TESTING: December 2014

0 Comments

0 Comments

PKS Kepri - Perlu ada ketegasan regulasi terkait kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) dalam hal menyikapi barang muatan kapal tenggelam. Selama ini barang muatan kapal tenggelam tidak boleh diangkat karena dianggap sebagai salah satu objek wisata, di lain pihak barang muatan kapal tenggelam bisa diangkat karena menguntungkan dari aspek ekonomi.

Demikian salah satu pembicaraan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Sohibul Iman dengan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Robert Iwan Loureaux beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Batam, kemarin.

Menurut Sohibul Iman, selama ini barang muatan kapal tenggelam dikelola oleh dua pihak di Pemprov Kepri, yakni Dinas Kebudayaan dan Dinas Kelautan. Pihak Dinas Kebudayaan meminta agar muatan barang kapal tenggelam tidak diangkat dari bawah laut, karena bisa menjadi obyek wisata, sementara dari Dinas Kelautan meminta agar itu diangkat dari bawah laut karena menguntungkan dari aspek ekonomi.“Mereka (Dinas Kebudayan Prov.Kepri-red) minta dipertegas sebetulnya ini (muatan barang kapal tenggelam-red) mau di apakan,” kata Sohibul.

Terkait dengan hal itu, Sohibul juga mengungkapkan bahwa mereka juga menyampaikan soal adanya pencurian peninggalan barang budaya. Mereka menginginkan adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sektor Dinas Kebudayaan.

“Kalau mereka (Dinas Kebudayaan Kepri-red) menangkap pencuri barang-barang budaya ini, mereka tidak bisa melakukan penyidikan, karena tidak ada SDM-nya,” katanya.

Selanjutnya menurut Sohibul, hal lain yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, adalah keinginan dari Dispora Pemprov Kepri agar ada perhatian khusus soal pengembangan olahraga yang sesuai dengan karakteristik Provinsi Kepri yang berbasis kelautan. “Mereka punya keunggulan seperti olahraga layar, itu yang mereka minta sekali. Salah satu fasilitas mereka yang kurang misalnya kolam renang skala internasional,” kata politisi dari Fraksi PKS itu.

Kunjungan kerja Tim Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Umam ke Provinsi Kepri, didampingi sejumlah anggota Komisi X DPR diantaranya, dari Fraksi Partai Golkar, Ferdiansyah, Salim Fakhry, dari Fraksi Partai Gerindra, Sri Meliyana, Dwita Ria Gunadi,dan Ida Bagus Putu Sukarta, Venna Melinda (F-PD), Laila Istiana dan Yayuk Basuki dari F-PAN, dan Latifah Shohib (F-PKB). [antara]

0 Comments

PKS Kepri - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meresmikan peluncuran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kuranji dan Pauh, Rabu.

Gubernur di Padang, Rabu, mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Padang yang mampu menyediakan pelayanan publik memadai guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Dukungan dari pemerintah daerah menjadi hal yang sangat krusial bagi camat sebagai ujung tombak dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan," katanya.

Menurut dia, seharusnya tidak ada lagi persoalan non teknis yang menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak melaksanakan PATEN ini.

"Jika masih beralasan, berarti ada apa-apanya. Atau bisa jadi kepala daerah tidak rela melimpahkan sebagian kewenangan ke kecamatan untuk urusan administrasi izin dan sebagainya," katanya.

Sementara Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyebutkan penerapan PATEN sudah menjadi komitmen pemkot setempat untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

Hal itu, katanya, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

"Kewenangan camat yang dulunya hanya bersifat distributif dengan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, bertambah menjadi delegatif dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah," ujarnya.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Pemkot Padang menerbitkan Perwako Padang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian sewenangan Walikota kepada Camat.

"Ini menjadi syarat subtantif terselenggaranya PATEN," katanya.

Dia menyebutkan kewenangan tersebut meliputi aspek perizinan dan non perizinan berupa, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain.

