TESTING: November 2013

0 Comments

0 Comments

Bapak Hidayat Nur Wahid (dua kiri) ditengah jamaah

Dalam dua hari ini, Jum'at-Sabtu (22-23 Nopember) saya berada di rumah orangtua di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di kawasan inilah mantan Ketua MPR Bapak Hidayat Nur Wahid tinggal bersama dengan keluarganya. Ada hal yang menarik selama saya berada di Kemang. Hal tersebut adalah kebiasaan beliau melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Al-Ibadah, masjid yang ada di kawasan tersebut dan ikut mengaji bersama masyarakat di dalam masjid.

Di kawasan Kemang ini walaupun sudah dipenuhi dengan tempat hiburan, namun masyarakat Betawi yang tinggal di kawasan tersebut cukup kuat memegang nilai-nilai agama. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya masjid dan mushola melakukan kajian-kajian keislaman.

Pada Jum'at malam (22/11) Masjid Al-Ibadah mengadakan kajian tentang tafsir yang dipimpin oleh KH. Kazruni Ishak, MA. Kemudian pada Sabtu Subuh (23/11) Musholla Nurul Jannah yang letaknya didepan SD Islam Alhidayatul-Islamiyah juga mengadakan pengajian, kali ini mengkaji tentang akhlaq yang disampaikan oleh KH. Rifian Hidayat, Lc. Kedua tempat ibadah ini berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Menariknya, di kedua pengajian tersebut Bapak Hidayat Nur Wahid juga turut hadir, duduk bersama masyarakat menyimak ayat demi ayat yang dikaji oleh KH. Kazruni Ishak dan kajian akhlaq yang disampaikan oleh KH.Rifian Hidayat. Jika dilihat dari materi tentu beliau yang lulusan S3 Universitas Madinah, Arab Saudi ini sudah membaca dan menghafalnya. Namun, beliau tetap serius mengikuti dan menyimak kedua pengajian tersebut dengan khusyu'.

Sungguh indah ketawadhu'an beliau, dan ditengah pengajian tersebut ada jamaah yang berkomentar," diantara pejabat negara dan anggota DPR yang tinggal di kawasan Kemang ini, hanya Pak Hidayat yang shalat Subuh berjamaah dan duduk bersama masyarakat serta ikut mengaji," ujar jamaah tersebut.

Semoga ini bisa menjadi contoh bagi para pejabat PKS dimanapun mereka berada.

Kemang, Sabtu 23 Nop 2013

* Ketua DPW PKS Kepri

0 Comments

Cikarang - Jika di jagad sinetron Indonesia anda mengenal “Tukang Bubur Naik Haji”, kali ini di PKS ternyata ada”Tukang Tahu Jadi Caleg”. Fakta yang sangat jarang ditemui diberbagai Parpol lain yang notabene untuk menjadi caleg memerlukan biaya yang tidak sedikit. Besarnya biaya pemilu dan kampanye membuat parpol dan para calegnya harus all out mengumpulkan pundi-pundi rupiah.

Adalah Rahmat, seorang kader PKS,lulusan sarjana ekonomi (SE), penduduk pribumi Cikarang Selatan tepatnya di daerah jalan Cijambe desa Sukadami. Kesehariannya banyak ia habiskan untuk aktif dalam kegiatan da’wah baik dilingkungan pemerintahan desa sebagai Sekretaris BPD sampai kemasyarakat umum. Namun, yang tak lekat dari ingatan masyarakat, Rahmat lebih kental dikenal sebagai sosok seorang tukang tahu. Mulai dari proses pembuatan tahu yang ia kerjakan bersama beberapa orang rekannya sampai proses penjualan keliling tak sungkan ia lakoni. Ia tak pernah malu dengan gelar yang disandangnya sekalipun harus menjajakan tahu keliling dari desa ke desa, perumahan ke perumahan. Pribadinya yang merakyat, senang blusukan, sederhana dan supel membuatnya disukai oleh masyarakat khususnya para pembeli setianya.

