PKS Kepri - Penyelenggaraan Pemilihan Raya (Pemira) Anggota Majelis Syura (MS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Masa Khidmah 2015-2020 berjalan baik dan lancar. Sebagian besar kader PKS di Indonesia yang memiliki hak suara mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing wilayahnya, sedangkan pemilih di luar negeri memanfaatkan aplikasi online yang telah disiapkan.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Raya (BPPR) Anggota MS PKS 2015-2020 Sunmanjaya Rukmandis saat dihubungi melalui telepon, Senin (30/3). Legislator yang akrab disapa Kang Sunman tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh panitia dan pemilih yang telah berpartisipasi dalam Pemira PKS serentak di 34 provinsi se-Indonesia dan 22 negara, Ahad (29/3).

“Alhamdulillah, dari kabar yang saya terima dari panitia di berbagai wilayah, Pemira berjalan baik. Ketika hari H saya melaksanakan supervisi dan menyaksikan langsung pelaksanaan Pemira di dua tempat, yaitu TPS Banda Aceh dan TPS Aceh Besar dan Sabang. Alhamdulillah semua berjalan baik,” ungkapnya.

Kang Sunman menjelaskan Pemira diselenggarakan dalam upaya kontribusi PKS membangun sistem demokrasi yang lebih sehat di Indonesia. Suksesi kepemimpinan melibatkan seluruh kader yang sesuai ketetapan partai telah memiliki hak suara, yaitu Anggota Madya, Anggota Dewasa, dan Anggota Ahli. Masing-masing jenjang memiliki nilai suara berbeda, karena hasil Pemira menentukan komposisi anggota dari lembaga tertinggi partai, yang akan mengemban amanah strategis.

“PKS memiliki cara sendiri, tidak menggunakan doktrin ‘One Man, One Vote, One Value.’ Tapi pemilih pun dibedakan berdasarkan keanggotaan, yang kemudian membedakan kertas suaranya. 1 orang Anggota Madya memiliki nilai 1 suara. 1 orang Anggota Dewasa memiliki nilai 2 suara. Sedangkan 1 orang Anggota Ahli memiliki nilai 3 suara,” jelas Kang Sunman.

Ketua Fraksi PKS di MPR RI ini menambahkan dari kalkulasi peraihan suara, BPPR akan menyelenggarakan rapat pleno untuk menentukan calon-calon terpilih sebagai Anggota MS. Musyawarah untuk mufakat tetap diperlukan mengingat diperlukannya berbagai pertimbangan agar  menghasilkan pemimpin terpilih yang kompeten dan berkualitas.

“Misalnya, apabila seorang calon meraih suara dari 3 Anggota Madya, sedangkan calon lain meraih 1 suara Anggota Ahli, hal ini akan menjadi pertimbangan BPPR dalam pleno. Termasuk evaluasi dari pelaksanaan Pemira, seperti jumlah kehadiran, berapa suara yang sah dan tidak, juga masukan-masukan dari berbagai pihak. Insya Allah pleno diagendakan 8 April 2015. Karena menunggu hasl perhitungan lokal dari kabupaten/kota disampaikan ke provinsi, baru dari provinsi ke pusat,” paparnya.

Kang Sunman pun berharap dari pelaksanaan Pemira MS PKS 2015, baik kader, simpatisan, maupun publik eksternal dapat mengambil pelajaran penting tentang pelaksanaan demokrasi yang sehat. Sebagai salah satu komponen penting penyelenggaraan pemerintahan, partai-partai politik di Indonesia perlu memiliki mekanisme pemilihan pemimpin yang lebih modern.

“Suatu tradisi demokrasi bagi PKS bahwa dalam memilih pemimpin tidak melihat dirinya sendiri. Tetapi justru melihat kelebihan orang lain yang sekiranya bisa membawa kontribusi lebih untuk partai. Tentu, dengan senang hati PKS menerima secara terbuka berbagai penilaian, masukan, dan saran dari masyarakat tentang pelaksanaan Pemira. Semoga Pemira 2015 menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik yang dapat membawa partai ini semakin berkontribusi membangun bangsa,” pungkasnya.(*)

