PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kabarnya membentuk tim khusus untuk merealisasikan koalisi dengan Partai Gerindra. Koalisi PKS dan Gerindra diyakini dapat meningkatkan peluang kemenangan Prabowo Subianto di Pemilu Presiden 2014.

"Optimistis dong, di dalam hidup ini harus optimistis. Buat apa hidup kalau pesimistis," kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho, seusai rapat Majelis Syuro, Minggu (27/4/2014) malam, ketika ditanya soal peluang Prabowo dan pasangannya mengalahkan bakal calon presiden yang diusung PDI-P, Joko Widodo.

Rapat Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, memutuskan membentuk tim untuk lebih serius menjajaki koalisi bersama Partai Gerindra dan mendukung pengusungan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. 
Partai ini menyatakan keinginan kuat untuk dapat berkoalisi dengan Gerindra. PKS memilih berkoalisi dengan Gerindra karena baru partai tersebut yang telah mengirimkan surat resmi ke PKS soal koalisi, sementara partai lain sekadar melakukan komunikasi informal. 

Tim tersebut akan dipimpin Taufik, beranggotakan Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua DPR Shohibul Iman; Wakil Ketua Komisi III DPR Muzzamil Yusuf; dan Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman.

Taufik menambahkan, dalam komunikasi intensif tersebut akan dibahas bagaimana strategi koalisi untuk memenangkan pemilihan presiden ke depan. Namun, pertemuan dan komunikasi politik dengan Gerindra akan lebih banyak berlangsung secara tertutup.

Taufik menolak menyebutkan waktu pertemuan perdana timnya dengan Gerindra. "Kalau tidak perlu diekspos kenapa harus diekspos? Kami sampaikan tidak ada yang ditutupi. Hanya kami tidak ingin ada hiruk-pikuk dalam koalisi seolah-olah nanti terlihatnya bagaimana," kilah dia. [wartanews.com]

PKS Kepri - Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengaku kecewa dengan sistem koalisi pemerintahan saat ini. Ia mengusulkan agar PKS menjadi partai oposisi pada masa pemerintahan yang akan datang.

"Memang kapok. Saya sebagai seorang praktisi yang masuk ke dalam politik dan tahu hak-hak saya dirampas oleh koalisi-koalisi enggak jelas itu. Lebih baik kita oposisi kalau begini," kata Fahri saat dijumpai seusai mengikuti diskusi di Jakarta, Rabu (23/4/2014).
Fahri mengatakan bahwa usulan untuk menjadi partai oposisi ditanggapi positif oleh sebagian kader dan pengurus partai. Namun, ia tak ingin jika PKS hanya menjadi partai oposisi yang setengah-setengah. Menurutnya, PKS harus mampu menjadi partai pemimpin oposisi yang mengawal setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak dapat memberikan azas manfaat bagi masyarakat.

PKS Kepri - Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jateng, secara umum merosot. Namun jumlah kursi DPRD justru meningkat. Klaim ini disampaikan DPW PKS Jateng, usai rapat evaluasi Pemilu 2014, Rabu (23/4/2014). Menurut Sekretaris Umum DPW PKS Jateng, Ahmadi, PKS ternyata bisa merebut kursi di semua daerah di Jateng.

Menurut Ahmadi, beberapa daerah yang dulunya belum ada anggota legislatif dari PKS, pada Pemilu tahun ini dapat terisi, seperti di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Pekalongan.

“Alhamdulillah meningkat 10 persen, dari 120 kursi pada 2009 menjadi 133 aleg, dan ini patut kita syukuri,”katanya.

Lebih lanjut Ahmadi mengungkapkan bahwa hampir di semua daerah di Jateng, rata–rata kursi PKS naik, seperti di Kudus, Grobogan, Temanggung dan Brebes.

“Di Kudus kita naik dari yang semula satu kursi menjadi empat kursi, kemudian di Grobogan kita naik dari 2 menjadi 3, sedangkan di Temanggung kita memperoleh 3 kursi dari yang semula hanya satu kursi, pun demikian di Brebes yang naik dari 5 menjadi 6 kursi,” kata Ahmadi.

Fenomena kenaikan kursi PKS di Jateng ini, menurut Ahmadi diapresiasi sebagai wujud kepercayaan masyarakat kepada PKS yang selama ini diprediksi suaranya akan turun drastis.

“Kami atas nama PKS mengucapkan terimakasih yang sebesar–besarnya kepada masyarakat Jateng yang memberikan kepercayaan untuk mengemban amanah menjadi wakil, semoga dapat melaksanakan dengan sebaik–baiknya demi Jateng yang semakin sejahtera,” katanya.

Dari data yang diperoleh dari KPU di masing–masing kota dan kabupaten se-Jateng, jumlah kursi dari PKS menunjukkan kenaikan. Di Kota Semarang, PKS mempertahankan 6 kursi, untuk Kabupaten Semarang, PKS mendapatkan 5 kursi, kota Salatiga 4 kursi. Sementara di wilayah Pantura Jateng, di Kendal 4 kursi, Batang 2 kursi, Kota Pekalongan 3 kursi, kabupaten Pekalongan 1 kursi, Tegal 3, Kabupaten Tegal 3 kursi, dan Brebes 6 kursi.

