TESTING

Main Tags

Categories

Follow Us

  • Home
  • Features
  • _POST FORMAT
  • _Error Page
  • Trending
  • contact
PKS Kepri - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang juga kader PKS kembali menerima penghargaan. Kali ini, Irwan menerima penghargaan dari Business Review sebagai pembina BUMD terbaik khususnya Bank Nagari. Penghargaan oleh Business Review berlangsung di CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (16/9). 

Salah satu contoh BUMD Pemprov Sumbar yang juga terbaik dari sisi pengelolaannya adalah Hotel Balairung di Jakarta.

Sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada  Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah .

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Budiono kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Pada pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (12/9) lalu. [pksnongsa]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) harus menjelaskan terkait wacana penghapusan Kementerian Agama (Kemenag) yang dilebur menjadi Kementrian Haji, Zakat, dan Wakaf.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan, Kemenag masih diperlukan, mengingat potensi konflik akibat isu SARA masih tinggi.

"Jadi pak Jokowi harus menjelaskan, apa alasan-alasannya, konsiderannya, dan apa pak Jokowi menganggap urusan agama, urusan individu, tidak lagi di negara," kata Mahfudz, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Padahal, kata Mahduz, sebagai bangsa besar, Indonesia masih mempunyai persoalan keberagaman yang serius.

"Bagaimana membangun pemahanan agama yang lurus dan benar. Bagaimana membangun toleransi, dan harmonisasi," ujarnya.

Seperti diketahui, muncul wacana penghapusan Kemenag. Namun Jokowi sendiri telah membantah, bahwa isu penghapusan Kemenag tersebut tidak benar. [inilah]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Meledaknya kapal tongkang di PT Bandar Abadi Shipyard yang menewaskan tiga korban dan belasan luka-luka, dinilai anggota Fraksi PKS DPRD Kota Batam Riky Indrakari terjadi dikarenakan tidak berjalannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012. 

Menurut Riky, hampir setiap tahun selalu ada karyawan yang meninggal dunia yang dikarenakan tidak berjalannya SMK3 di perusahaan tempat mereka bekerja. Hal ini sudah sampai pada ambang batas yang sangat mengkhawatirkan.

"Menurut saya SMK3 di Kota Batam ini sudah sangat-sangat menghawatirkan," kata Riky, Rabu (17/9/2014).

Riky mendorong Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam untuk membentuk Tim Terpadu. Hal ini guna menumbuhkan kembali budaya K3 dan juga mendorong seluruh perusaan yang ada di Batam untuk berkomitmen menerapkan SMK3 dalam seluruh aktifitas produksinya.

"Langkah yang perlu kita lakukan kedepan adalah, bagaimana Disnaker bisa melakukan Pembentukan TIM Terpadu. Artinya kalau kita ingin menumbuhkan budaya K3, kita juga harus menghimbau perusahaan untuk mulai melakukan hal-hal yang sudah menjadi komitmennya dalam penerapan SMK3," katanya. 

Tim Terpadu yang dirinya dorong ini merupakan salah satu bentuk komitmen bersama untuk menumbuhkan budaya K3. Sehingga kedepannya tidak ada lagi perusahaan yang tidak menjalankan SMK3 yang dapat berujung pada kecelakaan kerja yang menyebabkan nyawa orang lain hilang.

"Kita ingin membangun komitmen ini melalui Tim Terpadu ini. Tim terpadu ini sifatnya bukan permanen tapi adhoc, jadi suatu saat dibutuhkan atau menjelang bulan kampanye K3 kita bisa jalan atau juga kita dapat melakukan sidak bersama untuk menghimbau perusahaan untuk membangun budaya K3," katanya

Riky juga menyampaikan, sistim K3 ini tidak dapat berdiri sendiri. Dia mengumpamakan sebagai mana yang orang berlalu lintas, sebaik apapun regulasinya dan Polisi sering melakukan razia tapi kalau ada salah satu pengendara yang ceroboh atau tidak mematuhi rambu lalu lintas tetap akan mebahayakan dirinya maupun orang lain. Sehingga yang paling penting di sini adalah penerapan sistim manajemen K3 berjalan dan juga dipatuhi oleh semua orang yang bekerja di dalamnya.

"Budaya K3 harus tumbuh di dalam diri individu pada pekerja juga, bukan hanya pada perusahaan. Kontrol itu ada di dalam diri kita masing-masing, dimana ketika kita lalai maka akan membahayakan diri kita dan akan membahayakan orang lain. Budaya keselamatan kerja itu bukan pada saat kita diawasi saja, tapi juga pada saat kita tidak diawasi," katanya [tim humas]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Nama Ketua PKS Kepulauan Riau Abdul Rahman, Lc masuk dalam nominasi polling Cagubkepri 2015 yang dilakukan Harian Batam Pos via websitenya di www.batampos.co.id

Dalam polling yang dilakukan Batam Pos selain Abdul Rahman, Lc tercantum juga beberapa nama seperti Ismeth Abdullah, SE mantan Gubernur Kepri 2005 - 2010, H. M. Sani Gubernur Kepri 2010 - 2015, H. M. Soeryo Respationo Wagub Kepri 2010- 2015, Huzrin Hood tokoh masyarakat, Ansar Ahmad Bupati Bintan, Ahman Dahlan Walikota Batam, Nurdin Basirun Bupati Karimun dan sejumlah politisi lainnya.

Masuknya nama Abdul Rahman, Lc disambut baik oleh seorang kader PKS di Tanjungpinang yang enggan namanya disebutkan.

"Kita tentu menyambut baik hal ini, apalagi di polling tersebut nama beliau ada paling atas dan kapasitas beliau sebagai anggota DPRD Kepri tidak diragukan lagi serta banyak juga kepala daerah di Kepri lahir dari rahim DPRD-nya," kata kader tersebut. [Humas]

  • 0 Comments

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera Kepulauan Riau saat ini sedang menggodok nama-nama tokoh yang akan diusung menjadi Cagub Kepri - Cawagub Kepri pada Pemilukada 2015 mendatang. Namun, menurut Ketua DPW PKS Kepri, H. Abdul Rahman, Lc saat ini PKS belum menentukan siapa tokoh yang akan diusung. 

"Beberapa nama tokoh sudah ada di kantong kami dan saat ini komunikasi politik sedang berjalan dan akan kita survei terlebih dahulu untuk tingkat elektabilitas dan popularitasnya," kata Abdul Rahman, Lc sembari tersenyum. 

