Usulan itu disampaikan Jazuli, di dalam menanggapi kebijakan pemerintahan Jokowi yang mulai pada hari ini menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kata dia, kenaikan harga BBM bersubsidi belum perlu dilakukan.
"Pertama yang dapat dilakukan pemerintah, yakni membenahi pengambilan kebijakan ketahanan energi, yang seharusnya dapat diambil di atas kepentingan jangka pendek," kata Jazuli di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).
Kemudian, pemerintah pun katanya perlu melakukan diversifikasi energi, di samping juga melakukan pengkokohan infrastruktur energi. Pemerintah pun, katanya juga perlu memperbaiki sistem tranportasi masal secara nasional.
"Termasuk konversi dari BBM ke BBG (bahan bakar gas). Lalu, pemerintah harus meningkatkan lifting minyak. Peningkatan lifting minyak harus disertai audit yang dilakukan oleh auditor independen," katanya.
Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan audit efisiensi impor BBM dan kontrak perlindungan harga (hedging) BBM. Di samping itu, pemerintah juga perlu melakukan ‘real time monitoring’ terhadap lifting minyak tersebut.
"Kemudian, pemerintah harus melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri. Pemerintah juga perlu membuat target yang jelas, terutama untuk membangun kilang dan SPBU baru," kata dia.
Lebih lanjut Jazuli pun mengingatkan, kinerja BUMN khususnya yang bergerak di bidang energi harus diperbaiki. Pemerintah pun harus mendorong agar Pertamina dan PLN memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan harga tetap.
"Usul terakhir, pemerintah harus meningkatkan lifting minyak bumi dengan cara mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional, melalui kegiatan eksplorasi di sektor hulu," katanya mengungkapkan. [skalanews]