Sementara itu untuk wilayah karesidenan Pati, PKS mendapatkan 4 kursi di Demak, Jepara 2 kursi, Grobogan 3 kursi, Blora 5 kursi, Rembang 1 kursi, Kudus 4 kursi dan Pati 5 kursi.

Untuk wilayah Solo dan sekitarnya, rinciannya adalah 5 kursi PKS di Solo, Karanganyar 6 kursi, Boyolali 4 kursi, Sragen 6 kursi, Sukoharjo 1 kursi, dan Wonogiri mendapatkan 6 kursi.

Wilayah Banyumas dan Kedu, rincian perolehan kursinya adalah Kabupaten Magelang 3, kota Magelang 3 kursi, Purworejo 3 kursi, Purworejo 4 kursi, Wonosobo 1 kursi, Temanggung 3  kursi, Banjarnegara 5, Purbalingga 5, Kebumen 3, Cilacap 3 dan Banyumas  4 kursi. [jaringnews.com]

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai ketiga yang menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye menyusul Partai Gerindra dan Partai Nasdem yang kemarin lebih dulu serahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umun (KPU) dan kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk.

PKS Kepri - Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah mengatakan PKS tidak akan berkoalisi dengan partai manapun tanpa diikat oleh satu konsep koalisi yang jelas dan tegas. Berbagai koalisi yang selama ini asal koalisi, menurut Fahri tidak satu pun yang efektif. Pengalaman tersebut memaksa PKS harus lebih dahulu menyiapkan konsep koalisi.

"Sebelum koalisi, PKS harus menyiapkan konsep koalisi yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada. Sebab, koalisi pemerintahan selama ini mulai dari era Gus Dur, Megawati, SBY tahap 1 dan 2, semuanya gagal. Oleh karena itu kami tidak mau ikut-ikutan mencari partner koalisi sebelum jelas konsep koalisinya masing-masing," kata Fahri, saat dihubungi wartawan, Sabtu (11/4).

Karena itu, PKS belum akan menggalang pertemuan dengan partai manapun. "Saat ini kami masih fokus untuk perhitungan suara dan menjaga suara kami tetap utuh," ujarnya.

Dijelaskan Fahri, pentingnya kesamaan konsep koalisi justru untuk memperjelas rencana membangun pemerintahan. Koalisi harus bisa mensiasati masalah yang secara teoritis akan selalu menghantui pembentukan pemerintahan koalisi, yaitu anomali sistem presidensial dan multi partai.

"Sistem negara kita ini kan anomali. Kita pilih sistem presidensil. Harusnya hanya ada dua atau tiga partai. Sistem multi partai hanya ada dalam sistem parlementer. Dengan sistem ini dan kondisi saat ini, tanpa disiasati maka siapapun presiden yang berkuasa akan menghadapi kondisi instabilitas yang sifatnya permanen ini. Sayangnya tidak ada satupun partai yang bicara bagaimana cara mensiasati ini," urainya.

PKS sendiri kata Fahri, memikirkan dua opsi yaitu memimpin koalisi atau menjadi oposisi guna menghindari jadi korban koalisi.

"Kami selalu dituduh menjadi biang kerok dalam koalisi, padahal kami ini korban dari sistem koalisi yang tidak dipimpin secara baik," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, sejak berkoalisi di bawah pimpinan SBY, PKS tidak pernah diajak bicara mengenai pilihan cawapres Boediono pada pilpres lalu dan berbagai kebijakan strategis lainnya.

"Karena itu, PKS tidak mau jadi bagian koalisi jika presidennya hanya punya modal cengar-cengir atau ngotot tanpa konsep. PKS tidak mau lagi ikut-ikutan membangun sesuatu yang akan hancur dalam waktu singkat. Jangan karena popularitas tinggi, koalisi mendukung capres tertentu, padahal capres tersebut tidak punya konsep apapun yang pernah diungkapkan," pungkas Fahri. [jpnn]

PKS Kepri - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan ada tiga opsi yang ditawarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghadapi pemilihan presiden yang akan datang. Ketiga opsi itu adalah koalisi dengan menyodorkan cawapres, koalisi tanpa tawaran cawapres, atau memilih menjadi oposisi.

"Saya membaca kemungkinan besar adalah koalisi dengan (tawaran) cawapres, maksudnya cawapresnya dari PKS," kata pria yang akrab disapa Aher ini di Bandung, Senin, 14 April 2014. 

Menurut Aher, cawapres yang disodorkan adalah salah satu dari tiga nama capres yang sudah disepakati partainya. Selain Aher, PKS sebelumnya telah menetapkan Hidayat Nurwahid dan Anis Matta sebagai capres. "Raihan prosentase dari masing-masing partai sudah terlihat. Tentu semua partai akan realistis dengan raihan tersebut, termasuk PKS juga," kata dia. 

