PKS Kepri - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia terkait penanganan para pengungsi Rohingya yang terdampar dan saat ini ditampung di Aceh Utara, Kota Langsa dan Sumatera Utara.

PKS Kepri - Tim Peneletiti Pusat Arkeologi Nasional menemukan kerangka manusia abad ke-12 di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut Natuna, setelah melakukan penggalian sedalam 50 centimeter.

Kerangka manusia tersebut diperkirakan sudah berusia 700 tahun. Hal itu dibuktikan dari hasil pemeriksaan dan pemetaan acak oleh tim ahli.

Sebelumnya, dalam penggalian acak tersebut tim mengali tiga lubang. Dua lubang berhasil ditemukan kerangka manusia yang diduga adalah manusia pada abad ke-12. Satu dari dua kerangka tersebut di antaranya masih mengenakan gelang perunggu dipergelangan tangan sebelah kiri. Kerangka satu lagi masih menempel sebilah keris.

Tim Ahli Penggalian Pusat Arkeologi Nasional Sony Wibisono yang juga ahli sejarah Islam mengatakan, kerangka manusia yang ditemukan sudah rusak akibat ulah tangan manusia. Dugaan itu muncul lantaran beberapa bagian kerangka ditemukan dalam kondisi tidak utuh.

"TKP nya sudah rusak. Dua kerangka ditemukan sudah tidak lengkap di bagian pinggang dan kemaluan. Rusaknya karena ada orang mengambil bekal bawaan, sehingga tanpa disadari menyenggol kerangka tersebut," sebut Sony, kemarin.

Menurutnya, dari pecahan keramik yang ditemukan di sekitar kerangka, diperkirakan kehidupan saat itu sekitar abad 12 dan 13, yakni di masa Dinasti Song. Saat itu merupakan puncak perdagangan global, sekitar laut China Selatan, Sumatera, dan Nusantara, termasuk dimasa masuknya orang India dan China.

Saat ditemukan, posisi kepala menghadap arah Barat Laut dan kaki Timur Laut. Posisi kerangka semacam ini, kata Sony, pernah ditemukan di Sulawesi. Bedanya, di Sulawesi giginya digosok menjadi tajam atau runcing. Sementara di Natuna, giginya digosok rata.

Namun saat ini, kata Sony, tim belum menemukan kerangka yang masih utuh, akibat perburuan barang antik sejak tahun 80 an oleh warga.

Sejauh ini, tim baru menemukan Bengkong atau Pandusi atau Peti di desa Sepempang, Natuna. Namun kondisinya tidak utuh, karena tutup Bengkongnya hilang. Di dalamnya juga tidak ada kerangka manusia.

Untuk mencirikan ras kerangka dan mengetahui jenis kelamin, serta tinggi manusia, tim arkeologi akan membawa sampel ke ahli pelantologi. Sedangkan pecahan keramik yang ditemukan warga, lanjut Sony, itu adalah bekal mati manusia yang sudah berabad-abad.

"Natuna perlu museum, supaya benda cagar budaya tidak hilang. Apalagi, diduga aktivitas perburuan benda antik ini masih terjadi sampai saat ini," pungkasnya.

Sumber : Sindo Batam

Lebih dari sekadar perang opini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan lebih baik lembaga anti rasuah itu introspeksi ke dalam dirinya.

 

 

 

 

Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, alasan hakim yang meyebutkan bahwa berdasarkan KUHAP, KPK tidak bisa mengangkat penyidik indepent tidak sah. Sebab berdasar Undang-undang KPK, KPK berwenang untuk melakukan itu. 

Sumber : Beritasatu.com

PKS Kepri - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Medan Amplas memberikan sejumlah bantuan, antara lain uang, roti, beras, sabun, dan pakaian layak pakai, kepada para pengungsi Rohingya di Kota Medan. Perwakilan rombongan, Tembal H. Siregar menyampaikan hal ini saat mengunjungi para pengungsi bersama puluhan Kader PKS Medan Amplas di Hotel Beras-Pati, Jl. Jamin Ginting, Kota Medan, Ahad (24/5).