"Sehingga kecamatan saat ini menjadi wilayah pelayanan yang sifatnya sederhana, seketika, tidak berbelit, murah serta, berdaya lingkup setempat," ujarnya.

Kemudian, Camat Kuranji M. Frengki Willianto mengatakan, pihaknya ingin meningkatkan pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, tambahnya, kecamatan harus menjadi pusat pelayanan masyarakat sekaligus simpul pelayanan bagi kantor dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Pelaksanaan PATEN ini, baik teknis dan non teknis, sudah kami persiapan sejak adanya sinyalemen Permendagri tentang pelayanan. Namun tentu kami menunggu penganggaran serta restu dari wali kota," katanya. [antara]

0 Comments

PKS Kepri - Anggota DPR RI, Hermanto, meminta Pemerintah agar jangan hanya sibuk menentramkan publik dalam kondisi nilai rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini. Ia mendesak Pemerintah untuk membuktikan kemampuan mengoptimalkan sisi positif dari menguatnya dolar AS.

“Jika berfikir sederhana, memang dengan penguatan dolar membuat nilai ekspor Indonesia menjadi naik. Namun, itu akan terjadi bila produk ekspor kita dibeli oleh pasar internasional. Di sinilah masalahnya, kita harus bekerja keras agar produk ekspor kita bisa dibeli orang,” paparnya menanggapi pernyataan Wakil Presiden dalam menyikapi melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

Yang terjadi belakangan ini, lanjut Hermanto, tidak mudah menjual produk ekspor karena ada pelemahan permintaan dari negara mitra. “Apalagi saat ini di mana mata uang negara-negara di dunia melemah juga terhadap dolar. Tentu dalam kondisi ini mereka juga akan mengurangi impor guna mencegah berkurangnya devisa secara signifikan”, paparnya.

Tidak mudahnya menjual produk itu, lanjut Hermanto, diakui juga Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menteri menyatakan pelemahan rupiah seharusnya menjadi momentum bagi pelaku industri manufaktur nasional untuk menggenjot ekspor. Namun sayangnya, saat ini sektor manufaktur Indonesia tidak berada dalam kondisi yang baik.

Indonesia, tambahnya, saat ini sangat tergantung pada ekspor komoditas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor Indonesia pada Januari sampai Oktober 2014 mencapai US$ 148,06 miliar. Dari jumlah tersebut 63 persen berupa komoditas atau produk primer, bukan barang olahan industri manufaktur. “Namun saat ini, harga komoditas sedang anjlok. Negara-negara mitra tengah mengurangi permintaan. Akibatnya, ekspor juga terpukul," ujar legislator asal Sumatera Barat ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, harga komoditas dunia yang tengah menurun berdampak pada komoditas dalam negeri. Trend penurunan komoditas dunia ini diprediksi masih terus berlanjut di 2015.

Jadi, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, perlu kerja keras agar produk ekspor kita dibeli orang secara signifikan. “Perlu dilakukan pendekatan-pendekatan terutama kepada negara-negara yang tidak atau kurang terpegaruh oleh penguatan dolar AS," imbuhnya.

Selain mendorong ekspor, Pemerintah diminta juga agar menekan impor. Pemerintah, kata Hermanto, perlu menerapkan strategi ganda dalam menghadapi menguatnya kurs dolar yaitu mendorong ekspor dan menekan impor.

“Pemerintah harus inovatif dan responsif mengambil langkah cepat agar dapat mencegah dampak transmisi kenaikan kurs dolar terhadap ekonomi nasional," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, penguatan dolar justru akan membuat nilai ekspor Indonesia menjadi naik. Karena hampir seluruh ekspor dihitung dengan dolar. Dampaknya, stabilitas ekonomi akan lebih cepat terjadi. Ini peluang agar ekonomi bisa tumbuh lebih baik. Di sisi lain, pelemahan rupiah dapat membuat investasi di Indonesia menjadi murah. Calon-calon investor diyakini akan giat menanamkan modalnya. Investasi akan lebih memungkinkan bergerak dengan baik. [pks.or.id]

0 Comments

0 Comments

0 Comments

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera menyiapkan para kadernya untuk bertarung dalam pilkada yang akan berlangsung serentak di 14 kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada 2015.

