyarakat Indonesia, dan juga kutukan-kutukan tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintah Myanmar terhadap upaya pemusnahan Etnis Rohingya.

"Tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh ada pembiaran," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, PKS mendorong pemerintah Indonesia untuk mengajak negara-negara Asean untuk terlibat menghentikan aksi persekusi tersebut.

"Kita juga meminta kepada PBB, bukan hanya mengecam, tentu PBB juga punya tangan yang kuat untuk bisa melakukan intervensi," katanya.

PKS juga kemudian meminta kepada pemerintah Myanmar untuk bertindak aktif. Bahkan jika Aung San Suu Kyi masih terus menutup mata, PKS akan meminta pada pemberi Nobel untuk mencabut penghargaan nobel perdamaian yang diraih Suu Kyi.

"karena bertolak belakang, nobel perdamaian dan realita yang terjadi di negaranya," ujar dia mengakhiri.

Sumber: Republika.co.id

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

PKS Kepri - Jakarta (13/9) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan dengan pimpinan ormas dan pemuda membahas tragedi kemanusiaan Rohingya di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (12/9/2017) malam.

Dalam dialog tersebut, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyatakan bahwa menjadi tujuan bersama memperjuangkan hak kewarganegaraan etnis muslim Rohingya.

"Kita sudah bisa membayangkan bagaimana bila orang tidak memiliki status kewarganegaraan. Karena itu, CC4R (Crisis Center For Rohingya) selain memberikan bantuan jangka pendek, kita juga ingin long run–nya adalah bagaimana mereka mendapat status kewarganegaraan. Insya Allah, ini menjadi perjuangan kita bersama,” ungkapnya.

Menurutnya, semua orang bebas memberikan simpati berdasar asas agama maupun kemanusiaan. Namun, ia menekankan agar jangan sampai sumber empati tersebut menjadi konflik baru di negeri ini.

“Yang menjadi persoalan, ketika sumber empati itu kita jadikan sebagai sumber konflik baru di sini. Jadi kita empati ke sana karena keislaman kita, tetapi kita tentu tidak dibolehkan membawa konflik agama di sini. Justru suhu simpati berdasar atas dasar agama dan kemanusiaan ini harus kita sinergikan bersama-sama," ungkapnya.

Dengan sinergi tersebut, PKS bersama pimpinan ormas dan pemuda yang hadir bersepakat untuk menggelar Aksi Bersama Bela Rohingya pada Sabtu, 16 September 2017 mendatang.

“Jadi ini spiritnya adalah spirit sinergi Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab untuk tetap menjaga persatuan Indonesia. Inilah spirit yang ingin kita bangun pada tanggal 16 September yang sudah digagas oleh CC4R," tutupnya.

Sumber : http://pks.id

Aksi penggalangan dana kader PKS untuk Rohingya

PKS Kepri - Jakarta (13/9) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka aksi penggalangan dana dari anggota sebagai langkah nyata kepedulian terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa kaum Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Alfin, S.Tp, MH, Ketua DPD PKS Tanjunpinang

PKS Kepri - Ketua DPD PKS Tanjungpinang Menyerukan Seluruh Kader dan Simpatisan Turun Ke Jalan Bela Muslim Rohingnya. Hal itu di sampaikan Alfin, selasa Tgl 5 September 2017 di Markas Dakwah PKS, Komplek Bintan Center.

Alfin menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisannya untuk turut dalam aksi bela Muslim Rohingnya yang diselenggarakan hari ini Rabu, 6 September 2017, serentak seluruh Indonesia bersama seluruh Ormas di Kota Tanjungpinang.

Menurut Alfin, pembantaian muslim Rohingnya merupakan tindakan biadab yang di luar batas nalar kemanusian.

"Apa yang terjadi di Rohingnya merupakan tindakan biadab di luar batas pri-kemanusiaan, Sebagai negara yang menjungjung tinggi pri-kemanusiaan, tindakan kita membela Muslim Rohingnya merupakan tuntutan konstitusional, karena ia di tegaskan dalam Pemukaan UUD 1945 alenia pertama dan Pancasila, Sila ke dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab." ungkap Alfin.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini ribuan muslim Rohingnya di bantai oleh penguasa rezim Aun San Syu Kyi, yang tidak pandang bulu, wanita, anak-anak dan orang tua yang telah menyebabkan gelombang pengungsian yang sangat besar. Hal ini sudah selayaknya menjadi tragedi kemanusiaan yang harus mengundang perhatian dunia.

