PKS Kepri - DR. Hermanto, Ketua Wilayah Dakwah PKS Sumatera Bagian Utara (Wilda Sumbagut) menyatakan negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Menurutnya secara sosiologis dan ideologi rakyat Indonesia sudah menyatukan antara agama dan politik sejak dahulu.

"Rakyat Indonesia sudah memahami negara itu bagai raga dan agama adalah jiwanya," tutur Hermanto saat temu kader di Hotel PIH, Batam Center, Jumat malam (31/1).

Lebih lanjut Hermanto menjelaskan secara sosiologis masyarakat muslim Indonesia ketika anak terlahir maka akan diazankan. Secara ideologi negara pun terpampang jelas ideologi sebagai negara berketuhanan.

"Sila pertama saja ketuhanan yang maha esa," tambahnya.

Menurutnya seseorang atau kelompok yang ingin memisahkan antara negara dengan agama berarti mereka mengmalkan ajaran sekularisme. Menurutnya jika ada seseorang atau sekelompok orang yang ingin memisahkan politik dan agama berarti mereka tidak memahami sejarah.

Ia menyayangkan pendukung ajaran sekularisme justru ketika menjelang kegiatan politik melakukan kegiatan agama untuk mendulang suara. (isy)

Suryani, SE / Anggota DPRD Prop Kepri

PKS Kepri - Suryani, Anggota DPRD Kepri mengharapkan peran serta orang tua dalam menjaga moralitas anak-anak di Kepri. Menurut beliau, tanggung jawab mendidik anak bukan saja dibebankan kepada Ibu namun kepada Ibu dan Bapak. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat tentu tidak bisa mengambil semua peran tersebut. Sekolah yang lengkap dan sarana lainnya yang dibangun oleh pemerintah bukan jaminan kesuksesan anak didik.

PKS Kepri - BPKK Sagulung merangkul lebih dari 200 anak-anak usia Sekolah Dasar mendongeng bersama dalam sebauah acara di Sagulung, Ahad (26/3). Kegiatan yang bertajuk “Aku Bisa Menjaga Diri” ini bertujuan untuk menyampaikan pesan edukasi pada anak dengan cara yang efektif dan menyenangkan bagi mereka.

Dalam sambutannya, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kecamatan Sagulung, Yasnaili Aliman mengatakan bahwa mendongeng termasuk salah satu program unggulan Rumah Keluarga Indonesia (RKI), yaitu menjadi Sahabat Anak dan Remaja.

Jumlah peserta yang melampaui target tidak membuat suasana mendongeng pagi itu menjadi gaduh. Semua anak sangat antusias mengikuti cerita yang dibawakan pendongeng Kak Nurul.

“Hari ini kita belajar bahwa, tubuh kita sangat berharga. Tubuh kita adalah milik kita sendiri. Jika ada sesuatu atau seseorang yang membuat tidak nyaman, kita harus berani mengatakan “TIDAK”. Dan jangan ragu untuk bercerita pada ayah ibu,” tutur Kak Nurul mengakhiri dongengnya sembari membagikan doorprize. (nrl)

PKS Kepri - Suryani, anggota DPRD Kepri merasa prihatin dengan menjamurnya keberadaan Warung Internet (warnet) di Kepri. menurutnya satu sisi memang berpengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat, namun di sisi yang lain berdampak negatif bagi penggunanya, terutama yang sudah kecanduan.

“Dan yang lebih mengkhawatirkan sebagaian besar pecandu warnet adalah anak-anak dan remaja,” ungkap Suryani saat reses di Nanimart, Sagulung, Selasa (28/3).

Ia menjelaskan dampak negatif dari warnet yang disalah gunakan adalah kerusakan moral karena pengaruh situs-situs pornografi yang sangat mudah diakses. Dengan demikian, masalah ini menjadi serius tatkala dengan mudahnya pengunjung warnet mengakses situs-situs terlarang tanpa filter. Pornografi akan merusak semua bagian otak melebihi kerusakan otak karena pengaruh obat-obatan terlarang. Dalam jangka panjang, kerusakan otak secara akan merusak moral. Sehingga marak terjadi kenakalan remaja sampai penyimpangan perilaku seksual.

