Ketua DPW PKS Kepri, Raden Hari (Baju putih) ikut mengangkat keranda Ust. Amiruddin Dahad.

PKS Kepri - Kabar duka menyelimuti kader dan simpatisan PKS Kepulauan Riau (Kepri) dan seluruh umat Islam terkhusus di Kepri. Ustadz H. Amiruddin Dahad, Lc, MA, sosok murabbi. Sosok guru bagi kader-kader PKS dan juga ustadz bagi masyarakat Kepri telah dipanggil oleh Allah SWT pada Selasa (29/3) di RS Awal Bros sekitar pukul 18.00.

Raden Hari Tjahyono, Ketua DPW PKS Kepri mengenal beliau begitu lama. Menurutnya sejak berjumpa sampai akhir hayatnya, Raden Hari menilai Ustadz Amir (begitu beliau biasa disapa) penuh dengan kebaikan.

“Saya tidak melihat beliau kecuali sosok yang penuh dengan kebaikan,” ungkap Raden Hari sebelum almarhum dimakamkan, Rabu (30/3).

Ustadz Amir menurutnya sosok kader yang berdedikasi dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah. Tugas-tugas kepartaian selalu dapat diembannya dengan baik. Menurut Raden Hari, Ustadz Amir pernah menjadi Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batam periode 2004-2009. Selain itu juga pernah menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PKS Kepri 2010-2015.

Selain itu Ustadz Amir juga dikenal sebagai dai yang diterima di segala kalangan. Ilmunya yang luas dan gaya dakwahnya yang sejuk membuatnya diterima diberbagai ormas dan lintas pergerakan.

Untuk itu menurut Raden Hari, meskipun ia dan kader-kader PKS sudah lama mengetahui kondisi kesehatan Ustadz Amir kurang prima, namun tetap saja kabar wafatnya beliau tetap mengagetkan. Meski demikian kami ridho dan insya Allah akan mendapat kebaikan.

Dari sekian banyak pelajaran dari Ustadz Amir, satu hal yang membuat Raden Hari takjub adalah konsistensinya dalam berdakwah. Meski kondisi kesehatannya sering terganggu, (salah satunya) beliau setiap Jumat malam memberi materi agama untuk kader dan simpatisan PKS di Kantor DPD PKS Batam.

Selain itu beliau juga tipe kader yang ingin membuat kawan seperjuangannya tidak was-was. Di tengah kondisi kesehatannya yang memburuk, menurut Raden Hari, Ustadz Amir tidak pernah mengeluh bahkan senantiasa mengumbar senyum dan canda-canda yang menyegarkan. Raden Hari ingat benar, ketika Presiden PKS, M. Sohibul Iman berkunjung ke rumah beliau, Ustadz Amir pun terlihat masih bisa bercanda.

“Selamat jalan Ustadz Amir. Semoga Allah memberi Surga untuk beliau,” Doa Raden Hari. (isy)

PKS Kepri - Didaulat untuk menyampaikan taujih pelepasan almarhum Ustadz H. Amiruddin Dahad, MA, Ketua MPW PKS Kepri, H. Abdul Rahman, Lc menyatakan bahwa sosok Ustadz H. Amiruddin adalah adalah  sosok yang menginspirasi untuk berbuat kebaikan. Dari sejak lulus dari Universitas di Sudan, ia langsung mendirikan lembaga keislaman dan juga aktif terjun di dunia dakwah.

Pernyataan Abdul Rahman disampaikan di Masjid di Perumahan Bida Asri I, Batam Centre setelah jenazah Ustadz Amir dishalatkan oleh ratusan jamaah, Rabu (30/3).

Bahkan menurutnya meski memiliki penyakit yang cukup berat baik dari sisi fisik, pikiran dan biaya namun beliau mengajarkan kepada kita semua tentang hakikat keistiqomahan untuk senantiasa dalam barisan kebaikan. Bahkan di tengah sakitnya, ia masih memikirkan kondisi para mualaf yang biasa ia bina secara rutin.

Selain itu, dakwahnya penuh dengan kelembutan. Kritiknya tidak keras namun mengena. Keluasan ilmunya dan tingginya budi pekerti sehingga membuat Ustadz Amir diterima di seluruh kalangan. Terbukti menurut Abdul Rahman, hampir seluruh masjid di Batam sudah pernah mengundang beliau untuk berceramah.

Di kalangan kader-kader PKS, menurut Abdul Rahman, Ustadz Amir dikenal sebagai tempat rujukan para kader dalam masalah keluarga. Jawaban dari keluasan ilmunya berpadu dengan akhlaknya yang baik membuat jawabannya sangat mengena.

Sementara rekan dai yang lain, H. Mustamin Husain menjelaskan setengah bulan lalu, ia sempat menemui Ustadz Amir. menurutnya Ustadz Amir berpesan agar sesama dai dan muballigh senantiasa bahu membahu berdakwah.

Dari semalam sampai di pemakaman, para tokoh-tokoh Islam di Kepri datang silih berganti. Selain koleganya di PKS, juga ada Ketua MUI Batam, Imam Masjid Agung Batam dan beberapa tokoh-tokoh ormas Islam se Kepri. (isy)

PKS Kepri - Ketua DPW PKS Kepulauan Riau (Kepri), Raden Hari Tjahyono mengharapkan semua program kerja PKS se Kepri bisa berdampak terhadap tiga agenda besar, yaitu menambah kader, menguatkan struktur dan meningkatkan elektabilitas partai.

Hal tersebut disampaikan Raden Hari saat memberi sambutan politik pada pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakardo) DPD PKS Kabupate Lingga, Ahad (27/3).

Raden juga mengingatkan seluruh pengurus DPD PKS Lingga untuk terus mengejawantahkan tagline nasional PKS, yaitu Berkhidmat untuk Rakyat. Ia yakin jika PKS dekat dengan masyarakat maka secara otomatis tiga target di atas akan bisa dicapai.