Alfin menyerukan kepada pemerintah untuk bisa mengambil upaya penyelamatan, segara melakukan tekanan diplomatik kepada Myanmar dengan memanggil duta Myanmar di Indonesia, dan menggesa ASEAN dan PBB untuk melakukan sanksi pada pemerintah Myanmar.

"Pembukaan satu kawasan untuk pengungsi Rohingnya merupakan tindakan bijak, sebagaimana yang pernah kita lakukan dahulu dengan menyediakan Pulau Galang, Provinsi Kepri bagi Pengungsi Vietnam, hal ini bisa kita ulangi untuk pengungsi Rohingnya, tegas Alfin.(ril)

Ing. Iskandarsyah, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepri

PKS Kepri -Kandidat Walikota dari PKS untuk Pilkada Tanjungpinang, Ing. Iskandarsyah akan mewujudkan ibu kota Kepri  sebagai kota yang maju, sejahtera dan berbudaya jika kelak ia dan pasangannya diberi amanah untuk memimpin Tanjungpinang.

"Kami sudah memiliki visi, misi dan program unggulan agar Tanjungpinang maju, sejahtera dan berbudaya," ungkap Iskandarsyah di Tanjungpinang, Senin (3/9).

Untuk mencapai harapan tersebut ia sudah menyiapkan beberapa program unggulan diantaranya ialah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan agar terbentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Selain itu ia bertekad menjadikan Tanjungpinang sebagai "mesin ekonomi" baru Kepri dengan mengoptimalkan wilayah Senggarang dan Dompak.

Untuk melahirkan SDM yang andal, kata dia, lembaga pendidikan dasar hingga tinggi di Tanjungpinang harus memiliki keunggulan tertentu. Menurutnya SDM yang lahir dari sekolah menengah dan perguruan tinggi yang baik tidak akan sulit mendapatkan pekerjaan atau pun membuka usaha sesuai keahliannya.

"Seandainya saya diberi peluang untuk mencalonkan diri sebagai wali kota di Tanjungpinang, dan menang dalam pilkada, hal pertama yang saya lakukan adalah mendekati pihak kampus. Kampus adalah sumber pengetahuan, tempat generasi penerus bangsa mendapatkan pendidikan," katanya.

Kemudian untuk menciptakan kesejahteraan maka pembangunan infrastruktur dan kebutuhan air dan listrik juga menjadi perhatiannya yang serius.

"Bagaimana ekonomi mau tumbuh sehat apabila kebutuhan air dan listrik sering mengalami kendala?," tambahnya.

Selain itu program menciptakan pengusaha muda dan proses perizinan yang mudah dan cepat juga menjadi pekerjaan rumah yang siap ia benahi.

Misinya jika kelak dipercaya masyarakat Tanjungpinang, ia akan membawa masyarakat kota gurindam tersebut kokoh dalam beragama dan berbudaya. (isy)

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam Konferensi Pers di gedung DPP PKS

PKS Kepri -Jakarta (3/9) - Sikap tegas Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi terhadap minoritas Rohingya di Myanmar sangat dinantikan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera bertindak nyata menghentikan pembersihan etnis (ethnic cleansing) di Myanmar.

"Kami mendesak Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan negara ASEAN terbesar, untuk bertindak lebih nyata dalam upaya menghentikan pembersihan etnis," tegas Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam Konferensi Pers di gedung DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad (3/9/2017).

Sohibul Iman mengatakan, Indonesia harus segera menempuh jalur-jalur diplomatik baik bilateral maupun multilateral melalui organisasi ASEAN, OKI dan PBB dengan agenda utama menyelamatkan warga sipil yang tidak bersenjata dan memulihkan kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai bagian integral dari Negara Myanmar yang lebih demokratis.

"Kami PKS melihat masalah kewarganegaraan ini sangat penting. Pemerintah Myanmar harus memberikan status kewarganegaraan kepada warga Rohingya. Sebagaimana dulu ayah dari Aung San Suu Kyi memberi apresiasi kepada tokoh-tokoh Rohingya. Tapi setelah kudeta militer, status Rohingya menjadi tidak jelas,"imbuh Sohibul Iman.

Lebih lanjut Sohibul Iman menegaskan, partainya mengutuk sekeras-kerasnya pembersihan suku (ethnic cleansing) terhadap etnis Rohingya di wilayah Rakhine oleh militer Myanmar.

Sumber : http:\\pks.id