TESTING: 2014

0 Comments

0 Comments

PKS Kepri - Perlu ada ketegasan regulasi terkait kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) dalam hal menyikapi barang muatan kapal tenggelam. Selama ini barang muatan kapal tenggelam tidak boleh diangkat karena dianggap sebagai salah satu objek wisata, di lain pihak barang muatan kapal tenggelam bisa diangkat karena menguntungkan dari aspek ekonomi.

Demikian salah satu pembicaraan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Sohibul Iman dengan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Robert Iwan Loureaux beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Batam, kemarin.

Menurut Sohibul Iman, selama ini barang muatan kapal tenggelam dikelola oleh dua pihak di Pemprov Kepri, yakni Dinas Kebudayaan dan Dinas Kelautan. Pihak Dinas Kebudayaan meminta agar muatan barang kapal tenggelam tidak diangkat dari bawah laut, karena bisa menjadi obyek wisata, sementara dari Dinas Kelautan meminta agar itu diangkat dari bawah laut karena menguntungkan dari aspek ekonomi.“Mereka (Dinas Kebudayan Prov.Kepri-red) minta dipertegas sebetulnya ini (muatan barang kapal tenggelam-red) mau di apakan,” kata Sohibul.

Terkait dengan hal itu, Sohibul juga mengungkapkan bahwa mereka juga menyampaikan soal adanya pencurian peninggalan barang budaya. Mereka menginginkan adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sektor Dinas Kebudayaan.

“Kalau mereka (Dinas Kebudayaan Kepri-red) menangkap pencuri barang-barang budaya ini, mereka tidak bisa melakukan penyidikan, karena tidak ada SDM-nya,” katanya.

Selanjutnya menurut Sohibul, hal lain yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, adalah keinginan dari Dispora Pemprov Kepri agar ada perhatian khusus soal pengembangan olahraga yang sesuai dengan karakteristik Provinsi Kepri yang berbasis kelautan. “Mereka punya keunggulan seperti olahraga layar, itu yang mereka minta sekali. Salah satu fasilitas mereka yang kurang misalnya kolam renang skala internasional,” kata politisi dari Fraksi PKS itu.

Kunjungan kerja Tim Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Umam ke Provinsi Kepri, didampingi sejumlah anggota Komisi X DPR diantaranya, dari Fraksi Partai Golkar, Ferdiansyah, Salim Fakhry, dari Fraksi Partai Gerindra, Sri Meliyana, Dwita Ria Gunadi,dan Ida Bagus Putu Sukarta, Venna Melinda (F-PD), Laila Istiana dan Yayuk Basuki dari F-PAN, dan Latifah Shohib (F-PKB). [antara]

0 Comments

PKS Kepri - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meresmikan peluncuran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kuranji dan Pauh, Rabu.

Gubernur di Padang, Rabu, mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Padang yang mampu menyediakan pelayanan publik memadai guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Dukungan dari pemerintah daerah menjadi hal yang sangat krusial bagi camat sebagai ujung tombak dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan," katanya.

Menurut dia, seharusnya tidak ada lagi persoalan non teknis yang menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak melaksanakan PATEN ini.

"Jika masih beralasan, berarti ada apa-apanya. Atau bisa jadi kepala daerah tidak rela melimpahkan sebagian kewenangan ke kecamatan untuk urusan administrasi izin dan sebagainya," katanya.

Sementara Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyebutkan penerapan PATEN sudah menjadi komitmen pemkot setempat untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

Hal itu, katanya, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

"Kewenangan camat yang dulunya hanya bersifat distributif dengan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, bertambah menjadi delegatif dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah," ujarnya.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Pemkot Padang menerbitkan Perwako Padang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian sewenangan Walikota kepada Camat.

"Ini menjadi syarat subtantif terselenggaranya PATEN," katanya.

Dia menyebutkan kewenangan tersebut meliputi aspek perizinan dan non perizinan berupa, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain.

"Sehingga kecamatan saat ini menjadi wilayah pelayanan yang sifatnya sederhana, seketika, tidak berbelit, murah serta, berdaya lingkup setempat," ujarnya.