Dia sangat berharap Gubernur Kepri ke depan atau terpilih mampu melakukan perubahan di Kepri dan turut serta membantu permasalahan ibukota pemerintahan yakni Tanjungpinang yang begitu kompleks. 

"Laut kita ini cukup luas, tapi sangat disayangkan belum mampu meningkatkan PAD daerah, jadi kita inginkan Cagubkepri yang mampu melakukan perubahan sesuai potensi yang dimiliki Kepri," katanya. [keprisatu.com]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya mendukung rencana Presiden terpilih Joko Widodo untuk melakukan penghematan dengan tidak menggunakan mobil mewah dan tidak ada rangkap jabatan.

"Kami dukung Pak Jokowi untuk kesederhanaan yang beliau canangkan dan tidak rangkap jabatan," kata Hidayat saat ditemui di kompleks Gedung Parlemen RI, Jumat (12/9/2014).

Menurut Hidayat, penghematan dan kesederhanaan merupakan pandangan politik yang sehari-hari dilakukan oleh partainya.

Ia mencontohkan saat dirinya menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2004-2009, ia menolak menggunakan mobil mewah dan menjadi tradisi pemimpin MPR/DPR kala itu.

"Kalau Pak Jokowi melakukan penghematan dengan tidak menggunakan mobil Mercy dan sebagainya, ya, Alhamdulillah akan melanjutkan tradisi," katanya.

Ia juga mengatakan rencana agar menteri yang terpilih tidak boleh rangkap jabatan juga merupakan tradisi yang baik untuk dilanjutkan.

Sebelumnya Joko Widodo menyayangkan pengadaan mobil Mercedes untuk menteri-menterinya dan menyatakan penolakan terhadap pembelian tersebut. [bisnis]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan, salah satu bukti Pilkada langsung banyak membawa mudarat adalah terbongkarnya kasus korupsi yang melibatkan Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Yesaya dalam kasus korupsi karena terbelit utang saat kampanye Pilkada Biak Numfor.

Hidayat mengatakan, akibat Pilkada langsung membuat ratusan kepala daerah ditangkap oleh KPK. Termasuk tokoh sepuh seperti Yesaya yang tengah menjalani proses hukum.

"Yang ditangkap KPK 300 lebih, Bupati Biak Numfor. Dia tokoh sepuh, dia ikut Pilkada, dia ngutang ditagih enggak punya duit akhirrnya korupsi," tegas Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Oleh karenanya, dia mendesak agar Pilkada dikembalikan ke DPRD. Sebab, dia tak mau kepala daerah nantinya terperangkap kasus korupsi.

"Lingkaran setan ini masak mau kita lanjutkan," terang Hidayat.

Ketua Fraksi PKS di DPR ini membantah bahwa Pilkada langsung membuat orang-orang berpotensi tidak bisa memimpin daerah. 

Dia mencontohkan, sosok Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa dipilih karena partai politik tempatnya bernaung.

"Itu bukti melalui parpol menghasilkan orang hebat. Nanti parpol bisa cari orang-orang hebat. Ahok yang tadinya mau nyalon perseorangan kan enggak cukup akhirnya dari parpol. Jangan dilakukan deparpolisasi, parpol bisa hasilkan orang hebat," pungkasnya. [okezone]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mahfud Sidiq mengatakan bahwa kematian Munir Said Thalib selaku aktivis demokrasi dan HAM harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. 

Mahfud menegaskan demikian sehubungan dengan tekad dan itikad pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-JK, menyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dinilai sudah berlarut-larut.

"Kematian Munir jangan hanya dilihat sebatas kehilangan maupun sebatas warga negara saja. Melainkan dilihat adanya upaya pembunuhan demokrasi dan HAM, ini tugas dan tanggungjawab negara, pemerintah," kata Mahfud di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Ketua Komisi I DPR ini menambahkan, sikap yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry dengan mendesak pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus 10 tahun kematian Munir. Dimana Kerry meminta secara khusus agar kasus tersebut segera dibawa ke persidangan untuk menghukum oknum atau pelakunya. 

"(Surat Menlu AS) bukan faktor terlalu menentukan, terpenting itikad politik kita. Kalau Amerika kan biasa ketika memposisikan dirinya sebagai global corp polisi dunia," kata Mahfud. [aktual]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyiapkan kandidat untuk maju sebagai pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Dewan Pimpinana Pusat PKS Mardani Ali Sera mengatakan kandidat itu akan maju dalam satu paket dengan Koalisi Merah Putih.

"Pak Hidayat dan Pak Sohibul Iman diantara mereka yang disiapkan. Mereka selain senior juga punya kapasitas yang utama," kata Mardani, Selasa 26 Agustus 2014.

Berdasarkan revisi UU Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru disahkan Selasa 8 Juli 2014, mekanisme pemilihan pimpinan DPR berubah dari sistem proporsional menjadi sistem paket.

Bila pada sistem proporsional pimpinan DPR diberikan kepada partai pemenang Pemilu Legislatif, maka pada sistem paket pimpinan DPR dipilih langsung oleh anggotanya berdasarkan partai politik.

Menurut Mardani, PKS tidak mengincar kursi ketua DPR di periode mendatang. Namun, dua kandidat yang disiapkan itu diproyeksikan untuk menjadi wakil ketua DPR mendampingi calon ketua DPR yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih.

"Untuk posisi ketua DPR tidak. Paket untuk wakil iya. PKS mendorong koalisi Koalisi Merah Putih maju dalam satu paket," kata dia. [viva]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Pemilihan umum kepala daerah dinilai memakan biaya politik yang sangat tinggi. Padahal, diantara penyebab korupsi terus marak belakangan ini, salah satunya karena tingginya biaya politik itu.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan posisi fraksinya yang memilih opsi pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Pilkada langsung yang selama ini berjalan, adalah high cost democracy," kata Mahfudz di Jakarta, Senin 8 September 2014.

Baginya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD justru sejalan dengan visi misi KPK dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Meski begitu ia menyadari kemungkinan politik uang di DPRD dalam pemilihan kepala daerah masih rawan penyimpangan.

Untuk mencegahnya, dia usul agar ditambah ketentuan guna mengantisipasi celah tersebut.  "‎Harus dibuat mekanisme yang meminimalkan politik uang di tingkat DPRD," tegasnya. [viva]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Sebanyak 45 anggota DPRD Kepri periode 2014-2019 telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Yohannes Ether Binti di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang pada Selasa (9/9/2014) 

Pelantikan mereka berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri nomor 161.21-3361 tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi Kepri periode 2014-2019.