Tahu Rahmat, begitulah ia mem-branding usahanya hingga lambat-laun menjadi cukup besar dan dikenal. Tahu khas rasa Bandung ini seolah justru membawa keberkahan tersendiri. DPD PKS Kabupaten, Para kader dan masyarakat melihat sosok Rahmat adalah pribadi yang tepat untuk mewakili mereka menjadi calon anggota legislatif (Caleg) dari Dapil 1 Kabupaten Bekasi dengan nomor urut 3. Sekali lagi, bukan karena banyak uang, tapi lebih karena karakter dan pembawaannya yang dinilai cukup disukai masyarakat.

Sudah menjadi pemahaman bersama, bahwa PKS adalah partai da’wah yang orientasi perjuangannya jauh lebih visioner ketimbang parpol lain yang ada di Indonesia, menjadi rahmatan lil ‘alamin. Turut serta memperbaiki tata hukum dan Negara (islahul hukumah) merupakan fase perjuangannya saat ini. Maka tak aneh dan bukan rahasia lagi, jika Rahmat dicalonkan menjadi caleg dari PKS.(PKS Cikarang Selatan)

0 Comments

Oleh: Prof. Romli Atmasasmita*

Saya tergugah membaca tulisan saudara Ma’mun Murod dalam KORAN SINDO tanggal 18 November 2013 karena mengungkapkan keprihatinan terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus Anas Urbaningrum.

Seyogianya pimpinan KPK memberikan klarifikasi atas tulisan yang bersangkutan kepada publik karena UU KPK memerintahkan KPK bertanggung jawab kepada publik. Apalagi, posisi Anas Urbaningrum termasuk mantan tokoh pimpinan parpol. Memang tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun yang menjadi tersangka dan menjalankan tugas dan wewenangnya secara konsisten sejak penetapan tersangka sampai dengan penuntutan.

KPK bertanggung jawab kepada publik bukan hanya penetapan seseorang menjadi tersangka akan tetapi juga alasanalasan bukti permulaan cukup secara selektif sekalipun merupakan rahasia penyidikan. Saat ini dalam pemberantasan korupsi tidak ada yang perlu dirahasiakan lagi jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena sumber Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sering mengungkapkan kepada media tentang kepada siapa saja aliran dana hasil korupsi menyebar dan KPK dalam proses penggeledahan atau penyitaan dan OTT selalu diliput oleh media elektronik secara telanjang.

Begitu juga akurasi liputan hasil investigasi Tempo dalam kasus korupsi yang ditangani KPK tampaknya mencapai 99% sekalipun KPK selalu mengelak bahwa tidak pernah tahu menahu dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Menilik kasus sprindik KPK yang bocor beredar di masyarakat tahun lalu dan terakhir ada surat dari pegawai KPK yang dibacakan Ma’mun Murod di hadapan publik mengenai isi berita acara pemeriksaan (BAP) yang kemudian tidak jelas rimbanya; sebelum akhirnya dibantah.

Seyogianya, jajaran pemimpin KPK menyampaikan klarifikasi kepada publik dan jika perlu melaporkan pada Kepolisian untuk menelisik siapa penulisnya karena menyangkut nama baik Presiden. Begitu pula dalam tulisan Ma’mun Murod yang secara gamblang mempertanyakan langkah hukum KPK terhadap nama Ibas dan Yulianis yang telah disebutkan dalam proses persidangan.

Setahu saya, bahkan terhadap Yulianis, pemeriksaan KPK dilakukan di sebuah hotel dengan alasan yang tidak jelas pernah dikemukakan salah satu pemimpin KPK sedangkan terhadap saksi-saksi lain, sekalipun terhadap anggota DPR RI yang terhormat, pemeriksaan dilakukan di KPK. Begitu juga ketika pemeriksaan dilakukan terhadap seorang Sri Mulyani mantan Menkeu, berbeda ketika pemeriksaan Agus Martowardojo, mantan Menkeu, yang dilakukan di KPK.

***

Para pemimpin KPK dan pegawai KPK terikat pada lima asas kinerja KPK di antaranya asas keterbukaan, akuntabilitas, dan asas proporsionalitas. Tampaknya berbagai perlakuan hukum KPK di atas, asas-asas tersebut telah diabaikan bukan hanya tebang pilih.