“Pengaruh warnet sangat luar biasa, kita bisa melihat anak-anak SD banyak bermain ke warnet. Jika terbiasa melihat gambar pornografi di internet, maka efeknya akan merusak otak secara keseluruhan,” lanjut Suryani.

Suryani meminta agar anggota DPRD Batam dari PKS mendorong walikota supaya mengeluarkan surat edaran atau keputusan tentang pengawasan konten internet dan penindakan tegas terhadap warnet yang menyediakan akses ke situs-situs terlarang.

Dalam Perwako Batam nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan walikota nomor 3 tahun 2015 tentang usaha warung internet pasal 1 bahwa ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf c diubah menjadi pasal 5 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa warung internet memblokir situs porno, perjudian dan atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia menjadi kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek keamanan dan kenyamanan. (mna)

PKS Kepri -

Raden Hari Tjahyono / Ketua DPW PKS Kepri

PKS Kepri -  Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Kepulauan Riau, Raden Hari Tjahyono mengungkapkan di era komunikasi dua arah seperti saat ini, humas memiliki tantangan besar dalam mengemas sebuah informasi dengan sarana teknologi. 

"Humas perlu mengatur strategi dalam publikasi, misalnya informasi disampaikan melalui foto, video yang tentunya membutuhkan keahlian menggunakan teknologi." tuturnya saat membuka sekolah digital DPW PKS Kepri, Minggu (26/3) di aula Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Batam.

Raden juga memaparkan, menyoal penyebaran informasi, saat ini tidak hanya melalui media cetak dan online, tapi juga media sosial. Oleh karenanya, penting mengembangkan kreativitas dan menjaga konsistensi dalam pengelolaan media sosial.

"Seperti kita ketahui, bahwa mayoritas penduduk adalah kawula muda, yang semuanya melek gadget. Mereka memiliki karakter independen, cepat bosan dan sangat suka dengan hal baru. Ini akan menjadi perhatian khusus bagi humas" Ujarnya.

Harapannya, seluruh organ PKS khususnya humas mampu menjembatani komunikasi yang efektif antara pemerintah, media dan masyarakat. (pui)

Ibnu Syakir / Ketua Bidang Humas DPW PKS Kepri

PKS Kepri - Puluhan humas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepulauan Riau mengikuti sekolah digital yang diselenggarakan oleh Bidang Humas Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kepri di Aula Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Batam, Ahad (26/3).

Ibnu Syakir selaku Ketua Bidang Humas DPW PKS Kepri menuturkan dalam sambutannya, publikasi merupakan kerja besar humas. Publikasi terkait kepartaian, tokoh partai ataupun tokoh yang diusung oleh partai.

"Penting bagi pelaku humas untuk mengasah keahlian supaya menghasilkan publikasi yang kreatif dan mampu diterima masyarakat", imbuhnya.

Yang dipublikasi adalah seluruh kerja-kerja kehumasan yang cerdas, baik itu berita jurnalistik, opini, videografi, grafis maupun sosial media. Kerja humas adalah kerja harian. Untuk itu butuh penajaman kompetensi dan penjagaan konsistensi dalam menjalaninya.

Selain itu Syakir menambahkan diperkirakan tahun 2020 media sosial akan didominasi oleh konten videografi. Ia pun menjelaskan saat ini konten-konten di sosial media sudah banyak yang menggunakan video. (pui)

PKS Kepri - Dalam rangka melatih dan mengembangkan skill di dunia digital, bidang Hubungan Masyarakat (Humas) DPW PKS Kepri akan melakasanakan Sekolah Digital, pada Ahad, 26 Maret 2017, bertempat di kantor DPD PKS Kota Batam, Ruko Taman Niaga Sukajadi Batam, Kepri.

Acara ini diikuti oleh perwakilan masing-masing DPD PKS se-Provinsi Kepri. Sekolah Digital ini mengundang tiga pemateri, yaitu Abdul Hamid dari Koran Sindo Batam, Ibrahim dari DPP PKS dan P. Rabbani sebagai praktisi sosial media tingkat nasional.