Berikut nama-nama 45 anggota DPRD Kepri terpilih yang dilantik hari ini, 

PDI Perjuangan
1. Hj Yuniarni Pustoko Weni
2. Tawarich, B.Sc 
3. Ery Suandi
4. Ir. Widiastadi Nugroho, ST
5. DR. Sahat Sianturi, SH, M.Hum
6. Jumaga Nadeak, SH
7. Saproni, SE
8. Ruslan, SH
9. Taufik

Partai Golkar
10. Teddy Jun Askara, SE, MM
11. Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd
12. Raja Bakhtiar, S.Ag, MM
13. Asmin Patros, SH, M.Hum
14. Thomas Suprapto, SE
15. Rizki Faisal, SE
16. Taba Iskandar
17. Drs. H Sofyan Samsir 

Partai Demokrat
18. Huznizar Hood
19. Apri Sujadi, S.Sos
20. Joko Nugroho, ST 
21. Drs. H Surya Makmur Nasution, M.Hum 
22. Ir. Hotman Hutapea 
23. dr. Afrizal Dachlan 
24. Erianto 

Partai Hanura
25. Rudy Chua, SE 
26. Harlainto, S.Kom 
27. Dr. Jusrizal 
28. H Sukri Fahrial, SH 
29. Dr. Amir Hakim H Siregar, Spog 

PKS
30. Hanafi Ekra, S.Ag 
31. Iskandarsyah 
32. H Abdul Rahman 
33. Suryani, SE 

Partai Gerindra
34. Hj Asnah, SE 
35. Ir. Onward Siahaan, Sh, M.Hum 
36. Ririn Warsiti, SE 

PKB
37. Rocky Marciano Bawole 
38. Sirajuddin Nur 
39. H Maaz Ismail, S.Ip, M.Si 

PAN
40. Danir 
41. Alex Guspeneldi  

Partai Nasdem
42. Hj. Susilawati, S.Ag, M.Ed  
43. Sahmadin Sinaga, SE, MM  

PPP
44. H Sarafuddin Aluan, SH, MH  
45. H Irwansyah, SE 
  • 0 Comments
PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan untuk mengubah pandangan terkait pilkada langsung ke pilkada lewat DPRD.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Abdul Hakim menyebut jika keputusan itu diambil berdasar rapat pelno DPP PKS.

"Pimpinan PKS sudah mengarahkan bahwa pilihannya adalah dipilih oleh DPRD," ujarnya seperti dilasnir dariJPNN (Senin, 8/9).
      
Menurut Hakim, PKS memandang pemilihan DPRD juga merupakan proses yang demokratis. Prosesnya dalam hal ini lebih efektif, karena bisa menjamin terpilihnya kepemimpinan yang berkualitas, memiliki integritas, dan efektif untuk mengawal proses pembangunan untuk masyarakat.
      
"Kalau dibilang kehendak rakyat adalah pemilihan langsung, itu (masih) pro dan kontra. Memang tidak pernah ada keputusan yang bisa disepakati semua pihak. Itu wajar-wajar saja, tapi nanti keputusan politik yang akan menentukan," ujarnya.
      
Hakim menyebut, ada juga sebagian masyarakat yang nyaman dengan sistem pemilihan langsung, namun ada juga sebagian lain yang tidak setuju. Karena itu, menjadi tugas bagi DPR untuk menentukan pilihan tersebut.

"Karena masyarakat sudah memberikan mandatnya kepada para anggota DPR, nantinya dinamika di DPR yang akan menentukan itu," tandas Hakim. [rmol]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik pola komunikasi yang dibangun Tim Transisi Jokowi. Ada batas-batas yang dinilai tak bisa dilewati untuk menghormati wewenang presiden yang masih menjabat.

Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, transisi pemerintahan menjadi satu keharusan agar ada kesinambungan di pemerintahan yang akan datang. Namun, selama proses transisi itu diharapkan terjalin komunikasi yang baik. 

"Tidak boleh semau-maunya. Karena, presiden dan kabinet sekarang yang absah punya kewenangan penuh menjalankan kebijakan pembangunan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/8/2014).

Mahfudz menilai, pola komunikasi politik yang dilakukan tim presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum sesuai harapan.

"Kalau mau komunikasi, komunikasi dilakukan presiden terpilih dengan presiden berkuasa. Presiden terpilih sowan, mendiskusikan apa yang dilakukan presiden yang akan datang."

"Bukan mendiktekan presiden dan pemerintahan sekarang, secara konstitusi salah dan budaya politik tidak etis, bisa memicu ketegangan baru," terangnya.

Semestinya, kata dia, di masa transisi pemerintahan maka komunikasi harus dibangun antara presiden terpilih dengan presiden yang masih menjabat.

"Bukan tim dengan anggota kabinet. Dalam undang-undang konstitusi menteri pembantu presiden, masa pakai pembantu orang tanpa sepengetahuan tuan rumah kan enggak bisa," pungkasnya. [sindo]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Setelah resmi dilantik di masing – masing kota dan Kabupaten, para anggota legislatif (aleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se- Jawa Tengah diminta untuk segera melakukan kerja – kerja kerakyatan, hal ini mengingat bahwa para aleg PKS adalah para dai yang sedang duduk di parlemen, sehingga fungsi-fungsi pelayanan keummatan harus tetap menjadi skala prioritas.

Hal tersebut disampaikan oleh Zuber Safawi, Anggota DPR RI Fraksi PKS, saat memberikan pembekalan 133 anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 10 anggota DRPD Provinsi Jateng, Sabtu (30/8/2014) di Asooka Hall, Hotel Grasia, Semarang.

Menurut Zuber, meskipun sudah menjadi tokoh publik, para anggota dewan dari PKS tersebut diminta untuk selalu bekerja berdasarkan platform partai, bukan merespon suatu peristiwa tanpa arah yang jelas. “Yang harus dipahami oleh para aleg adalah bahwa dakwah PKS tidak mengenal musiman, bukan hanya menjelang Pemilu saja, melainkan dilakukan sepanjang tahun,” terang Zuber.

Lebih lanjut, Zuber menyatakan bahwa selain semangat untuk senantiasa berdakwah di parlemen sepanjang waktu, para aleg tersebut diminta untuk menjaga amanat reformasi, serta terus berusaha membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur, sesuai dengan cita – cita para pendahulu Indonesia.