Kemudian, Camat Kuranji M. Frengki Willianto mengatakan, pihaknya ingin meningkatkan pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, tambahnya, kecamatan harus menjadi pusat pelayanan masyarakat sekaligus simpul pelayanan bagi kantor dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Pelaksanaan PATEN ini, baik teknis dan non teknis, sudah kami persiapan sejak adanya sinyalemen Permendagri tentang pelayanan. Namun tentu kami menunggu penganggaran serta restu dari wali kota," katanya. [antara]

0 Comments

PKS Kepri - Anggota DPR RI, Hermanto, meminta Pemerintah agar jangan hanya sibuk menentramkan publik dalam kondisi nilai rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini. Ia mendesak Pemerintah untuk membuktikan kemampuan mengoptimalkan sisi positif dari menguatnya dolar AS.

“Jika berfikir sederhana, memang dengan penguatan dolar membuat nilai ekspor Indonesia menjadi naik. Namun, itu akan terjadi bila produk ekspor kita dibeli oleh pasar internasional. Di sinilah masalahnya, kita harus bekerja keras agar produk ekspor kita bisa dibeli orang,” paparnya menanggapi pernyataan Wakil Presiden dalam menyikapi melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

Yang terjadi belakangan ini, lanjut Hermanto, tidak mudah menjual produk ekspor karena ada pelemahan permintaan dari negara mitra. “Apalagi saat ini di mana mata uang negara-negara di dunia melemah juga terhadap dolar. Tentu dalam kondisi ini mereka juga akan mengurangi impor guna mencegah berkurangnya devisa secara signifikan”, paparnya.

Tidak mudahnya menjual produk itu, lanjut Hermanto, diakui juga Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menteri menyatakan pelemahan rupiah seharusnya menjadi momentum bagi pelaku industri manufaktur nasional untuk menggenjot ekspor. Namun sayangnya, saat ini sektor manufaktur Indonesia tidak berada dalam kondisi yang baik.

Indonesia, tambahnya, saat ini sangat tergantung pada ekspor komoditas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor Indonesia pada Januari sampai Oktober 2014 mencapai US$ 148,06 miliar. Dari jumlah tersebut 63 persen berupa komoditas atau produk primer, bukan barang olahan industri manufaktur. “Namun saat ini, harga komoditas sedang anjlok. Negara-negara mitra tengah mengurangi permintaan. Akibatnya, ekspor juga terpukul," ujar legislator asal Sumatera Barat ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, harga komoditas dunia yang tengah menurun berdampak pada komoditas dalam negeri. Trend penurunan komoditas dunia ini diprediksi masih terus berlanjut di 2015.

Jadi, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, perlu kerja keras agar produk ekspor kita dibeli orang secara signifikan. “Perlu dilakukan pendekatan-pendekatan terutama kepada negara-negara yang tidak atau kurang terpegaruh oleh penguatan dolar AS," imbuhnya.

Selain mendorong ekspor, Pemerintah diminta juga agar menekan impor. Pemerintah, kata Hermanto, perlu menerapkan strategi ganda dalam menghadapi menguatnya kurs dolar yaitu mendorong ekspor dan menekan impor.

“Pemerintah harus inovatif dan responsif mengambil langkah cepat agar dapat mencegah dampak transmisi kenaikan kurs dolar terhadap ekonomi nasional," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, penguatan dolar justru akan membuat nilai ekspor Indonesia menjadi naik. Karena hampir seluruh ekspor dihitung dengan dolar. Dampaknya, stabilitas ekonomi akan lebih cepat terjadi. Ini peluang agar ekonomi bisa tumbuh lebih baik. Di sisi lain, pelemahan rupiah dapat membuat investasi di Indonesia menjadi murah. Calon-calon investor diyakini akan giat menanamkan modalnya. Investasi akan lebih memungkinkan bergerak dengan baik. [pks.or.id]

0 Comments

0 Comments

0 Comments

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera menyiapkan para kadernya untuk bertarung dalam pilkada yang akan berlangsung serentak di 14 kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada 2015.