Selain itu, Raden Hari juga mengucapkan selamat kepada pemimpin baru Lingga, Alias Wello-Muhammad Nizar. Raden berharap masyarakat di bawah kepemimpinannya semakin sejahtera. Dan PKS meski saat pilkada lalu mengusung pasangan lain, PKS tetap siap untuk bersinergi dengan bupati – wakil bupati terpilih untuk membangun Lingga lebih baik lagi.

Raden juga tidak melupakan jasa-jasa para kader dan simpatisan PKS Lingga yang ikut berjuang dalam untuk memenangkan pasangan Harlianto-Al Ghazali (Berharga).

PKS Kepri - Politisi PKS yang juga Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing. Iskandarsyah mengajak seluruh kepala daerah seluruh Kepri untuk bersinergi dalam mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang selama ini belum terlaksana secara maksimal.


Hal tersebut disampaikan Iskandarsyah saat menjadi salah satu pembicara Seminar bertajuk “Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembangunan Daerah” di Kampus Stisipol Raja Haji, Sabtu (26/3).

Di hadapan sekitar 200 orang aktivis mahasiswa dan pengurus ormas, Iskandarsyah menjelaskan, kantong kemiskinan kebanyak berada di kawasan pesisir. Karena itu, pemerintah harus mampu membangun daerah pesisir menjadi pulau-pulau yang maju.

“Kami mendukung upaya pemerintah membangun daerah pesisir dan pulau terutama Natuna, Anambas dan Lingga,” katanya.

Menurutnya pemerintah memiliki peran yang besar dalam menciptakan lapangan kerja. Untuk itu pemerintah harus terus mengupayakan agar investasi di kabupaten dan kota di Kepri meningkat. Ia menjelaskan semakin banyak perusahaan berskala besar yang berinvestasi di Kepri, maka peluang kerja akan terbuka lebar. Kepri ini memiliki banyak potensi perekonomian yang dapat dikembangkan.

“Kita punya tempat wisata yang indah, kelautan dan perikanan perkebunan, industri, punya sumber daya alam yang dapat ditambang, dan merupakan jalur pelayaran internasional,” tambahnya.

Dalam seminar yang digelar Komunitas Bakti Bangsa tersebut, dia menambahkan, pemerintah harus memainkan peranan di bidang regulasi dan kebijakan untuk mendorong pengusaha mempekerjakan masyarakat usia produktif. Masyarakat, terutama para pemuda harus berperan. Pemuda harus terus meningkatkan ketrampilan, berkarya dan berusaha.

Pemuda yang memiliki ketrampilan akan lebih mudah memperoleh pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Mereka akan memperoleh gaji yang lebih besar dan jabatan yang akan semakin baik jika memiliki ketrampilan, jujur dalam bekerja, rajin dan disiplin.
Inspirasi : Tekininews.com

PKS Kepri - Di Batam keberadaan Baliho baik yang konvensional maupun yang elektronik (videotron) jumlahnya kian menjamur. Tentu hal tersebut dapat menarik masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah dari setiap iklan yang ditayangkan. Namun demikian, masyarakat ternyata juga resah dikarenakan ditemukan adanya beberapa konten di Baliho yang mengarah ke pornografi.

Ketua Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kepulauan Riau (DSW PKS Kepri), Bakhtiar M Rum, Lc, MA pun menyatakan keresahannya. Menurutnya ia sering mendapat masukan dari masyarakat tentang adanya konten baliho yang berbau pornografi baik di baliho yang konvensional maupun yang elektronik.

“Banyak warga bahkan ormas yang menanyakan ke saya tentang maraknya konten pornografi di beberapa titik baliho resmi”, ungkap Bakhtiar di Batam, Kamis (24/3).

Bakhtiar tidak alergi dengan pemasukan daerah, namun ia meminta pemerintah mendapatkan pemasukan dari cara yang halal dan berkah. Ia khawatir jika tidak segera ditertibkan justru akan berakibat negatif buat moral masyarakat Batam, terutama anak-anak.

Mulai dari anak kecil sampai yang tua dicekokin gambar-gambar yang tidak mendidik yang bebas diakses di jalan-jalan. Apa gak rusak moral anak-anak kita?,” terang Bakhtiar serius.

Ia menambahkan, keberlangsungan satu generasi ditandai dengan terjaganya moral penduduknya. Sedang pornografi menurutnya adalah peluru mematikan bagi kehancuran suatu bangsa, ia mengingatkan apa yang didapat Dispenda tidak sebanding dengan resiko yang akan dihadapi.

Tidak itu saja, ia juga menemukan unsur pelanggaran dalan UU Pornografi pada konten yang banyak tayang di beberapa titik baliho tersebut. Ia mengingatkan mumpung Rudi-Amsakar baru dilantik sebagai Walikota-Wakil Walikota Batam harus kembali menata Batam agar benar-benar menjadi Bandar dunia Madani.

Sementara Mukriyadi, Anggota Komisi II DPRD Batam dari PKS menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan warga seputar konten pornografi ke dinas terkait. Ia menjanjikan secepatkan akan menyampaikan keluhan warga tersebut. (*isy)

PKS Kepri - Sebelum meninggalkan Kota Tanjungpinang, Selasa (22/3) Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nurwahid (HNW) sempat  bercerita tentang pengalaman beliau diundang sebagai narasumber pada sebuah forum oleh mantan Perdana Menteri Singapura yang juga sempat menjadi Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew.

HNW menceritakan saat ia di Istana, Lee Kuan Yew bertanya kepadanya apa jadinya apabila PKS menang di Indonesia?  Pertanyaan dari ayah Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura sekarang ini ia jawab dengan bernas. HNW menjelaskan bahwa saat ini PKS sudah menjadi pemenang di Jakarta (sebagai pusat pemerintahan). Hidayat meneruskan saat PKS menjadi pemenang di Jakarta dan salah satu kader terbaiknya menjadi pimpinan DPRD di DKI tidak ada satupun gereja atau rumah ibadah lain yang dirobohkan.