Menurut Ketua Bidang Humas Ibnu Syakir saat dikonfirmasi mengatakan bahwa di samping merupakan program humas, kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya PKS untuk ikut serta dalam mencerdaskan dalam menyampaikan informasi yang baik.

Lebih lanjut juga Syakir menyampaikan tujuan Sekolah Digital untuk meningkatkan kapasitas anggota Humas Se Kepri sekaligus menjaring humas baru yang cakap dibidang penulisan berita dan juga opini.  Selain itu untuk menambah kekuatan kader dalam skill sosial media.

"Kader PKS harus melek, cerdas dan berkarakter dalam penggunaan sosial media," ungkap Syakir

Sosmed saat ini telah menjadi media yang sangat penting. Untuk itu tidak saja para kader dan humas PKS cakap dalam menggunakannya namun juga harus cerdas dan berkarakter. Karena kader PKS adalah etalase partai. Jika memposisikan sesuatu yang negatif maka imbasnya akan menjalar ke partai.

Syakir berharap pelatihan ini adalah bagian dari pembuktian mesin partai PKS selalu siap untuk dijalankan hadapi momen-momen penting.(zur)

Abdul Rahman, Lc, Anggota DPRD Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepri.

PKS Kepri - Wakil Rakyat dari PKS, Abdul Rahman, Lc menyatakan pasca reses akhir Maret ini, DPRD Kepulauan Riau akan membahas dua Peraturan Daerah (Perda), yaitu Perda bantuan hukum dan perda kelistrikan. Kedua Perda tersebut dinyatakan mendesak untuk menjawab persoalan dan keluhan masyarakat Kepri.

"Perda tentang bantuan hukum agar bisa membantu masyarakat kecil yang terlilit persoalan hukum, sedang Perda kelistrikan untuk menciptakan jaminan bagi konsumen," terang Abdul Rahman di Kantor PKS Kepri, Jumat (24/3).

Lebih jauh Abdul Rahman yang juga sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Kepri ini menerangkan selama ini masyarakat kecil yang bermasalah dengan hukum sangat sedikit yang mendapat advokasi, sehingga mayoritas yang berurusan dengan hukum kalah di pengadilan karena tidak maksimalnya pendampingan hukum dari pengacara.

Landasan Perda tersebut adalah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 19 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Teknis bantuannya menurut Abdul Rahman ialah dengan memberikan bantuan kepada sejumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah memenuhi persyaratan. Kemudian nanti ada yang mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.

Sedang Perda kelistrikan muncul untul menjembatani adanya keluhan konsumen yang merasa dirugikan karena PLN sering mematikan listrik baik di pagi, siang, sore dan malam. Di Perda ini masyarakat menjadi lebih mendapat keadilan dan PLN menjadi semakin profesional.

Di Perda tersebut kita akan atur jika PLN memadamkan listrik dalam durasi tertentu harus ada kompensasi yang diberikan kepada pelanggan. Karena ia mendapat kabar pihak PLN dirasa terlalu reaktif terhadap pelanggan yang telat dua atau tiga hari saja langsung diancam dengan pemutusan sambungan.

"Jadi seperti pesawat yang delay  dalam durasi tertentu ada kompensasinya. Pun begitu nanti dengan PLN," tambahnya.

Pernyataan Abdul Rahman juga sudah pernah disampaikan saat kunjungan media ke Sindo Batam Kamis kemarin yang mendapat sambutan hangat dari para wartawan. (alf)

Ketua DPD PKS Kepri Raden Hari Tjahyono berbincang hangat dengan Asisten Redaktur Pelaksana (Redpel) Amri (23/3).

PKS Kepri - Raden Hari Tjahyono, Ketua DPW PKS Kepri menjelaskan media telah menjadi salah satu pilar demokrasi. Sebagai partai poli
tik PKS menyadari bahwa media memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan suasana kondusif baik tingkat daerah, nasional bahkan internasional sekalipun. Untuk itu antara media dan seluruh pilar demokrasi harus saling bersinergi.

"Sebagai parpol PKS tidak mungkin berjuang sendiri, tapi butuh bersinergi dengan semua pihak tak terkecuali adalah media," ungkap Raden hari saat kunjungan ke Harian Koran Sindo Batam, Kamis (23/3).