Sekretaris DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut Satrya Yudha Wibowo mengatakan, proses penyiapan kader sebagai kandidat dalam pilkada, sedang berjalan.

Proses tersebut masih membahas kriteria kandidat, belum sampai kepada nama-nama yang akan diusung.

"Nama belum ada, tetapi menyiapkan kriteria terlebih dulu," katanya di Medan, Rabu (10/12/2014).

Selai itu, salah satu strategi partainya juga adalah berupaya realistis dalam mengajukan kandidat sehingga hanya fokus pada daerah yang dianggap memiliki peluang.

Penilaian terhadap peluang tersebut didasarkan pada yang keberadaan kursi legislatif yang dimiliki PKS melalui Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014.

Yakni Kota Medan (lima kursi) Kota Binjai (tiga kursi), Kota Tebing Tinggi (dua kursi), Kabupaten Asahan (tiga kursi), dan Kabupaten Serdang Bedagai (tiga kursi).

"Jadi, kita sudah mempunyai 'modal' untuk maju dalam pilkada," katanya.

Selain kemampuan kader, faktor lain yang menjadi acuan dalam pengajuan sebagai kandidat dalam pilkada adalah ketokohan kader di daerah yang akan menyelenggarakan pilkada.

Demikian juga aspek penerimaan secara internal yang ditentukan melalui mekanisme Pemilu Raya (Pemira) guna menentukan sosok yang layak untuk dicalonkan.

Meski mendapatkan gambaran mengenai kader yang akan dicalonkan, PKS Sumut belum dapat mengumumkannya sambil mempelajari aturan pilkada yang akan diterapkan.

"Kita akan mempelajari dulu kepastian aturan pelaksanaan. Jadi, jangan terlalu cepat (diumumkan), nanti 'masuk angin'," ujar Satrya.

Dari data yang didapatkan di KPU Sumut, terdapat 14 kabupaten/kota yang jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2015.

Ke-14 daerah itu adalah Kota Medan (26 Juli 2015), Kota Binjai (13 Agustus 2015), Kota Sibolga (26 Agustus 2015), dan Kota Pematang Siantar (23 September 2015).

Kemudian, Kabupaten Serdang Bedagai (8 Agustus 2015), Tapanuli Selatan (12 Agustus 2015), Toba Samosir (12 Agustus 2015), Asahan (19 Agustus 2015), Labuhan Batu (19 Agustus 2015), Pakpak Bharat (26 Agustus 2015), Humbang Hasundutan (28 Agustus 2015), Samosir (25 September 2015), Simalungun (28 Oktober 2015), Labuhan Batu Utara (15 November 2015). [tim humas]

0 Comments

PKS Kepri - Potensi perikanan di perairan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau mencapai triliunan rupiah dengan jumlah ikan budidaya dan hasil tangkapan yang melimpah, kata Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Suspol) Indonesia Ubedilah Badrun.

"Berdasarkan hasil riset lapangan kami, hasil tangkapan ikan oleh nelayan tradisional dengan alat yang sangat sederhana di perairan Natuna bisa mencapai Rp9 triliun per tahunnya," kata Ubedilah di Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Berdasarkan riset dengan mewawancarai nelayan, peneliti Suspol mendapat informasi setiap satu kapal motor nelayan bisa mengangkut 50 kilogram ikan sekali melaut. Dari 10 kecamatan atau daerah tangkapan ikan di Natuna, ada 3.033 kapal motor nelayan yang melaut setiap harinya.

Peneliti Suspol berasumsi nelayan melaut sebanyak 240 kali dalam setahun dengan asumsi harga ikan Rp50 ribu per kilogram. Dengan hitungan tersebut, tangkapan ikan oleh nelayan tradisional Kabupaten Natuna bisa mencapai Rp9 triliun lebih per tahun. Sedangkan hasil tangkapan dari praktik pencurian ikan, papar Ubedilah, jauh lebih banyak dari hasil tangkapan kapal nelayan. "Kapal dengan kapasitas 50 gross ton bisa mengangkut 40 kilogram per hari," kata dia.