“Para aleg PKS juga harus mempertahankan semangat dakwah yang menjadi tujuan dakwah yang menyeluruh, terus menerus, dan senantiasa terus menjadi corong suara ummat Islam dan masyarakat Indonesia,” tandas pria yang juga merupakan salah satu pendiri PKS ini.

Acara pembekalan aleg PKS yang digelar selama dua hari ini, selain membekali para aleg PKS tentang skill legislator, juga menjadi ajang pertemuan para aleg PKS se-Jateng. Tercatat, dalam pembekalan aleg PKS kali ini, ada tujuh materi penguatan skill legislator, diantaranya platform PKS, peta politik Jateng, hingga materi – materi kefraksian dan struktur aleg PKS. [kabar pks]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) berpotensi untuk merugikan perempuan. Bila RUU ini tetap bertahan dengan konsep gender sementara semangatnya adalah pembelaan pada kepentingan perempuan, RUU ini sendiri bila diundangkan justru berpotensi untuk merugikan perempuan. Demikian disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Raihan Iskandar di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

"RUU ini berpotensi merugikan perempuan dengan dimentahkannya berbagai keistimewaan yang didapat perempuan, semisal ketentuan affirmative action yang mengamanahkan 30% kuota perempuan pada pengurus parpol dan pencalonan anggota legislatif, ketentuan-ketentuan terkait peraturan ketenagakerjaan, penyediaan layanan publik khusus perempuan, dan lain-lain," kata Raihan.
Ia menilai RUU KKG membawa satu terminologi baru di tengah masyarakat. Kata gender yang tidak mengakar dari budaya Indonesia hadir dengan sebuah penyederhanaan definisi mengenai pembedaan peran laki-laki dan perempuan yang dilakukan atas rekonstruksi sosial maka konsep gender di dalam berbagai kajian dinyatakan netral dan tidak merujuk pada jenis kelamin tertentu.
Landasan dasar dari munculnya RUU KKG, yaitu adanya kebutuhan publik yang belum terakomodir di dalam seperangkat aturan juga dipertanyakan oleh Raihan.
"Apakah hadirnya RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender ini merupakan sebuah kebutuhan publik dalam hal ini perempuan yang belum terakomodir? Sebab bila merujuk pada poin-poin tindakan kesetaraan dan keadilan gender yang tertuang di dalamnya di mana tindakan itu meliputi kesetaraan dan keadilan dari sisi kewarganegaraan; pendidikan; ketenagakerjaan; ekonomi; kesehatan; administrasi dan kependudukan; perkawinan; hukum; politik dan pemerintahan; lingkungan hidup; sosial dan budaya; dan komunikasi dan informasi maka sesungguhnya Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan yang melingkupi hal tersebut," papar Raihan.
Ia juga membeberkan fakta bahwa Komisi VIII selama perjalanan proses harmonisasi ini sama sekali belum pernah duduk bersama dan membedah pasal demi pasal muatan RUU ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh.
"Kami Fraksi PKS menegaskan masih diperlukannya tambahan waktu untuk melakukan pendalaman atas RUU ini agar bersama-sama dapat kita rumuskan muatan-muatan yang lebih tepat dan bermanfaat," pungkasnya. [we]


  • 0 Comments
PKS Kepri - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan agar dana haji yang dihimpun dari masyarakat bisa dikelola dengan baik, tepat sasaran dan penempatannya bisa dikelola secara transparan dan akuntabel serta harus memberi manfaat langsung bagi jemaah haji.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa di kompleks Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

"Jemaah haji harus mendapat manfaat langsung dari dana haji yang disetorkannya, dibuat rekening atas nama jemaah itu sendiri. Pengelolaan dana harus berprinsip syariah dan dikelola oleh tenaga yang profesional serta akuntabel dalam pertanggungjawabannya sehingga menjamin kepastian setiap calon jemaah haji untuk dapat menerima nilai manfaat langsung atas dana haji yang disetorkan," tegas Ledia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dengan adanya RUU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi instrumen hukum yang kuat dalam memasuki investasi dana haji. RUU ini sekaligus akan mengatur pemisahan antara regulator dan eksekutor. Poin penting lainnya adalah mendorong perbaikan tata kelola keuangan haji sekaligus menegaskan posisi keuangan haji terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, nantinya keuangan haji dilaporkan terpisah dan tidak digabung dengan laporan APBN.

"Fraksi PKS mengusulkan agar dibentuk Badan Hukum Publik (BHP) yang berfungsi untuk mengelola urusan haji. Negara-negara seperti Iran dan Maroko menghindari pemerintah sebagai pengelola haji," ujarnya.

BHP juga harus benar-benar memperhatikan aspek manfaat yang sebesar-besarnya untuk jemaah haji. Manfaat yang besar dapat diraih dengan pengelolaan melalui produk investasi dan jasa keuangan berbasis syariah yang produktif dan tidak berisiko tinggi. Aspek akuntabilitas publik juga lebih diperhatikan di mana penyelenggara berkewajiban untuk memberi akses kepada publik guna melihat laporan keuangannya. [warta ekonomi]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid mengatakan rapat koalisi Merah Putih dilakukan di ruang rapat fraksi Partai Demokrat DPR.
Karenanya, rapat itu mengonfirmasi sikap politik Demokrat yang mendukung koalisi Merah Putih. "Menandakan Demokrat firm bersama fraksi koalisi Merah Putih," ujarnya, Rabu (3/9).
Hidayat berharap koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak lagi mengiming-imingi Demokrat agar bergabung. "Sudahlah tidak perlu diimingi-imingi," katanya.
Selain membahas calon ketua dan wakil ketua DPR, rapat juga membicarakan hasil pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, tata tertib UU MD3, RUU, dan Pansus Pilpres.
Koalisi Merah Putih ingin membuktikan mereka solid dan serius. 
"Dengarkan laporan dari Cikeas, membahas. UU MD3  perubahan tatib, dan pansus pilpres. Beragam hal yang kita perlu kawal lebih serius. Membuktikan kita koalisi solid," ujarnya.
Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi berpendapat rapat gabungan fraksi semacam ini sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai titik temu bersama. 
Dia berharap sejumlah agenda politik dan legislasi bisa rampung sebelum masa jabatan DPR berakhir. "Setiap berdiskusi dengan fraksi lain ada pendalaman dan bertemu dalam satu titik," kata Arwani. [rol]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Sebanyak 50 anggota DPRD Batam periode 2014-2019 resmi dilantik dalam sebuah Rapat Paripurna Istimewa yang digelar pada Jumat (29/8/2014) siang.