"Saat ini kami terus melakukan komunikasi intens dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lingga, Kamarudin Ali, untuk pilbup mendatang," kata Salmizi, Ketua Tim Penjaringan PKS untuk pilkada Lingga kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (11/3/2015).
Dia menyatakan, PKS sudah siap untuk bertarung meskipun diakui komunikasi dengan partai lain belum final. "Kita akan terus memantau perkembangan politik ke depan. Kita siap mengusung bahkan mendukung calon yang mempunyai visi misi yang sejalan dengan nafas perjuangan PKS," kata Salmizi yang juga anggota Komisi III DPRD Lingga dari PKS ini.
Mengenai kader yang akan dijagokan, Salmizi menyampaikan bahwa pembahasan di internal partainya sudah mengerucut untuk mendukung Ketua DPD PKS Lingga, Al Ghazali Abdul Wahid, yang juga pernah menduduki Wakil Ketua I DPRD Lingga. Namun belum diputuskan apakah Al Ghazali akan diusung sebagai calon bupati atau calon wakil bupati.
Hanya saja, katanya, menimbang PKS hanya mampu mendudukkan dua kadernya di parlemen, kemungkinan Al Ghazali akan diputuskan sebagai calon wakil bupati. "Masyarakat diharapkan bisa memilih pilihannya yang terbaik agar pemimpin terbaik yang mampu mengantarkan Kabupaten Lingga menjadi lebih baik," ujarnya.
Menurutnya, tugas berat Bupati Lingga mendatang adalah harus mampu mengatasi permasalahan di daerah yang saat ini diterpa berbagai persoalan. Salah satunya adalah persoalan defisit dan utang Pemkab lingga yang saat ini menjadi bumerang bagi pemerintahan berikutnya.
"Cukup sudah kita berada pada kondisi seperti ini, jangan sampai terulang lagi ke depan. Dengan pemilihan bupati dan wakil bupati inilah saatnya untuk menjadikan Lingga lebih baik," kata Salmizi. 

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera mencari calon wali kota yang bisa menyinergikan Pemerintah Kota dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk diusung ke pemilihan kepala daerah setempat.

"Kami menginginkan pasangan yang bisa diterima BP Kawasan Batam. Sehingga ke depan, bisa menyinergikan kerja sama BP Batam, DPRD dan Pemkot Batam," kata anggota Panitia Penjaringan Kepala Daerah PKS Batam Riky Indrakari di Batam, Selasa.

Menurut dia, kepala daerah kelak harus bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan BP Kawasan Batam, untuk menghindari perdebatan dan pertikaian dalam pembangunan kota.

Pemkot Batam dan BP Kawasan memiliki peranan masing-masing dalam membangun kota bandar dunia madani sekaligus kota industri.

Ia mengatakan dalam pembicaraan internal partai, sudah ada dua nama yang kerap kali muncul untuk dicalonkan sebagai calon wali kota Batam 2015-2020, yaitu mantan wakil wali kota Batam, yang juga anggota DPD RI Ria Saptarika dan anggota DPRD Kepri yang juga politisi PKS, Abdulrahman.

"Panitia penjaringana sudah menghasilkan nama Abdulrahman dan Ria Saptarika. Hasil ini juga sudah dikonsultasikan dengan DPW PKS Kepri," kata dia.

PKS juga sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai, antara lain PKB, PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Golkar untuk mengusung Ria Saptarika dan atau Abdulrahman.

"Kami tawarkan dua nama itu. Dengan PDIP termasuk juga intens," kata dia.

Sebelumnya, dalam Konferensi Daerah PDI Perjuangan di Batam, Ketua DPW PKS Kepri Abdulrahman mengakui sudah melakukan komunikasi intensif dengan PDI Perjuangan.

"Komunikasi baik, sangat baik," kata dia.

Namun, ia belum memastikan dukungan penuh PKS kepada PDI Perjuangan dalam Pilkada Kepri dan Pilkada Batam. [antara]

PKS Kepri - Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik menyatakan semua orang tidak setuju dengan adanya Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Kita memang tidak setuju, baik dengan organisasinya, baik dengan aksi-aksi mereka. Kita tidak setuju dan kita harus mencegah siapapun warga negara Indonesia untuk bergabung dengan mereka baik didalam maupun di luar," kata Mahfuz di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

"Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus diberikan pemahaman dan penjelasan yang utuh tentang ISIS ini," imbuhnya.

Mahfuz menuduh ISIS ini adalah rancangan intelijen Amerika Serikat, Israel, dan Inggris yang ingin menciptakan kekuatan untuk menyelesaikan konflik di Irak dan Suriah. 

Lebih lanjut Mahfuz mengatakan Israel juga berkepentingan agar konflik di Timur Tengah terus konflik berkepanjangan sehingga kepentingan Isreal itu tetap terjaga. 