Dalam keterbatasan jumlah penyidik KPK (56 orang) saat ini tentu kita harus bijak memandang kinerja KPK bahwa tidaklah mungkin berbagai kasus korupsi yang kompleks saat ini dapat dengan cepat ditangani KPK belum lagi masih ada perkara korupsi di daerah yang ditangani KPK dan tidak dikoordinasikan dan disupervisi KPK kepada kejaksaan setempat.

Namun di sisi lain, pemimpin KPK harus memahami keterbatasan ini dan secara bijak tanpa berpretensi negatif terhadap kejaksaan dan kepolisian, bekerja sama bahu membahu menyelesaikan perkara korupsi dan tuntas karena tugas dan wewenang utama KPK adalah koordinasi dan supervisi (Pasal 6 huruf a dan b UU KPK) bukan sematamata penindakan.

Bahkan, tugas dan wewenang pencegahan dan monitoringsama sekali tidak muncul ke permukaan sehingga dapat dipahami jika persoalan korupsi di hilir terus memuncak karena masalah di hulu tidak tertangani dengan baik oleh KPK.

Sedangkan, dalam kasus-kasus mega-korupsi di Indonesia telah dipersiapkan dan direncanakan sejak perencanaan pembangunan nasional sampai pada penyusunan program dan proyek serta pelaksanaannya. Menyadari kondisi korupsi sistemik dan luar biasa ini, UU KPK telah memerintahkan dan membatasi wewenang KPK dalam menangani korupsi yaitu hanya menyangkut penyelenggara negara, nilai di atas 1 miliar rupiah dan menarik perhatian masyarakat (Pasal 11 UU KPK). Dalam praktik KPK juga menangani perkara korupsi di bawah nilai satu miliar rupiah.

***

Penegakan hukum khusus pemberantasan korupsi sistemik dan luar biasa harus dilandaskan pada strategi makro yang bersifat visioner untuk Indonesia 10 tahun atau 25 tahun ke depan. Salah satu strategi ini adalah harus selalu berpijak pada misi KPK yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara secara signifikan dan nyata bagi pundi-pundi keuangan negara.

Karena itulah kerugian keuangan negara dalam UU Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan sebagai salah unsur mutlak tindak pidana korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999). Misi pemberantasan korupsi yang utama bukanlah efek jera karena efek jera tidak memiliki makna berarti bagi penyelamatan keuangan negara. Sehingga menjadi tidak benar pendapat sementara ahli dan perorangan bahkan pimpinan KPK bahwa efek jera lebih utama dari menyelamatkan keuangan negara.

Secara filosofis, mengembalikan keuangan negara bertolak dari keadilan restorative sedangkan efek jera dengan hukuman bertolak pada keadilan retributive; UU Pemberantasan Korupsi Tahun 1999 bertolak pada dua model keadilan tersebut. Namun, faktanya sejak pembentukan UU KPK, kerugian negara mencapai lebih dari seratus triliun rupiah termasuk dari illegal mining, illegal fishingdan illegal logging, kerugian keuangan yang dapat dikembalikan tidak lebih dari Rp50 triliun rupiah setiap tahun.

Fakta tersebut menunjukkan terjadi kepincangan atau k e t i d a k s e i m - bangan antara efek jera yang tidak juga pernah jera pada penyelenggara negara dan uang yang seharusnya dapat dikembalikan. Saya melihat, dengan tidak bermaksud mengecilkan keberhasilan KPK, penanganan perkara korupsi saat ini tidak lebih dari ”entertainment” kepada masyarakat yang tengah menderita karena korupsi sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia tengah serius memberantas korupsi dan memiskinkan koruptor.

Untuk tujuan terakhir bahkan lebih jauh, telah dipertontonkan ”aib-aib tersangka korupsi” yang telah berada di luar kepatutan dan kesusilaan sehingga yang terjadi adalah seorang tersangka korupsi telah menjadi ”zombie” jauh sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan tipikor.(koransindo)

*Guru Besar Universitas Padjadjaran

0 Comments

0 Comments

Mamuju - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) HM Anis Matta, Lc, menyerukan agar kader partainya di Sulbar terus memperkuat silaturahmi dengan berbagai pihak sebagai langkah persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April 2014.