Rapat Paripurna Istimewa ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Batam periode 2009-2014 Ruslan Kasbulatov. Turut hadir di samping Ruslan, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, dan juga Ketua Pengadilan Negeri Batam Khairul Fuad.

"Kita harus profesional, dan melayani masyarakat dengan baik, karena banyak tuntutan rakyat dan harus kita layani. Berbakti kepada bangsa ini, untuk kemakmuran kita semua, jangan setelah menjabat hanya duduk diam saja," kata Ruslan singkat.

Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri Batam Khairu Faud membacakan sumpah, sebelum membacakan sumpah, dia mengatakan, sumpah atau janji disaksikan ratusan masyarakat, selain itu sumpah atau janji ini di dengar juga oleh Tuhan Yang Maha Esa.

"Sumpah dan janji ini, jangan asal disebut tapi juga harus dijalankan, karena Tuhan juga mendengarkan sumpah kita dan tahu isi hati yang sebenarnya," katanya.

Selesai membacakan sumpah, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam.

Secara simbolis, nama Anggota DPRD yang lama yang sebelumnya masih terpampang di ruang rapat paripurna langsung diganti. Ruslan Kasbulatov menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPRD Batam sementara Nuryanto.

"Pada kesempatan ini, izinkan kami memimpin dan membangun bangsa ini," kata Nuryanto.

Sementara itu, Soerya Respationo, mengatakan, hari ini masyarakat telah menyaksikan bersama-sama jalannya proses pengucapan sumpah atau janji, dan diharapkan sumpah atau janji yang diucapkan harus diingat dan dipatuhi.

"Sumpah disaksikan ribuan masyarakat, dan saya harapkan sumpah ini harus diingat dan dipatuhi," kata dia.

Seperti diketahui, pada pemilu lalu memunculkan nama-nama baru untuk duduk di legislatif Batam. Tak seperti periode sebelumnya yang hanya menempatkan 45 anggota DPRD, pada periode kali ini memunculkan 50 nama wakil rakyat.

Penambahan ini terjadi sering dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga daerah pemilihan di Batam. Sejumlah nama baru muncul menggeser muka lama yang tergusur dari kontestasi Pemilu Legislatif di Batam.

PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang paling banyak menempatkan wakilnya dengan perolehan delapan kursi. [batamtoday]

  • 0 Comments
PKS Kepri - BP3 PKS atau Badan Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada Partai Keadilan Sejahtera menggelar pencoblosan lewat Pemilihan Raya (Pemira) serentak di tiap kecamatan. Dari sebelas kecamatan di Depok, rata-rata tiap kecamatan terdapat dua TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Di Kecamatan Cimanggis, terdapat TPS bintang atau nama tokoh internal PKS yang masuk ke dalam daftar balon. Diantaranya nama istri Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, Nur Azizah Tamhid serta nama Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Di Cimanggis, pemilihan digelar di Kantor DPC Cimanggis, dan Kediaman Ketua DPC Cimanggis di Komplek Timah, Cimanggis, Depok.

Nur Mahmudi mengatakan sebelum proses Pemira dengan tujuh calon, pihak DPP hingga propinsi sampai ke daerah melaksanakan penggodokan secara teknis. Hingga akhirnya dalam tahap penyaringan terpilih tujuh nama balon untuk dipilih di dalam Pemira.

"Secara makro seperti itu. Cukup proses penjaringan di DPP. Ini nanti setiap peserta diminta tentukan dua nama balon dari tujuh balon," tegasnya di lokasi pencoblosan, Minggu (31/08/2014).

Pernyataan Nur Mahmudi dibenarkan oleh Ketua DPC PKS Cimanggis Depok Bachtiar Sunasto. Menurutnya, kader yang berhaak memilih adalah kader yang mempunyai kartu anggota.

"Disini, totalnya satu kecamatan Cimanggis saja ada 2100 kader. Hanya kader penggerak dan pelaksana. Yang punya kartu anggota. Mekanismenya ada bilik suara, lalu dicoblos juga pakai paku. Ada absen jadi tanpa tinta," ungkap Bachtiar.

Panitia, kata dia, sudah mengumumkan kepada kader selama dua minggu terakhir. Seluruh kader diwajibkan datang untuk mencoblos dua nama balon dari tujuh balon.

"Jadi dipilih dua balon. Perhitungan dipusatkan di kantor DPD PKS, saksi-saksi dari DPC kumpul. Nanti malam dihitung, sampai selesai pokoknya, di TPS ini ada Pak Tifatul dan istri, Pak Nur Mahmudi dan istri, serta Pak Prihandoko dan istri," paparnya. [okezone]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pembentukan panitia khusus kecurangan pemilu presiden (Pansus Pilpres). Bagi PKS pembentukan Pansus Pilpres merupakan wewenang DPR. "Secara prinsip kami mendukung," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid saat dihubungi wartawan, Jum'at (25/7).

Hidayat menyatakan PKS mendapat banyak masukan dari masyarakat soal pelaksanaan pilpres 2014. Masyarakat menilai pelaksanaan pilpres syarat akan kecurangan. "Kami dimasa reses mendapatkan masukan dari rakyat yang kecewa," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR RI ini optimistis sisa masa kerja DPR yang hanya tinggal dua bulan tidak akan menghalangi pembentukan pansus pilpres. Hidayat menyatakan hak menggunakan pansus akan digunakan seoptimal mungkin. 

"Satu hari saja masih efektif. Karena itu masih wakil rakyat, maka hak yang melekat, harus digunakan," katanya. [rol]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sragen, Dedy Endriyatno mengundurkan diri dari jabatannya setelah dilantik menjadi anggota DPRD setempat. Pengunduran diri sebagai ketua partai politik (Parpol) itu dilakukan untuk menghindari 'konflik of interest' setelah resmi menjadi wakil rakyat.

Surat pengunduran diri tersebut telah dikirimkan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah (Jateng). "Surat mundur sudah saya kirimkan, tinggal menunggu jawaban dari DPW, apakah disetujui atau tidak," ujarnya kepada wartawan Senin (01/09/2014).