Raden Hari menyadari tanpa media seluruh organisasi menjadi kurang maksimal. Termasuk adalah PKS. Untuk itu ia bersama rombongan berkunjung ke Sindo Batam dalam rangka untuk menguatkan silaturahim. Kunjungan ini diyakini oleh kedua belah pihak (PKS dan Sindo Batam) simbiosis mutualisme karena bersilturahim memperpanjang umur dan rezeki.

Sementara Amri, Wakil Redaktur Pelaksana Sindo Batam menyatakan sangat senang dikunjungi oleh PKS Kepri. Baginya PKS adalah partai yang memiliki dua energi positif. Kader yang militan dan kader yang melek informasi dan tidak gagap teknologi. Menurut Amri hal ini menjadi poin tersendiri bagi PKS di saat banyak partai yang sedikit memiliki kualitas kader yang seperti itu.

Amri mendoakan semoga PKS secara nasional maupun di Batam maupun di Kepri dapat meningkatkan raihan suara dan kursinya.

"Saya berdoa semoga PKS bisa melibatkan raihan suara dan kursinya sebagaimana yang dicita-citakan," harap Amri.

Meski demikian Amri dan beberapa wartawan yang membersamainya mengharapkan PKS agar tidak eksklusif. Meski sudah berkurang Amri dan wartawan Sindo masih beranggapan kader PKS masih belum cair dengan yang lain. (alf)

Abdul Rahman / Anggota DPRD Kepri

PKS Kepri - Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kepri menolak seluruh Staf Ahli (TA) yang diajukan oleh masing-masing fraksi. Sikap Sekwan ini dinilai oleh Abdul Rahman  melanggar UU MD3 dan Permendagri tahun 2010 tentang TA fraksi dan kelompok ahli DPRD.

"Pengajuan Tenaga Ahli Fraksi merupakan hak fraksi yang dijamin oleh Undang-undang," terang Abdul Rahman di Ruang Sidang utama DPRD Kepri, Senin (20/3) lalu.

Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah  (MPW) DPW PKS Kepri ini semua pihak harus menghormati etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya setiap fraksi memiliki hak untuk mengajukan TA yang akan membantu kerja-kerja fraksi yang disesuaikan dengan kultur, ideologi dan kepentingan politik masing-masing fraksi berdasar dari basis massa yang diwakilinya.

Ia menegaskan jika Sekwan tetap saja dengan sikapnya maka secara jelas melanggar aturannya berlaku. Ia berharap Sekwan segera menindak lanjuti semua TA yang diajukan oleh fraksi-fraksi di DPRD guna mendukung kerja-kerja fraksi representasi partai politik di DPRD.

Pernyataan Ketua Fraksi PKS-PPP ini juga disetujui dan didukung oleh seluruh fraksi di DPRD Kepri. (isy)

Ing. Iskandarsyah - Anggota DPRD Provinsi Kepri Fraksi PKS

Ketua DPD PKS Karimun, Suyadi dalam acara Launching "Rumah Cerdas" di DPD PKS Karimun, Ahad (18/3).

PKS Kepri - Karimun - DPD PKS Karimun launching "Rumah Cerdas" di Sekretariat DPD PKS Karimun. Launching tersebut merupakan realisasi komitmen PKS yang berkhidmat untuk rakyat. Hal ini disampaikan Ketua DPD PKS Karimun Suyadi.

“Semuanya diperuntukkan bagi masyarakat. Ini benar-benar bentuk bahwa PKS berkhidmat untuk rakyat. Kami bersangat konsen dengan permasalahan masyarakat terutama tentang pendidikan,” ungkap Suyadi, Ahad (18/3).

Diketahui, "Rumah Cerdas" ini sekaligus untuk taman bacaan bagi masyarakat, juga konsultasi masalah pendidikan. Dengan "Rumah Cerdas" ini anak-anak yang tidak sekolah akan mendapatkan ilmu pengatahuan, ilmu agama serta belajar membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Dengan adanya "Rumah Cerdas" ini pun kata Suyadi anak-anak sekitaran DPD PKS Karimun dapat belajar dengan gratis. 