"Konsep kami untuk meraih dukungan suara pada Pemilu 2014 biasa-biasa saja. Kami hanya menyerukan kepada seluruh calon legislatif (caleg) untuk memperkuat hubungan silaturrahim dengan ummat," kata Presiden PKS, Anis Matta dalam acara Silaturahmi Akbar PKS yang dilaksanakan di Ballroom Hotel D Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.

Menurutnya, silaturahmi dianggap cara efektif untuk dilakukan oleh semua kader PKS sehingga interaksi terbangun baik dengan masyarakat.

Apalagi, kata dia, momen pesta demokrasi tinggal empat bulan ke depan sehingga para caleg yang diproyeksikan menghadapi pemilu gencar membangun komunikasi politik dengan rakyat yang akan diwakili.

Anis Matta mengaku telah lama merencanakan datang ke Mamuju semenjak mendapatkan amanah selaku orang penting di jajaran partai berbasis agamis ini.

"Alhamdulillah, atas kehendak Tuhan saya bisa bersilaturrahim dengan para kader yang ada di Sulbar," katanya.

Mantan anggota DPR RI ini menyampaikan, kunjungan silaturahmi telah dilakukan di 33 provinsi yang ada di Tanah Air.

"Kungjungan silaturrahim ke Sulbar adalah yang ke 29. Ini acara silaturrahim terakhir di Pulau Sulawesi. Setelah ini, saya akan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat, sekaligus menutup rangkaian silaturrahim," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Sulbar, Yuki Permana, menyampaikan agenda silaturahmi telah lama direncanakan, yakni setelah lebaran Idul Fitri 1434 Hijriah.

Namun begitu, kata dia, kader partai yang ada di Sulbar sangat gembira karena bisa bertemu langsung dengan Presiden PKS.

"Kehadiran Pak Anis merupakan penantian panjang. Ibarat puasa, hari ini kita berbuka," ucapnya.

Yuki yang juga anggota DPRD Sulbar menyampaikan, kehadiran Anis Matta akan memantapkan persiapan menghadapi Pemilu 2014.

Kegiatan Silaturahmi Akbar PKS ini dihadiri ribuan massa serta Gubernur Sulbar yang diwakili Sekprov Drs Ismail Zainuddin, Bupati Mamuju Drs Suhardi Duka dan tokoh masyarakat yang juga "Maradika" alias Raja Mamuju, Andi Maksum Dai.(Antara)

0 Comments

Oleh: Sabda Marbun

PKS Kepri - Seiring bertambahnya usia banyak yang kita rasa tidak lagi penting. Ketika usia SD mungkin bagi kita berseragam SMA itu keren sekali. Namun ketika SMA semuanya terasa biasa saja, begitulah seterusnya. Dalam perjalanan waktu seringkali kita berganti-ganti cita-cita. Masih ingat ketika TK dan SD orientasi cita-cita kita sangat keren ada yang mau jadi Polwan, ada yang mau jadi Tentara, Polisi, Dokter sampai ada yang bercita-cita jadi presiden. Senyum simpul kita pasti semakin lebar ketika mengingat masa-masa itu. Itulah indahnya proses. Banyak hal yang mempengaruhi cita-cita kita mulai dari kondisi keluarga yang mendukung atau tidak, lingkungan yang positif atau tidak, kondisi fisik dan sampai pada kondisi talenta yang kita miliki. Semuanya berpengaruh dalam membentuk tujuan-tujuan hidup kita di masa depan.

