undefined
undefined
PKS Kepri - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Aboe Bakar Al-Habsy mengkritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi, yang meminta penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada pimpinan DPR dan presiden. "Bila KPK kurang mengerti detail dari RUU tersebut, bisa minta penjelasan ke Kementerian Hukum dan HAM atau tim penyusun," katanya melalui pesan elektronik,...