Aher mengatakan, setelah pemilu legislatif, kemungkinan ada tiga poros yang menawarkan koalisi. Yakni poros PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, atau mungkin juga Demokrat. 

Ia tidak keberatan jika dirinya nanti ditawarkan oleh partainya menjadi cawapres untuk partai lain. "Dalam konteks penugasan, saya harus siap," katanya. 

Aher menuturkan sejauh ini komunikasi resmi partainya dengan partai lain dilakukan oleh pengurus pusat. Seluruh komunikasi dan penjajakan yang dilakukan pengurus pusat partainya, akan dilaporkan pada sidang Majelis Syuro untuk menentukan langkah partai.

Menanggapi wacana yang berkembang bahwa namanya disebut-sebut sebagai pendamping calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, Aher mengatakan, "Isu itu ada. Tunggu perkembangan, isu itu bisa hilang, isu itu bisa berkembang, tergantung perkembangannya."  [tempo]

PKS Kepri - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Assegaf, mengatakan partainya akan memastikan arah koalisi pada Ahad, 27 April 2014. "Dalam rapat Majelis Syuro akan dibahas berkoalisi dengan siapa," ujarnya di Padang, Rabu, 23 April 2014.

Menteri Sosial ini memastikan PKS akan berkoalisi lantaran tak bisa meraih suara 20 persen dalam pemilu legislatif lalu. "Pasti berkoalisi. Apakah poros tengah atau poros samping, lihat saja nanti," ujarnya. 

Anggota Majelis Syuro, Irwan Prayitno, mengaku pada rapat Majelis yang diagendakan sekitar pukul 09.00 WIB nanti, PKS akan mengambil kebijakan dan keputusan sesuai dengan kondisi terakhir. "Ada kemungkinan dari capres jadi cawapres. Ada kemungkinan juga tidak ada sama sekali," ujar Gubernur Sumatera Barat ini. 

Menurut Irwan, hasil rapat Majelis Syuro ini nantinya yang menentukan sikap politik PKS dalam pencalonan presiden. "Beberapa alternatif yang sudah mengapung itu akan dibahas dalam rapat Majelis Syuro nanti," ujarnya.

Irwan mengaku banyak alternatif bagi PKS untuk menyodorkan kadernya sebagai pendamping calon presiden yang maju dari beberapa partai politik. Misalnya, dengan Joko Widodo, Aburizal Bakrie, atau Prabowo Subianto. Atau, pembentukan poros tengah. "Semua akan dijajaki," ujarnya. [tempo]

PKS Kepri - Mendekati pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sejumlah partai mulai melakukan manuver untuk melakukan koalisi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun akan menggelar rapat Majelis Syuro pada Minggu (27/4/2014), untuk menentukan arah koalisi dan kelanjutan pelaksanaan Pemilihan Raya.

PKS Kepri - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi partai Islam, bisa datang dari kader partai atau non-partai. Yang terpenting menurutnya, para kandidat itu nanti memiliki program kerja keumatan dan kebangsaan yang jelas lima tahun ke depan. 

"Program utama capres dan cawapres koalisi partai Islam menurut saya tidak usah muluk-muluk, cukup fokus pada tiga hal yakni keteladanan relijius, ketahanan pangan dan keamanan publik," kata Almuzzammil Yusuf, Selasa (22/4).

Tentang keteladanan relijius, lanjut Muzzammil, capres dan cawapres Koalisi Partai Islam harus orang yang mampu melaksanakan syiar minimal Islam kepada publik.

"Minimal capres-cawapres itu jelas sholat lima waktunya tepat waktu berjamaah bersama para menteri-menterinya di sela-sela sidang kabinet. Itu adalah syiar minimal keseharian kepala negara di negara mayoritas Muslim. Sehingga rakyat akan meniru," kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Selain itu, ujar Muzzammil, capres dan cawapres dari Koalisi Partai Islam akidahnya harus bersih dan akhlak minimalnya tidak melakukan hal-hal tercela. "Jika tiang agama kokoh, maka tiang negara akan kokoh. Insya Allah pemimpin negara yang seperti ini akan mendatangkan keberkahan bagi rakyatnya," ujar dia.

Program kedua capres dan cawapres koalisi partai Islam adalah pembebasan masyarakat dari haus dan lapar melalui program ketahanan pangan.

"Dalam bahasa Alqurannya ath'amahum min ju'. Program ini  kemudian bisa diperluas dengan pemenuhan 4 kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, papan, pendidikan dan kesehatan," ungkapnya.

Program ketiga, menurut Muzzammil memberikan jaminan keamanan atau 'wa amanahum min khouf' kepada publik, melalui penghormatan HAM dan penegakan hukum dan keadilan.

"Capres koalisi partai Islam harus melakukan reformasi dan penguatan TNI, Polri, dan aparatur penegak hukum lainnya," kata Muzzammil.

Rasa keamanan dan keadilan tersebut, ujar Muzzammil, akan mudah dihadirkan manakala seleksi aparatur negara, sipil maupun militer, dilakukan secara jujur, transparan, berkualitas, dan tidak ada suap.