Menurut Dedy, pengunduran diri tersebut sudah diniati sejak lama setelah dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Sragen. Tugas menjadi wakil rakyat harus lebih fokus dan terbebas dari kepentingan parpol. "Saya hanya ingin menghindari 'konflik of interest', agar bisa fokus di dewan," jelasnya.

Terkait pengganti, jelas Dedy tentunya masih menunggu petunjukk lebih lanjut dari DPW. Apakah nanti akan digelar Musyawarah Daerah (Muda) dipercepat atau wakil ketua yang akan ditunjuk menjadi penggaanti. "Masa jabatan saya sebagai Ketua DPD tinggal satu tahun lagi. Apakah nanti digelar Musda dipecepat atau wakil ketua diunjuk menjadi ketua, tergantung DPW," tandasnya.

Dedy mengakui, alasan pengunduran diri ini juga didasari pemerataan tugas dan wewenang dengan kader lain. Tidak hanya itu, upaya kaderisasi diharapkan bisa berlangsung dengan baik. "Masih banyak teman-teman lain yang lebih potensial. Biar saya konsentrasi menjadi wakil rakyat saja," tuturnya. [kr]

  • 0 Comments
PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan meminta anggota DPR dan DPRD-nya menandatangani pakta integritas. Selain itu, mereka juga akan diberikan pembekalan tentang pengetahuan bidang legislasi, anggaran dan pengawasan sesuai tugas utama anggota dewan. 

“Materi sudah dipersiapkan dan panitia sudah dibentuk. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memaksimalkan potensi amanat bangsa yang sudah diberikan kepada PKS,” kata Hidayat, di Komplek Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/9). 

Kegiatan yang akan diselenggarakan pada Minggu ketiga September 2014 ini, akan diikuti 40 Anggota DPR terpilih, 160 Anggota DPRD tingkat Provinsi, dan 1.017 Anggota DPRD tingkat Kota/Kabupaten.

Hidayat berharap dengan adanya acara ini, PKS bisa menghasilkan anggota dewan yang lebih berkualitas. “Saya harap para peserta nantinya bisa melaksanakan perannya dengan lebih baik lagi, menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas, dan dakwah yang lebih berkualitas,” ujar Hidayat.

Dalam Pakta Integritas, kata Hidayat, akan mewajibkan anggota DPR/D dari PKS untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, serta menghindarkan diri dari perilaku korupsi. 

"Sebenarnya soal tersebut sudah diatur, namun pakta integritas ini untuk menegaskan kembali komitmen anggota dewan PKS untuk bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat dan tidak korup," tambah Hidayat. 

Dengan suksesnya pembekalan dan penandatanganan pakta integritas untuk anggota legislative dewan dari PKS ini, diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua elemen bangsa. [rol]

  • 0 Comments
1 Aksi Buruh 22 Aleg Bicara 2 Artikel 14 Caleg 118 Daerah 1 Daftar PKS 5 Dr Salim 3 Dr Salim Segaf 1 Dr Salim Segaf Al-Jufri 1 Erupsi Semeru 1 Fraksi 51 Fraksi PKS 10 Fraksi PKS Batam 3 Fraksi PKS Kepri 1 Gunung Semeru 1 Harganas 2022 2 Hari Ayah 2021 12 Hari Ibu 2021 6 Hari Kartini 34 Hukum 21 Kajian 1 Kajian Pelayanan PKS 14 Kajian RKI 8 Keluarga 4 Kisah 1 Kisah PKS 14 Kisah RKI 1 Kitab Kuning 1 KSN 46 Layani Rakyat 5 Milad PKS 20 3 Muswil 327 Nasional 25 Opini 1 Peduli 1 Peduli Buruh 1 Peduli Nelayan 1 Pelatihan 44 Pelayanan PKS 97 Pemilu 4 Pemilu 2024 7 Pemira 1 Petani 23 Pilkada 68 Pilpres 464 PKS 2 PKS Batam 2 PKS Bela Ulama 1 PKS BelaUMKM 1 PKS Berbagi 1 PKS Dukung UMKM 1 PKS Kepri 20 PKS Layani Rakyat 7 PKS Muda 1 PKS Muda Batam 1 PKS Peduli 1 PKS Pelayan dan 133 PKS Pelayan Rakyat 1 PKS Politik 36 PKS Transformasi dan Kolaborasi 292 Politik 1 Politik Pelayanan PKS 2 Politik Top News 1 Rakerda PKS 1 Rakerwil PKS 1 Rakerwil PKS Kepri 23 Ramadhan 1443H 3 Ramadhan 1444H 6 Rekrutmen PKS 64 RKI 3 RKI PKS 2 RKI PKS Batam 1 Rumah Keluarga Agar 74 Rumah Keluarga Indonesia 3 Salim Segaf 4 Salim Segaf Al-Jufri 1 Salim Segaf di Kepri 1 Semeru 1 Senam Nusantara 30 Seputar Kepri 13 Taujih 1 Tolak RUU IKN 1 Top Nesws 957 Top News 1 Top News Pelayanan PKS 1 Ulama 1 UMKM Batam 1 UMKM Batam Maju 1 UMKM Maju 1 UMKM PKS

Where we are now

o

About me

a


Janice

"The most important thing is to enjoy your life — to be happy — it’s all that matters.”


Follow Us

  • bloglovin
  • pinterest
  • instagram
  • facebook
  • Instagram

Banner spot

recent posts

Labels

Aksi Buruh Aleg Bicara Artikel Caleg Daerah Daftar PKS Dr Salim Dr Salim Segaf Dr Salim Segaf Al-Jufri Erupsi Semeru Fraksi Fraksi PKS Fraksi PKS Batam Fraksi PKS Kepri Gunung Semeru Harganas 2022 Hari Ayah 2021 Hari Ibu 2021 Hari Kartini Hukum Kajian Kajian Pelayanan PKS Kajian RKI Keluarga Kisah Kisah PKS Kisah RKI Kitab Kuning KSN Layani Rakyat Milad PKS 20 Muswil Nasional Opini Peduli Peduli Buruh Peduli Nelayan Pelatihan Pelayanan PKS Pemilu Pemilu 2024 Pemira Petani Pilkada Pilpres PKS PKS Batam PKS Bela Ulama PKS BelaUMKM PKS Berbagi PKS Dukung UMKM PKS Kepri PKS Layani Rakyat PKS Muda PKS Muda Batam PKS Peduli PKS Pelayan dan PKS Pelayan Rakyat PKS Politik PKS Transformasi dan Kolaborasi Politik Politik Pelayanan PKS Politik Top News Rakerda PKS Rakerwil PKS Rakerwil PKS Kepri Ramadhan 1443H Ramadhan 1444H Rekrutmen PKS RKI RKI PKS RKI PKS Batam Rumah Keluarga Agar Rumah Keluarga Indonesia Salim Segaf Salim Segaf Al-Jufri Salim Segaf di Kepri Semeru Senam Nusantara Seputar Kepri Taujih Tolak RUU IKN Top Nesws Top News Top News Pelayanan PKS Ulama UMKM Batam UMKM Batam Maju UMKM Maju UMKM PKS
Powered by Blogger.

