Presiden PKS /  Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.

PKS Kepri -

1. Kami menghargai dan menghormati hasil kesepakatan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kepolisian RI melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka menggelar Aksi Bela Islam III pada 02 Desember 2016 yang akan dilaksanakan di  Monumen Nasional DKI Jakarta pukul 08.00 -13.00 WIB. Oleh karena itu, kami mendukung upaya-upaya pemerintah untuk memfasilitasi, melindungi dan mengawal jalannya aksi tersebut agar dapat berjalan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kami mendukung pernyataan GNPF-MUI bahwa Aksi Bela Islam III merupakan gerakan untuk mendorong tegaknya hukum dan keadilan terhadap penistaan agama yakni segala bentuk tindak pidana yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Karena sesungguhnya penistaan terhadap agama apa pun yang diakui di wilayah hukum RI berarti telah mengoyak-oyak kebhinekaan dan persatuan bangsa Indonesia.

3. Kami mengingatkan kepada semua pihak, khususnya para penegak hukum, agar tidak menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Pasal 18 Ayat 1 dan 2 UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah menegaskan bahwa upaya menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum merupakan tindakan inkonstitusional dan termasuk tindakan kejahatan. Aparat penegak hukum diharapkan lebih mengedepankan kewajiban mengayomi dan melindungi keselamatan warganya dan menjamin hak-hak konstitusional warganya berjalan dengan sebaik-baiknya.

4. Kami mengingatkan kepada para penegak hukum yang telah menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Tersangka dalam kasus penistaan agama, agar bekerja secara adil dan profesional. Kami mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk mengawal proses tersebut agar hukum berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.

5. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk keluarga besar PKS, yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam Aksi Bela Islam III pada tanggal 02 Desember 2016 agar meluruskan niat dan merapatkan barisan, serta saling tolong menolong untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cerminan masyarakat yang beradab dan berakhlaqul karimah. 

Suasana Pelatihan Public Speaking oleh BPKK Kepri di Batam, Ahad (20/11).

PKS Kepri - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepri menyelenggarakan pelatihan tentang Public Speaking di Hotel Greenland Batam Centre pada hari Ahad (20/11/2016) dengan menghadirkan Trainer Asrar Purba, SE,MBA,CH,CHt.MNLP. Acara ini diikuti oleh 50 peserta, yang merupakan pengurus Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS se-Kepri.

Menurut Suryani, SE Kabid BPKK, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai dakwah senantiasa berupaya serius dan profesional dalam program kerjanya, serta berupaya maksimal dalam meningkatkan kapasitas kader-kadernya untuk terus berkhidmat kepada masyarakat. Salah satu kebutuhan penting saat berinteraksi dalam berkhidmat kepada masyarakat adalah adanya komunikasi yang baik dan efektif.

Beliau mengharapkan dengan pelatihan ini kemampuan ketrampilan komunikasi kader-kader perempuan PKS terutama pengurus partai bisa lebih ditingkatkan. "Sebagai bekal berinteraksi dan berkhidmat kepada masyarakat. Selain itu kader perempuan PKS juga diharapkan bisa menjadi pelopor di lingkungan masing-masing," lanjut Suryani yang juga ketua PW KPPI Kepri yang baru dilantik beberapa hari lalu.

Dalam kesempatan yang sama, ketua DPW PKS Raden Hari Tjahyono meminta peserta untuk bisa menyampaikan kembali kepada kader PKS yang lain.
"Pelatihan ini untuk menjadi orientasi yang lebih baik bagi kader perempuan PKS dan bisa menyebarkan kebaikan ini kepada kader yang lain. Karena diharapkan perempuan PKS bisa lebih mantap lagi," kata beliau dalam sambutannya.

Pelatihan ini mengupas lebih dalam tentang public speaking, body language and gesture, performance, serta psikologi komunikasi. Tidak hanya penyampaian teori satu arah, tetapi disertai dengan diskusi dan peserta mempraktekkan bagaimana menjadi pembicara yang baik di hadapan orang banyak dengan berbagai macam tipe audien.

Semua peserta sangat antusias mengikuti pelatihan ini dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan tips serta trik berbicara yang baik dan benar di depan umum. Semoga dengan acara ini perempuan-perempuan PKS bisa bekerja dan berkhidmat lebih baik dan lebih banyak lagi untuk masyarakat. (isy)

Suryani, SE / Ketua BPKK DPW PKS Kepri

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) senantiasa berupaya serius dan profesional dalam program kerjanya, juga  berupaya maksimal dalam meningkatkan kapasitas kader-kader nya untuk terus berkhidmat kepada masyarakat. Salah satu kebutuhan penting saat berinteraksi dalam berkhidmat kepada masyarakat adalah adanya komunikasi yang efektif.