"Itu harus kita pahami. Jadi ISIS bukan dilahirkan dari rahim Islam tapi ISIS suatu gerakan radikal yang menggunakan label Islam yang lahir dari kekuatan-kekuatan di luar Islam," katanya.

Ia mengatakan cara untuk mencegah ISIS sebenarnya mudah. 

"Apa mungkin masyarakat muslim di tempat lain yang awam, jauh dari paham radikalisme akan bergabung, tidak mungkin. Kalaupun bergabung, mereka yang dasarnya sudah menganut paham radikalisme. mudah kok memetakannya. Jadi  orang lama, jaringan lama, asal derahnya juga daerah lama, dan tidak semuanya ikut karena sebagian tidak setuju ISIS." 

"Konteks di Indonesia, gak sulit mengetahuinya. Sikap pemerintah soal ISIS, kenapa isu terorisme tidak pernah selesai di negeri ini. Ternyata banyak orang mulai curiga, jangan-jangan sebagian memang dilakukan penegakan hukum, sebagian memang dibiarkan agar tetap punya musuh dan tetap punya kerjaan," kata Mahfudz.

"Menurut saya, kalau masyarakat sudah paham apa dan bagaimana, maka semua kita akan bisa lebih proporsional menyikapi. Upaya membooming isu-isu ISIS sedemikian rupa, untuk menciptakan opini bahwa ini perlu agenda khusus, perlu kebijakan khusus, anggaran khusus, ini yang tidak boleh," kata Mahfuz.

"Itu jelas suatu hal yang diskriminatif, kriminalisasi dan melanggar HAM yang berlaku di Indonesia," kata Hidayat kepada ROL, Senin (23/3).

Menurutnya,kebijakan pemerintah jangan sampai membuat kesalahpahaman. Sebab, tak ada hubungannya pencegahan kegiatan radikal dengan sebuah nama. Apalagi dua nama tersebut adalah nama yang sangat dimuliakan di agama Islam.

Ia mengatakan, justru sebagian besar nama teroris tidak ada Muhammad atau Ali. Jadi bukan suatu tindakan benar menyulitkan dua nama tersebut di autogate bandara.

Dari segi hukum ia menyebutkan tak ada dasar penggunaan nama Muhammad dan Ali. Inilah yang dianggapnya lebih banyak keburukan daripada manfaat sebuah kebijakan yang salah.

Terorisme, ujar dia, tidak bisa diberantas dengan teror yang tidak berbasiskan pada tindakan hukum. Seperti yang dilakukan di bandara. Hal itu justru memancing emosi umat muslim.

Wakil Ketua MPR ini juga menghimbau sebagai negara hukum, cara penyelesaian masalah di Indonesia juga harus berlandaskan hukum. Bukan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak mendalam kajiannya.

“Saya sudah berada di perbatasan ini setengah jam lalu, sudah lebih dari 30 orang menggunakan fasilitas perahu kecil ini. Ini artinya jalur perbatasan ini sangat penting baik itu warga Brebes ataupun warga Tegal, seharusnya menjadi perhatian untuk Pemerintah,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Fikri menambahkan, setidaknya di dekat perbatasan tersebut ada 2000 jiwa dan termasuk ke dalam Kecamatan Tegal Barat. Namun, kondisi infrastruktur masih memprihatinkan. "Termasuk kondisi yang memprihatinkan dimana di Desa Randusanga Brebes belum ada sarana Pendidikan satupun, sehingga kebanyakan warga hanya menyekolahkan anaknya sampai Sekolah Dasar," ungkap Fikri.

Hal ini, lanjut Fikri, bukti bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Brebes masih rendah. "Kalau saja infrasturuktur jalan menjadi prioritas pemerintah, maka pendidikan dan ekonomi warga di kedua daerah ini akan lebih baik. Saya mendukung kebijakan Gubernur Jawa Tengah dimana pada lokasi anggaran pembangunan daerah di tahun ini lebih diprioritaskan pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur, tinggal tergantung realisasinya,” pungkas Fikri.

Murtapingah, salah satu warga Brebes yang sedang menggunakan perahu bersamaan dengan Fikri mengatakan, bahwa jembatan perbatasan sangat diperlukan bagi warga untuk aktifitas sehari-hari.

“Iya, saya selalu menggunakan perlintasan perahu ini. Saya kan jualan di Brebes, selalu belanja di Pasar Pagi. Yah, setiap hari pasti lewat sini dari pada lewat jalan besar terlalu jauh,” paparnya.


sumber : pks.or.id