MKRdezign

Archive

  • ►  2022 (177)
    • ►  July (2)
    • ►  June (31)
    • ►  May (18)
    • ►  April (34)
    • ►  March (42)
    • ►  February (29)
    • ►  January (21)
  • ►  2021 (298)
    • ►  December (41)
    • ►  November (49)
    • ►  October (33)
    • ►  September (34)
    • ►  August (24)
    • ►  July (18)
    • ►  June (25)
    • ►  May (14)
    • ►  April (19)
    • ►  March (7)
    • ►  February (27)
    • ►  January (7)
  • ►  2020 (10)
    • ►  December (4)
    • ►  March (2)
    • ►  January (4)
  • ►  2019 (39)
    • ►  December (12)
    • ►  November (5)
    • ►  October (4)
    • ►  September (8)
    • ►  August (2)
    • ►  July (2)
    • ►  May (2)
    • ►  April (3)
    • ►  January (1)
  • ►  2018 (57)
    • ►  December (4)
    • ►  November (5)
    • ►  October (9)
    • ►  September (11)
    • ►  August (3)
    • ►  July (3)
    • ►  April (6)
    • ►  March (4)
    • ►  February (6)
    • ►  January (6)
  • ►  2017 (118)
    • ►  December (5)
    • ►  November (8)
    • ►  October (19)
    • ►  September (14)
    • ►  August (11)
    • ►  July (13)
    • ►  June (3)
    • ►  May (4)
    • ►  April (15)
    • ►  March (17)
    • ►  February (7)
    • ►  January (2)
  • ►  2016 (142)
    • ►  December (6)
    • ►  November (4)
    • ►  October (1)
    • ►  September (8)
    • ►  August (7)
    • ►  July (5)
    • ►  June (2)
    • ►  May (5)
    • ►  April (26)
    • ►  March (21)
    • ►  February (27)
    • ►  January (30)
  • ►  2015 (144)
    • ►  December (36)
    • ►  November (21)
    • ►  October (8)
    • ►  September (1)
    • ►  June (9)
    • ►  May (13)
    • ►  April (18)
    • ►  March (17)
    • ►  February (10)
    • ►  January (11)
  • ▼  2014 (603)
    • ►  December (17)
    • ►  November (22)
    • ►  October (3)
    • ▼  September (22)
      • Irwan Prayitno, Raih Penghargaan Bussines Review
      • PKS: Jokowi Harus Jelaskan Penghapusan Kemenag
      • FPKS Batam Mendorong Dibentuknya Tim Terpadu Penga...
      • Ketua PKS Kepri Masuk Nominasi Cagub Kepri 2015
      • PKS Kepri Akan Usung Tokoh yang Mampu Membawa Peru...
      • PKS Dukung Jokowi, Sepakat Soal Penghematan & Tida...
      • PKS Sebut Pilkada Langsung sebagai Lingkaran Setan
      • PKS : Kematian Munir, Upaya Pembunuhan Demokrasi d...
      • PKS Siapkan HNW dan Sohibul Iman Sebagai Pimpinan ...
      • PKS : Biaya Politik Pilkada Langsung Terlalu Tinggi
      • Inilah Nama-nama 45 Anggota DPRD Kepri 2014 - 2019
      • PKS : Pilkada Lewat DPRD Juga Demokratis
      • PKS Kritik Pola Komunikasi Politik Tim Transisi
      • Wakil Rakyat PKS Diminta Bekerja Sesuai Platform
      • PKS : RUU KKG Berpotensi Merugikan Perempuan
      • PKS : Jamaah Haji Harus Dapat Manfaat Langsung Dar...
      • PKS : Rapat Koalisi Merah Putih di Ruang Fraksi De...
      • 50 DPRD Kota Batam Resmi Dilantik
      • PKS Cari Dua Balon Walikota Depok
      • PKS Dukung Pansus Pilpres
      • Jadi Anggota Dewan, Ketua PKS Sragen Mundur
      • Cegah Korupsi, PKS Bikin Pakta Integritas
    • ►  July (12)
    • ►  June (65)
    • ►  May (41)
    • ►  April (37)
    • ►  March (135)
    • ►  February (77)
    • ►  January (172)
  • ►  2013 (65)
    • ►  December (52)
    • ►  November (13)
  • ►  2001 (1)
    • ►  June (1)

Technology

Breaking News

Populars

  • Raden Hari Tjahyono Pimpin PKS Kepri
    PKS Kepri - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Kepulauan Riau mengalami perubahan struktur. Raden Hari Tjahyono yan...
  • Fahri : KPK Inginkan Seluruh Aturan Hukum Harus Sama Dengan Pikiran dan Intepretasinya
    PKS Kepri - Tekanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah agar menarik RUU KUHAP dan KUHP adalah melambangkan puncak kekaca...
  • PKS Akan Ambil Langkah Konstitusional Terkait Kenaikan Harga BBM
    PKS Kepri -  Fraksi PKS memastikan akan menggunakan hak konstitusionalnya, menyusul penaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah. Menurut ...
  • Kader Solid Siap Memikul Tugas Berat
      Ketua DPD PKS Kota Batam / Syaifudin fauzi PKS Kepri -Ketua DPD PKS Kota Batam, Syaifudin Fauzi menyatakan kesolidan kader adalah modal t...
  • PKS Duga Ada Kepentingan Ekonomi Politik Dibalik Impor Beras
    PKS Kepri -  Ketua Komisi Pertanian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI Habib Nabiel Al Musawa menduga, adanya kepentingan ekonom...
  • Diprediksi Hanya Mampu Usung Cawapres, Ini Jawaban PKS
    Ketua DPP PKS Bidang Humas Mardani Ali Sera Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin melalui media ...
  • Ketua PKS Kepri : Peran Ibu itu Luar Biasa
    Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepulauan Riau (Kepri), Abdul Rahman, Lc menyatakan peranan ibu luar bi...
  • Pilkada Batam : Berduet dengan Demokrat atau PDIP, PKS Optimis Menang
    PKS Kepri -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyiapkan dua figur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Batam, yakni Ria Saptarika ...
  • Anis Matta : Jawab Kritikan dengan Senyum dan Kerja Nyata
    PKS Kepri -  Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kursi Presiden atau anggota Legislatif bukanlah tujuan. Hal ini dikatakan oleh Presiden P...
  • Penanganan LGBT Dibahas di Rakorwil PKS Kepri
    Raden Hari Tjahyono, Ketua DPW PKS Kepri / Foto: Zuren PKS Kepri - DPW PKS Kepulauan Riau akan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil...