Pernah saya membaca status seorang sahabat di jejaring sosial, saat itu saya tahu dia sedang mengikuti Training kepemimpinan sebuah organisasi tingkat daerah yang seleksinya cukup ketat. Lebih kurang statusnya seperti ini “Mengingat hari ini, Ana ingat masa depan” kalau saya tafsirkan statusnya menggambarkan kondisi dia pasca mengikuti training telah membangun cara pandangnya tentang bagaimana nanti dia di masa depan. Tidak banyak yang berkomentar karena memang sifatnya pribadi dan laten untuk dikomentari. Lebih kurang kondisi sahabat ini pernah ada dalam sebuah nasihat majalah tarbawi yang sangat menyentuh isinya “Kita, selama masih hidup, selama itu pula akan menemukan kebaruan-kebaruan, melihat perubahan-perubahan yang mendorong dan menyemangati kita untuk melakukan hal-hal yang baru di luar yang sedang atau pernah kita jalani”. Kebaruan-kebaruan yang hadir dalam pembentukan pribadi dan pola pikir kita telah membentuk suatu bangunan yang baru tentang bagaimana kita di masa depan. Seiring bertambahnya usia selalu ada kebijakan sekitar yang di dalamnya membantu kebijaksanaan kita memilih seperti apa pribadi dan harapan orang di sekitar tentang kita. Masih dari status seorang sahabat yang baru pulang mengikuti training kepemimpinan dia menuliskan “Membuang sampah pikiran” yang tafsirannya juga lebih kurang sama perlahan tapi pasti banyak yang kita rasa tidak lagi penting.

Dalam perjalanan hidup pernah kita berfikir kenapa aku jadi di sini dan seperti ini. Atau dalam lingkup kecilnya jurusan dan tempat kuliah yang kita pilih kenapa ini dan di sini. Ada seorang sahabat yang dia sangat ingin kuliah di nagari minang dengan jurusan yang sangat ekstrem untuk ukuran seorang perempuan yaitu jurusan olahraga. Itu adalah tujuannya ketika tamat Sekolah menengah atas. Orang tua dengan segala fasilitas mendukung, namun Allah pilihkan jurusan dan tempat yang lebih baik untuknya tidak di nagari minang tapi di tanah Batak dengan jurusan yang awalnya aneh didengarnya, tapi lambat laun itulah yang pas untuknya. Pilihan Allah ini bisa kita katakan adalah rencana Allah atas dirinya. Keinginan pindah, tidak terima dengan kondisi itu pernah hadir. Tapi itu ditepis dengan sebuah keyakinan ini rencana Allah maka sesuaikan lagi dengan rencanamu. Dalam sebuah nasihat majalah tarbawi mengatakan “pengetahuan baru tak hanya melengkapi atau menyempurnakan pengetahuan sebelumnya, tapi bahkan seringkali merevisi total”. Harapan dan cita-cita sebelumnya terasa perlu direvisi total seiring perjalanan waktu dan bertambahnya pemahaman. Maka apa yang ada hari ini adalah rencana Allah untuk kita. Tentang yang dahulu pernah kita rasa penting namun hari ini tidak lagi penting, itu adalah mozaik-mozaik yang telah terevisi tanpa kita sadari. Sebuah nasihat maksimalkan yang ada dan rencana Allah selaraskan dengan rencanamu. Semoga bermanfaat.[dakwatuna]

0 Comments

0 Comments

Palembang - Sabtu pagi (16/11) pukul 08.00 di Aula Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Badan Eksekutif Mahasiswa Unsri dan Pol – Tracking Institute menggelar Dialog Kebangsaan, sekitar seribu mahasiswa dari berbagai kampus memenuhi ruangan.

Hadir tiga nara sumber yaitu Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman, dengan moderator Direktur Eksekutif Pol – Tracking Institute Hanta Yuda. Acara ini bertajuk mencari pemimpin Indonesia dari kampus untuk Indonesia.

Irman Gusman yang mengaku non partisan sejak masuk parlemen, ikut maju dalam konvensi Partai Demokrat. “Siapa pemenang demokrasi nomor satu saat ini? Golongan putih dan masyarakat yang apatis,” ungkapnya.

Sedangkan Syahrul Yasin Limpo mengajak mahasiswa untuk menyiapkan diri menuju globalisasi sejak 2015 nanti. Dirinya menceritakan bagaimana pesatnya kemajuan negara lain seperti Korea Selatan, bahkan untuk kawasan Asia Tenggara saja, Indonesia sudah cukup tertinggal. Padahal tanah, bumi, laut di Indonesia sangat melimpah sumber daya alamnya. “Dibutuhkan blusukan yang bukan media daring,” katanya, seraya menyatakan ia hanya fokus untuk melayani rakyat dan mahasiswanya saja.