Mendengar jawaban HNW, Lee Kuan Yew belum puas. Ia menganggap Jakarta adalah kota yang menjadi sorotan media. HNW pun memberi contoh kota lain, yaitu Halmahaera Selatan. “Baik, sekarang kita ke bagian ujung timur Indonesia, tepatnya di Halmahera Selatan, di sana PKS juga sebagai pemenangnya, baik eksekutifnya (Bupati) maupun legislatifnya (DPRD) di pegang oleh PKS. Halmahera Selatan juga sebagai sebuah daerah yang tidak menjadi sorotan media, akan tetapi PKS mampu membawa harmonisasi kehidupan masyarakat di sana. Tidak ada satupun kerusuhan dan penodaan agama di sana, dan apa yang dilakukan disana oleh PKS bukan pencitraan”, jawab HNW lugas.

Lagi, ternyata penjelasan HNW tidak membuatnya puas. Lee Kuan Yew berujar apa yang disampaikan HNW hanyalah “kelas” daerah, bukan nasional.

Keraguan Lee Kuan Yew pun akhirnya terjawab. HNW menjawab di tingkat nasional saat ini (saat itu), PKS memiliki 3 menteri, yaitu Menteri Pemuda dan Olah Raga (Adhyaksa Daud), Menteri Pertanian (Anton Apriantono) dan Menteri Perumahan (Yusuf Asyari). Dari ketiga menteri ini tidak ada satupun kebijakannya sebagaimana yang ditakutkan berbagai kalangan yang paranoid terhadap Islam.

Menteri Pemuda dan Olahraga misalnya, tidak ada seorangpun atlit-atlit yang bukan beragama Islam didiskriminasi. Misalnya yang dikirim hanya yang beragama Islam saja. Atau memaksakan mengenakan jilbab bagi para atlit yang beragama Islam. Dan bahkan pada masa ini kita mampu meningkatkan prestasi dan kesejahteraan dari para atlit tidak pandang bulu apakah dia muslim ataupun non muslim.

HNW pun kembali meyakinkan bahwa disaat dirinya masih menjabat sebagai Ketua MPR RI (2004-2009), yang memiliki peran super strategis, diataranya mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden serta Mengubah UUD 1945.  Nyatanya HNW  dalam memutuskan kebijakan-kebijakannya senantiasa memperhatikan kebaikan dari semua kalangan dan keutuhan bangsa.

“Sekali lagi, tidak ada hal-hal yang terjadi sebagaimana yang dibesar-besarkan kalangan Islamophobia terhadap Indonesia dan  PKS,” jawab HNW kepada Lee Kuan Yew lugas.

Mendengar jawaban dari HNW, Lee akhirnya menyatakan, "Baik sekarang saya paham, kenapa PKS begitu dikhawatirkan, karena sebagian besar negara bimbang jika Indonesia menjadi negara mandiri." *isy

__________
Tulisan ini terinsipirasi dari tulisan Alfin M Nur, Ketua DPD PKS Tanjungpinang  yang menceritakan di facebook pribadinya tentang kunjungan Hidayat Nur Wahid (HNW) ke Tanjungpinang. Ia bersama Ketua DPW PKS Kepri, Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua DPW PKS Kepri, Ing. Iskandarsyah menemani HNW sebelum menuju ke Singapura melalui Tanjungpinang.

PKS Kepri - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menerima kunjungan Yusril Ihza Mahendra di Kantor DPP PKS, Jl. TB. Simatupang no.82, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2016) malam.

Kunjungan ini dalam rangka silaturahim dengan agenda pembahasan seputar Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Sounding-sounding bakal calon, sebab ibu kota negara menjadi parameter sehingga menjadi contoh bagi kota lain," ujar Sohibul Iman.

Ketika ditanya apakah PKS akan mendukung Yusril Ihza Mahendra untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta, Sohibul Iman menjawab bahwa sikap PKS masih belum ditentukan.

"Sejauh ini PKS belum menentukan. Kita akan mendorong siapapun untuk demokrasi yang lebih baik. Kita berharap ada calon yang imbang untuk melawan incumbent (petahana)," jawab Sohibul.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kedatangannya mengunjungi beberapa partai politik untuk menyamakan visi-misi untuk Jakarta yang lebih baik.

"Intinya visi misi Jakarta sama, punya pikiran sama, yang disepakati bersama, yang nanti masyarakat bisa lebih memilih yang mana yang cocok untuk maju Pilgub Jakarta," papar Yusril.

Turut hadir mendampingi Sohibul Iman, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf dan Wakil Sekretaris Jendral Mardani Ali Sera. (pks.id)

PKS Kepri -Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan kesadaran masyarakat tentang bahaya LGBT makin meningkat belakangan ini sejak santer diberitakan di beberapa media.

"Ini membuat keluarga makin sadar dan menjaga anggota keluarga dari serangan LGBT," kata Hidayat dalam acara talkshow parenting "Tentukan Sikap Kita Hadapi Penyimpangan Seksual (LGBT)", di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (20/3/2016).

Dalam acara yang diadakan oleh Rumah Keluarga Indonesia (RKI) tersebut, Hidayat juga mengatakan seluruh agama melalui majelis-majelis agama menyebut LGBT adalah sesuatu yang dilarang.

"Ketuhanan Yang Maha Esa cukup menjadi dasar kuat untuk itu. Orang jawa bilang ceto welo-welo (terang benderang)," katanya.

Agama apapun, katanya, termasuk Islam juga melarang melakukan tindakan semena-mena terhadap pelaku LGBT.

"Negara atau pemerintah yang harus mengambil tindakan, bukan masyarakat awam atau kita yang melakukan hukuman," ujarnya.

Negara, lanjutnya, harus mengambil sikap dengan membuat undang -undang pelarangan ini.

"Rusia yang tak ada Pancasila(Ketuhanan Yang Maha Esa) saja melarang adanya LGBT. Indonesia harusnya juga demikian," ujarnya.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan bahwa membentengi keluarga dari bahaya seperti LGBT itu penting untuk kesalamatan bangsa Indonesia.