Demikian disampaikan anggota DPR RI dari FPKS, Andi Akmal Pasluddin dalam Rapat Paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/5) saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS terhadap materi yang disampaikan Pemerintah pada Rabu (20/5) lalu tentang Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2016.

Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah melakukan peningkatan kebijakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mendorong pemerataan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 Ayat 1.

Politisi PKS asal Sulawesi Selatan ini menyayangkan perencanaan ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak komprehensif dan kurang tajam membaca realitas lapangan. Kegagalan tersebut, tercermin dari kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan melepasnya ke kisaran harga pasar.

"Kebijakan ini telah memperlemah daya beli masyarakat karena dampak inflasi yang ditimbulkan, akibatnya konsumsi dalam negeri menurun. Titik krusialnya adalah pemerintah gagal memitigasi secara struktural dampak kenaikan tersebut terhadap fluktuasi harga-harga. Sehingga kebijakan BBM ini melemahkan aggregate demand cukup serius," ungkap Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, lanjut Andi Akmal, penetapan target pertumbuhan ekonomi 2016 yang diasumsikan sekitar 5,8-6,2 persen tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menargetkan sebesar 6,0-6,6 persen.

"Fraksi PKS memandang bahwa potensi ekonomi nasional sesungguhnya memungkinkan untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih berkualitas untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat," paparnya.

Terkait target angka kemiskinan 2016 sebesar 9-10 persen, lanjut Anggota Komisi IV DPR ini, Fraksi PKS memandang perlu dibuat lebih progresif. Hal ini sangat penting mengingat angka kemiskinan dan mendekati miskin (near poor) yang tinggi, dan ini dinilai mencederai amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dalam APBNP 2015 telah disepakati target penurunan kemiskinan untuk tahun 2015 adalah 10,3 persen.

"Fraksi PKS memandang diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan terutama untuk menyelesaikan masalah di hulu, yang menjadi penyebab kemiskinan," tegasnya.

Menurutnya hal ini sangat penting, mengingat kemiskinan di Indonesia berakar dari kemiskinan pedesaan dan pertanian. 

"Basis data kemiskinan yang masih kurang memadai, harus benar-benar dibenahi agar lebih valid dan mampu menjamin ketepatan program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu, implementasi kebijakan reforma agraria untuk meningkatkan penguasaan tanah bagi petani dan kelompok tani juga sangat mendesak," pungkasnya. [rmol]

Kondisi tersebut disebabkan karena Beperjakat mengisi beberapa jabatan struktural esselon dengan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Riky malah mengindikasi, ada intervensi yang terjadi pada tugas Baperjakat.
"Kalau saya menilai, Baperjakat tidak berfungsi optimal karena intervensi oleh Kepala Daerah. Dengan demikian, rotasi jabatan bukan semakin memperbaiki kinerja Pemkot Batam, justru memperburuk. Kesannya jadi mengacak-acak," ujarnya.
Dikatakannya, beberapa pejabat yang ditempatkan pada jabatan tertentu terkesan dipaksakan, karena yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi sesuai dengan posisi yang didudukinya. Tanpa konpetensi yang sesuai, lanjutnya, sudah barang tentu kinerja yang dihasilkan juga jauh dari optimal.
Kondisi tersebut, ujar Riky, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mewajibkan pejabat struktural diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai. 
"Contohnya, orang yang punya kompetensi kesehatan malah di non-job kan. Jabatannya sebagai Kasubag Program di Dinas Kesehatan malah diisi oleh seorang Sarjana Hukum dari Badan Pertanahan. Saya tidak mau tendensius dengan orangnya, tapi sesuai dengan UU ASN, kompetensi jabatan wajib diperhitungkan," tegasnya.
Tidak hanya Dinas Kesehatan, Riky mengaku mengantongi sejumlah nama dan jabatan yang diisi oleh orang-orang yang "salah jalur". Riky menilai, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus segera diperbaiki dengan metode-metode yang sesuai.
"Dari DPRD sendiri sedang mendorong untuk memberlakukan lelang jabatan. Dengan demikian setiap jabatan dan posisi strategis di setiap SKPD bisa diisi oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan yang sesuai. Tidak asal comot dan letak saja," lanjutnya.
Selain itu, DPRD juga berencana mendorong adanya assesment yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk menginventaris tugas dan wewenang setiap jabatan yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan demikian pejabat yang menduduki jabatan tersebut memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya) masing-masing. 
"Assesment ini sama pentingnya dengan lelang jabatan. Akan dilakukan assesment tugas di masing-masing Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) melalui konsultan. Jadi jelas tupoksinya Kepala SKPD, Sekertaris, hingga Kabid," tutupnya. 