Sekretaris DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut Satrya Yudha Wibowo mengatakan, proses penyiapan kader sebagai kandidat dalam pilkada, sedang berjalan.

Proses tersebut masih membahas kriteria kandidat, belum sampai kepada nama-nama yang akan diusung.

"Nama belum ada, tetapi menyiapkan kriteria terlebih dulu," katanya di Medan, Rabu (10/12/2014).

Selai itu, salah satu strategi partainya juga adalah berupaya realistis dalam mengajukan kandidat sehingga hanya fokus pada daerah yang dianggap memiliki peluang.

Penilaian terhadap peluang tersebut didasarkan pada yang keberadaan kursi legislatif yang dimiliki PKS melalui Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014.

Yakni Kota Medan (lima kursi) Kota Binjai (tiga kursi), Kota Tebing Tinggi (dua kursi), Kabupaten Asahan (tiga kursi), dan Kabupaten Serdang Bedagai (tiga kursi).

"Jadi, kita sudah mempunyai 'modal' untuk maju dalam pilkada," katanya.

Selain kemampuan kader, faktor lain yang menjadi acuan dalam pengajuan sebagai kandidat dalam pilkada adalah ketokohan kader di daerah yang akan menyelenggarakan pilkada.

Demikian juga aspek penerimaan secara internal yang ditentukan melalui mekanisme Pemilu Raya (Pemira) guna menentukan sosok yang layak untuk dicalonkan.

Meski mendapatkan gambaran mengenai kader yang akan dicalonkan, PKS Sumut belum dapat mengumumkannya sambil mempelajari aturan pilkada yang akan diterapkan.

"Kita akan mempelajari dulu kepastian aturan pelaksanaan. Jadi, jangan terlalu cepat (diumumkan), nanti 'masuk angin'," ujar Satrya.

Dari data yang didapatkan di KPU Sumut, terdapat 14 kabupaten/kota yang jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2015.

Ke-14 daerah itu adalah Kota Medan (26 Juli 2015), Kota Binjai (13 Agustus 2015), Kota Sibolga (26 Agustus 2015), dan Kota Pematang Siantar (23 September 2015).

Kemudian, Kabupaten Serdang Bedagai (8 Agustus 2015), Tapanuli Selatan (12 Agustus 2015), Toba Samosir (12 Agustus 2015), Asahan (19 Agustus 2015), Labuhan Batu (19 Agustus 2015), Pakpak Bharat (26 Agustus 2015), Humbang Hasundutan (28 Agustus 2015), Samosir (25 September 2015), Simalungun (28 Oktober 2015), Labuhan Batu Utara (15 November 2015). [tim humas]

0 Comments

PKS Kepri - Potensi perikanan di perairan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau mencapai triliunan rupiah dengan jumlah ikan budidaya dan hasil tangkapan yang melimpah, kata Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Suspol) Indonesia Ubedilah Badrun.

"Berdasarkan hasil riset lapangan kami, hasil tangkapan ikan oleh nelayan tradisional dengan alat yang sangat sederhana di perairan Natuna bisa mencapai Rp9 triliun per tahunnya," kata Ubedilah di Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Berdasarkan riset dengan mewawancarai nelayan, peneliti Suspol mendapat informasi setiap satu kapal motor nelayan bisa mengangkut 50 kilogram ikan sekali melaut. Dari 10 kecamatan atau daerah tangkapan ikan di Natuna, ada 3.033 kapal motor nelayan yang melaut setiap harinya.

Peneliti Suspol berasumsi nelayan melaut sebanyak 240 kali dalam setahun dengan asumsi harga ikan Rp50 ribu per kilogram. Dengan hitungan tersebut, tangkapan ikan oleh nelayan tradisional Kabupaten Natuna bisa mencapai Rp9 triliun lebih per tahun. Sedangkan hasil tangkapan dari praktik pencurian ikan, papar Ubedilah, jauh lebih banyak dari hasil tangkapan kapal nelayan. "Kapal dengan kapasitas 50 gross ton bisa mengangkut 40 kilogram per hari," kata dia.