"Semua pihak punya peran untuk menolong lingkungan dari serangan LGBT. Kuu anfusakum wa ahlikum naaro. Selamatkan diri dan keluargamu dari api neraka," cetusnya. (pks.id)

Ing. Iskandarsyah Anggota DPRD Kepri

PKS Kepri -Rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur yang terus dikejar oleh tim dari Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) dinilai masih terganjal permasalahan anggaran dari pemerintah pusat. Demikian dikatakan Dewan Pembina BP2K3, Ing Iskandarsyah.

"Yang jelas pada APBN murni tahun 2016 itu tidak ada dianggarkan untuk pemekaran, kalau memang di APBNP ada tambahan mungkin bisa segera disahkan. Jadi saya pikir itu tergantung sama anggaran saja," ucap Iskandar, Minggu (13/3) saat bertandang ke Karimun.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri ini juga mengatakan, secara administrasi memang semuanya sudah selesai dan dipenuhi oleh tim BP2K3. Namun saaat ini aturan atau undang-undang mengenai pemekaran Kabupaten baru jauh berbeda dengan yang telah lalu. Aturan saat ini adalah bernama Kabupaten Persiapan, jika dalam waktu tiga tahun tidak bisa mewujudkan untuk menjadi Kabupaten penuh, maka di iquidasi dan dimasukkan kembali kepada Kabupaten induk, yakni Kabupaten Karimun.

Iskandar pun mengaku belum dapat memastikan kapan Kundur akan berpisah dengan Karimun menjadi sebuah Kabupaten Kepulauan Kundur. Didalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI memang direncanakan tahun 2016. Karena model pemekaran Kabupaten saat ini adalah merupakan daerah persiapan berdasarakan Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karena itu saat ini masih terus dikejar agar bagaimana Kundur bisa masuk didalam anggaran pemekaran. Karena selama tidak ada anggaran sulit untuk jadi Kabupaten.

"Semangatnya sudah ada dan itu tidak boleh hilang dalam memperjuangkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur, sebenarnya kalau kita berbicara tentang skor dan prioritas kabupaten-kabupaten yang ingin dimekarkan se Indonesia, Kabupaten Karimun dalam hal ini rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur termasuk skor yang paling tinggi. Tapi pemekaran itu tadi, terkait dengan masalah anggaran," ucap anggota DPRD Provinsi Kepri dari Fraksi PKS Dapil Karimun ini.

Memang menurutnya lagi, sudah direncanakan ditahun 2016 sudah masuk anggarannya untuk 15 Kabupaten yang baru termasuk Kundur. Menteri Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri serta DPR RI akan memflot 15 anggaran untuk persiapan Kabupaten yang baru. Tapi kita tahu bahwa ternyata 2016 ini pendapatan pemerintah dalam APBN tidak bertambah. Kalau anggaran tersebut sudah masuk maka diyakini akan segera terwujud.

Disinggung saat ini sudah berdiri kantor persiapan Kabupaten Kepulauan Kundur di Kilometer 5 Kelurahan Tanjungbatu Barat Kecamatan Kundur, sehingga apakah memang diatur didalam PP untuk sebuah daerah yang mau memekarkan diri menjadi Kabupaten, Iskandar mengaku tidak demikian. Menurutnya ketika hadir dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu ternyata mereka menyumbang dana untuk dibuatkan papan plang supaya masyarakat Kundur menjadi semangat.

"Jadi ini untuk menyemangati kita bahwa saat ini kita lagi berjuang. Jangan diartikan sudah terwujud. Saya pikir mimpi itu tidak ada masalah, karena mimpi itu bagian dari cita-cita, butuh kesabaran. Kadang-kadang orang berjuang itu kan butuh waktu sampai lima tahun bahkan 10 tahun. Yang penting kita itu tetap memililki optimisme, tetap jaga kampung, tetap membangun," tukasnya.

Ia juga mengingatkan kepada Pemkab Karimun dan Pemrpov Kepri, jangan mentang-mentang Kundur mau jadi Kabupaten yang baru sehingga Kabupaten Karimun dan Pemprov Kepri tidak ada yang berniat untuk membangun.Iskandarsyah juga mengaku saat ini ada tiga rencana pemekaran di Provinsi Kepri yang masuk dalam 15 besar dan dinilai sudah melewati tahapan-tahapan, diantaranya adalah persiapan Kabupaten Kepulauan Kundur, Kabupaten Natuna Barat dan Kabupaten Natuna Selatan.

Sedangkan rencana pemekaran wilayah yang telah diajukan oleh masyarakat di Kabupaten Lingga sampai saat ini dinilai masih belum termasuk prioritas dan masih digodok pemerintah pusat.

"Tiga usulan pemekaran ini sudah melalui tahapan-tahapan. Kemudian diantara tiga ini punya perbedaan masing-masing, mungkin kalau Kundur sudah memenuhi standar dan skor yang tinggi. Untuk Natuna Barat dan Natuna Selatan dengan karakter masing-masing mudah-mudahan jadi perhitungan pemerintah pusat juga. Seperti misalnya mereka merupakan daerah perbatasan, daerah terluar. Kita berharap juga agar disuport oleh pemerintah pusat," harapnya.

Dengan dikelola oleh setingkat Kabupaten dari tiga rencana daerah yang dimekarkan itu, jelas akan disiagakan beberapa instansi seperti Kodim, Polres, Lanal dan lainnya untuk menjaga wilayah tersebut. Intinya dengan akan dijadikannya Kabupaten baru akan banyak instansi yang akan bergabung membangun dan menjaga satu wilayah itu.Ia pun menginggung soal isu pemekaran Provinsi Batam. Dalam era demokrasi ia menilai semua orang boleh punya cita-cita, selama itu ditentukan oleh undang-undang atau aturan semuanya dipersilahkan, termasuk juga informasi ada wacana mengenai Otonomi Khusu Kepri.