"Sehingga para aparatur negara yang melayani publik benar-benar putra-putri terbaik pelayan masyarakat. Sehingga nantinya sektor pelayanan publik akan prima dan menerapkan anti diskriminasi terhadap warga negara. Itulah ciri Islam yang merahmati semua golongan," ungkapnya.

Ditegaskan Muzzammil, tiga syarat dasar kelahiran masyarakat Madani yang ideal itulah yang belum hadir dari lebih 15 tahun perjalanan reformasi. "Koalisi partai Islam murni atau kombinasi dengan partai nasionalis, harus merealisisasikan 3 program tersebut agar negara adil makmur terwujud," pungkasnya. [jpnn]

PKS Kepri - Pertemuan yang digelar di kediaman Ratna Hasyim Ning, di Jalan  Cikini Raya Nomor 24, Jakarta Pusat, Kamis 17 April lalu, mempertemukan sejumlah petinggi Partai Politik (parpol) berbasis Islam.

Pengamat Politik Arya Fernandes mengatakan bahwa koalisi yang digalang oleh Partai Islam membuat sejumlah partai dalam posisi terancam. 

"Pertama partai berbasis Islam tengah memiliki percayaan diri yang tinggi. Sebab adanya peningkatan suara dari berbagai ramalan survei. Kemudian muncul wacana Partai Islam bersatu, yang sebelumnya tidak pernah muncul. Ini mengacam partai pemenang pemilu," kata Arya saat berbincang dengan Okezone, di ujung telefon, Minggu (20/4/2014).

Dia menambahkan saat ini kekuatan Partai Islam yang menghuni papan tengah masih liar. Sebab banyaknya perhitungan langkah yang saat ini tengah difikirkan oleh internal partai berbasis Islam.

"Dalam Pilpres psosisi partai Islam penting, namun kita sama-sama tahu bahwa tak semua partai Islam solid. Misalnya PPP saat ini mengalami kisruh dan Suryadharma memberikan dukungan ke Gerindra," terangnya.

Jika memang serius untuk mengulang sejarah di tahun 1999 lalu, partai berbasis Islam harus mampu duduk bersama. "Mendiskusikan dari hati ke hati siapa yang mereka dukung di Pilpres mendatang," tukasnya.

Sekedar diketahui perolehan suara hasil hitung cepat (quick count) dalam pemilu legislatif (Pileg), menempatkan posisi Partai Islam di posisi tengah, dan memiliki daya tawar tinggi untuk berkoalisi.

Mengingat, semua partai peserta pemilu tak berhasil menembus ambang batas presidensial treshold 20 persen untuk kursi DPR. [rol]

PKS Kepri - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi partai Islam bisa dari kader partai atau non partai.

PKS Kepri - Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah menyampaikan beberapa catatan terkait penetapan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus pajak PT. Bank BCA, 

"Seharusnya kasus yang dituduhkan kepada Hadi Poernomo ini tidak boleh merusak citra BPK. Sebab BPK adalah auditor negara tertinggi yang wibawanya harus terjaga," kata Fahri di Jakarta, Senin. 

Langkah KPK yang mengumumkan status tersangka Hadi Poernomo, menurut Fahri menandakan adanya upaya dari KPK untuk menyasar citra BPK. 

"Padahal kasus HP tak ada hubungannya dengan BPK sama sekali," Fahri berpendapat. 

Politisi PKS itu mengatakan belakangan ini BPK sangat terkait dengan serangkaian audit yang sampai sekarang masih ditangani dan belum diselesaikan oleh KPK seperti Century, Hambalang, SKK Migas, Flu Burung. 

"BPK juga baru saja menyerahkan hasil audit atas penindakan KPK ke Komisi III DPR RI. Dalam audit kinerja itu memang ditemukan banyak masalah di KPK," katanya. 

"Maka, dengan catatan di atas dan ditambah dengan hubungan antar lembaga yang gagal berkoordinasi maka tidak bisa dihindari adanya anggapan bahwa ada motif lain dalam penetapan ini," kata Fahri. [antara]

PKS Kepri - Lima partai politik berbasis Islam yakni PAN, PKS, PKB, PPP, dan PBB bertemu guna bekerjasama berkaitan Pilpres 2014. Meski belum deal berkoalisi, Ketua MPP PAN Amien Rais menggulirkan usulan 'Greater Indonesia Raya'. 

Bagaimana komentar salah satu kandidat Capres dari PKS Ahmad Heryawan soal itu? Aher, begitu disapa, secara pribadi merespons positif berkaitan wacana koalisi 'Indonesia Raya'. 

"Demi persatuan, setuju. Karena bisa menyatukan potensi yang ada," ucap Aher yang juga Gubernur Jabar ini ditemui usai acara 'Penandatangan MoU, Komitmen Bersama untuk Mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintah Tanpa Korupsi' di kantor BPKP Jabar, Jalan Cibereum, Kota Bandung, Senin (21/4/2014).

Soal sikap PKS seperti apa ke depannya dengan usulan pembentukan koalisi 'Indonesia Raya', Aher enggan berkomentar panjang lebar. Dia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus pusat PKS.