Selain itu, hasil penelitian Suspol juga memaparkan bahwa perairan Natuna menyumbang 21,10 persen hasil tangkapan ikan dari seluruh potensi perikanan tangkap di seluruh Indonesia. Potensi hasil tangkapan dan potensi pencurian ikan di Natuna diperkirakan mencapai 1.261.980 ton per tahun, dari hasil tangkapan ikan Indonesia sebanyak 5.950.000 ton per tahun.

Hasil penelitian juga memaparkan data hasil budidaya ikan di Natuna dengan beragam jenis ikan bernilai tinggi. "Ikan budidaya paling mahal itu namanya ikan napoleon, harganya bisa Rp900 ribu per kilogram, dan itu melimpah ruah," terang Ubedilah.

Selain Napoleon, ikan budidaya yang juga bernilai tinggi adalah ikan kerapu dan ikan kakap dengan harga jual mulai dari Rp140 ribu hingga Rp380 ribu per kilogram.[antara]

0 Comments

0 Comments

0 Comments

0 Comments

0 Comments

PKS Kepri - Partai Golkar, Gerindra, dan partai lain yang tergabung dalam KMP sudah tegas menyatakan akan mendukung Perppu Pilkada Langsung. Namun, PKS memperlihatkan sikap berbeda. Kemungkinan besar PKS akan konsisten menolak Perppu itu.

Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, partainya masih mengkaji Perppu itu. Hasil kajian akan disampaikan saat DPR mau mengambil keputusan. Yang jelas, PKS tidak takut jika akhirnya hanya sendirian dalam menolak Perppu itu.

Kalau membela kebenaran, kami tidak pernah takut. Waktu zaman (pemerintahan) Ibu Megawati, kami sendirian di luar pemerintahan, kami tidak takut,” tegas Hidayat kepada Kantor Berita Politik RMOL malam ini (Kamis, 11/12).

Hidayat melihat, di KMP juga sebetulnya belum ada sikap pasti dalam menyikapi Perppu. Pasalnya, sampai saat ini belum ada pertemuan yang khusus membicarakan Perppu. Nanti mungkin ada rapat bersama untuk mementukan nasib Perppu itu,” katanya.

Wakil Ketua MPR ini meminta penyikapan terhadap Perppu ini tidak dikaitkan dengan sikap khianat terhadap kesepakatan dengan SBY dan Demokrat. Kata Hidayat, kesepakatan tersebut ditandatangani sebelum materi Perppu dikeluarkan SBY.

Waktu itu, PKS setuju karena SBY menjanjikan ada perbaikan mendasar dalam Perppu yang diterbitkannya.

Setelah melihat bentuk Perppu secara lengkap, PKS menganggap, perbaikan-perbaikan pilkada langsung yang disebut SBY tidak terlihat. Justru, ayat-ayat dalam undang-undang yang dibatalkan lebih kuat dari Perppu itu. Ini yang kemudian layak dikaji lebih lanjut,” ucapnya.

Di dalam UU Pilkada DPRD yang dihapus, kata Hidayat, disebutkan sanksi tegas bagi yang melakukan money politics. Calon kepada daerah yang melakukan money politics akan didiskualifikasi pencalonannya, dipidana korupsi, dan diwajibkan membayar 10 kali lipat dari uang sogokan itu ke kas negara. Kemudian, anggota DPRD yang menerima money politics akan diberhentikan dari dewan, dipidana korupsi, juga diwajibakan membayar 10 kali lipat dari yang diterimananya. Sedangka parpol yang ikut menerima dilarang ikut pemuli dalam satu periode.

Pasal-pasal ini sangat kuat. Tapi kemudian malah dihapus. Karena itu, PKS akan melakukan kajian lebih dulu,” tandasnya.

0 Comments

0 Comments

0 Comments

0 Comments

0 Comments

PKS Kepri - Organisasi internasional asal Inggris yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM), Amnesty International (AI), menghimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Undang Undang Penodaan Agama. Mereka menilai, undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Anggota DPR dari fraksi PKS, Al Muzammil, mengatakan menghilangkan UU Penodaan Agama sama dengan melegalkan dan menghalalkan perusakan nilai-nilai agama. Ia menilai, usulan Amnesty Internasional tersebut akan membawa Indonesia dan dunia pada aliran atheisme internasional atau minimal mentargetkan agnostik (tidak peduli agama) internasional.