"Saya sangat mendukung kalau soal otonomi khusus ini. Karena karakter kita sangat unik dan berada di perbatasan. Wilayahnya tidak tanggung-tanggung, lautannya lebih luas 96 persen dari pada daratan, dengan rentang wilayah yang sangat luas sekali. Sehingga memang butuh otonomi khusus terutama kebijakan dibidang ekonomi dan perdagangan. Karena dari dulu sebelum kita jadi Provinsi Kepri juga itu lah keistimewaan Kepri ini, bagi saya selama hitungan kita itu untuk memajukan masyarakat memperpendek rentang kendali kenapa tidak," ucapnya. (zur)

Jajaran DPD PKS Karimun / foto : zuren

PKS Kepri -Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Karimun jauh hari telah mempersiapkan kader-kader yang siap memuluskan visi dan misi parati Islam tersebut, dengan salah satu target adalah pada Pemilu 2019 mendatang akan merebut minimal lima kursi di DPRD Kabupaten Karimun dengan perolehan suara 13.500.

Taget tersebut disampaikan Ketua DPD PKS Kabupaten Karimun, Suyadi dalam pemaparannya saat Rakorda DPD PKS di Gedung Nasional, Minggu (13/3) yang disejalankan dengan pelantikan pengurus DPD serta pengurus DPC PKS.

"PKS Provinsi Kepri ditargetkan sebanyak 17.200 kader baru, maka di Kabupaten Karimun kebagian 2098 kader baru yang harus muncul. Kalau dihitung-hitung dalam setahun harus ada sebanyak 699 orang yang menjadi kader baru PKS.

Ini tidak akan berat kalau kader yang ada ini kokok, maka akan tercapai semuanya. Karena nanti minimal Karimun dapat lima kursi pada Pemilu mendatang dengan asumsi 13.500 suara yang kita peroleh. Ini disampaikan dengan alsan bahwa PKS akan jadi partai papan atas," ucap Suyadi.

Sebagai bocoran permasalahan yang akan diangkat pada Rakerda tersebut menurut Suyadi adalah PKS akan membuat sekolah murobbi yang nantinya bakal mencetak ustadz dan ustadzah, mendirikan sekolah kepemimpinan partai untuk menciptakan pemimpin yang adil dan soleh serta solehah, mendirikan ruamh aspirasi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakt dan mendirikan rumah peduli bencana.

Rencana itu kata Suyadi adalah sebagai krakter PKS bahwa dimana ada bencana maka pasti ada PKS. Disamping itu pula akan disediakan mobil layanan sosial PKS, dimana perencanaan itu dinilai merupakan parati pertama yang memiliki fasilitas mobil sosial, dengan alasan bahwa masyarakat sangat membutuhakn fasilitas itu.

"Saya ingin smpaikan bahwa apapun program kgiatan yang dilakukan dan dibuat perlu diingat bahwa harus ada tiga capaian. Pertama dengan program kerja tersebut maka kita akan dapat tingkatkan pertmbuhan kader, prtumbuhan suara dan kursi. Sehingga kita dapat meningkatkan citra elektabilitas partai," imbuhnya.

Tentunya lanjut Suyadi lagi, hal yang perlu diingat adalah bahwa semua program yang dilakukan niatkan untuk Allah. Selain itu untuk menjalankan semua program tersebut harus terpenuhi dua unsur yakni solid dan memperkokoh struktur partai mulai DPD, DPC sampai tingkat ranting.

Sementara PLt Sekda Karimun, Arnadi Supaat dalam membuka rekedra DPD PKS Kabupaten Karimun mengatakan, dari PKS diharapkan lahir tokoh-tokoh yang mampu membawa Kabupaten Karimun menuju arah yang lebih baik lagi. Ini harus terjadi dan perlu dipersiapkan dari sekarang, karena kalau tidak maka kapan dan siapa lagi yang akan melakukan.

"Kalau tidak dari PKS siapa lagi yang menciptakan pemimpin yang beriman dan bertakwa. Jangan mengandalkan yang lain dulu, harus dimulai dari kita. Semoga pengurus yang sudah dilantik bisa berbuat untuk daerah. Karimun terbuka bagi siapa saja, maka dari itu bawalah hal yang baik-baik ke daerah kami dan mari kita kolaborasikan berasama pemerintah untuk kepentingan masyarkat," ajak Arnadi. (zur)

Jajaran Pengurus DPD PKS Karimun. / foto : Zuren

PKS Kepri - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Karimun menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun, Ahad (13/03). Rakorda ini adalah sarana untuk melakukan konsolidasi program dan struktural partai. Kegiatan ini juga disejalankan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Se-Kabupaten Karimun.

Ketua DPD PKS Kabupaten Karimun Suyadi, mengatakan rakorda ini adalah momentum untuk pensolidan pengurus baru yang telah terbentuk dan juga menentukan arah kebijakan kerja partai yang akan dilaksanakan di sepanjang tahun 2016 pasca. Program partai ini akan disesuaikan dengan tagline baru partai yaitu "Berkhidmat Untuk Rakyat".

"Kita menargetkan untuk satu periode pertumbuhan kader baru sebanyak 2.098 itu berdasarkan asumsi pertahun itu 699 kader baru. Jadi kami menargetkan pemilu mendatang PKS Karimun nantinya memiliki 5 Kursi di DPRD Karimun dengan asumsi suara sekitar 13.500 suara," ujar Suyadi.

Lebih lanjut Suyadi, mengungkapkan arah kerja dan program unggulan partai dimana akan tetap konsisten atas program pelayanan atau kesejahteraan rakyat dan peningkatan elektabilitas PKS di Karimun.

“Mobil layanan yang menjadi program unggulan, yang telah dilaksanakan akan kita tingkatkan dan menjadi program andalan kami, untuk berkhidmat kepada rakyat,” jelasnya.