"Rincinya bisa ditanya ke DPP PKS dan Pak Anis Matta. Saya prajurit. Menunggu perintah komandan saja," ujar Aher. [okezone.com]

PKS Kepri - Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, kesiapan Ahmad Heryawan (Aher) untuk menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto adalah wacana yang menarik.

"Memang menarik ya, namun tentu saja hal ini akan dirapatkan dulu secara internal PKS dan majelis tertinggi yakni majelis syuro PKS yang akan menentukan nanti," ujar Nasir kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (15/4).

Aher, membenarkan partainya telah berkomunikasi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya terkait pelaksanaan Pemilu Presiden 2014.

Ia menyatakan siap jika PKS menunjuknya sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Ya, mudah-mudahan. Itu akan dalam proses, tentu prosesnya tidak langsung dengan saya. Saya kan dalam posisi siap, untuk prosesnya ada di tangan pusat," kata Aher.

Aher menyebutkan, pimpinan pusat Gerindra dan PKS telah menjalin komunikasi untuk membuka kemungkinan berkoalisi. Namun, hingga kini belum ada keputusan apa pun soal kedekatan kedua partai tersebut. [harian terbit]

PKS Kepri - Pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Lampung menetapkan pasangan nomor urut 2, Ridho Fikardo-Bakhtiar menang satu putaran.

PKS Kepri  Hasil perhitungan cepat (quick count) beberapa lembaga menyebutkan PKS hanya mendapat suara 6,9 persen. Namun, Presiden PKS Anis Matta berharap suara itu masih bisa berubah karena dari hasil real count yang dilakukan pihaknya, suara PKS mendekati 10 persen.

Untuk itu, Anis menginstruksikan para kader dan simpatisan partainya mengawal dan mengawasi secara ketat rekapitulasi penghitungan suara yang saat ini berlangsung di tingkat Panitia Pemungutan Suara.

Dia mengatakan, rekapitulasi di PPS rawan terjadinya kesalahan maupun penyimpangan. "Oleh karena itu, seluruh struktur partai, kader, dan para caleg PKS harus ikut mengamankan suara sehingga penyimpangan dapat dicegah," kata Anis dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (11/4).

Semua bentuk kecurangan, kata Anis, harus segera dilaporkan agar pesta demokrasi yang sejauh ini telah berjalan aman dan lancar tidak ternoda.

Terkait perolehan suara PKS yang berada di kisaran 7 persen berdasarkan sejumlah hasil hitung cepat, Anis menyatakan optimistis angkanya bisa lebih tinggi. Hal itu menurut dia berdasarkan perhitungan "real count" yang dilakukan tim internal PKS, untuk sementara angkanya mendekati 10 persen.

"Angkanya masih fluktuatif dan belum stabil. Insya Allah perolehan suara dan kursi PKS akan lebih tinggi daripada suara PKS pada Pemilu 2009," tukasnya.

Anis juga menyampaikan apresiasi terhadap soliditas kader, simpatisan, dan mesin partai yang bekerja maksimal sehingga berbagai prediksi tentang penurunan suara PKS terbantahkan.

Menurut dia, prediksi yang menyebutkan penurunan suara PKS sering diungkapkan berbagai lembaga survei, tetapi hal itu malah membuat semangat kader untuk lebih bekerja keras membangun partai.

"Kami sudah terbiasa dengan prediksi semacam itu. Hal itu bukan melemahkan, justru melecut kader PKS untuk bekerja lebih keras," pungkasnya.

Berdasarkan tahapan pemilu 2014, rekap pada PPS akan berlangsung mulai dari 10-15 April, rekapitulasi nasional 26 April-6 Mei, dan penetapan hasil pemilu secara nasional 7-9 Mei. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih nasional sampai kota/kabupaten pada tanggal 11-18 Mei 2014. [merdeka.com]

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak pernah ragu untuk membentuk koalisi partai berbasis Islam dengan nama Poros Indonesia Raya. 

"Kami tidak pernah ragu-ragu bentuk poros itu, akan terselenggara atau tidak, itu akan dibuktikan," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dalam sebuah diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Ia menyatakan, organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam menyampaikan, mereka menghendaki agar partai berbasis Islam bersatu. "Kami sudah memilih, dan suara kami menghendaki partai Islam bersatu agar bisa memberikan alternatif calon presiden," ujar Hidayat.

Anggota Majelis Syuro PKS itu menjelaskan, perolehan suara partai berbasis Islam mencapai 32 persen. Suara itu, lebih tinggi dibandingkan dengan suara PDI Perjuangan atau partai partai besar lainnya. "Karena bagian daripada amanah yang diperjuangkan dari Ormas dan rakyat Indonesia yang Islam, kita perjuangkan ada satu poros baru," tandas Hidayat.

Apa yang disampaikannya, jelas berbeda, dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih mempertanyakan koalisi partai islam. Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun telah menetapkan langkahnya untuk berkoalisi Partai Gerindra.