Karena itu menurutnya, dengan kultur agama yang kuat bangsa ini tidak sepatutnya menerima usulan tersebut. "Amnesty Internasional tapi tidak mengamnesti agama. Dia memandang HAM untuk tidak beragama, Amnesty Internasional sama dengan atheis internasional. Usulai itu harus ditolak, tidak perlu dipertimbangkan," katanya kepada Republika, Jumat (21/11).

Dalam sejarahnya, peraturan larangan penodaan agama sudah dikeluarkan oleh Presiden Sukarno. Karena itu menurutnya, visi misi Sukarno sangat jelas yaitu untuk menjaga kemurnian ajaran seluruh agama yang hidup di Indonesia.

Sebagaimana dalam UUD 1945, menyebutkan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu menurutnya, amanat konstitusi juga menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah iman taqwa, akhlak mulia, dan kecerdasan bangsa. Karena itu ia menilai, penghilangan UU Penodaan Agama menginjak-injak amanat konstitusi.

Ia mengatakan, HAM tunduk dengan agama dan budaya lokal. Dalam tradisi di Timur, menurutnya, HAM dibentuk dengan cara menghormati agama sesuai dengan budaya setempat. Sementara di Barat, ia mengatakan bahwa agama sudah rusak.

Karena itu, ia menilai Amnesty tersebut ingin menyebar kerusakan di seluruh dunia. Amnesty menginginkan seluruh dubnia menganut trend Barat dengan mengatasnamakan HAM. "Atheis itu anti-agama, agnostik itu tidak peduli agama. Mereka ingin menyebarkan dua aliran itu. Tuntutannya mengarah pada dua aliran itu," tegasnya [rol]

0 Comments

PKS Kepri - Program One Day No Rice (ODNR) yang dicanangkan Pemerintah Kota Depok terus mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Setelah beberapa perusahaan seperti Medifarma, Bayer, RSUD Kota Depok dan perusahaan lainnya mendeklarasikan dan sudah melaksanakan ODNR, kini Rs Puri Cinere turut mendeklarasikan ODNR pada Selasa (19/11).

Rs Puri Cinere, Depok, Jawa Barat melakukan deklarasi siap melaksanakan ODNR. Terhitung mulai tanggal 11 November 2014 pelaksanaan ODNR di rumah sakit Puri Cinere dimulai dari jajaran management terlebih dahulu, dan seterusnya akan diteruskan hingga seluruh karyawan.

“Kami sangat senang dapat mendeklarasikan kesiapan pelaksanaan ODNR di Rs Puri Cinere. Semoga pelaksanaan ODNR dapar segera juga dilaksanakan pada seluruh SDM di Rs Puri Cinere yang berjumlah kurang lebig 608 orang. Ini sebagai perwujudan kami untuk mendukung program pemerintah Kota Depok yang dirasakan sangat positif. Semoga melalui penerapan ODNR ini dapat meningkatkan kesehatan dan produktifitas SDM disini, dan dalam rangka menuju Indonesia sehat,” tutur Direktur Utama PT Sarana Tata Husada Beni Yusnanto mengatakan.

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas partisipasi dan kesungguhan serta kemauan Rs Puri Cinere melaksanakan ODNR. Selain itu dia juga memberikan selamat atas prestasi yang diraih oelh RS Puri Cinere.

“Selamat juga kepada Rs Puri Cinere karena masuk ke dalam nominasi perusahaan terbaik di Kota Depok yang dalam memperlakukan pekerja perempuannya sudah cukup baik. Kota Depok juga berhasil masuk menjadi nominasi penerima Penghargaan Parahita eka praya tingkat Nasional untuk memperoleh kategori utama, setelah 2 tahun berturut-turut berhasil memperoleh kategori madya. Semoga masih dalam suasana spirit kepahlawanan, deklarasi yang dilakukan ini, dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi produktivitas dan kesehatan sdm di rumah sakit Puri Cinere,” papar Walikota yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dalam kesempatan ini Nur Mahmudi juga menjelaskan manfaat dan peran penting melaksanakan ODNR, selain untuk menghindari resiko diabetes juga menghidupkan kembali daerah penghasil bahan pangan lokal non beras, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani lokal.