Ing Iskandarsyah / Ketua Komisi II DPRD Kepri

PKS Kepri - Tanjungpinang - Provinsi Kepulauan Riau sampai sekarang belum memiliki "roadmap" sebagai bagian dari rencana strategis pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan.
        
Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan "grand design" untuk pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan lapangan pekerjaan, program yang harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
        
"Saya pikir itu bukan kebutuhan yang dapat ditunda-tunda, melainkan wajib dimiliki pemerintah. Saya berharap pemerintah sudah saatnya memiliki rencana kerja yang jelas dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
        
Iskandar menjelaskan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan ribu pekerja pada berbagai perusahaan dalam setahun merupakan permasalahan serius. Akibat PHK besar-besaran itu, terutama terhadap pekerja di galangan kapal di Batam, menambah jumlah pengangguran di Kepri.
        
Sementara pemerintah tidak memiliki solusi yang cepat dan tepat dalam mengatasi permasalahan itu, karena tidak memiliki "roadmap". Seharusnya, rencana kerja strategis dibuat lebih awal sehingga pemerintah memiliki alternatif untuk mengatasi permasalahan itu.
        
"Lapangan pekerjaan yang terbatas, menyebabkan banyak warga yang menganggur. Warga yang tidak bekerja, tidak mungkin sejahtera. Ini permasalahan serius bagi masyarakat dan pemerintah yang harus diatasi segera," katanya.
        
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang relatif melambat dalam beberapa tahun terakhir dan pengangguran yang meningkat, dua permasalahan yang harus diatasi secepatnya. Jika dibiarkan, permasalahan itu akan berkembang luas, memberi dampak pada sektor lainnya.
        
"Hentikan berwacana, hentikan buat rencana yang tidak matang. Perencanaan yang dibutuhkan sekarang harus tajam, tepat sasaran dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi permasalahan pengangguran," tegasnya.
        
Iskandar mengatakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan perangkatnya harus bekerja sesuai perencanaan yang tajam agar visi-misi pemerintah dapat direalisasikan.
        
Ia menyarankan empat sektor yang berpotensi dikembangkan di Kepri menjadi perhatian khusus pemerintah dalam membuat perencanaan strategis dalam mengatasi pertumbuhan perekonomian yang melambat dan pengangguran. Pemerintah Kepri diharapkan fokus mengembangkan sektor parawisata, Sektor maritim, kelautan dan perikanan, sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, serta sektor investasi dan KUKM.
        
Keempat sektor itu diyakini berkembang pesat jika dilaksanakan secara profesional melalui perencanaan yang matang, dan kekuatan anggaran negara. Dinas-dinas terkait harus mampu mengimplementasikan rencana stretegis yang telah dibuat.
        
Kegagalan yang kadang-kadang terjadi disebabkan masing-masing dinas bekerja sendiri-sendiri. Padahal jika seluruh dinas terkait bersinergi, program-program yang telah dibuat dapat membuahkan hasil yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.
        
"Pengembangan ini juga harus disesuaikan dengan karakter dan potensi kabupaten dan kota masing masing. Kehadiran pemerintah harus memberikan jaminan kepada masyarakatnya," katanya.(Antara)

Editor: Dedi

Ketua Bidang Humas DPP PKS / Ledia Hanifa

PKS Kepri - Jakarta (3/3) - Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bumi Wiyata Depok, Senin (6/3/2017) hingga Rabu (8/3/2017).

"Persiapannya sudah matang. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Karena kita juga sudah biasa menyelenggarakan even seperti ini. Jadi sudah hafal tugas masing-akad. Jadi, monitoring dan evaluasinya lebih mudah," kata Ketua Pelaksana Rakornas PKS 2017 Hermawan di Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Agenda Rakornas yang mengambil tema "Kokoh Berkhidmat untuk Rakyat" itu, kata Hermawan, dalam sesi pembukaan akan ada arahan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri. Selain itu juga dibuka dengan arahan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Rakornas akan dihadiri seluruh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS dan seluruh unsur Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS seluruh Indonesia.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa menambahkan Rakornas PKS 2017 digelar sebagai ajang konsolidasi nasional selepas pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Selain itu, Rakornas PKS dihelat untuk mempersiapkan langkah pada even politik tahun-tahun mendatang. "Sebut saja Pilkada serentak 2018, Pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Kerja besar yang harus dipersiapkan secara serius oleh PKS," papar Ledia.