"Tak masalah partai islam memiliki suara yang berbeda. Asal semua berperilaku fair. Tapi PKS tetap satu suara, kami menunggu hasil keputusan majelis syuro nanti. Dan itu menunggu perolehan suara konkrit dari KPU," tandasnya. [okezone.com]

PKS Kepri - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengatakan bukan hal yang mustahil untuk membentuk koalisi partai Islam dalam menghadapi pemilu presiden (pilpres) pada Juni mendatang. 

Hidayat menyebut, PKS sendiri mendukung jika ada pihak yang berinisiatif untuk menyatukan kekuatan partai Islam. “Sikap PKS adalah kami mendukung agar aspirasi umat Islam yang mengkhendaki koalisi partai Islam. PKS akan berada dalam posisi itu,” katanya, di sela Forum Koalisi Politik Islam, di kediaman almarhum pengusaha Hasyim Ning, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014). 

Koalisi partai Islam pernah terbentuk pada pemilu 1999 lalu, tokohnya antara lain Amien Rais dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKS). Banyak yang menganggap untuk koalisi partai Islam kali ini, tidak ada tokoh yang bisa menyatukan. 

Kata Hidayat, dalam pemilu kali ini ada sejumlah tokoh parpol yang menurutnya bisa menyatukan kekuatan partai Islam, untuk membentuk koalisi. “Ada pak Mahfud MD, ada pak Hatta (Rajasa), ada Anis Matta,” tuturnya. [tribunnews.com]

PKS Kepri - Pengamat politik dari  Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Bahtiar Effendy menilai kaum muslim di Indonesia masih punya harapan pada partai-partai Islam. Hal itu terbukti dari hasil pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu. 

Menurutnya, hasil pileg telah mementahkan berbagai hasil survei menjelang pileg yang menempatkan partai-partai Islam akan kehilangan dukungan. Penilaian Bahtiar itu didasarkan pada perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang justru meningkat dibanding Pemilu 2009.

“Terbukti survei-survei itu salah terkait parpol Islam. Justru partai-partai seperti PAN dan PKB mendapat dukungan yang cukup tinggi. Umat Islam ternyata menginginkan partai-partai itu mendapat dukungan yang besar,” ujar Bahtiar dalam diskusi ‘Membaca Arah Politik Islam’ di Jakarta Selatan, Sabtu, (19/4)

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN itu menambahkan, ada beberapat faktor yang menyumbang peningkatan suara parpol Islam. Di antaranya karena peemilih dari kalangan Islam tidak hanya fokus pada partai saat mencoblos tapi juga mellihat sosok calon anggota legislatif (caleg) yang diusung.

Menurutnya, profil caleg yang diusung PAN dan PKB turut mendongkrak suara partai yang berbasis dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu. Selain itu, lanjut Bahtiar, parpol Islam juga sudah memiliki modal finansial cukup sehingga bisa beriklan di media massa dan mendulang dukungan masyarakat.

“Kan kalau nyoblos kita melihat ada suara untuk partai dan calegnya. Mereka bisa memilih mana yang sudah mengenal ebih baik untuk dipilih. Modal  juga mendukung, sehingga bisa sosialisasi lebih banyak,” sambung Bahtiar.

Sementara Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf dalam diskusi yang sama mengungkapkan, parpol Islam mendulang dukungan tinggi karena masyarakat Islam mengalami kekecewaan pada beberapa elemen pemerintahan. Menurutnya, muslim di tanah air = berharap ada tokoh dari partai Islam yang dapat menjawab kekecewaan mereka dengan membuat perubahan.

“Umat Islam mungkin saja kecewa dengan ekonomi negara, atau pemerintahan sehingga mereka memilih parpol yang diharapkan bisa menjalankan aspirasi mereka,” kata Slamet. [jpnn]

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak pernah ragu membentuk poros koalisi parpol Islam. Politisi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, ini merupakan aspirasi umat Islam.

"Kami di PKS tidak pernah ragu-ragu membuat poros itu karena ini aspirasi umat Islam. Bahwa nanti akan terselenggara atau tidak, nanti dibuktikan," kata Hidayat Nur Wahid dalam diskusi bertajuk "Ragu-Ragu Koalisi Baru" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Hidayat mengatakan, ketidakraguan PKS membentuk koalisi partai Islam berdasarkan pernyataan ormas-ormas dan umat Islam yang menginginkan terbentuknya poros, yang bisa mengakomodasi partai Islam agar dapat mencalonkan capres dan cawapres sendiri.

"Ormas Islam menyampaikan aspirasi bahwa mereka menghendaki partai Islam untuk bersatu, memberikan alternatif capres-cawapres, karena perolehan suara partai Islam jika digabungkan mencapai 32 persen," jelas Hidayat.

Hidayat mengatakan, dalam pertemuan tokoh dan politisi Islam di Cikini, Kamis 17 April 2014 lalu belum ada kesepakatan apa nama koalisi partai Islam itu. Namun dia menegaskan koalisi bukan upaya mendikotomikan kelompok yang satu dari kelompok lainnya.

"Sangat tidak bertanggung jawab jika kelompok ini dibangun untuk dikotomi," tegas Hidayat. 