Sumber : Haluan Kepri

“Saat ini Komisi VIII tengah menggodok RUU Pernyelenggaran Haji dan Umroh sebagai revisi bagi UU Haji No 13 Tahun 2008. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk melakukan perbaikan pelayanan bagi jamaah haji dan umroh, termasuk perbaikan dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi bagi penyelenggara haji khusus dan umroh bermasalah,” kata Ledia dalam siaran persnya, Selasa (26/5).

Ledia mengingatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan ibadah ke tanah suci cukup tinggi dan bertambah setiap tahun. Sayang, lanjut Ledia, tingginya peminat haji dan umroh justru membuka kesempatan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan semata.

“Kezaliman pada jamaah haji dan umroh ini banyak ragamnya. Mulai dari mereka yang benar-benar memberangkatkan jamaah haji dan umroh tetapi dengan memberikan pelayanan buruk, memberangkatkan tapi melakukan penelantaran jamaah di Arab Saudi, hingga yang benar-benar melakukan penipuan dengan mengumpulkan uang calon jamaah tetapi tidak memberangkatkan sama sekali, atau yang menjalankan praktek money game dengan berkedok arisan, MLM (Multi Level Marketing) hingga investasi haji dan umroh,” papar Ledia.

Khusus untuk ibadah umroh, Legislator dari Fraksi PKS ini menyatakan masyarakat Indonesia perlu memberikan perhatian lebih karena dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2008 hanya terdapat 4 pasal terkait penyelenggaraan umroh, dan belum terdapat klausul mengenai pengawasan, sanksi pidana, serta ketentuan yang bisa menjelaskan bahwa penyelenggaran umroh bukan lembaga keuangan atau investasi.

“Perkembangan sebuah undang-undang memang tergantung pula pada perkembangan situasi sosial kemasyarakatan, termasuk munculnya kasus atau problematika di tengah masyarakat. Oleh karena persoalan penelantaran, penipuan, hingga penyalahgunaan izin lembaga penyelenggara haji umroh marak terjadi, maka memasukkan klausul-klausul pengawasan, sanksi pidana, dan batasan-batasan yang jelas bagi lembaga penyelenggaran haji umroh adalah sebuah kebutuhan,” tutupnya. [pks.id]

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan, dengan gerakan gotong royong, beban tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan terbantu secara signifikan. Terbantunya, tentu oleh masyarakat itu sendiri.

  

"Jadi, pembangunan ini tidak hanya jadi beban pemerintah. Melainkan, masyarakat juga ikut bertanggungjawab," ujar Aher, kepada wartawan saat di Alun-alun Pagaden, Rabu (6/5). 

Selain itu, masyarakat Jabar juga harus ingat, tidak semua persoalan bisa diselesaikan oleh pemerintah. Melainkan, ada juga yang bisa diselesaikan oleh masyarakat. Seperti contohnya, pembangunan berbasis swadaya masyarakat. Tentunya, masyarakat merealisasikannya dengan pola gotong royong.

Jadi, gotong royong ini bukan hanya saja sebuah slogan. Melainkan, harus diaplikatifkan di masyarakat. Hal-hal yang bisa diselesaikan secara gotong royong, seperti, permasalahan jalan lingkungan, irigasi tersier yang mampet atau membangun rumah sederhana. Kegiatan itu, tidak harus selalu mengandalkan pemerintah. 