Suyadi menyampaikan agenda Rakorda tahun ini memang cukup padat, namun fokus besar yang menjadi perhatian adalah memantapkan PKS sebagai partai dakwah yang siapberkhidmat untuk rakyat. “Tema besar Rakorda kali ini sama dengan yang ditargetkan di pusat, yaitu menjadikan PKS sebagai partai dakwah yang siap berkhidmat untuk rakyat.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Kepri Raden Hari Tjahyono mengatakan agar kader PKS untuk tetap menjaga kesolidan, komitmen dan ukhuwwah. Tak dipungkiri program pelayanan kesejahteraan rakyat yang akan dilaksanakan untuk penambahan konstituen dan peningkatan Elektabilitas.

“Kami berharap seluruh jajaran pengurus harus sudah mulai merealisasikan program kerja, berkhidmat untuk rakyat Karimun. Jangan menunggu pilkada dan pemilu, dari sekarang mari berkhidmat untuk melayani rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plh Sekertaris Daerah Arnadi Supaat dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada PKS agar benar-benar menjadi Partai yang diharapkan masyarakat.

Dalam rakorda tersebut dihadiri Anggota DPRD Kepri Fraksi PKS Ing. Iskandarsyah, Anggota DPRD Karimun Fraksi PKS H.Muhammad Taufiq, Safri Syandi, Kamaruddin, dan Tokoh masyarakat serta kader dan simpatisan PKS dan pengurus DPC PKS se-Kabupaten Karimun.(zur)

PKS Kepri - Ketua Bidang Ekuintek-LH DPP PKS, Memed Sosiawan mengatakan bahwa pembahasan RAPBN-P 2016 tidak selayaknya disandera oleh pembahasan RUU Tax Amnesty. Pemerintah harus mampu mengantisipasi dilakukannya skenario pembahasan RAPBN 2016 tanpa tergantung dengan pembahasan RUU Tax Amnesty.

“Karena dimulainya pembahasan RAPBN-P 2016 harus dilakukan setelah adanya perkembangan perubahan signifikan yang terjadi pada indikator ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2016,” kata Memed di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (11/3).

Memed menyampaikan hal tersebut untuk menyikapi pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR bahwa penerimaan negara pada tahun 2016 ini akan meleset sekitar Rp 290 triliun di bawah target.

Adanya koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,6 persen menjadi 3,4 persen, menurut Memed, juga karena adanya rencana koreksi terhadap target pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari 7 persen menjadi 6,5-7 persen dan rencana turunnya persentase belanja militer Tiongkok dari dua digit selama dua dekade menjadi satu digit terhadap PDB.

“Sebagaimana disampaikan dalam Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada pekan ini, yang tentu saja pertumbuhan global tersebut memberi pengaruh besar terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016,” ujar Memed.

Turunnya harga minyak saat ini yang berada pada kisaran 30 dollar AS per barel, menurut Memed, bahkan pernah menyentuh angka 26 dollar AS per barel, dari harga minyak dalam asumsi makro APBN 2016 sebesar 50 dolar AS per barel.

“Perubahan-perubahan indikator ekonomi makro tersebut pasti akan mengubah postur APBN 2016, termasuk melesetnya target penerimaan negara sebesar Rp 290 triliun, harus segera diantisipasi dengan dimulainya pembahasan RAPBN-P 2016,” ucapnya.

Pembahasan RUU Tax Amnesty tentunya bukan hanya menyangkut aspek pengampunan pajak yang akan memberikan potensi penerimaan negara sebesar ratusan miliar rupiah.

“Ini menyangkut iktikad buruk para wajib pajak dan penerima dana BLBI untuk menghindari pajak, juga menyangkut pola dan mekanisme sistem serta tata kelola perpajakan, yang memerlukan adanya jaminan low enforcement yang transparan,” pungkas Memed. (pks.id)

PKS Kepri -  Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS, Almuzzammil Yusuf menilai beredarnya isu deparpolisasi harus dihadapi dengan pengelolaan partai politik yang baik yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Sedangkan fenomena calon independen atau perseorangan adalah suatu kewajaran dalam berdemokrasi dan dilindungi Konstitusi.

“Tidak perlu dikhawatirkan. Isu deparpolisasi harus dihadapi dengan good party governance. Kemampuan partai politik memberikan pengelolaan partai yang baik untuk kepentingan rakyat, terutama dalam melahirkan pejabat publik yang berkualitas dan amanah.” kata Muzzammil dalam keterangan persnya, Jakarta, Kamis (11/3).

Kenapa tidak perlu khawatir? Menurut Muzzammil, UUD NRI Tahun 1945 menempatkan partai politik pada posisi yang penting khususnya dalam pengisian pejabat negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6A Ayat (2) yang menegaskan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian Pasal 22E Ayat (3) bahwa peserta pemilihan umum untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.

“Dengan demikian, pengisian pejabat negara untuk eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) serta anggota legislatif (DPR dan DPRD) adalah menjadi tanggungjawab partai politik. Inilah yang harus dijaga oleh kita semua,” jelasnya

Menihilkan atau menghilangkan peran partai politik, menurut Muzzammil, tidak hanya mengancam demokrasi, namun juga bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. “Selama itu tidak terjadi, maka isu deparpolisasi harus menjadi koreksi atas berjalannya fungsi partai politik, khususnya dalam regenerasi kepemimpinan,” ujarnya.

Muzzammil, mengajak semua pihak, terutama partai politik untuk bersama-sama melakukan penataan kaderisasi dan pelembagaan partai politik (institusionalisasi). “Sehingga mampu menjadi role model demokrasi yang dirasakan keberadaannya langsung oleh rakyat Indonesia.” Ujarnya

Khusus untuk pemerintah, Alumni Ilmu Politik UI ini mendesak agar menghentikan memecah belah partai politik melalui keputusan yang sewenang-wenang dan melawan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

“ Pemerintah harus lebih bertanggungjawab membangun iklim demokrasi yang sehat dengan menguatkan pelaksanaan peran-peran parpol sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya. (pks.id)

PKS Kepri -Rapat Kordinasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Karimun dilaksanakan di Balai Nilam Sari Komplek perkantoran Bupati Karimun (10/3), menghadirkan anggota legislatif dari Fraksi PKS M.Taufiq, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Puspendik Kemdikbud RI. Prof. Ir. Nizam, dan Bappeda Karimun sebagai pembicara.