Anis Matta yang terakhir datang, mengajak melupakan politik sejenak. “Tugas utama politik adalah industri pemikiran,” ungkapnya.

“Orang yang kemarin muncul di televisi, sambil marah-marah terus naik meja, itu ciri orang yang tak bisa menghargai negara, bisa jadi salah atau benar...” ujarnya menanggapi aksi orang-orang yang bersengketa dalam pilkada, kemudian membuat kericuhan di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Anis Matta, Indonesia memasuki gelombang globalisasi ketiga, “Disini tak lagi bicara apakah demokrasi itu benar atau salah? Tapi sistem mana yang paling cocok saat ini?”

Generasi saat ini menurutnya tak mengenal lagi proses, jika dulu, ketika handphone pertama kali keluar, hanya bisa untuk menelepon, kemudian bertambah lagi fiturnya, yaitu SMS, hingga sekarang smartphone bisa melakukan begitu banyak fungsi, tak dilalui oleh anak yang lahir sekarang.

Ia mengajak untuk mengingat sejarah, “Bahasa Melayu, adalah bahasa yang paling simpel di dunia, sehingga mudah menyebar,” katanya.[adc/pkspalembang.or.id]

0 Comments

Jakarta - Penahanan tersangka kasus bailout Bank Century Budi Mulya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan kecurigaan bagi sejumlah politisi DPR yang selama ini menyuarakan penyelesaian skandal bailout Bank Century. Salah satunya Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri menuding lembaga pimpinan Abraham Samad cs sengaja menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu karena ingin membelokkan kasus Bank Century menjadi perkara penyuapan.

"Budi Mulya (dijadikan tersangka) dalam hal apa, sebab kalau terkait dengan sogok Rp 1 miliar. Maka kemungkinan kasus itu tidak terkait Bank Century dan bisa berhenti sampai di Budi Mulya," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Fahri yang juga anggota Komisi III DPR menjelaskan dalam hal ini, Budi Mulya dijadikan tersangka sebagai penerima suap Rp 1 miliar agar pencarian dana fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) senilai Rp 6,7 triliun dengan mudah cair.

"Keputusan menyangkakan Budi Mulya sebetulnya tidak terlalu tepat seperti hasil temuan angket karena Budi Mulya relatif tidak terlalu aktif. Di dalam rapat maka muncul kecurigaan memang tugas anggota dewan kan curiga, pengawasan berjalan efektif Siti Fajriyah ditutup tinggal Budi Mulya," jelas dia.

Fahri juga menjelaskan, dengan proses menjadikan tersangka Budi Mulya oleh KPK karena suap Rp 1 miliar, maka aktor intelektual di balik kasus Century hanya akan sampai di Budi Mulya. Sebab kasus Century hanya akan berjalan sampai suap, dan tidak masuk terhadap pencairan dana FPJP yang akan melibatkan Boediono sebagai Gubernur BI karena keputusan bersifat kolektif kolegial.

"Tapi kalau kasus century FPJP, maka di situ sulit menghindari kejanggalan FPJP itu sebetulnya dilakukan secara kolektif kolegial," imbuhnya.

Karena itu Fahri menduga penahanan Budi Mulya disengaja oleh KPK. Sebab jika sudah ditahan, Fahri yakin, Timwas Century sulit memaksa menghadirkan Budi Mulya dalam sidang Timwas Century di DPR. Karena itu, pada siang ini Timwas Century DPR akan mengadakan rapat tim kecil untuk menyusun agenda pada masa sidang berikutya ini.

"Jam 1 nanti kita rapat tim kecil, untuk menyusun agenda masa sidang ini. Nah tadinya kita mau hadirkan Budi Mulya, tapi karena Budi Mulya sudah ditahan oleh KPK, biasanya KPK agak keras dia. Makanya saya curiga penahanan karena ingin dipanggil oleh timwas," pungkas Fahri.[liputan6]

0 Comments

0 Comments

0 Comments

Main Tags

Categories

Follow Us

Where we are now

About me

Janice

Follow Us

Banner spot

recent posts

Labels

MKRdezign

Archive

Technology

Breaking News

Populars

Main Tags

Labels

instagram