Dia juga berharap agar Rs Puri Cinere juga membina dan mendampingi masyarakat menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, bahwa sumber karbohidrat tidak hanya beras dan terigu, serta betapa banyak manfaat jika kita melaksanakan ODNR.

Sementara itu, Dirut Rs Puri Cinere Judiwan D Maswan berharap target pelaksanaan ODNR diikuti seluruh SDM di RS ini dapat tercapai. “Dalam rangka melaksanakan cara bijak untuk hidup sehat dan meningkatkan produktifitas,” ujarnya.

Deklarasi yang dilakukan di lantai 5 aula Gedung Rs Puri Cinere ini turut dihadiri oleh Sekda Kota Depok Ety Suryahati, Sekcam Cinere, Kadisnakersos Kota Depok Diah Sadiah, Kadinkes Kota Depok dr. Lis Karnawati, Kepala BPMK Kota Depok, dan Jajaran Management Rs Puri Cinere. [tim humas]

0 Comments

0 Comments

PKS Kepri - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD DKI Jakarta mengkritisi rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota DKI Jakarta. Mereka menganggap keputusan untuk memulai pembangunan jalan tol pada tahun 2015 mendatang telah menyalahi aturan dan kesepakatan awal. Ada tujuh hal yang menjadi alasan PKS menolak pembangunan jalan tol tersebut. Ketujuh alasan itu disampaikan dalam diskusi "Enam Ruas Jalan Tol Dalam Kota, Solusi atau Masalah Baru Ibu Kota?", di kantor Fraksi PKS, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/11/2014),

Alasan pertama, belum terpenuhinya tiga syarat pembangunan jalan tol dalam kota yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah DKI 2013-2030. Tiga syarat itu adalah pembangunan rute layanan transjakarta hingga 15 koridor, penerapan jalan berbayar atauelectronic road pricing (ERP), dan penerapan rambu lalu lintas elektronik (e-marking).

"Ketiga infrastruktur itu harus sudah ada dan beroperasi dulu sebelum pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Karena kalau tidak, bakalan makin macet Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI asal PKS, Triwisaksana alias Sani.

Alasan kedua, kata Sani, PKS menilai pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota hanya mengakomodasi kendaraan pribadi dan tidak berorientasi pada transportasi publik. Padahal, dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012, pembangunan jalan tol atau non-tol harus berorientasi pada transportasi publik dengan sistem transit oriented development (TOD). Sani menilai hal ini bisa menimbulkan "efek karpet merah".

"Keenam ruas jalan tol ini menghubungkan pinggir kota ke tengah kota. Jadi, ibaratnya penyediaan karpet merah bagi kendaraan pribadi untuk datang ke tengah kota. Bisa dibayangkan betapa macetnya tengah kota saat nanti karpet merah itu digelar," ujar Sani.

Alasan ketiga,dalam perda tentang sistem Bus Rapid Transit (BRT), tak ada satu pun poin yang menyinggung tentang rencana pembangunan jalur khusus bus di enam ruas jalan tol.

"Perspektif Perda tentang BRT di dalamnya tak ada sama sekali disinggung soal jalur khusus bus di atas jalan tol. Isi perda itu hanya mencantumkan pembangunan 15 koridor transjakarta," papar Sani.

Alasan keempat, akan timbul efek pantul dari pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Efek pantul itu yakni pembangunan enam ruas tol dianggap sama sekali tidak memberikan solusi untuk mengurai kemacetan Ibu Kota.

"Alih-alih melancarkan lalu lintas, yang ada justru makin memancing penggunaan kendaraan pribadi," ujar dia.

Alasan kelima,pembangunan enam ruas tol dalam kota tidak menunjukkan keberpihakan pada mayoritas masyarakat di wilayah DKI Jakarta yang mayoritas pengguna transportasi publik.