Untuk meningkatkan ketrampilan dalam berkomunikasi efektif, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW Partai Keadilan Sejahtera Kepri (BPKK DPW PKS Kepri) menyelenggarakan "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan PKS Kepri".

Pelatihan ini diselenggarakan sehari penuh di Hotel Greenland Batam pada Ahad (20/11/2016) dan diikuti oleh 50 peserta yang merupakan pengurus Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS se-Kepri.

Suryani, SE selaku ketua BPKK DPW PKS Kepri mengharapkan, dengan pelatihan ini kemampuan komunikasi kader-kader perempuan PKS terutama pengurus partai bisa lebih baik. "Sebagai bekal berinteraksi dan berkhidmat kepada masyarakat," imbuhnya.

"Selain itu kader perempuan PKS juga diharapkan bisa menjadi pelopor di lingkungannya masing-masing," pungkas Suryani yang juga ketua PW KPPI Kepri yang baru dilantik beberapa hari lalu.

Pelatihan yang semua pesertanya adalah perempuan ini akan banyak mengupas tentang public speaking, body language and gesture, performance, serta psikologi komunikasi. Tidak hanya teori, pelatihan juga akan disertai dengan praktik langsung. Dari awal hingga akhir acara pelatihan ini akan dipandu oleh trainer handal Asror Purba, SE., MBA., Ch.CHt. MNLP.

Semua peserta yang berasal dari pengurus Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS se-Kepri sangat antusias untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BPKK DPW PKS Kepri ini, bahkan peserta dari BPKK DPD PKS yang di luar Batam sudah mulai berdatangan sejak Sabtu sore. (isy)

PERNYATAAN
PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TENTANG
RENCANA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
OLEH GERAKAN NASIONAL PENDUKUNG FATWA MUI,
4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA


1. Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap warga negara memperjuangkan hak-haknya. Sudah semestinya seluruh pihak menghormati apa yang menjadi keyakinan Umat Islam dengan memberikan keleluasaan untuk menunaikan hak-hak konstitusionalnya.

2. Pada prinsipnya, hak menjalankan keyakinan agama adalah hak yang dijamin penuh oleh konstitusi. Menjalankan keyakinan agama sebagaimana yang diajarkan agamanya merupakan sesuatu yang sangat sakral dan harus dihormati semua anak bangsa. Karena itu, apa yang kita saksikan akhir-akhir ini merupakan sesuatu yang tidak pantas dan melukai hati Umat Islam. Sangat disayangkan seorang pejabat publik masuk mencampuri urusan keyakinan Umat Islam terlalu jauh. Terlebih ini menyangkut kemuliaan Kitab Suci Umat Islam. Kami mendukung agar permasalahan ini dituntaskan sesuai dengan peraturan perundangan. Kami juga meminta kepada aparat penegak hukum bertindak secara adil dan profesional.

3. Kami mengimbau agar dalam menangani kasus penistaan agama ini politik tidak mengintervensi penegakan hukum, dan sebaliknya, penegak hukum juga tidak bermain-main politik. Seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan penyelesaian kasus ini dengan seksama dan penuh perhatian. Hukum harus tegak, memihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat. Jika tidak demikian, maka kami mengkhawatikan akan berkembang ketidakpercayaan masyarakat luas terhadap penegakan hukum.

4. PKS sebagai partai politik telah memperjuangkan aspirasi Umat Islam pada sidang Paripurna DPR RI, Kamis 20 Oktober 2016. Kami juga telah melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak. Kami meminta seluruh pihak menghormati tuntutan Umat Islam yang telah bergerak secara meluas di berbagai daerah, untuk segera memproses kasus penistaan agama melalui jalur hukum. Kami juga meminta kepada aparatur pemerintah dan Kepolisian memberikan perlindungan keamanan terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

5. PKS mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berpartisipasi pada Penyampaian Pendapat di Muka Umum oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI, 4 November 2016 di Jakarta berkomitmen menjaga kedamaian, ketertiban, kebersihan, dan semangat persatuan nasional dalam bingkai NKRI.
Jakarta, 2 November 2016

Mohamad Sohibul Iman, PhD
Presiden Partai Keadilan Sejahtera