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan baru akan memutuskan menjadi oposisi atau tetap bergabung dalam koalisi setelah ada rekomendasi dari majelis syuro.

"Kita punya mekanisme, mekanisme majelis syuro. Keputusannya dari majelis syuro. Komunikasi dilaporkan di majelis syuro nanti yang buat rekomendasi, jadi Opsi berkoalisi terbuka. Opsi oposisi juga terbuka," kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera di Warung Daun Cikini, Sabtu (12/4/2014).

Namun seiring berjalannya waktu, Mardani memaparkan pihaknya membuka lebar-lebar kepada ke beberapa partai untuk menjalin komunikasi menyamakan persepsi. "Secara umum terbuka, lingkaran pertama dengan partai islam, kedua nasionalis - religius dan ketiga dengan nasionalis. Ketiga-tiganya terbuka,"tambahnya.

Dari kesemua lingkaran tersebut, Mardani melanjutkan, pihaknya akan melaporkan saat pembahasan di majelis Syuro pada bulan Mei mendatang, sehingga dewan syuro bisa segera mengeluarkan rekomendasi.

"Tapi ada prioritas pembicaraan antara lingkaran 1,2 dan 3, dengan parpol islam sudah bicara, dengan yang lain juga sudah komunikasi, nanti dikumpulkan dan dibahas di masjelis syuro bulan Mei nanti. Komunikasi dilaporkan di majelis syuro nanti yang buat rekomendasi," tutupnya. [okezone.com]

PKS Kepri - Dalam rekap suara ditemukan indikasi kecurangan dalam penghitungan suara. Kecurangan dilakukan dengan menggelembungkan suara yang menguntungkan PDIP hingga 500 suara per PPS.

Temuan ini awalnya tak sengaja, dan Jaringnews.com menganggap sebagai human error karena petugas KPPS kelelahan. Namun setelah melihat form C1, ternyata ditemukan lebih dari 100 form yang mengalami kekeliruan. Rata–rata terjadi penggelembungan antara 10-50% atau hingga 500 suara.

Penelusuran Jaringnews.com secara acak menemukan kejanggalan di TPS 3 desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Di TPS itu penjumlahan suara untuk PDIP bertambah cukup drastis, sekitar 50 suara. Hal yang sama terjadi di TPS 04, TPS 18 dan beberapa TPS lain.

Sementara itu di TPS 23 kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang, terjumlah 344 suara dari 141 DPT yang menggunakan hak suaranya. Penambahan terjadi di PDIP hingga 90 suara.

Atas temuan ini, Jaringnews.com belum mendapat konfirmasi dari KPPS yang terkait. Meskipun demikian, , temuan serupa juga dilihat PKS Jawa Tengah. Menurut Koordinator Tabulasi Wilayah Jawa Tengah, Hadi Santosa, kekeliruan dilakukan hampir merata di semua TPS.

"Kalau di Semarang, terbanyak di Kecamatan Gunungpati, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Utara dan Tembalang. Tidak hanya di satu TPS, namun lebih dari dua puluh TPS,” kata Hadi Santoso.

Selain di kota Semarang, aksi kecurangan juga terjadi di beberapa tempat di Jateng, seperti di Temanggung, Cilacap dan Pati. Menurut Hadi, sebuah partai mengalami kenaikan suara dan tidak sinkron data antara 10 hingga 100 suara per TPS.

“Di Kabupaten Cilacap, modus yang digunakan adalah aksi membeli Form  C1 saksi oleh oknum kepada para saksi parpol,” tambahnya.

Paling parah di Kabupaten Pati. Dalam puluhan form C1, kekeliruan penjumlahan selalu mengalami kenaikan dan terjadi di PDIP. Atas temuan ini, Hadi meminta kepada KPU Jateng dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) segera melakukan langkah tindak lanjut.

“Kami mencium adanya aroma operasi massif penggelembungan suara secara sistemik di Jateng,” katanya.

Seperti diketahui, menurut UU No. 2 dan No. 8 Tahun 2013 dan Peraturan KPU (PKPU) 26 – 27 tentang kecurangan Pemilu, jika terjadi penggelembungan suara secara sengaja maka akan diancam dengan hukuman pidana selama 1 tahun penjara. Berdasar payung hukum ini, Hadi meminta agar semua elemen masyarakat bergerak dan tetap memantau proses hingga penetapan suara oleh KPU.

“Hingga saat ini, PKS telah memiliki hampir 85 % Form-C1, dan kami mengajak kepada para saksi dari semua parpol peserta pemilu untuk bersama – sama memperhatikan dan mengamati, serta menindak jika ditemukan bukti atas kasus ini,” tambahnya.

Hadi menduga operasi ini dilakukan secara nasional, karena form C1 di NTB milik PKS juga dirampok di tengah jalan.