Acara yang dihadiri oleh kepala sekolah dan praktisi pendidikan se-Karimun ini membahas perencanaan serta evaluasi kebijakan pembanguna pendidikan Kabupaten Karimun.

Dalam penyampaian materinnya, M.Taufiq yang juga sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karimun yang membidangi pendidikan menyampaikan tentang sinergitas fungsi kelegislatifan yakni budgeting, legislasi dan  pengawasan dalam menyelaraskan program program pendidikan di Kabupaten Karimun.

Menurut H. Taufik untuk mendukung kinerja dinas pendidikan, pada tahun 2015 yang lalu DPRD Karimun telah merealisasikan anggaran sebesar 298 Milliar atau 23,5 persen. Dan tahun ini katanya  dianggarkan sebesar 320 milliar atau 27 persen. Ini merupakan persentasi tertinggi melampaui anggaran dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan. Anggaran sebesar 27 persen tersebut sudah melampaui angka 20 persen yang diamanatkan Undang-undang.

"Pendidikan merupakan investasi riil dalam upaya membangun sumber daya manusia, untuk itu saya akan berupaya keras mengupayakan program program pendidikan bisa terlaksana dengan baik demi kemajuan dunia pendidikan di Karimun", ujar M.Taufiq.

Salah seorang peserta yang mengikuti acara tersebut, Luthfi mengungkapkan apresiasinya kepada anggota DPRD yang telah mensetujui kebijakan- kebijakan pendidikan kedepan di Karimun, khususnya dalam budgeting anggaran. "Mudah mudahan dengan anggaran yang tersedia, praktisi pendidikan dan stakeholder bisa memanfaatkan amanat rakyat ini sebaik-baiknya".(NAS)

Pengurus DPC PKS Sagulung bersama Aleg PKS, Sukaryo, SE, MM. / Foto : mij

Jajaran Pengurus DPD PKS Batam. / Foto : Amir

PKS Kepri - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadailan Sejahtera (PKS) Kota Batam mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Hotel GGI Batu Ampar, Ahad, 6/3. Rakorda kali ini mengangkat tema “Berkhidmat untuk Batam”.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) H. Abdur Rahman, Lc., perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Wildan Hadi Purnama, seluruh jajaran pengurus Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Ranting (DPRa), anggota DPRD Provinsi dan Kota serta kader PKS se-kota Batam.

Rakorda merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh jajaran Pengurus Pusat, yaitu Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), kemudian beberapa waktu yang lalu juga sudah melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil).

Ketua DPD, Syaifudin Fauzi dalam sambutannya menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakan Rakorda ini adalah dalam rangka mensosialisasikan program-program kerja yang dirancang ditingkat pusat yang kemudian diteruskan ditingkat wilayah dan daerah untuk kemudian dijalankan.

Syaifudin juga menambahkan kemenangan dalam capaian-capaian politik akan sejalan dengan kemenangan cita-cita dakwah PKS. Untuk itu seluruh kader yang terlibat dalam struktural kepengurusan diharapkan bisa menjalankan amanah dengan maksimal.

“Salah satu target DPD PKS Kota Batam dalam empat tahun kedepan adalah dapat diraihnya jumlah kader sebanyak 7258” jelasnya. (mu)

foto : batamtoday.com

PKS Kepri - Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Ing. Iskandarsyah bersama rombongan DPRD Kepri, Senin kemarin bertolak ke Jakarta untuk menemui jajaran Komisi VII DPR RI  dan salah satu senator Kepri, Haripinto Tanuwidjaja. Maksud kedatangan para wakil rakyat Kepri tersebut agar Komisi VII dan anggota DPD dari Kepri ini dapat menfasilitasi rapat rekonsiliasi untuk membahas Dana Bagi Hasil (DBH) secara transparan.

“Senin kami berkunjung ke Komisi VII dan DPD RI untuk minta difasilitasi rapat rekonsiliasi antara Pemrov Kepri dengan SKK Migas dan para kontraktor-kontraktor migas dengan didampingi BPK, Menkeu dan Kementrian ESDM,” tulis Iskandar melalui Whatsapp, Rabu (8/3).

Sedang rapat rekonsiliasi sendiri bertujuan untuk menghitung bersama secara transparan tentang DBH terutama cost recovery (biaya pemulihan) sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan.

Menurut Iskandar, DPRD dan Pemprov Kepri masih keukeuh bahwa perhitungan terkait DBH 2016  ada yang perlu dikoreksi. Untuk itu ia bersama rekan anggota DPRD Kepri lainnya tetap memperjuangkan DBH sehingga pemerintah memberi dana tambahan dari Rp 12 miliar menjadi Rp 120 hingga Rp 150 miliar.

Tidak itu saja, kunjungan DPRD Kepri juga untuk mengusahakan agar Dana Pendapatan Pajak dan DBH 2015 untuk Kepri yang belum dibayar sebesar Rp 171 miliar. Menurut Iskandar dana tersebut adalah hak dari Pemprov Kepri.

Iskandar mengungkapkan permintaan DPRD Kepri disambut dengan baik oleh Komisi VII DPR RI dan Haripinto. Ia berharap APBN P akan ada koreksi dan penambahan untuk Kepri. Tambahan itu nantinya (jika terkabul) akan sangat bermanfaat untuk menutupi defisit anggaran Rp 339 miliar. (isy)

PKS Kepri - Anggota Komisi VIII Bidang Bencana DPR RI Fikri Faqih menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus memperbaiki penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan siklus bencana yang terjadi di Indonesia

Sebab, menurut Fikri, siklus bencana saat ini sudah bukan berada di periode akhir tahun, melainkan sudah berganti di awal tahun, khususnya pada trimester pertama (Januari hingga Maret).