"Mayoritas masyarakat di DKI Jakarta sehari-harinya menggunakan angkutan umum," kata Sani.

Alasan keenam, bagi PKS, keputusan untuk memulai pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota tahun 2015 akan menimbulkan kekacauan lalu lintas di Jakarta hingga tahun 2018. Penyebabnya, pembangunan yang berbarengan dengan pembangunan mass rapid transit (MRT) dan pembangunan jalur lingkar layang kereta api.

"Akan terjadi kekacauan lalu lintas karena semua proyek itu harus selesai pada 2018. Jadi ya sudahlah bangun enam jalan tolnya nanti saja setelah 2018," kata Sani.

Adapun alasan ketujuh adalah pendekatan anggaran. Meski Pemprov DKI mengklaim pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota murni dibiayai oleh PT Jakarta Toll Development (JTD), Sani menganggap Pemprov DKI tetap arus menggelontorkan anggaran sebesar yang nilainya mencapai Rp 10 triliun.

Sani mengatakan, hal tersebut mengacu pada ikut terlibatnya dua BUMD DKI, yakni PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo, dalam kepemilikan saham PT JTD.

"Siapa bilang proyek ini tidak pakai APBD? Justru DKI harus menganggarkan biaya Rp 10 triliun dari APBD. Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan dan Rp 5 triliun untuk penyertaan modal pemerintah di dua BUMD," kata Sani. [kompas]

0 Comments

PKS Kepri - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar mencapai 30% dan 36% secara signifikan meningkatkan beban hidup rakyat. Kenaikan tersebut dipastikan akan memicu kenaikan harga produk pangan, barang, dan jasa di berbagai sektor. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memperburuk pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat di kisaran 5,1-5,3% dan akan meningkatkan jumlah pengangguran karena pukulan terhadap dunia usaha yang menghadapi tekanan dan tidak mampu berekspansi. Untuk itu, Fraksi PKS juga akan mengkaji langkah-langkah konstitusional mempertanyakan kebijakan menaikkan harga BBM tersebut.

Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kepada pers, usai memimpin rapat pleno fraksi dalam menyikapi kenaikan BBM, Selasa (18/11) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Jazuli, Fraksi PKS konsisten dengan sikap ini sejak usulan kenaikan diajukan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu sebaiknya pemerintah mengkaji alternatif selain menaikkan harga BBM. Jazuli mengatakan, pemerintah masih bisa mengambil langkah dengan meningkatkan penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Memang menaikkan harga BBM adalah cara paling mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan uang, tapi itu akan membuat rakyat semakin terbebani dalam menghadapi kenaikan harga pangan dan barang yang pasti menyusul serentak. Jelas ini langkah ringkas, namun tidak tuntas!” tegas Jazuli yang juga Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PKS ini.

Beberapa alternatif yang pernah diusulkan PKS, ujar Jazuli, sebenarnya juga pernah disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan (partai pendukung Presiden) saat menentang usulan kenaikan harga oleh pemerintahan SBY. Ia mengungkapkan usulan Fraksi PKS, diantaranya; pembenahan kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional. Selanjutkan soal diversifikasi energi, sistem transportasi yang mulai beralih ke BBG, meningkatkan lifting minyak, memperbaiki kinerja BUMN dan banyak hal lain masih bisa dilakukan oleh pemerintah.

Untuk langkah menyatakan pendapat lewat DPR, menurut Jazuli, adalah kemestian karena Fraksi PKS sudah menerima banyak keluhan melalui para anggotanya yang berjumlah 40.

“Konstituen pemilih kami ada lebih dari 8 juta, mereka tentu bertanya kenapa saat ekonomi masih sulit justru kesulitan ini ditambah (dengan kenaikan harga BBM),” tutur Jazuli. Oleh karenanya, ia menyatakan Fraksi PKS akan mempelajari apakah ada pelanggaran UU, terutama UU tentang APBN, yang dilakukan pemerintah. [tim humas]

0 Comments

PKS Kepri - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan harga BBM bersubsidi naik Rp2000 per liter, Senin (17/11) malam. Menyikapi hal ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak kenaikkan harga BBM, dan memberikan solusi kepada pemerintahan Jokowi agar persoalan BBM subsidi tidak terus menjadi permasalahan yang membelenggu.