Aher menilai, gotong-royong sebagai sebagai wujud sifat dasar bangsa Indonesia dan tumbuh sebagai kearifan lokal di Jawa Barat. Akan tetapi, saat ini gotong royong sudah jauh memudar. Akibat, terkikis sifat individualistis yang dibawa arus modernisasi.

Seharusnya, lanjut Aher, zaman modern tidak boleh menghilangkan sifat dasar dan kearifan lokal yang mewujud melalui gotong-royong. Karena itu, pihaknya menginstruksikan supaya setiap daerah menggairahkan kembali pola hidup gotong royong. 

"Gotong royong harus mengakar dan merakyat di Jawa Barat," jelasnya. [rol]

"Tanggal 2 Mei merupakan momen mengingat dan memahami kembali makna pendidikan bagi bangsa, tidak hanya dari segi tataran umum tetapi lebih dalam dan kualitatif, yaitu kekaderan," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (2/5).

Ia mengatakan, hasil pendidikan kekaderan dapat dilihat dari kemunculan tokoh-tokoh nasional di setiap dekade. Tokoh-tokoh itu, menurutnya lahir tidak hanya berbasis keterampilan keras, seperti ilmu atau keahlian tertentu. Tetapi, juga keterampilan lunak berupa karakter dan kepribadian yang tangguh.

"Keterampilan lunak dapat mengendalikan diri seseorang saat bertindak atau mengambil keputusan. Terutama di akhir tahun 2015 Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," ujarnya. [tim humas]

Dalam konteks ini, kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, posisi penyidik Polri sebenarnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya, para pihak seharusnya menghormati proses hukum yang ada.

"Sejarah mencatat, proses hukum terhadap Ketua MK, Anggota DPR, calon Kapolri, maupun para jenderal selama ini selalu dilakukan tanpa ada intervensi. Biarkanlah para penegak hukum menjalankan tugasnya dengan merdeka," ungkap Aboebakar kepada Kantor Berita Politik RMOLbeberapa saat lalu (Sabtu, 2/5).

Di sisi lain, lanjut Aboebakar, Polri sudah secara transparan menjelaskan persoalan ini ke publik. Tapi karena diplintir, akhirnya publik mendapatkan informasi yang tidak benar dari pihak lain, seperti propaganda terjadi kriminalisasi terhadap Novel.

"Pada konteks ini Polri akan menunjukkan adanya tindak pidana berikut korbannya, baik melalui jalur hukum maupun mass media. Kasus itu memang benar adanya, dan hal tersebut bukan kriminalisasi. Sebaliknya, bila tak ada korban atau tindak pidana yang terjadi, maka penyidik tentu akan mempertanggungjawabkan baik dunia maupun akherat atas kesalahan yaitu kriminalisasi terhadap sudara Novel," ungkap Aboebakar.

Tentunya, masih kata Aboebakar, semua pihak tetap ingin negara ini diselenggarakan dengan sebuah kedaulatan hukum sebagaimana dikatakan pasal 1 UUD 1945. Karenanya, berikanlah kedaulatan hukum tersebut pada para penegak hukum, tanpa ada intervensi dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, lanjutnya lagi, setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum sebagaimana diamanahkan pasal 28D ayat 1. Oleh karenanya, tidak boleh ada orang yang kebal hukum, atau diistimewakan di hadapan hukum, karena ini bertentangan dengan asas equality before the law.

"Kalau pun pihak saudara Novel merasa tidak melakukan tindak pidana yang dipersangkakan, silakan memberikan pembelaan di Pengadilan melalui aturan hukum yang ada. Sebagai penegak hukum tentunya Novel seharusnya percaya dengan pengadilan yang ada. Bukankah selama ini sebagai penegak hukum Novel juga membawa perkara yang ditanganinya ke pengadilan yang sama," demikian Aboebakar. [rmol]