“Itu terlihat saat tahun 2015, realisasi anggaran di awal tahun di bawah 10 persen. Padahal, siklus bencana itu terjadi di saat-saat itu. Ini harus dicari solusi dengan Kementerian Keuangan,” jelas Fikri.

Hal itu disampaikan Fikri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB tentang evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3) lalu.

Oleh karena itu, Fikri menilai penggunaan anggaran BNPB tidak semestinya mengikuti kementerian dan lembaga lain, yang baru dioptimalkan di akhir tahun.

“Kemudian sampai Agustus, anggaran BNPB masih di angka 20 persen. Lalu, naik tinggi itu ketika November dan Desember,” tambah Fikri.

Fikri berharap pada 2016 ini, BNPB dapat melakukan perbaikan kinerja, baik secara kewilayahan maupun sektoral kelembagaan. Sisi Kewilayahan berarti BNPB harus bisa lebih mengurangi resiko bencana karena siklusnya yang berjalan tetap.

“Dari sisi Sektoral, BNPB harus bisa kerjasama dengan kementerian lain, seperti Kementerian PU, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, hingga ke pemerintah daerah. Jadi, menyelesaikan persoalan mulai dari hulu hingga hilir,” tambah Fikri.

Dalam RDP tersebut dibahas sejumlah agenda yang menjadi pembahasan utama, antara lain laporan evaluasi penggunaan APBN 2015 dan isu-isu aktual tentang kebencanaan.

Hasil dari RDP ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan perubahan anggaran di APBN-P 2016 yang dibahas di pertengahan tahun. (pks.id)

PKS Kepri - Rapat Koordinasi Daerah Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (Rakorda DPD PKS) Karimun yang akan dilaksanakan pada Ahad, 13 Maret 2016 menurut Ketua Panitia Rakorwil PKS Karimun, Suryadi dalam tahap final.

Suryadi menjelaskan kegiatan Rakorda PKS Karimun akan dilaksanakan di Gedung Nasional Tanjungabalai Karimun. Peserta Rakorda ini terdiri dari semua pengurus tingkat daerah dan utusan masing-masing DPC Se-Kabupaten Karimun.

"Kita akan menggelar Rakorda di Gedung Nasional, para peserta tentunya pengurus DPD dan DPC se-Kabupaten Karimun. Alhamdulillah mereka sudah konfirmasi untuk mengikuti acara,” jelas Suryadi, Selasa (1/3) di Karimun.

Di Rakorda tersebut jelasnya seluruh peserta akan merumuskan program kerja untuk mewujudkan khidmat kepada masyarakat, sehingga semua program yang dibuat dapat segera direalisasikan dan dirasakan masyarakat Karimun.

Sebelum melakukan rumusan agenda, salah satu acara inti acara ini adalah pelantikan semua pengurus bidang tingkat daerah dan juga pengurus tingkat kecamatan Se-Kabupatem Karimun Periode 2015-2020.

Sementara itu, Sekjen DPD PKS Karimun, Luthfi Abdul Malik mengatakan salah satu agenda rakorda adalah koordinasi antara DPD dan semua pimpinan DPC PKS se-Kabupaten Karimun. Nantinya juga akan lakukan penyusunan program kerja DPD kedepan.

"Mengoordinasikan struktur dari daerah sampai ke kecamatan untuk pelaksanaan program-program yang sudah disusun. Ke depan lebih mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat sesuai tagline Berkhitmat Untuk Rakyat," tutur Luthfi. (zur)

PKS Kepri - Pasca longsor yang mengenai jalan Bukit Kemuning, warga Sei Beduk mengalami beberapa persoalan, selain membuat aktifitas ekonomi tersendat bagi para pedagang yang memiliki usaha di jalan menuju dan ke Bukit Kemuning, juga menjadikan jalan utama di Kecamatan Sei Beduk ini menjadi macet. Untuk itu anggota DPRD Kota Batam, Mukriyadi mengusulkan agar dibuat jalan sementara pada tahun 2016 ini.

Mukriyadi, anggota DPRD Batam. Foto: Amir

“Saya sudah usulkan langsung di Musrenbang Kecamatan Sei Beduk agar segera dibuat jalan sementara Bukit Kemuning menggunakan dana bencana,” ungkap Mukriyadi melalui Whatsapp, Selasa (1/3).

Menurutnya gagasan tersebut ia sampaikan di depan forum yang juga dihadiri oleh Wakil Walikota Batam terpilih, Amsakar Achmad. Mukriyadi pun menyatakan Amsakar menyetujui karena jalan tersebut sangat penting bagi masyarakat.

Selain pada 2016 dibuat jalan sementara, pada tahun 2017 sudah harus terbangun jalan permanen. Saat ini menurutnya jalan di Sei Beduk mengalami kemacetan yang luar biasa, terutama pada saat jam kerja. Karena macet dan semua ingin mencapai lokasi tidak terlambat mengakibat sering terjadi kecelakaan. Ia meyakini terbangun jalan yang permanen di Bukit Kemuning bisa memberi solusi untuk mengurai kemacetan.

Tidak itu saja, ia juga mengusulkan pembangunan bahu jalan di samping lampu merah Panbil untuk mengurangi kemacetan. Warga Sei Beduk yang dari Batam Centre menuju rumahnya langsung belok kiri tanpa harus terhalang para pengendara yang ke arah Batu Aji.

Kemudian yang menjadi perhatian dirinya sebagai anggota dewan yang kebetulan berdomisili di Sei Beduk ini adalah adanya jembatan penyeberangan di Rusun Muka Kuning. Menurutnya jembatan penyebarangan menjadi sesuatu yang mendesak. Menurutnya sangat beresiko, mengingat rusun banyak penghuni namun tidak ada akses penyebrangan yang aman, apalagi jalannya ramai dan kendaraannya kencang. (isy)