Main Tags

  • Aksi Buruh (1)
  • Aleg Bicara (22)
  • Artikel (2)
  • Caleg (14)
  • Daerah (118)
  • Daftar PKS (1)
  • Dr Salim (5)
  • Dr Salim Segaf (3)
  • Dr Salim Segaf Al-Jufri (1)
  • Erupsi Semeru (1)
  • Fraksi (1)
  • Fraksi PKS (51)
  • Fraksi PKS Batam (10)
  • Fraksi PKS Kepri (3)
  • Gunung Semeru (1)
  • Harganas 2022 (1)
  • Hari Ayah 2021 (2)
  • Hari Ibu 2021 (12)
  • Hari Kartini (6)
  • Hukum (34)
  • Kajian (21)
  • Kajian Pelayanan PKS (1)
  • Kajian RKI (14)
  • Keluarga (8)
  • Kisah (4)
  • Kisah PKS (1)
  • Kisah RKI (14)
  • Kitab Kuning (1)
  • KSN (1)
  • Layani Rakyat (46)
  • Milad PKS 20 (5)
  • Muswil (3)
  • Nasional (327)
  • Opini (25)
  • Peduli (1)
  • Peduli Buruh (1)
  • Peduli Nelayan (1)
  • Pelatihan (1)
  • Pelayanan PKS (44)
  • Pemilu (97)
  • Pemilu 2024 (4)
  • Pemira (7)
  • Petani (1)
  • Pilkada (23)
  • Pilpres (68)
  • PKS (464)
  • PKS Batam (2)
  • PKS Bela Ulama (2)
  • PKS BelaUMKM (1)
  • PKS Berbagi (1)
  • PKS Dukung UMKM (1)
  • PKS Kepri (1)
  • PKS Layani Rakyat (20)
  • PKS Muda (7)
  • PKS Muda Batam (1)
  • PKS Peduli (1)
  • PKS Pelayan dan (1)
  • PKS Pelayan Rakyat (133)
  • PKS Politik (1)
  • PKS Transformasi dan Kolaborasi (36)
  • Politik (292)
  • Politik Pelayanan PKS (1)
  • Politik Top News (2)
  • Rakerda PKS (1)
  • Rakerwil PKS (1)
  • Rakerwil PKS Kepri (1)
  • Ramadhan 1443H (23)
  • Ramadhan 1444H (3)
  • Rekrutmen PKS (6)
  • RKI (64)
  • RKI PKS (3)
  • RKI PKS Batam (2)
  • Rumah Keluarga Agar (1)
  • Rumah Keluarga Indonesia (74)
  • Salim Segaf (3)
  • Salim Segaf Al-Jufri (4)
  • Salim Segaf di Kepri (1)
  • Semeru (1)
  • Senam Nusantara (1)
  • Seputar Kepri (30)
  • Taujih (13)
  • Tolak RUU IKN (1)
  • Top Nesws (1)
  • Top News (957)
  • Top News Pelayanan PKS (1)
  • Ulama (1)
  • UMKM Batam (1)
  • UMKM Batam Maju (1)
  • UMKM Maju (1)
  • UMKM PKS (1)

Labels

  • Aksi Buruh
  • Aleg Bicara
  • Artikel
  • Caleg
  • Daerah
  • Daftar PKS
  • Dr Salim
  • Dr Salim Segaf
  • Dr Salim Segaf Al-Jufri
  • Erupsi Semeru
  • Fraksi
  • Fraksi PKS
  • Fraksi PKS Batam
  • Fraksi PKS Kepri
  • Gunung Semeru
  • Harganas 2022
  • Hari Ayah 2021
  • Hari Ibu 2021
  • Hari Kartini
  • Hukum
  • Kajian
  • Kajian Pelayanan PKS
  • Kajian RKI
  • Keluarga
  • Kisah
  • Kisah PKS
  • Kisah RKI
  • Kitab Kuning
  • KSN
  • Layani Rakyat
  • Milad PKS 20
  • Muswil
  • Nasional
  • Opini
  • Peduli
  • Peduli Buruh
  • Peduli Nelayan
  • Pelatihan
  • Pelayanan PKS
  • Pemilu
  • Pemilu 2024
  • Pemira
  • Petani
  • Pilkada
  • Pilpres
  • PKS
  • PKS Batam
  • PKS Bela Ulama
  • PKS BelaUMKM
  • PKS Berbagi
  • PKS Dukung UMKM
  • PKS Kepri
  • PKS Layani Rakyat
  • PKS Muda
  • PKS Muda Batam
  • PKS Peduli
  • PKS Pelayan dan
  • PKS Pelayan Rakyat
  • PKS Politik
  • PKS Transformasi dan Kolaborasi
  • Politik
  • Politik Pelayanan PKS
  • Politik Top News
  • Rakerda PKS
  • Rakerwil PKS
  • Rakerwil PKS Kepri
  • Ramadhan 1443H
  • Ramadhan 1444H
  • Rekrutmen PKS
  • RKI
  • RKI PKS
  • RKI PKS Batam
  • Rumah Keluarga Agar
  • Rumah Keluarga Indonesia
  • Salim Segaf
  • Salim Segaf Al-Jufri
  • Salim Segaf di Kepri
  • Semeru
  • Senam Nusantara
  • Seputar Kepri
  • Taujih
  • Tolak RUU IKN
  • Top Nesws
  • Top News
  • Top News Pelayanan PKS
  • Ulama
  • UMKM Batam
  • UMKM Batam Maju
  • UMKM Maju
  • UMKM PKS

  • Home
  • Home

instagram

Template Created By :Blogger Templates | ThemeXpose . All Rights Reserved.

Back to top