Ledia menuturkan Rakornas juga akan mendetilkan tahapan kerja 2017 dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada Munas 2015. Menurut anggota Komisi VIII DPR RI ini, konsolidasi untuk mengharmonisasi kerja kader, struktur dan mesin partai menjadi penting untuk mengokohkan langkah-langkah besar yang telah dan akan dilakukan. "Semua dilakukan dalam upaya Kokoh Berkhidmat untuk Rakyat," papar dia.

Sumber : http://pks.id

Raden Hari Tjahyono / Ketua DPW PKS Kepri

PKS Kepri - Meski terjadi penolakan yang keras dari masyarakat Batam, sepertinya pembahasan kenaikan tarif PLN Batam sebesar 47 persen akan terus berlanjut di DPRD Kepri. Melihat kondisi seperti di atas, Ketua DPW PKS Kepri, Raden Hari Tjahyono kembali menjelaskan bahwa sejak awal DPW PKS Kepri telah menginstruksikan anggota dewan dari PKS di DPRD Kepri agar PT PLN Batam membatalkan niatnya untuk menaikan tarif tersebut.

"Rakyat saat ini semakin susah. Oleh karena itu PKS memilih untuk bersama rakyat menolak kenaikan tarif listrik di Batam," terang Raden Hari Tjahyono di Kantor PKS Kepri di Batam, Rabu (1/3).

Raden Hari mengharapkan semua pihak harus melihat masalah yang dihadapi masyarakat dengan mata hati yang jernih. Menurutnya saat ini kondisi perekonomian di Indonesia termasuk di Batam sedang sangat sulit. Jika dipaksakan dengan kenaikan tarif Bright PLN Batam yang angkanya fantastis tentu akan sangat memberatkan masyarakat. Raden Hari juga menjelaskan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat harga LPG dan BBM akan ikut merangkak naik. Jika sudah naik semua maka yang paling merasakan adalah masyarakat kecil, terangnya.

Ia menceritakan ketika dirinya mampir di warung-warung dan bengkel banyak dari pengusaha kecil yang mengeluh karena kondisi perekonomian yang sangat lesu. Untuk itu Wakil PKS yang ikut terlibat dalam pembahasan kenaikan tarif pun tetap berjuang maksimal.

"Dalam kondisi perekonomian saat ini kenaikan tarif listrik oleh PT PLN Batam, menurut hemat PKS Kepri tidak tepat dan dapat membebani masyarakat bahkan juga memicu inflasi. Oleh itu sebaiknya kenaikan tarif atau penyesuaian tarif dibatalkan," ungkap Raden Hari serius.

Meski demikian, karena realita politik di lapangan berbeda dengan apa yang diharapkan, ia mengharapkan bila tetap ada kenaikan maka angkanya maksimal sepuluh persen, dan naiknya secara bertahap. Karena angka 40 persen dirasakan akan sangat memberatkan ekonomi masyarakat.

Selain itu para wakil rakyat dari PKS agar mendorong dibuatnya perda yang isinya peningkatan pelayanan listrik untuk masyarakat sesegera mungkin. Termasuk kompensasi atau denda jika terjadi pemadaman listrik dan atau padam lebih dari 2 jam karena gangguan. Juga perlu dibuat insentif untuk dunia usaha.

Senada dengan Raden Hari, Ketua Fraksi PKS DPRD Batam, Mukriyadi juga menolak tegas rencana kenaikan tarif PLN. Ia pun akan mengajak anggota dewan yang lain untuk ikut peduli. Karena seluruh anggota DPRD Batam semuanya mendapat suara dari masyarakat Batam. Untuk itu sudah sepantasnya mereka dibela. Mukriyadi juga mengharapkan agar Walikota Batam, Rudi melakukan upaya untuk membatalkan naiknya tarif listrik ini. (isy)