Selain itu, hasil penelitian Suspol juga memaparkan bahwa perairan Natuna menyumbang 21,10 persen hasil tangkapan ikan dari seluruh potensi perikanan tangkap di seluruh Indonesia. Potensi hasil tangkapan dan potensi pencurian ikan di Natuna diperkirakan mencapai 1.261.980 ton per tahun, dari hasil tangkapan ikan Indonesia sebanyak 5.950.000 ton per tahun.

Hasil penelitian juga memaparkan data hasil budidaya ikan di Natuna dengan beragam jenis ikan bernilai tinggi. "Ikan budidaya paling mahal itu namanya ikan napoleon, harganya bisa Rp900 ribu per kilogram, dan itu melimpah ruah," terang Ubedilah.

Selain Napoleon, ikan budidaya yang juga bernilai tinggi adalah ikan kerapu dan ikan kakap dengan harga jual mulai dari Rp140 ribu hingga Rp380 ribu per kilogram.[antara]

0 Comments

0 Comments

0 Comments

0 Comments

0 Comments

PKS Kepri - Partai Golkar, Gerindra, dan partai lain yang tergabung dalam KMP sudah tegas menyatakan akan mendukung Perppu Pilkada Langsung. Namun, PKS memperlihatkan sikap berbeda. Kemungkinan besar PKS akan konsisten menolak Perppu itu.

Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, partainya masih mengkaji Perppu itu. Hasil kajian akan disampaikan saat DPR mau mengambil keputusan. Yang jelas, PKS tidak takut jika akhirnya hanya sendirian dalam menolak Perppu itu.

Kalau membela kebenaran, kami tidak pernah takut. Waktu zaman (pemerintahan) Ibu Megawati, kami sendirian di luar pemerintahan, kami tidak takut,” tegas Hidayat kepada Kantor Berita Politik RMOL malam ini (Kamis, 11/12).

Hidayat melihat, di KMP juga sebetulnya belum ada sikap pasti dalam menyikapi Perppu. Pasalnya, sampai saat ini belum ada pertemuan yang khusus membicarakan Perppu. Nanti mungkin ada rapat bersama untuk mementukan nasib Perppu itu,” katanya.

Wakil Ketua MPR ini meminta penyikapan terhadap Perppu ini tidak dikaitkan dengan sikap khianat terhadap kesepakatan dengan SBY dan Demokrat. Kata Hidayat, kesepakatan tersebut ditandatangani sebelum materi Perppu dikeluarkan SBY.

Waktu itu, PKS setuju karena SBY menjanjikan ada perbaikan mendasar dalam Perppu yang diterbitkannya.

Setelah melihat bentuk Perppu secara lengkap, PKS menganggap, perbaikan-perbaikan pilkada langsung yang disebut SBY tidak terlihat. Justru, ayat-ayat dalam undang-undang yang dibatalkan lebih kuat dari Perppu itu. Ini yang kemudian layak dikaji lebih lanjut,” ucapnya.

Di dalam UU Pilkada DPRD yang dihapus, kata Hidayat, disebutkan sanksi tegas bagi yang melakukan money politics. Calon kepada daerah yang melakukan money politics akan didiskualifikasi pencalonannya, dipidana korupsi, dan diwajibkan membayar 10 kali lipat dari uang sogokan itu ke kas negara. Kemudian, anggota DPRD yang menerima money politics akan diberhentikan dari dewan, dipidana korupsi, juga diwajibakan membayar 10 kali lipat dari yang diterimananya. Sedangka parpol yang ikut menerima dilarang ikut pemuli dalam satu periode.

Pasal-pasal ini sangat kuat. Tapi kemudian malah dihapus. Karena itu, PKS akan melakukan kajian lebih dulu,” tandasnya.