Berikut pernyataan sikap Fraksi PKS terkait penaikkan harga BBM bersubsidi:

1. Fraksi PKS konsisten menolak Penaikan Harga BBM Bersubsidi. Fraksi PKS menilai Penaikan Harga BBM Bersubsidi tidak tepat dan bukan pilihan kebijakan yang baik, terutama di tengah harga minyak dunia yang sedang turun drastis.

2. Fraksi PKS memandang Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan hajat hidup seluruh rakyat dan merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat. Fraksi PKS memandang penaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap peningkatan harga-harga (inflasi) secara signifikan, memperburuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.

a. Penaikan harga BBM Bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka yang relatif cukup tinggi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Dampak inflasi secara keseluruhan, baik pada ekspektasi inflasi yang terbentuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round pasca kebijakan.

b. Penaikan harga BBM bersubsidi Rp2.000 akan mendorong kenaikan harga-harga pangan (volatile food inflation) dikisaran 15% sebagaimana yang terjadi tahun 2013 lalu, meski inflasi secara keseluruhan dikisaran 8-10%.

c. Penaikan harga BBM Bersubsidi juga akan merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan serius. Penaikan harga BBM bersubsidi akan memperburuk pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat di kisaran 5,1-5,3% dan akan meningkatkan jumlah pengangguran karena pukulan terhadap dunia usaha yang menghadapi tekanan dan tidak mampu berekspansi

d. Penaikan harga BBM Bersubsidi akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Rakyat miskin tetapakan bertambah signifikan meski program kompensasi diberikan mengingat besarnya jumlah rakyat yang mendekati miskin (near poor) yang berpotensi tidak seluruhnya tercakup dalam program kompensasi.

3. Fraksi PKS memandang peningkatan ruang fiscal seharusnya dapat dijalankan dengan meningkatkan Penerimaan Negara, baik pajak dan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlebih dahulu. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi juga masih memungkinkan dijalankan.

4. Fraksi PKS memandang Penaikan harga BBM bersubsidi merupakan cara-cara yang instan dan langkah short cut, danakan terus berulang, tetapi tidak menjangkau dan menuntaskan akar permasalahan.

5. Fraksi PKS memandang kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discrimantive and affirmative policy) dengan membedakan harga untuk BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum, UMKM dan perdesaan tetap pilihan yang terbaik dan sangat mungkin dijalankan untuk jangka pendek. Kebijakan ini akan menghasilkan peningkatan ruang fiskal yang sama besar tetapi berdampak rendah kepada masyarakat.

6. Fraksi PKS memadang Pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah fundamental terlebih dahulu dan tidak mengambil kebijakan yang mempersulit kondisi rakyat. Dimana pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah pengembangan energy mix yang semakin sehat.

7. Agar persoalan BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan yang membelenggu maka Fraksi PKS memandang pemerintah perlu:

a. Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan-kepentingan jangka pendek;

b. Melakukan diversifikasi energi;

c. Membangun infrastruktur energi secara kokoh;

d. Memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG);

e. Meningkatkan lifting minyak (di sini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independent);

f. Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM;

g. melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional;

h. melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri;

i. Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru;

j. Memperbaiki kinerja BUMN energi;

k. Mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed; dan

L. Meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi disektor hulu.

8. Fraksi PKS memandang Penaikan Harga BBM bersubsidi tidak memenuhi ketentuan UU No.12 Tahun 2014tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014 Pasal 14 ayat 13 yang menegaskan Anggaran untuk subsidi energy dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.

9.Fraksi PKS akan mengambil dan menggalang langkah-langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, seperti mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi. [tim humas]

0 Comments

Main Tags

Categories

Follow Us

Where we are now

About me

Janice

Follow Us

Banner spot

recent posts

Labels

MKRdezign

Archive

Technology

Breaking News

Populars

Main Tags

Labels

instagram