“Hingga hari ini, para caleg, saksi, kader pendamping TPS, tim tabulasi di berbagai kota seantero nusantara belum istirahat, karena ada tugas yang masih penting, yakni terus menjaga suara,” katanya. [jaringnews.com]

PKS Kepri - Arah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga saat ini masih belum jelas. Partai yang dalam Pemilu 2014 diramalkan tidak lolos Parliamentary Threshold (PT) oleh sejumlah lembaga survei ini, tetap menjadi faktor penting dalam konstalasi Pilpres 2014.

Posisi politik PKS hingga sepekan usai pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) belum jelas ke mana arahnya. Ada beberapa opsi yang bisa ditempuh PKS pasca-pileg ini, bergabung dengan poros Jokowi, poros Aburizal Bakrie, poros Prabowo Subiantotermasuk poros parpol Islam.

Menurut DPP PKS Zulkifliemansyah hingga saat ini PKS belum menentukan sikap politiknya terkait wacana koalisi partai politik menyongsong Pilpres 2014 pada 9 Juli mendatang. Saat ini, kata Zul, PKS berkonsentrasi mengamankan hasl suara Pileg. "Berbagai informasi dan fakta obyektif nanti akan disampaikan ke Majelis Syura yang akan dilaksanakan segera," ujar Zul saat dihubungi INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Alumnus Harvard University ini mengatakan, rapat majelis syura menjadi penentu apakah PKS akan berkoalisi atau memilih menjadi oposisi. Ia menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan politik apapun. "Posisi sekarang belum ada keputusan mau berkoalisi dengan siapa atau beroposisi," tegas anggota Komisi VI DPR RI ini.

Ketika ditanya tentang pernyataan sejumlah kader yang secara terang menolak untuk mendukung Jokowi atau mendukung calon tertentu, Zul memastikan hal tersebut merupakan suara pribadi kader. "Itu pendapat pribadi," Zul memastikan.

Penegasan ini menetralkan rumor yang santer muncul, khususnya sebelum dan sesudah pileg yang mengesankan PKS dipastikan tidak mendukung Jokowi atau tidak akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Seperti santer yang disuarakan politikus PKS Fahri Hamzah dengan menulis tanda pagar #menolaklupa di akun twitternya yang berisi daftar "dosa" Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden RI.

Sementara dihubungi terpisah Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan agar partai yang mengidentifikasi sebagai partai Islam lebih realistis dalam membaca kondisi politik kekinian. Menurut dia, poros partai Islam hanyalah imajinasi saja.

"Pilihan yang tersedia, nampaknya hanya bergabung pada dua poros utama koalisi yakni koalisi yang nampaknya akan dipimpin PDIP, atau koalisi yang lain yang nampaknya akan dipimpin oleh Gerindra," sebut Ray.

Ray menyarankan partai-partai yang mengidentifikasi sebagai partai Islam agar realistis membaca dua kekuatan politik saat ini. Namun menurut Ray, posisi dan sikap partai politik Islam cukup penting agar proses pembentukan koalisi tidak semata-mata karena alasan imajinatif namun faktual dan realistis. "Dan yang paling utama tetap dalam bingkai kebhinekaan," tandas Ray.[inilah.com]

PKS Kepri - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Ali Sera, mengatakan partainya akan mengajukan syarat bila diajak salah satu partai besar untuk berkoalisi menghadapi pemilihan presiden Juli nanti. "Kami ingin dari awal harus jelas arah kebijakannya," kata Mardhani seusai diskusi "Tika-Taka Koalisi" di Jakarta Pusat, Sabtu, 12 April 2014.

Menurut Mardhani, PKS tidak ingin kembali mengulang pengalaman berkoalisi selama sepuluh tahun terakhir. Dalam dua periode pemerintahan, PKS terikat koalisi dengan Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009. Namun, kata Mardhani, koalisi tak berjalan bagus karena sesama anggota koalisi tak saling terbuka.

Selama ini PKS sering dianggap "anak nakal" dalam koalisi. Namun, menurut Mardhani, yang terjadi sebenarnya PKS tak pernah diajak dalam rapat-rapat penentuan keputusan dan kebijakan strategis. Dia menyebut komunikasi antaranggota koalisi selama ini tak berjalan efektif.

Biasanya, PKS tiba-tiba disodorkan dengan keputusan politik terkait dengan kebijakan yang dinilai partainya tak relevan. "Ke depan kami tak mau lagi koalisi dagang sapi. Kami mau koalisi yang terbuka." Meski begitu, kata Mardhani, partainya tak mau buru-buru membicarakan koalisi.

Sesuai dengan mekanisme dalam kebijakan internal partai, koalisi diputuskan oleh Majelis Syuro--pemilik keputusan tertinggi partai. PKS, kata dia, saat ini baru berfokus mengawal penghitungan suara hasil pemilu legislatif. Sedangkan rapat Majelis Syuro rencananya baru digelar Mei mendatang.

Dalam rapat Majelis Syuro nanti juga tak tertutup kemungkinan PKS akan mengambil pilihan sebagai partai oposisi, yang tidak merapat kepada salah satu partai mana pun. Pilihan itu, kata Mardhani, sangat mungkin untuk mengawal pemerintahan dan keberimbangan parlemen selama lima tahun mendatang.[tempo]